Menanti Terbentuknya Badan Pengelola Cagar Biosfer GSK-BB
Tak banyak lagi saujana -bentangan alam- hutan perawan Riau yang tersisa. Foto udara memastikan hanya beberapa titik saja kawasan Riau yang masih tetap menghijau dengan motif heterogen. Dari yang sedikit itu, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) merupakan potongan tersisa yang kini tengah menanti campur tangan manusia untuk menyelamatkannya dari kejahatan kehutanan dan tentu saja memanfaatkannya bagi kemaslahatan umat manusia.
Laporan Andi Noviriyanti, Bukitbatu
andinoviriyanti@riaupos.com
Kamis (4/3) siang, sekitar pukul 14.00 WIB tepat di depan plang bertuliskan “Lokasi pengamatan vegetasi dan pemantauan satwa liar Distrik Humus, PT Sekato Pratama Makmur”. Riau Pos dan rombongan Ekspedisi Cagar Biosfer GSK-BB kerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Riau dan Sinar Mas Forestry (SMF) mendarat di salah satu bagian zona inti Cagar Biosfer GSK-BB setelah menempuh perjalanan sekitar enam jam.
Di mulai dengan jalan darat dari Kota Kota Pekanbaru,Perawang, Siak Sri Indrapura, Sungaipakning (Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis), dan masuk ke areal Hutan Tanaman Industri (HTI) kelompok/ mitra Sinar Mas Forestry (SMF). Selanjutnya disambung dengan naik speedboat selama 20 menit mengarungi kanal buatan selebar 4-6 meter yang di kiri kanannya dipenuhi tanaman akasia.
Dari depan plang itu, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Ari Rosadi dari Flagship Species Conservation Program Cagar Biosfer GSK-BB merangsuk masuk menembus belantara hutan rawa gambut yang katanya masih perawan. Tak mudah menembus hutan dengan vegetasi rapat ini. Belum lagi menghindari jebakan-jebakan yang di dalamnya. Baik berupa permukaan tanah padat yang ternyata gampang amblas ataupun jebakan akar pohon. Salah-salah melangkah di atasnya, kaki bisa terperosok dan terjepit dalam tumpukkan akar itu. Setidaknya itulah yang Riau Pos alami. Kaki yang tengah melangkah memijak tumpukan akar pohon tiba-tiba terpeleset dan terjepit dalam tumpukan akar itu. Perlu seorang teman ekspedisi untuk merenggangkan jepitan akar tersebut agar kaki bisa ditarik.
Ekspedisi menjelajahi hutan rawa gambut itu dihentikan saat rombongan tak lagi menemukan banyak perubahan vegetasi yang dijumpai. Hutan konservasi seluas 420 hektare (Ha) yang masuk dalam wilayah konsesi PT Sekato Pratama Makmur itu, merupakan bagian dari 72.255 hektare kawasan yang sengaja dikonservasi oleh kelompok/mitra SMF untuk menginisiasi terbentuknya Cagar Biosfer GSK-BB.
***
Keesokan paginya (5/3), di sebuah tikungan Sungai Bukit Batu, tim ekspedisi membaca sebuah plank bertuliskan “Anda memasuki zona inti cagar biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu”. Sebuah bagian lain dari zona inti Cagar Biosfer GSK-BB yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi pertama namun berbeda status. Bila tadi kawasan konservasi HTI yang ini adalah Suaka Margasatwa (SM) Bukit Batu dengan luas 21,5 ribu hektare.
Saat melewati tikungan di depan plang itu, terasa sekali perbedaan suasana antara kawasan konservasi dengan tidak. Bila sebelum plank itu terlihat bagian kiri kanan sungai banyak yang gundul. Sejumlah pondok-pondok berdiri dengan puluhan atau ratusan bibit sawit di sampingnya.
Kontras sekali dengan pemandangan di depan tikungan itu yang notabene kawasan konservasi. Hutan lebat dengan kanopi yang menyatu seakan mengatapi sungai itu seakan menjadi gerbang masuk areal SM Bukit Batu. Akar pohon terlihat berjuntai-juntai basah di bibir sungai. Warna air rawa gambut yang khas mencoklat kini semakin menghitam. Saat diterpa sinar matahari, air hitam itu berkilat-kilat bak hamparan berlian hitam. Lalu jejeran pandan hutan yang tumbuh merapat membentengi tebing sungai agar tak mudah runtuh menjadi pemandangan yang mengentalkan wajah khas sungai di hutan rawa gambut.
Mata dan telinga peserta ekspedisi terasa dimanjakan dengan gerak burung elang, dan nyanyian aneka jenis burung yang bertengger diujung-ujung ranting pohon di tepi sungai. Kera ekor panjang pun seakan tak mau ketinggalan. Mereka melompat-lompat seakan menyatakan selamat datang. Namun, uppss.., pesona itu hanya sesaat.
Ujung mata peserta ekspedisi melihat tumpukan kayu gergajian terletak di tepian sungai yang seperti jalan tikus ke dalam hutan. Tak hanya satu, tetapi ada dua, tiga, empat dan dalam perjalanan dua jam atau sekitar 30 km saja, ada belasan pangkalan tempat kayu illegal logging yang ditemukan. Sebagian pangkalan terlihat usang, namun sebagian lagi terlihat masih basah kayunya.
“Jangan-jangan, kalau kita ke dalam pelakunya masih ada,” ungkap Utomo, Kepala Seksi Sumber Daya Alam (SDA) Wilayah III yang meliputi wilayah Bengkalis, Kampar, Pekanbaru, Siak dan Indragiri Hilir yang tahun lalu berhasil mengamankan empat pelaku pembalakan liar ber-KTP dumai di kawasan ini. Kayu di kawasan itu, katanya, banyak yang dilarikan ke negara tetangga lewat Selat Malaka yang tidak jauh dari tempat itu.
Sesaat kemudian, Utomo yang duduk di bagian depan speedboat berguman. “Kawasan hutan ini masih bagus,” ungkapnya pelan seakan-akan terpesona dengan rimbunnya kayu hutan dan padatnya tanaman pandan di tepi-tepi sungai.
Namun Riau Pos sedikit termangu mendengar gumamannya. “Loh, bukankah kita barusan menemukan sejumlah tempat illegal logging,” ungkap Riau Pos memandanginya dari belakang.
Utomo lalu menoleh, “ Maksudnya ini relatif masih bagus dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya,” imbuhnya.
“Jika kawasan yang sudah dirambah oleh pelaku illegal logging ini sudah dianggap bagus oleh petugas konservasi, bisa dibayangkan bagaimana dengan nasib kawasan konservasi lainnya,” guman Riau Pos kepada seorang teman ekspedisi di sebelah.
Pikiran Riau Pos melayang akan presentasi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Trisnu Danisworo, pada Kamis (5/3) malam. Pria itu membeberkan bahwa hanya ada 14 areal di Riau yang menjadi kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA. Luas total sekitar 457 ribu hektare. Jumlah yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan luas daratan Riau yang mencapai 8,6 juta hektare dan dibandingkan dengan porsi areal pemukiman, pertanian, HTI, dan terakhir yang sedang trend perkebunan sawit yang jumlahnya mencapati 1,7 juta hektar. Walaupun kawasan konservasi yang menjadi benteng terakhir dan penyangga kehidupan itu jumlahnya sedikit, namun kerap juga diganggu.
Bahkan dua kawasan konservasi di antaranya, yakni SM Pusat Latihan Gajah Sebanga dan SM Balai Raja kini hanya tinggal nama. Sementara kawasan konservasi lainnya seperti SM Bukit Rimbang dan Bukit Baling, SM Kerumutan, SM Tasik Metas, SM Tasik Serkap, Cagar Alam (CA) Pulau Berkey, CA Bukit Bungkuk, SM Danau Pulau Besar, Danau Bawah, SM Tasik Belat, Hutan Wisata Sugai Dumai keterjagaannya juga tidak bisa banyak diharapkan. Kawasan itu kerap menjadi ajang kejahatan kehutanan.
Selanjutnya kawasan konservasi lainnya yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah atau balai taman nasional juga setali tiga mata uang. Sebut saja Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasim, atau Taman Nasional Bukit Tigabelas (TNBT) dan Tesso Nillo (TNBT), semua tentu sudah mendengar bagaimana kejahatan kehutanan berlangsung di tempat ini.
***
Menyelamatkan yang tersisa, itulah yang harus dilakukan para pihak jika tidak ingin lebih banyak taburan bencana yang menimpa bumi Riau. Namun kita tentu tidak bisa lagi banyak berharap dengan program sekadar mengkonservasi. “Itu sudah kuno,” ujar Prof Dr Endang Sukara, Ketua Komite Nasional Progaram Man and Biosphere (MAB) The United Nation Education, Social, and Cultural Organization (UNESCO), beberapa waktu lalu.
Saat ini, dunia telah mengembangkan konsep cagar biosfer. Konsep itu mensinergikan kepentingan konservasi dan ekonomi dengan melibatkan semua pihak. Tidak saja pemerintah, tetapi juga pihak swasta, akademisi dan peneliti, serta masyarakat umum lainnya. Sebuah konsep yang mengelola suatu bentang alam tanpa perlu mengubah statusnya, yang disepakati secara bersama-sama, dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di mana kawasan konservasi tetap terjaga, namun dapat digali manfaat yang terkandung di dalamnya. Sementara kawasan di luarnya dijadikan benteng dan penyangga agar kawasan konservasi tetap terjaga, namun kawasan penyangga itu sendiri mampu memberi memberi manfaat ekonomi. Serta kawasan transisi di sekitarnya dijadikan model pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan mengubah image, masyarakat di sekitar kawasan konservasi bukan lagi kantong kemiskinan.
Konsep itulah yang menginspirasi SMF menginisiasi terbentuknya Cagar Biosfer GSK-BB di wilayah konsesinya dan dua suaka margasatwa yang berdampingan dengannya. Dimulai dengan menetapkan 72.255 hektare kawasan konsesi HTI mereka untuk dikonservasi dan sekaligus menyambungkan dua buah SM yakni SM Bukit Batu dan SM Giam Siak Kecil. Kemudian mengusulkannya sebagai zona inti cagar biosfer.
Diikuti dengan mengusulkan pula kawasan HTI mereka yang mengelilingi zona inti menjadi zona penyangga yang mampu menjadi benteng untuk menghindari kejahatan kehutanan di dalam zona inti. Selanjutnya kawasan di luar zona penyangga dijadikan zona transisi yang mampu menjadi tempat masyarakat, perusahaan, pemerintah dan lain sebagainya mendemonstrasikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Atas upaya bersama BBKSDA, Pemerintah Provinsi Riau, Bengkalis, Siak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komite Nasional Program MAB UNESCO untuk Indonesia pada Mei 2009 dalam sidang MAB UNESCO di Jeju, Korea, ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia.
***
Meski telah ditetapkan sebagai cagar biosfer, namun nasibnya belum mampu seperti yang cita-citakan MAB UNESCO. Persoalan utama, menurut Y Purwanto dari Komite Nasional Program MAB UNESCO Indonesia dan Haris Surono, GM Flagship Conservasion Program SMF, adalah belum terbentuknya badan pengelola. Padahal diyakini para pihak memiliki kepentingan akan keselamatan kawasan yang diharapkan menjadi warisan alam Riau untuk dunia tersebut.
Misalnya bagi masyarakat di sekitarnya. Itu adalah penyangga kehidupan mereka. Agar terhindar dari banjir, kekeringan, gagal panen karena keracunan firit, intruisi air laut, terkena ISPA karena asap dan sebagainya yang terjadi bila kawasan gambut itu rusak. Sebagian masyarakat di tempat itu juga masih mengandalkan ikan dari sungai-sungai dikawasan itu untuk sumber makanan.
Bagi para peneliti, kawasan itu adalah ladang penelitian. LIPI, universitas lokal (Unri) dan internasional (Kyoto University) beramai-ramai melakukan penelitian di kawasan tersebut. Untuk membuka tabir manfaat keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya yang diperkirakan memiliki manfaat maha dasyat untuk kepentingan umat manusia
Dari segi konservasi, menurut Kepala BBKSDA Trisnu Danisworo, kawasan itu penting untuk mengamankan kepunahan keanekaragaman hayati dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Sekaligus menghindari konflik satwa liar dan manusia yang kini kerap terjadi di Riau karena hilangnya rumah satwa-satwa liar tersebut. Selain itu, sistem zonasi dengan menjadikan HTI sebagai kawasan penyangga membuat dua suaka margasatwa yang menjadi tanggung jawabnya lebih aman dari pelaku pembalakan liar.
Selanjutnya bagi SMF, selain itu merupakan pencitraan positif bagi perusahaannya sekaligus juga upaya cerdas yang mesti dilakukannya agar kawasan HTI mereka tidak ikut-ikutan babak belur sebagai efek domino dari kerusakan kawasan gambut yang berada disekitarnya. Terutama karena kekeringan dan rawannya terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Bagi pemerintah daerah, Bengkalis, Siak dan Riau ini merupakan nama baik di pentas dunia. Sekaligus lokomotif perekonomian baik dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya hayati, ekowisata, program pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya.
Bagi Indonesia menjadi salah satu cara untuk mencapai penuruan emisi karbon sebesar 26 persen yang ditargetkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu bagi masyarakat dunia, kawasan itu sangat penting untuk melawan bencana perubahan iklim. Mengingat kandungan karbon yang berada di kawasan itu luar biasa besarnya. Dari kajian Juli 2008 dari area inti yang berasal dari kawasan yang dikonservasi kelompok/mitra seluas 65 ribu hektar saja, terdapat kandungan karbun seluas 1.754 juta ton CO2. Belum lagi yang berada di SM Bukit Batu dan SM Giam Siak Kecil.
Alasan-alasan itu seharusnya bisa menjadi alasan kuat bagi para pihak untuk bahu membahu menyelamatkan dan mengelolah kawasan itu seoptimal mungkin dengan memprioritaskan terbentuknya badan pengelola. Sehingga program yang akan dikembangkan di kawasan itu baik sebagai tempat konservasi, ladang penelitian, aset perdagangan karbon, ekowisata, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dengan tahapan, target dan tujuan yang jelas. Semoga kita tidak terlambat menyadari, memikirkan dan melaksanakannya.***
.jpg)
