Menjual Karbon di Lahan Gambut: Uang atau Umur Panjang?

Karbon di lahan gambut menjadi komoditas baru yang digadang-gadangkan menjadi sumber keuangan baru bagi daerah pemilik lahan gambut.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com
Beberapa orang peserta Wokshop Asean bertemakan Options for Carbon Financing to Support Peatland Management, awal pekan lalu, yang duduk di deretan belakang hanya bisa menggeleng-geleng kepala. “Jauh panggang dari api,” ungkap Edyanus Herman Halim, pengamat ekonomi sekaligus juga penasehat dari program menghadapi perubahan iklim di Provinsi Riau.

Dosen ekonomi Universitas Riau ini, memastikan perdagangan karbon yang digadang-gadangkan sebagai komoditas baru bernilai jual tinggi bagi Riau sebagai pemilik hutan sekaligus lahan gambut terbesar di Sumatera masih sebuah angan yang entah kapan bisa direalisasikan. Tim ahli dan Pusat Informasi Perubahan Iklim (PIPI) Riau Prof Adnan Kasri dan Prof Rifardi juga sependapat. Perdagangan karbon masih merupakan sebuah ketidakpastian. Ada sederetan persoalannya sangat kompleks di dalamnya.

Ibaratnya, barangnya ada, namun tak jelas berapa jumlahnya. Alat untuk mengukurnya ada, tetapi tak tahu bagaimana cara mengukurnya. Kalaupun ada metode atau cara mengukurnya, persoalannya apakah itu diakui. Pasalnya perdagangan karbon memastikan bahwa jual beli itu harus dapat dihitung, dilaporkan dan diverifikasi atau dikenal dengan istilah MRV (measurable, reportable, and verifiale).

Meskipun hal itu pelik dan masih menjadi tantangan terbesar, namun negara-negara ASEAN (Asia Tenggara), termasuk Indonesia tak boleh lalai dalam soal jual beli karbon tersebut. Pasalnya negara-negara ASEAN, terutama Indonesia adalah pemilik lahan gambut yang mampu menyimpan lebih dari 50 miliar ton karbon atau 6.000 ton karbon per Ha atau lebih dari sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan cadangan karbon di tipe hutan lainnya. Selain itu, lahan gambut di Asia Tenggara ini merupakan cadangan karbon terbesar di regional Asia yang sangat mempengaruhi kondisi iklim regional maupun global.

Apalagi buat Indonesia, khususnya Riau. Lahan gambut Indonesia seluas 32,65 juta Ha sementara 17 persennya berada di Riau (5,7 juta ha). Bagi Provinsi Riau, luas lahan gambut sebesar itu adalah kurang lebih setengah dari luas kawasannya. Berdasarkan data Wetlands tahun 2002, potensi kandungan karbonnya mencapai 14 ribu juta ton. Dengan demikian menurut Emrizal Pakis, Asisten II Setdaprov Riau, dalam workshop tersebut, Riau memiliki potensi menjadi penjual karbon.

Menjual karbon dalam hal itu, juga memiliki makna ganda. Pasalnya bukan saja berarti penjualan karbon, tetapi sekaligus juga mewujudkan pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Karena kandungan karbon yang ada tersebut tidak akan pernah bisa dijual jika lahan gambutnya tidak dikelola dengan kaedah-kaedah kelestarian.
***
Untuk membuat karbon lahan gambut bisa dijual, ASEAN harus bersatu untuk memasukkannya sebagai salah satu poin utama dalam negosiasi perubahan iklim internasional, melalui pengembangkan kebijakan di atas kertas dan meningkatakan peranan ASEAN dan mekanisme lainnya. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang dicapai dalam workshop yang selenggarakan atas kerja sama Sekretariat ASEAN dan Global Environment Center (GEC) berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau tersebut.

Selain itu, peserta workshop yang berasal dari 14 negara, terutama negara-negara ASEAN juga merekomendasikan pembangunan kapasitas untuk pembiayaan karbon lahan gambut termasuk mengembangkan materi manual dan training untuk pembiayaan karbon di lahan gambut. Termasuk juga mengadakan pertemuan regular, training dan membuat jaringan untuk berbagi pengalaman individual.

Rekomendasi lainnya adalah pembentukan jaringan regional dan direktori uji atau situs belajar bersama untuk pembiayaan karbon di lahan gambut. Meningkatkan metodologi yang ada dan mengembangkan serta memperkenalkan petunjuk aplikasi dari metodologi pada situasi yang berbeda. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan monitoring stok dan emisi karbon jangka panjang. Mengembangkan program contoh di Riau untuk mengembangkan atau membandingkan pilihan yang berbeda untuk lahan gambut. Terakhir mendorong adanya pendanaan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut dan pengembangkan lebih lanjut proyek karbon lahan gambut.
***

Meskipun saat ini mekanisme perdagangan karbon untuk lahan gambut yang resmi masih jauh panggang dari api, namun Dr Daniel Murdiyarso dari peneliti CIFOR menyatakan bahwa mekanisme perdagangan karbon secara sukarela cukup terbuka luas. Bahkan saat ini di sejumlah daerah telah dilakukan berbagai projek perdagangan karbon sukarela ini.

“Saat ini mekanisme sukarela berkembang jauh lebih cepat dari aturan resmi. Itu merupakan peluang. Kita semua saat ini sedang mencoba dan melakukan. Kekurangan itu pasti ada. Namun kita tidak bisa menunggu semuanya baik dan teratur baru mau melakukan sesuatu. Ini bagian dari kita semua untuk belajar,” ujar Daniel agar tidak memandang pesimis terdahap perdagangan karbon.

Menurutnya Daniel persoalan perdagangan karbon di lahan gambut bukan saja persoalan uang. Namun ada pilihan lainnya, yakni bagaimana cara kita mengatur lahan gambut lebih baik. Selama ini memang sudah ada, tetapi belum maksimal. Mungkin dengan mekanisme yang baru ini, lahan gambut bisa lebih lestari. “Setidak-tidaknya, membuat lahan gambut dengan semua kekayaannya baik berupa hutannya, keanekaragaman hayatinya dan pengelolaan tata airnya bisa berumur lebih panjang,” imbuhnya.

Suatu saat nanti, mungkin kita semua baru bisa mengerti lahan gambut yang berumur lebih panjang, memiliki harga jauh lebih tinggi dari uang yang kita harapkan.***