This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Jurnalistik Berkelanjutan

Jurnalistik Berkelanjutan
Objektifitas Berita Lingkungan: Jurnalistik Berkelanjutan adalah buku pertamaku. Buku ini mengupas tentang pengalamanku tentang dampak pemberitaan lingkungan yang tidak akurat. Berita yang demikian tidak saja mampu mengguncang kehidupan pribadi seseorang tetapi juga tidak membantu lingkungan. Jika Anda ingin membacanya, Anda bisa menemukan sejumlah cuplikannya di blog ini

Rabu, 21 Januari 2009

Tujuh Pelanggaran Objektivitas Berita Lingkungan - BAB II bagian 2

Berita lainnya yang juga menurut penulis menyesatkan adalah berita di harian Kompas tertanggal 29 Juli 2006 (Kliping berita 3. dan Gambar 1.). Berita yang ditulis di halaman depan dan menjadi headline muncul dengan judul “Warga Riau Dikepung Asap Pekat“.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kliping Berita 3. (Kompas, 29 Juli 2006)

Warga Riau Dikepung Asap Pekat
Kebakaran Lahan Capai 3.000 Ha
PEKANBARU, KOMPAS - Dua hari terakhir, Kamis dan Jumat (28/7), warga Riau dikepung asap pekat. Pekatnya asap akibat kebakaran lebih dari 3.000 hektar lahan dan hutan itu menyebabkan angkutan udara dari darat terganggu. Aktivitas sehari-hari penduduk pun terusik karena jarak pandang efektif hanya 50 meter.

Sinar matahari tidak mampu menembus tebalnya kabut asap pekat. Itu sebabnya, sebagian sis¬wa sekolah yang berjalan kaki memilih bergerak berombongan sedikitnya bersama satu atau dua teman agar lebih aman. Dengan cara itu, mereka dipastikan lebih mudah terlihat oleh sorot lampu kendaraan bermotor sehingga terhindar dari tabrakan. Jarak pandang yang amat terbatas me¬nyebabkan arus lalu lintas cen¬derung lebih lambat dan sangat bergantung pada penerangan ja¬lan dan panduan dari aparat ke¬polisian.

Kabut asap merata di beberapa kota di Riau, di antaranya di Pekanbaru, Minas-Siak, Pelala¬wan, Bengkalis, Bagansiapi-api, Hokan Hilir, dan Dumai. Asap juga ditemukan di Jambi. Arah angin dari utara dan timur meng¬giring asap ke Selat Malaka se¬hingga kini asap juga mengancam Malaysia dan Singapura.

Hidupkan lampu
Di sepanjang ruas-ruas jalan di Pekanbaru, pada pukul 06.00 sampai sekitar pukul 08.00, rumah-rumah maupun kendara¬an tetap terlihat menghidupkan lampu. Kemacetan akibat terba¬tasnya pandangan sempat terjadi sempat terjadi di kawasan protokol Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gajah Ma¬da, dan Jalan Tuanku Tambusai. Bahkan, asap merambah kawasan Pasar Pusat, Pasar Kodlim, dan pasar-pasar pagi lainnya di Pekanbaru.

Pekatnya asap juga memaksa sebagian warga memilih mengenakan masker. "Sebenarnva tam¬bah terasa sesak saja kalau me¬makai masker ini, tetapi lebih baik melindungi diri daripada mengisap asap. Takutnya nanti sakit pernapasan,” kata Umar, warga Pekanbaru yang sedang mengantar salah satu anaknya bersekolah di MAN 1 Pekanbaru.

Hal menarik, meski pemakaian masker, sapu tangan, ataupun sekadar menutup hidung dengan tangan sudah dilakukan sebagian warga, sebagian besar warga ma¬sih tampak tidak hirau dengan gangguan asap. Tidak peduli pula bahwa masker dibagikan pemerintah dan relawan secara gratis. Seorang warga menuturkan, ben¬cana asap sudah diterima warga sebagai "rutinitas tahunan".

Warga mungkin belum terlalu risau karena belum ada imbauan khusus dari pemerintah tentang bahaya asap. Biasanya, setelah ada imbauan resmi, warga di¬haruskan memakai masker jika bepergian dan diharapkan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sesuai seruan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Taswin Yakub kepada warga di 11 ka¬bupaten/kota, pihak sekolah mengimbau, jika asap tetap pekat, setiap murid dan warga diharap¬kan mengenakan masker saat berada di luar ruangan agar tidak terjangkit penyakit infeksi salur¬an pernapasan atas (ISPA).
Asap kian terasa mengganggu pergerakan masyarakat yang ber¬arti terhambatnya perputaran ekonomi. Lima penerbangan yang tersandung masalah asap dan dialihkan pendaratannya ke Padang ialah Merpati dari Me¬dan; AirAsia dari Kuala Lumpur, Malaysia; Mandala dan Garuda dari Jakarta. Adapun jadwal keberangkatan yang tertunda ada¬lah Mandala tujuan Jakarta.

Siswanto, karyawan perusaha¬an perkebunan, menyesalkan di¬alihkannya pendaratan beberapa penerbangan sebab berarti ia ga¬gal bertemu mitra bisnisnya. Pa¬dahal, menurut dia, ini hari ter¬akhir baginya bertemu seorang penanam modal asal Jakarta un¬tuk menyelesaikan akta jual beli sekaligus perjanjian kerja sama di bank dan di depan notaris.

Dari data resmi yang dikeluar¬kan Kepala Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru Ale¬xius Kismoyo melalui Kepala Di¬visi Operasional Lalu Lintas Uda¬ra Bandara SSK II Pekanbaru Joko Sudarmanto, kabut asap kali ini bercampur embun. Kepekatan campuran asap dan kabut menye¬babkan jarak pandang 50-100 meter sehingga amat riskan jika aktivitas penerbangan dilanjut¬kan.

Data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Ri¬au menunjukkan kebakaran la¬ban dan hutan telah terjadi sejak tahun 1982 untuk seluruh ka¬wasan di Nusantara. Di Riau, ke¬giatan pembakaran meluas dan lebih sistematis sejak 1996, dan mencapai puncak terparah tahun 1998 dengan terbakarnya puluh¬an ribu hektar lahan dan hutan.

Kepala Polda Riau Brigjen (Pol) Ito Sumardi menegaskan, ia memerintahkan jajarannya merazia pelaku pembakaran lahan.

Menurut Ito, dari hasil pemantauan udara, di sekitar areal pembakaran selalu terdapat ten¬da-tenda dari terpal yang diduga sebagai tempat bermukim para pelaku. Mereka menjadi target pertama penangkapan yang akan dikembangkan dengan penang¬kapan para pemodal atau yang mengotaki pembakaran sistema¬tis untuk mengalihfungsikan hu¬tan menjadi areal perkebunan.

Saat ini telah diamankan Ca¬mat Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Bachtiar bersama dua kepala desa yang diduga ter¬kait aktivitas pembakaran lahan. Jumlah titik api pada Jumat kemarin tidak terpantau secara detail karena peralatan milik Ba¬dan Meteorologi dan Geofisika Pekanbaru mengalami gangguan operasional. Namun, salah se¬orang petugas jaga Kantor BMG , Pekanbaru mengatakan, titik api diperkirakan tetap, berkisar 120 lokasi di seluruh Riau. .

Batalkan izin perkebunan
Sementara itu, Pemerintah Malaysia telah bersepakat de¬ngan Pemerintah Indonesia untuk memadamkan titik-titik api di perkebunan sawit yang me¬rupakan salah satu penyebab ter¬jadinya kabut asap tahunan, di wilayah Indonesia. Malaysia juga mengancam akan membatalkan izin kepemilikan perkebunan jika mereka melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan.

Hal itu disampaikan seorang pejabat Malaysia di Kementerian Industri dan Komoditas Perke¬bunan, Jumat. Sebelumnya, se¬bagaimana dikutip
The New Stra¬it Times, menteri kementerian itu, Peter Chin, mengatakan, "Ini adalah peringatan. Kami meng¬awasi perkebunan-perkebunan di Malaysia sangat ketat:"

Awal pekan ini dilaporkan ku¬alitas udara dari sedikitnya tiga wilayah di Malaysia tidak sehat meski kini kondisinya terus membaik.
Meski sebagian titik api pe¬nyebab kabut asap itu berada di wilayah Indonesia, lebih dari 20 perusahaan sawit Malaysia yang berinvestasi di Indonesia –berdasarkan pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya– ikut menyumbang terjadinya kabut asap (NEL/AP/OKI)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perhatikan lead berita dengan kalimat, “Pekatnya asap akibat kebakaran lebih dari 3.000 hektar lahan dan hutan itu menyebabkan angkutan udara dan darat terganggu.” Lalu hingga berita itu selesai dibaca, tidak ditemukan dari mana si wartawan mengutip data yang menyatakan kebakaran terjadi pada 3.000 hektar lahan dan hutan. Tidak ditemukan juga penjelasan tambahan di kawasan mana saja yang terbakar.
Berita itu ternyata memberikan dampak yang cukup besar di tingkat nasional. Pada tanggal 3 Agustus 2006 Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, pejabat Kemenko Polhukam Laksamana Madya Djoko Sumaryono, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum Lambock V. Nahattands, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan M. Arman Mallolongan, dan sejumlah staf lainnya datang ke Pekanbaru untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal itu. Para pejabat itu, dengan bantuan pesawat TNI Angkatan Udara (AU), melakukan survei udara. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari sejumlah instansi terkait di Riau. Mereka tidak menemukan data luasan hutan dan lahan yang terbakar hingga 3.000 hektar.
Kepala bagian hubungan masyarakat pemerintah daerah Provinsi Riau Surya Maulana kepada penulis yang saat itu juga meliput berita yang sama, kecewa karena pemberitaan yang menyebutkan luas kebakaran mencapai 3.000 hektar itu. Menurutnya, dari penjelasan sejumlah instansi terkait dalam acara pertemuan antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kemenko Polkam dan Menteri Lingkungan Hidup yang membahas masalah tersebut, wartawan telah salah membaca data itu. Ia lalu membeberkan data akumulasi kebakaran lahan dan hutan di Riau hingga bulan Juni 2006 seluas 2.975 hektar. Sedangkan dalam koran tertulis seolah-olah luasan kebakaran 3.000 hektar itu terjadi dalam satu atau beberapa hari saja.
Ia juga menyampaikan kritikan pemakaian istilah asap pekat yang tertulis dalam berita tersebut. Menurutnya, sesuai paparan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Riau, yang terjadi hari itu bukan asap pekat tapi kabut bercampur asap. “Saya kecewa mengapa mereka tidak melakukan konfirmasi,” ujarnya.
Lebih lanjut dalam pertemuan itu juga disebutkan data hot spot pada minggu ke empat Juli mulai tanggal 25 Juli sampai 29 Juli 2006 berturut-turut 129, 58, 0, 7, dan 29 hot spot. Angka ini berbeda dengan yang tertulis dalam berita, yakni sebanyak 120 titik api seperti tertulis pada paragraf ke-14.
Berita tersebut juga tidak cukup memuat pernyataan-pernyataan atau argumentasi pendukung dari para pihak yang dinilai berkompeten dalam masalah tersebut. Hanya disebutkan satu narasumber saja yang jelas dalam berita itu yakni Kepala Divisi Operasional Lalu Lintas Udara Bandara SSK II Pekanbaru Joko Sudarmanto, yang dikutip mengatakan bahwa kabut asap saat itu bercampur embun.
Berita itu memang memuat hasil reportase lapangan oleh wartawan/para wartawannya. Tetapi hasil pengamatan lapangan tersebut dinyatakan dalam paragraf-paragraf kesimpulan tanpa didukung data yang cukup dan tidak melakukan cek silang. Kabut asap misalnya, disamakan dengan asap pekat. Meski tampak sederhana, tapi dua kata itu memiliki makna yang berbeda.
Istilah asap dan kabut asap itu juga telah lama menjadi keluhan pihak Bapedal. Menurut Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Arbaini dan Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bapedalda Riau Makruf Siregar kabut terjadi akibat embun pagi yang biasanya muncul karena pengaruh cuaca dingin, kabut asap berarti embun yang bercampur dengan asap, sementara asap pekat adalah murni asap yang banyak.
Lebih lanjut Makruf menjelaskan tertutupnya langit Pekanbaru saat itu sebagai bentuk fenomena alam. “Kemarin malam hari hujan, Seperti halnya menyiram api di tungku kayu. Makin disiram makin berasap,” ujarnya.
Lalu untuk membuktikan apakah itu fenomena kabut asap atau asap pekat, maka uji sederhana yang paling cepat adalah dengan mengambil data dari laboratorium udara yang bisa didapatkan di Bapedal Riau atau di Laboratorium Udara yang ada di Kota Pekanbaru. Jika yang terjadi pagi itu adalah asap pekat maka Partikulat Meter (PM) 10 nilainya akan tinggi atau masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya yaitu berkisar antara 101- >200.
Data kualitas udara yang didapatkan penulis dari Bapedal mulai tanggal 25 – 28 Juli 2006, dari lima stasiun pemantau yang direkapitulasi oleh Bepedal Riau didapatkan hasil sebagai berikut:

Kualitas Udara di Provinsi Riau Bulan Juli 2006
Tanggal
Lokasi 25 26 27 28
Rumbai 78 51 83 59
Minas 48 43 67 62
Duri 50 45 77 22
Dumai 78 63 148 195
Pedada 98 82 73 85
Pekanbaru 78 96 99 66

Namun bila itupun tidak cukup, dapat pula dilihat kondisi langit di Pekanbaru. Bila langit kelihatan tetap tertutup hingga siang hari maka posisi itu memperkuat bahwa yang tampak bergayut di langit itu adalah asap. Tapi bila pada siang hari langit kelihatan cerah maka itu adalah kabut atau embun yang bila kena panasnya cahaya matahari akan menghilang.
Dari pengamatan penulis, siang itu udara di atas kota Pekanbaru kembali cerah merupakan indikator bahwa yang terjadi adalah kabut asap. Pesawat-pesawat yang tidak dapat mendarat dan berangkat dari bandara Kota Pekanbaru saat itu juga merupakan pesawat penerbangan pagi hari.
Dengan demikian dapat disimpulkan berbagai informasi yang ditampilkan dalam berita tersebut adalah informasi yang tidak di periksa kebenarannya secara seksama. Dalam buku Elemen Elemen Jurnalisme (Kovach & Rosenstiel, 2004), disebutkan “Bila ada peristiwa faktual yang saya saksikan saya berprinsip untuk tidak langsung menuliskan cerita pertama yang datang kepada saya, dan bahkan tidak akan tergiring oleh kesan umum yang saya tangkap, baik karena saya hadir langsung di lokasi peristiwa yang saya gambarkan ataupun mendengarkan tentang peristiwa itu dari saksi mata yang laporannya saya periksa seteliti mungkin.”
Jika wartawan berpegang dengan hal itu sembari memelihara sikap skeptisnya atau meragukan semua informasi yang diterimanya bahkan dilihatnya sendiri maka berita yang tampil pada saat itu tidak akan menyesatkan.
Hal lainnya yang juga menarik dari berita ini adalah sejumlah informasi yang disampaikan tidak jelas narasumbernya. Hal itu dapat dilihat pada paragraf tiga, enam, empat belas dan enam belas.
Pada paragraf ketiga berita dinyatakan kabut asap merata di beberapa kota di Riau, di antaranya di Pekanbaru, Minas-Siak, Pelala¬wan, Bengkalis, Bagansiapi-api, Hokan Hilir, dan Dumai. Asap juga ditemukan di Jambi. Ditulis pula bahwa arah angin dari utara dan timur meng¬giring asap ke Selat Malaka se¬hingga kini asap juga mengancam Malaysia dan Singapura. Namun setelah membacanya, tidak disebutkan narasumber atau lembaga yang memberiktan data yang menunjukkan terjadinya kabut asap di beberapa kota di Riau itu, ataukah wartawan sendiri pengamatan ke daerah-daerah tersebut.
Pada paragraf keenam, wartawan kembali memakai memakai sumber anonim, dalam kalimat, “Seorang warga menuturkan, ben¬cana asap sudah diterima warga sebagai "rutinitas tahunan.“ Menurut penulis,pemakaian sumber anonim dalam berita ini dapat dihindari, apalagi bila sumber tersebut adalah seorang warga biasa dan pencantuman namanya terkait dengan berita kabut asap itu, tidak akan membahayakan jiwanya atau keluarganya.
Pada paragraf empat belas, kembali wartawan tersebut menggunakan narasumber anonim dengan menyatakan salah satu sumber anonimnya adalah seorang petugas jaga Kantor BMG. Kemudian, wartawan yang bersangkutan juga berani mengutip informasi yang hanya berdasarkan perkiraan narasumber anonim.
Terakhir, sumber anonim juga dijumpai pada paragraf 16. Berita itu menyatakan seorang pejabat Malaysia di Kementrian Industri dan Komoditas Perkebunan. Tapi tidak menjelaskan siapa nama pejabat yang bersangkutan yang bisa dikonfirmasi kebenarannya.
Kesimpulan-kesimpulan yang ditulis oleh wartawan itu sebagai berita dalam paragraf itu jika diuji dengan Metoda Hayakawa – Lowry (akan dijelaskan lebih detail metode ini pada bagian buku Objektivitas Berita Lingkungan) dapat dikategorikan sebagai opini wartawan karena berisi interpretasi atau prediksi wartawan tentang apa yang dilihatnya dan memuat suatu keputusan atau kesimpulan yang tidak didukung oleh fakta dan data atau narasumber.
Dengan menggunakan metoda Simmon berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan dari tujuh pelanggaran objektivitas ada lima pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran itu meliputi memasukkan istilah dan definisi yang menyesatkan (misleading), membuat pemberitaan yang tidak berimbang, membuat berita yang tidak berimbang, memasukkan opini sebagai berita, menggunakan fakta yang benar untuk menggambarkan kesimpulan yang salah, dan distorsi fakta, yaitu tidak memeriksa informasi dari sumber yang tepat.

Tujuh Pelanggaran Objektivitas Berita Lingkungan - BAB II bagian 1


pelanggaran objektivitas dapat dibagi dalam tujuh model. Pertama, memasukkan istilah dan definisi yang menyesatkan. Kedua, membuat berita yang tidak berimbang, artinya hanya menghadirkan satu sisi berita. Ketiga, memasukkan opini sebagai berita. Keempat, mengurangi informasi dan konteks yang ada sehingga dapat mengubah cerita yang sebenarnya. Kelima, selektif menghilangkan berita tertentu dengan maksud memanipulasi sentimen publik. Keenam, menggunakan fakta yang benar untuk menggambarkan kesimpulan yang salah. Terakhir distorsi fakta, yaitu tidak memeriksa informasi dari sumber yang tepat.


Suatu malam, di minggu kedua Bulan Mei 2006, Menteri Kehutanan MS. Kaban, di Pekanbaru, Riau, berpidato sesaat sebelum acara Deklarasi dan Penandatanganan Surat Pernyataan Penghentian Pembakaran Lahan untuk para pengusaha kehutanan dan perkebunan. Dalam pidatonya yang singkat, Kaban bercerita tentang ancaman dari pembeli luar negeri, bahwa mereka akan membeli minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) asal Indonesia lebih murah US $ 2-4 per ton dari negara lainnya. Alasannya, karena berita dari kalangan aktivis organisasi non pemerintah (Ornop/NGO) yang menyebarkan informasi bahwa perluasan kebun sawit yang seakan-akan tidak terkendali, telah mengakibatkan musnahnya habitat orangutan dan menyebabkan banyak orangutan Sumatera yang mati.

Lalu katanya, beberapa hari sebelumnya, organisasi non pemerintah internasional juga menyebarkan informasi, dalam tempo sangat pendek akan ada 15 ekor gajah di Riau yang mati. Begitu berita tentang kematian gajah itu mencuat, dia kuatir harga CPO Indonesia akan kembali turun US $ 6-8 per tonnya. Dia juga menyebutkan adanya berita penembakan, peracunan, dan penangkapan gajah di Riau di media massa. Semua itu ungkapnya, telah membentuk opini publik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia.
Menteri juga menyinggung persoalan wartawan yang ketika membuat berita kebakaran lahan dan hutan, selalu menyamakannya dengan kebakaran hutan. Padahal berdasarkan data hot spot dari satelit NOAA dari tahun 2002-2005, katanya, sebagian besar kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan mencapai 70-60 persen, hanya 30-40 persen di dalam kawasan hutan. “Lebih baik kalau membuat berita mengenai itu, katakan saja sebagai kebakaran, jangan langsung kebakaran hutan,” kata Menteri dalam pidatonya malam itu.
Pernyataan menteri kehutanan malam itu, menyiratkan besarnya pengaruh pemberitaan lingkungan dalam pembentukan opini publik. Termasuk bagi pihak pembeli produk-produk ekspor Indonesia. Selain menjadi ancaman bagi penurunan harga CPO, pemberitaan negatif juga bisa berpotensi mengakibatkan komoditi ekspor Riau lainnya seperti kertas dan bubur kertas, ditolak pasar internasional.
Pemberitaan lingkungan hidup di media massa dapat menjadi kekuatan yang efektif untuk menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Sehingga para pengusaha di bidang perkebunan, kehutanan, maupun lainnya harus berhati-hati dalam upaya mereka menyelamatkan lingkungan di dalam dan sekitar areal mereka. Namun, berita yang sama dapat memberi dampak kebalikan bagi para pihak apabila tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang benar. Berita-berita yang tidak objektif, misalnya tidak akurat, tidak berimbang, tidak valid, dan tidak didukung oleh fakta dan data yang memadai dapat menjadi kontra produktif untuk pengembangan dan peningkatan perekonomian.

Berita yang Menyesatkan
Keesokan harinya, penulis bertemu dengan Public Affairs External Relations PT Arara Abadi Ir. Bimo Nugroho, yang juga hadir malam itu. Dalam perbincangan kami sempat membahas mengenai objektivitas pers. Dia menyarankan agar media massa dan wartawan hendaknya menyajikan berita lingkungan yang matang. Bila berita yang disebarluaskan itu tidak benar, maka akan berdampak buruk, baik kepada para pihak yang menjadi objek (perorangan, perusahaan, dll) maupun citra Indonesia secara keseluruhan.
Dia mencontohkan, pada malam yang bersamaan dengan kehadiran Menteri Kehutanan MS Kaban, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam pidatonya secara khusus mengingatkan perlunya kewaspadaan dan pengawasan ketat terhadap enam perusahaan di Riau, untuk mengontrol wilayah konsesinya terhadap kebakaran. Peringatan itu muncul mengingat letak keenam perusahaan tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Sehingga, kebakaran lahan di enam perusahaan ini berpotensi menyebarkan asap ke negara tetangga tadi dan akan membuat Indonesia kembali dikenal sebagai negara pengekspor asap.
Keenam perusahaan itu menurut Menteri adalah PT Perkebunan Nusantara V, PT Ivo Mas Tunggal, PT Sekatul Mas, PT Satria Perkasa Agung, PT Adei Plantation dan PT Rokan Rimba Lestari. Keenam perusahaan ini berada di tiga kabupaten/kota di Riau yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu.
Lalu keesokan harinya, muncul berita di sebuah harian terbitan Pekanbaru, dengan kepala berita berjudul “2005, 90 Persen Kebakaran Hutan Terjadi di Riau.” Dalam berita itu pernyataan Menteri Witoelar tertulis menjadi, “Rahmat juga mengingatkan enam perusahaan Riau yang paling banyak melakukan pembakaran hutan dan lahan adalah PTPN V, PT Sekatul, Ivomas, Satria Perkasa Agung, Rimba Lestari, dan Adei Plantation. Enam perusahaan ini harus lebih meningkatkan high control terhadap lahan yang berada di wilayah kerjanya.”
Berita seperti itu, katanya, jelas tidak benar. Atasannya yang juga sama-sama hadir malam itu, menyampaikan kekagetan dan keheranannya, mengapa berita yang muncul demikian. Eksekutif perusahaan itu berpendapat bahwa pemberitaan itu dapat memberikan citra buruk terhadap perusahaan yang bersangkutan, apalagi disebutkan keenam perusahaan itu paling banyak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Padahal menurutnya, menteri tidak pernah mengatakan keenam perusahaan itu melakukan pembakaran. Dengan kata lain, isi berita itu telah memvonis keenam perusahaan melakukan pembakaran.
Menteri juga berusaha menerangkan perbedaan makna pembakaran dengan kebakaran. Yang pertama karena kesengajaan, sedangkan arti kebakaran memerlukan penyelidikan apakah disengaja, alami atau terkena rembetan dari kebakaran pada wilayah lain di dekatnya. Pemakaian kata pembakaran, menurut Menteri, cenderung memberi citra negatif bagi perusahaan yang disebut dalam berita.
Selanjutnya menurut analisis penulis, wartawan juga tidak mengindahkan permintaan Menteri malam itu agar memakai istilah yang akurat dalam pemberitaan. Menteri sudah berpesan, jangan menggunakan kata kebakaran hutan, karena yang terbakar tidak semuanya hutan tapi malah sebagian besar lahan. Penggunaan istilah kekebakaran hutan berbeda arti dengan kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai perbandingan, dua berita yang ditulis oleh dua media berbeda berkaitan dengan peristiwa itu, ditampilkan kembali. Berita pertama diambil dari koran Riau Pos dan berita lainnya berasal dari Media Indonesia. Berita dari Riau Pos, menampilkan informasi yang menyatakan bahwa keenam perusahaan yang disebutkan Meneg LH malam itu, sebagai pembakar hutan dan lahan. Berita yang sama juga menggunakan istilah kebakaran hutan pada kebakaran hutan dan lahan. Berita kedua yang dimuat oleh Media Indonesia tidak melakukan kesalahan informasi mengenai keenam perusahaan itu, tapi menggunakan istilah yang salah yaitu menyamakan istilah kebakaran hutan dengan kebakaran hutan dan lahan. (Lihat Kliping Berita 1. dan 2.)






------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kliping Berita 1. (Riau Pos, 11 Mei 2006)

2005, 90 Persen Kebakaran Hutan Terjadi di Riau
PEKANBARU (RP)- Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar mengatakan, tahun 2006 merupakan tahun terakhir Indonesia mengekspor asap keluar negeri. Untuk itu khususnya Provinsi Riau, harus meningkatkan pengawasan (high control) terhadap munculnya aksi pembakaran hutan dan lahan. Pasalnya, berdasarkan catatan tahun 2005 sekitar 90 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi di Riau dengan luas areal yang terbakar 20.083 hektare yang tersebar di 2.896 titik.

‘’Dengan adanya deklarasi ini marilah sama-sama kita menjaga dan melakukan high control. Dan ini yang harus dilakukan Pemprov Riau terhadap Kabupaten Bengkalis, Rohul, dan Kota Dumai. Daerah ini menjadi penyumbang asap terbesar di Riau,’’ bebernya.

Rahmat juga mengingatkan enam perusahaan Riau yang paling banyak melakukan pembakaran hutan dan lahan adalah PTPN V, PT Sekato, Ivomas, Satria Perkasa Agung, Rimba Lestari, dan HDI Plantation. Enam perusahaan ini harus lebih meningkatkan high control terhadap lahan yang berada di wilayah kerjanya.

Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar bersama-sama dengan Menteri Kehutanan MS Ka’ban dan Menteri Pertanian Anton Apriantono ke Riau, kemarin untuk menyaksikan penandatanganan surat pernyataan penghentian pembakaran hutan dan lahan, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian yang beroperasi di Riau, Rabu malam di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

Acara malam tadi juga dihadiri langsung Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE dan para gubernur Se-Sumatera di antaranya Gubsu, Gubernur Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan. Sedangkan, perusahaan yang ikut menandatangani kesepakatan malam tadi adalah CV Alam Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT Bukit Betabuh Sei Indah, PT Citra Sumber Sejahtera, CV Harapan Jaya, PT Hutani Sola Lestari, PT Madu Koro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, dan PT Mitra Tabi Nusa Sejati.

Menteri Pertanian Anton Apriantono dalam paparannya mengatakan deklarasi ini sangat penting dilakukan, guna mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan ke depannya. Pasalnya, akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini dapat menimbulkan kerugian cukup besar, baik itu bidang ekonomi, ekologis dan politis.

‘’Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah dan perusahaan mencegah permasalahan asap ini. Salah satunya, meningkatkan pengawasan ekstra pada lahan yang berada di wilayah kerja masing-masing serta menangkap dan memberi hukuman secara tegas kepada oknum yang secara sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan ini,’’ tegasnya.

Sementara itu Menteri Kehutanan MS Ka’ban juga menyambut baik deklarasi ini. Diharapkan ke depannya, penandatanganan kesepakatan dapat ditindak lanjuti. Tentunya dengan melakukan penghentian kebakaran hutan dan lahan. Pada kesempatan tersebut Ka’ban juga menyinggung persoalan matinya 15 gajah di Riau. Ia mengatakan, kematian gajah ini akan mengakibatkan turunnya harga crude palm oil (CPO) Riau sebesar 8 dolar AS. Karena, menurut informasi matinya gajah tersebut sudah disebarkan luaskan oleh NGO kepada negara-negara internasional.

‘’Sebelumnya NGO juga menyebarkan kematian orang hutan ke negera-negara internasional. Di mana pada saat itu harga CPO turun sampai dengan 4 dolar AS. Kami harapkan seluruh daerah bisa memperhatikan peristiwa ini, jangan sampai terjadi lagi ke depannya,’’ pinta Ka’ban.

Sementara itu Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengatakan deklarasi ini merupakan momentum yang sangat tepat dan penting. Sebab, aksi pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di tanah air seolah-olah sudah menjadi langganan setiap tahun, dan menjadi isu nasional.

‘’Riau merupakan salah satu daerah rawan terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Dan pengekspor asap ke negara tetangga, sehingga menimbulkan keluhan terjadinya gangguan kesehatan dan penyakit pernafasan,’’ ujarnya.

Untuk mengantisipasi itu, tambah Rusli, Riau telah melakukan berbagai langkah terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut adalah apel siaga ekstra pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Pusdalkarhutla) Riau. ‘’Lebih spesifik lagi, kami telah turunkan tim reaksi cepat (TRC) ke seluruh daerah tempat terjadinya pembakaran hutan lahan,’’ ujar Rusli.

Diakui Rusli, Riau memang sangat berpotensi terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Karena kondisi geografis Riau yang sangat memungkinkan. ‘’Kami akui belum efektifnya sistem deteksi dini, dan kurangnya peralatan standar nasional yang belum dapat dilaksanakan secara objektif. Nah, permasalahan inilah yang membuat Riau selalu dilanda krisis asap berkepanjangan,’’ jelasnya.

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan aturan perundang-undangan tentang penghentian pembakaran hutan dan lahan secara simbolis oleh Menteri Kehutanan kepada Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Riau Joko Sulistiyo.(new/asm)


Kliping Berita 2. (Media Indonesia, 11 Mei 2006)

Riau Andil 90 Persen Kasus Kebakaran Hutan
Penulis: Bagus Pratomo

PEKANBARU--MIOL: Kawasan hutan di Provinsi Riau merupakan penyumbang terbesar hingga 93 persen dalam kasus kebakaran hutan secara nasional.

Menteri Pertanian Anton Apriyanto dalam acara Deklarasi Penandatanganan Surat Pernyataan Penghentian Pembakaran Hutan dan Lahan yang diikuti oleh 87 perusahaan di Jambi, Riau, dan Sumatra Utara.

Penandatangan ini berlangsung di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Rabu malam, (10/5) itu juga dihadiri Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar serta Gubernur Riau Rusli Zainal.

Menurut Anton, sepanjang 2005 lalu, hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 20.083 hektare dengan jumlah titik api mencapai 2.835. "Dari total nasional kawasan hutan dan lahan yang terbakar sebesar 90 persennya terjadi di Riau, kata Anton.

Mentan menambahkan, kebakaran ini terjadi akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu masih banyak perusahaan, baik yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan belum memiliki petugas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Padahal, Departemen Pertanian sudah menerapkan sejumlah peraturan yang melarang perusahaan maupun masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. "Cuma memang harus kita akui, sosialisasi tentang tata cara pembukaan lahan tanpa pembakaran tersebut masih kurang," katanya.

Masih terkait kasus kebakaran hutan, Meneg LH mengingatkan kepada enam perusahaan di Riau agar lebih waspada dalam mengontrol wilayah konsesinya terhadap terjadinya kebakaran.

Peringatan ini muncul mengingat letak keenam perusahaan tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Sehingga, kebakaran lahan di enam perusahaan ini berpotensi menyebarkan asap ke negara tetangga tadi.

Rachmad secara khusus mengingatkan kepada enam perusahaan tersebut lebih meningkatkan kewaspadaannya (high) control) terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah konsesinya.

Keenam perusahaan tersebut yakni, PT Perkebunan Nusantara V, PT Ivo Mas Tunggal, PT Sekatul Mas, PT Satria Perkasa Agung, PT Adei Plantation dan PT Rokan Rimba Lestari. Keenam perusahaan ini berada di tiga kabupaten/kota di Riau yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu (Rohul).

Rachmad menjelaskan selama ini persoalan ekspor asap dari wilayah Riau ke negeri tetangga kerap menimbulkan keluhan. Lebih dari itu, masalah asap yang dimunculkan dari Karhutla juga bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekonomi yang bertumpu pada perkebunan, mengingat masalah kelestarian lingkungan jika terus diisukan miring, bisa membuat produk perkebunan Indonesia tertekan pasarannya di dunia internasional.

Terkait masalah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara nasional, Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan dana senilai Rp20 miliar. Dijelaskan, dana tersebut dibagi merata ke sejumlah provinsi yang daerahnya rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Namun, ke depan dana ini tidak lagi dibagi merata. Melainkan dengan sistem on call atau diberikan langsung kepada provinsi yang mengalami kebakaran. Sedangkan sebelumnya provinsi yang rawan namun tidak terjadi kebarakan tetap mendapat bagian dana ini," jelas Kaban. (BG/OL-1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian, menurut kategorisasi Simmon (2004), berita-berita yang muncul itu dikategorikan melanggar objektivitas. Secara garis besar menurut Simmon, pelanggaran objektivitas dapat dibagi dalam tujuh model. Pertama, memasukkan istilah dan definisi yang menyesatkan. Kedua, membuat berita yang tidak berimbang, artinya hanya menghadirkan satu sisi berita. Ketiga, memasukkan opini sebagai berita. Keempat, mengurangi informasi dan konteks yang ada sehingga dapat mengubah cerita yang sebenarnya. Kelima, selektif menghilangkan berita tertentu dengan maksud memanipulasi sentimen publik. Keenam, menggunakan fakta yang benar untuk menggambarkan kesimpulan yang salah. Terakhir distorsi fakta, yaitu tidak memeriksa informasi dari sumber yang tepat.
Dari kedua berita tersebut terlihat hampir ketujuh model pelanggaran objektifitas berita telah dilakukan. Memasukkan istilah dan defenisi yang menyesatkan dapat terlihat dari penggunaan istilah kebakaran hutan dan lahan disamakan dengan kebakaran hutan. Hal itu terlihat jelas dari kedua judul berita tersebut yaitu “2005, 90 Persen Kebakaran Hutan Terjadi di Riau“ dan “Riau Andil 90 Persen Kebakaran Hutan“. Padahal dalam konteks sebenarnya yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan. Bila dibandingkan, sesuai dengan pernyataan Menteri Kehutanan MS Kaban hanya 30-40 persen hutan yang terbakar selebihnya merupakan lahan.
Membuat pemberitaan yang tidak berimbang dengan menghadirkan satu sisi berita, terlihat dari isi berita yang ditulis Riau Pos. Disebutkan ada enam perusahaan yang paling banyak melakukan pembakaran hutan dan lahan, yaitu PTPN V, PT Sekato, Ivomas, Satria Perkasa Agung, Rimba Lestari, dan Adei Plantation. Seharusnya pihak perusahaan tersebut yang dalam konteks itu dituduh paling banyak melakukan pembakaran juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Hal itu berbeda dengan yang dimuat Media Indonesia, mereka tidak membuat berita tuduhan hanya berisi informasi tentang mengingatkan keenam perusahaan tersebut meningkatkan kewaspadaannya karena berada di areal yang letaknya berdekatan dengan kawasan tetangga.
Memasukkan opini sebagai berita, terlihat pada lead berita yang ditulis oleh Media Indonesia. Di situ disebutkan kawasan hutan di Provinsi Riau merupakan penyumbang terbesar hingga 93 persen dalam kasus kebakaran hutan secara nasional. Kalimat itu disebut opini wartawan karena terlihat tidak ada sumber berita yang menyatakan hal itu dan tampak sebagai kesimpulan wartawan.
Pengurangan informasi dan konteks yang ada sehingga dapat mengubah cerita yang sebenarnya, selektif menghilangkan berita tertentu dengan maksud memanipulasi sentimen publik serta menggunakan fakta yang benar untuk menggambarkan kesimpulan yang salah, dapat dilihat dari pengurangan kata kebakaran lahan pada informasi karhutla. Dengan menghilangkan kata kebakaran lahan maka cerita berubah menjadi kebakaran hutan saja, sehingga seolah-olah Riau merupakan tempat pembakaran hutan terbesar.
Tidak memeriksa informasi dari sumber yang tepat, dalam hal ini dapat disamakan dengan kurang seksamanya wartawan tersebut menyimak pidato menteri malam itu. Dalam peristiwa malam itu, wartawan masih mempunyai waktu memeriksa kembali keakuratan informasi yang diterima, dengan menanyakan kembali ke sumber yang tepat. Malam itu, penulis sempat menyaksikan salah seorang wartawan kembali mengulang pertanyaan kepada Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, apakah benar keenam perusahaan itu merupakan perusahaan yang paling banyak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sikap ini, menurut penulis seharusnya juga dilakukan oleh wartawan yang masih ragu-ragu akan informasi yang diterimanya atau tidak seksama menyimak pidato menteri saat itu.


Awal Kekhawatiran - Bab I


Objektifitas Berita Lingkungan: Jurnalistik Berkelanjutan


Suatu hari saat sedang menjalankan tugas jurnalistik, penulis bersama seorang jurnalis lain sedang mewawancarai Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propvinsi Riau Ir. Sudirno, MM di ruang kerjanya. Tiba-tiba seorang perempuan berjilbab dengan seragam putih-putih masuk ruangan tanpa mengetuk pintu. Wajahnya terlihat sedikit pucat dan langsung duduk sambil berbicara dengan nada tersendat-sendat.
Arah pembicaraannya tak begitu jelas, ketika ia menyebut soal komitmen mereka berdua untuk bekerja secara halal dalam membiayai kehidupan mereka dan anak-anaknya. Penulis masih kehilangan konteks, sampai ia menyodorkan halaman koran yang memuat berita berjudul “Wakadishut Riau Diperiksa, terkait Kasus Ilog di Siak Kecil”. Penulis diam terpaku, tidak menyangka berita yang dilansir dua hari yang lalu itu bisa mengguncang hati wanita yang berprofesi sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit di Pekanbaru itu.
Penulis lalu mendengarkan ia berkeluh kesah kepada suaminya, dengan menyiratkan sebuah kegelisahan. Menurut ceritanya ada desas desus tak sedap di rumah sakit tempatnya bekerja, tentang suaminya yang terlibat pembalakan kayu liar (Illegal logging atau disingkat ilog dalam berita itu). Berita dari mulut ke mulut itu, akhirnya sampai ke telinganya, ketika salah seorang temannya menanyakan perihal itu kepadanya. Mendengar pertanyaan itu, ia mengaku lemas dan mencari tahu sumber desas desus itu. Ternyata, isu tak sedap itu bersumber dari berita di koran. Ia merasa malu dan tertekan dengan berita itu. Hari itu dengan terburu-buru ia meninggalkan tugasnya, demi mendapatkan penjelasan dari suaminya.



Memahami duduk persoalannya, suaminya tersenyum ringan kemudian tertawa. “Jangan percaya berita di koran. Berita itu tidak benar,” ujarnya menenangkan istrinya. Kepada kami berdua yang hadir di ruangan itu, Sudirno mengaku bukan sekali ini diperlakukan tidak adil oleh media massa.
Penulis kemudian meminjam koran itu untuk membaca judul beritanya yang sekilas benar dan bermakna. Namun saat membaca isinya dengan hati-hati, tidak terdapat sama sekali kalimat yang menyebutkan keterkaitan Wakadishut itu dengan illegal logging. Isi berita menyebutkan bahwa Wakadishut dipanggil ke Polda Riau untuk menjadi saksi, pada kasus pembalakan liar di Sungai Siak Kecil.
Penulis juga tahu peristiwa itu, karena hadir dalam peristiwa penangkapan kayu liar di sepanjang Sungai Siak Kecil Kabupaten Bengkalis itu. Cerita sebenarnya, Wakadishut Riau dipanggil dan dijadikan saksi ahli oleh pihak kepolisian, karena ia bersama tim pemberantasan dan peredaran kayu liar yang melakukan penangkapan di sepanjang Sungai Siak Kecil itu. Sudirno sambil tertawa, menyebutkan media itu kadang-kadang aneh, “Saya yang nangkap, kok saya pula yang dituduh terlibat illegal logging”. Betapa sebuah judul berita yang tidak sesuai dengan isinya dapat mengguncangkan kehidupan sebuah keluarga dan menimbulkan desas-desus tak sedap.
Cerita lain datang dari PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), sekarang bernama PT Chevron Pacifik Indonesia (CPI) yang mengirimkan surat kepada salah satu koran terbitan Riau, mengeluhkan judul berita yang tidak sesuai dengan isi berita dan penulisan yang tidak berimbang. Dalam suratnya juga dinyatakan, bahwa mereka sudah berulang kali mengirim surat senada dan membicarakannya secara lisan kepada media yang bersangkutan.
Sebagai wartawan, penulis prihatin bila pers sudah kebablasan seperti itu. Penulis ingat pesan Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim kepada peserta Jambore Lingkungan Indonesia di Sariater Jawa Barat tahun 2004. Menteri yang hadir dalam pertemuan Jambore dengan tema Demokrasi Tanpa Kekerasan itu menyampaikan ada tiga hal yang harus dicamkan dalam persoalan lingkungan. Pertama, masalah lingkungan sulit dimengerti masyarakat umum. Kedua, persolan lingkungan penuh ketidakpastian. Ketiga, dampaknya baru terbukti atau dirasakan dalam kurun waktu yang lama. Bisa dalam satu generasi itu, bisa juga dalam generasi berikutnya.
Ucapan Menteri Nabiel saat itu menyiratkan arti agar wartawan berhati-hati dalam menulis berita-berita lingkungan, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dan melakukan check and recheck berulang kali agar tersaji berita lingkungan yang mudah dipahami, benar dan dipercaya. Apalagi pers menurut Adiwijaya (2002), memiliki fungsi diantaranya sumber informasi ke masyarakat, alat komunikasi untuk menyampaikan pendapat umum, dan alat menyebarkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pembentuk opini publik untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta alat kontrol sosial untuk melakukan pengawasan, kritikan, dan koreksi. Dan juga berfungsi memberikan saran-saran yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Terbitnya buku berjudul Advokasi Buta atau Jurnalistik Berkelanjutan ini, antara lain didasari kekhawatiran semakin rendahnya objektivitas jurnalis dan pengabaian kaidah-kaidah jurnalistik yang baik secara umum, maupun penulisan berita-berita lingkungan. Buku ini adalah tesis penulis tentang objektivitas berita lingkungan, yang ditulis kembali dalam bentuk yang lebih populer. Objektivitas yang dimaksud bukan hanya sekedar seimbang, tapi juga benar sesuai fakta, menampilkan data yang valid, narasumber yang kompeten serta menghindari masuknya opini wartawan.
Buku ini tidak mengajarkan hal-hal baru bagi para wartawan, tapi hanya sebuah pesan untuk saling mengingatkan bagi semua wartawan umumnya dan khususnya bagi wartawan yang biasa meliput berita-berita lingkungan hidup.
Penelitian objektivitas itu, khusus penulis lakukan untuk berita-berita lingkungan yang menjadi objek perhatian penulis. Penulis menggunakan dua metoda pengukuran objektivitas berita di media massa, yaitu Metoda Hayakawa-Lowry dan Metoda Ida. Ternyata, penulis mendapatkan hasil pemberitaan lingkungan yang ada di di Surat Kabar Harian (SKH) terbitan Kota Pekanbaru sebagian melanggar parameter-parameter objektivitas.
Buku ini penulis persembahkan untuk menjawab berbagai keluhan narasumber penulis, baik dari pihak aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, maupun swasta. Penulis ingin memberikan proporsi yang adil bagi semua pihak, atas keluhan mereka yang merasa dizalimi dengan pemberitaan-pemberitaan yang sensasional, memicu konflik baru, atau tidak dimuatnya informasi mereka sebagai berita.
Para pebisnis dan perusahaan, sering mengeluhkan kecilnya porsi keberimbangan dalam berita-berita lingkungan hidup. Pejabat pemerintah yang dalam persoalan lingkungan dituduh paling bertanggungjawab, mengeluh karena selalu dipersalahkan. Dituduh melakukan korupsi dan kongkalikong dengan perusahaan atau oknum lain untuk mengambil keuntungan dari kebijakan lingkungan yang mereka ambil. Buku ini juga sekaligus menanggapi keluhan dari rekan-rekan LSM dan para aktivis lingkungan, yang merasa curiga adanya praktik tidak benar dalam media dengan berpendapat bahwa berita-berita buruk yang berhubungan dengan perusahaan selalu tidak diterbitkan, karena media telah disuap.
Buku ini menampilkan metode dan cara mengukur objektivitas berita, sehingga penulis berharap buku ini bisa digunakan oleh lembaga penelitan dan pengembangan di dalam tubuh media massa, untuk mengukur objektivitas berita-berita mereka, baik untuk berita lingkungan maupun berita lainnya. Juga dapat dijadikan bacaan bagi seluruh insan pers, termasuk mahasiswa yang ingin belajar meneliti objektivitas berita. Kemudian buku ini juga menampilkan beberapa saran kepada semua pihak agar mendukung media massa dalam pemuatan berita lingkungan yang cerdas, bernas, dan mampu memasyarakatkan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan.

Rabu, 14 Januari 2009

Sulitnya Mencari para Setia Lestari Bumi


Jejak Pertamanya pun Sudah Tenggelam


Tak mudah mencari para setia lestari bumi di Riau. Para pengabdi dan penyelamat lingkungan tanpa pamrih itu terkadang harus tersembunyi di tengah hutan, di tepian laut nan garang, atau tersembunyi di hiruk pikuknya kota metropolis. Jangankan untuk mencari yang baru, jejak pertama penyelamat lingkungan yang diakui tingkat nasional melalui penghargaan Kalpataru itu pun kini sudah tenggelam. Tenggelam saat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang dibangun.

Laporan Andi Noviriyanti
andi-noviriyanti@riaupos.co.id

Hari itu, akhir Desember 2007 menjelang sore, di tengah lautan. Sebuah perahu motor berpenghuni tim pemantau usulan penerima penghargaan Kalpataru 2008 sempat terombang ambing. Perahu motor mereka tiba-tiba mogok, sementara angin laut bertiup kencang. Hujan seperti muntah dari langit. Komat kamit doa terus berkumandang di bibir Hasmi Achmad, Selamat Tarigan, Ratna Juita dan empat penumpang lainnya yang tergabung dalam pemantau usulan penerima penghargaan Kalpataru untuk tahun 2008.



Dada mereka berdebar kencang. Ada siratan ketakutan juga. Pasalnya perahu motor itu telah berkali-kali mogok. Sementara hujan tidak juga berhenti. Terpal yang meneduhkan mereka diatas perahu tidak cukup bisa membuat mereka tidak basah. Namun untunglah perjalanan yang memakan waktu dua jam itu akhirnya berakhir juga, ketika perahu motor mereka berhasil mencapai pelabuhan di Kota Tembilahan, Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir.
Tim pemantau usulan yang sehari-hari bekerja di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) tersebut, hari itu tengah menjalankan tugas mereka. Memantau kawasan bakau buah karya Abbas HU. Seoang pria berusia 38 tahun, yang hendak diusulkan menjadi penerima penghargaan Kalpataru. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan oleh presiden atas nama Pemerintah Republik Indonesia kepada mereka yang dianggap telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya bagi upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penghargaan itu sekaligus mengamalkan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, pasal sepuluh, butir satu yang menyebutkan pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, atau kelompok masyarakat yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
Abbas HU yang hendak diusulkan menerima Penghargaan Kalpataru itu adalah orang yang berhasil melakukan penghijauan seluas 50 hektar di areal rawa tidak produktif dengan tanaman bakau. Dia menanam bakau secara swadaya sebanyak 500 ribu batang. Hasil kerja kerasnya yang dimulai tahun 2002 menujukkan hasil yang menggembirakan. Tidak saja membuat kawasan itu hijau tetapi juga telah menjadikannya sebagai areal produktif. Itu ditandai dengan makin banyaknya nelayan yang hilir mudik masuk ke kawasan sekitar bakau itu karena kini ditempat itu banyak ikan, udang, kepiting dan fauna laut lainnya.
Untuk melihat hasil kerja Abbas HU bagi lingkungan itu, tim harus naik perahu motor. Melewati sungai-sungai kecil dan akhirnya sampai tepian pesisir pantai Desa Sungai Asam. Sungai-sungai dapat dilalui, karena hari itu sedang pasang besar. Namun ketika hari menjelang siang, air sudah mulai surut. Jalan sungai tadi tidak bisa dilewati. Terpaksalah tim harus melewati laut. Dari tempat itu, menuju ke Tembilahan, ibukota Indragiri Hilir memakan waktu dua jam perjalanan dengan perahu motor.
Tembilahan sendiri baru bisa dicapai dari Kota Pekanbaru, sekitar enam jam bila menggunakan kendaraan roda empat. Perjalanan yang melelahkan sekaligus mendebarkan itu telah menjadi bagian tugas dari tim pemantau usulan penerima Kalpataru tersebut.
Kedatangan tim ke lokasi untuk mencari tahu, apakah mereka yang diusulkan untuk menerima penghargaan kalpataru itu benar-benar telah melakukan berbuatan mulia bagi lingkungan? Apakah pekerjaan itu telah dilakukan secara berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat bagi lingkungan hidup di tempat itu? Apakah kegiatan itu memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya?
Dalam mencari jawaban itulah tim pemantau terkadang harus menyebarangi lautan, masuk ke hutan dan daerah-daerah terpencil lainnya. Tanpa turunnya mereka ke lapangan, tidak akan pernah ada usulan-usulan yang bisa muncul untuk mengorbitkan nama penyelamat lingkungan dari Riau.
***

Jejak pertama penerima Kalpataru di Riau dimulai di Desa Pongkai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Masyarakat tani di desa itu berhasil menghentikan kebiasan ladang berpindah dengan membuat sistem perladangan menetap. Dengan ladang menetap, mereka bisa melindungi Hutan Lindung Bukit Suligi dari kebakaran hutan dan perambahan. Mereka juga berhasil melakukan intensifikasi pertanian di ladang yang tidak berpindah itu.
Kesuksesan itulah yang kemudian mengantarkan kelompok tani di desa itu menjadi penerima penghargaan Kalpataru pertama dari Provinsi Riau. Kelompok Tani Desa Pongkai menerima penghargaaan Kalpataru pada tahun 1984 kategori penyelamat lingkungan.
Namun keariban lokal dari masyarakat itu tinggal jadi kenangan dalam bentangan sejarah lingkungan Provinsi Riau. Desa itu telah ditenggelamkan pada tahun 1992, saat PLTA Koto Panjang didirikan.
Untunglah saat jejak pertama itu tenggelam, Riau kembali mendapatkan penghargaan Kalpataru dari seorang pria bernama H Ismail Husein. Pegawai di instansi kehutanan ini berhasil meraih penghargaan Kalpataru karena telah menjadi inovator menghijaukan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Gerakan Sejuta Sungkainya.
Lalu setahun berikutnya ada Anjar Suharmini, penerima penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan. Dia berhasil mengajak menyarakat memanfaatkan lahan tidur seluas 500 hektar menjadi sawah cetak dengan irigasi, di
Desa Kuapan RT/RW II, Kecamatan Perwakilan Kampar Tambang, Kabupaten Kampar. Petugas lapangan pertanian ini merintis pembentukan kelompok tani dan membekali pengetahuan serta keterampilan bertani bagi masyarakat. Akhirnya desa itu berhasil menjadi desa berswasembada beras.
Selama lima tahun berikutnya, tidak satupun prestasi penghargaan Kalpataru diraih Riau. Namun di tahun ke enam, tepatnya tahun 1999, Riau berhasil meraih dua penghargaan Kalpataru, yaitu atas nama Sumarni dan Kelompok Tani Mekar Sari.
Sumarni mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori pengabdi lingkungan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sehari-hari bertugas sebagai penyuluh pertanian ini berhasil meyakinkan masyarakat Desa Sungai Upih Kecamatan, Kuala Kampar, Kabupaten Kampar untuk membuat parit dan tanggul. Pembuatan parit dan tanggul itu dilakukan secara swadaya dengan panjang dua kilometer dan tinggi satu meter. Upaya yang dilakukan secara swadaya itu dipergunakan untuk menahan masuknya air laut ke kawasan pertanian penduduk.
Sementara itu, Kelompok Tani Mekar Sari, Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan. Kelompok tani yang dipimpin oleh Sakdullah ini berhasil melakukan penanaman pohon bakau secara bergotong royong. Kegiatan itu untuk menyelamatkan lahan, kebun, sawah, dan ladang mereka dari kikisan gelombang laut. Mereka juga berhasil menekan terjadinya abrasi pantai sekaligus membuat populasi ikan dan udang menjadi banyak di lahan bakau yang mereka tanami itu. Akibatnya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di desa itu.
Setelah itu, Riau kembali absen dalam mendapatkan penghargaan lingkungan bergengsi itu. Sampai akhirnya pada tahun 2003, kisah seorang patih (tetua adat) di Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu berhasil meyakinkan tim penilai Kalpataru. Pria bernama Laman dan dikenal dengan sebutan Patih Laman itu berhasil mempertahankan keberadaan hutan adat Suku Talang Mamak, salah satu suku asli di Riau.
Patih Laman yang didukung masyarakat adatnya berhasil menghentikan kegiatan perambahan hutan dan penebangan liar (illegal logging). Termasuk juga menggagalkan izin usaha maupun operasi kegiatan perusahaan perkebunan yang ingin menyerobot hutan adat mereka. Memperjuangkan hak atas tanah dan hutan ulayat Talang Mamak. Melestarikan tumbuhan obat dan pohon sialang serta padi varietas lokal.
Setelah Patih Laman berbagai usulan dari pemerintah Provinsi Riau untuk menerima penghargaan Kalpataru selalu saja tidak berhasil menjadi nominator. Sampai akhirnya tidak disangka-sangka tahun 2007 lalu, pengabdi lingkungan itu justru datang dari Kota Metropolis Pekanbaru. Penerima penghargaan itu seorang perempuan bernama Erni Suarti. Dia seorang penyuluh pertanian yang mengembangkan pertanian organik melalui pembuatan kompos dan mampu mengelolah sampah organik menjadi pupuk berbau wangi tape.
***
Selama kurun waktu 27 tahun sejak penghargaan Kalpataru yang dimulai tahun 1980 itu diberikan, baru hanya tujuh pahlawan lingkungan Riau yang mendapatkan penghargaan tersebut. Itupun munculnya sering berjarak. Setelah bertahun-tahun tidak ada baru muncul kembali.
”Sulit mencari mereka para setia lestari bumi yang akan kita usulkan menjadi penerima penghargaan Kalpataru. Terkadang kita terpaksa melakukan pembinaan kembali kepada mereka yang telah diusulkan tetapi tidak menang. Kita bina mereka terus, hingga akhirnya bisa kita usulkan lagi dan menerima penghargaan itu,” ungkap Ina Mulyani, Kasubid Pembinaan Lingkungan Hidup Bapedal Riau yang membidangi urusan pengusulan penerima penghargaan Kalpataru.
Dia mencontohkan bahwa Abbas HU, dulu telah pernah diusulkan untuk menerima. Tetapi kemudian tidak menjadi nominator. ”Setelah beberapa waktu kita bina terus dan melihat ada perkembangannya, kita akan usulkan kembali tahun 2008 ini. Karena bakaunya sudah besar-besar dan areal penghijauannya sudah tambah luas. Kita berharap kali ini Abbas bisa mendapatkan penghargaan itu,” tambah Ina.
Sementara untuk mencari para setia lestari bumi yang baru, Ina mengaku masih kesulitan. Menurutnya instansinya tidak pernah bosan meminta partisipasi kepada kabupaten/kota, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat lainnya untuk mengusulkan para penerima penghargaan Kalpataru. Namun seringkali semua hanya berkata, ”Kami belum menemukannya. Belum ada yang kelihatan”
Ina hanya bisa berharap kedepan akan bermunculan pahlawan-pahlawan lingkungan Riau. Mereka bisa perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan pembina lingkungan. Semakin banyak yang bisa diusulkan dan menerima penghargaan Kalpataru, maka akan semakin banyak muncul pahlawan-pahlawan baru. Suatu saat, kedepan tidak sulit lagi mencari para Setia Lestari Bumi di Bumi Riau.***

Daftar Penerima Penghargaan Kalpataru
Kelompok Tani Desa Pongkai dengan kegiatan Sistem Pertanian (1984)
H Ismail Husin dengan kegiatan Penghijauan (1992)
Anjar Suharmini dengan kegiatan Pemanfaatan lahan tidur (1993)
Sumarni dengan kegiatan Penyuluhan pertanian (1999)
Kelompok Tani Mekar Sari dengan kegiatan Penyelamatan tanah dan air (1999)
Patih Laman dengan kegiatan Penyelamatkan hutan adat (2003)
Erni Suarti dengan kegiatan Penyuluhan pertanian organik (2007)
LSM Bahtera Melayu dengan melestarikan lingkungan hidup (2008)
Abbas H Usman dengan kegiatan penghijauan (2008)


Gajah dan Manusia Sama-sama Mati


Ketika Kawasan Konservasi Gajah Itu Diubah Jadi Kota Kecil


Satu kematian untuk gajah, satu kematian pula untuk manusia. Manusia dan gajah di Kecamatan Pinggir dan Mandau, Kabupaten Bengkalis sama-sama mati gara-gara berebut lahan. Penyebabnya dimulai dari hilangnya kawasan konservasi gajah bernama Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja seluas 18 ribu hektar yang diubah jadi sebuah kota kecil. Tempat berdirinya Kantor Camat Pinggir, Pabrik Kelapa Sawit, dan pemukiman penduduk.

Laporan Andi Noviriyanti, Pinggir
andi-noviriyanti@riaupos.co.id

Sabtu (19/7) pagi sekitar pukul 10.00 WIB, Ronald Silalahi (49) dan tiga temannya Sinaga, Kabul dan Anto bersepakat melakukan pengusiran kawanan gajah yang kelihatan akan merangsek tanaman pertanian mereka. Untuk menakut-nakuti kawanan gajah yang sudah dari kemarin malam berada di sekitar areal pertanian mereka itu, tepatnya di Balai Makam, Kecamatan Mandau, dihidupkanlah mesin gergaji rantai (chainsaw). Suara chainsaw yang menderu dan dipegang Ronald itu bukannya berhasil menakut-nakuti kawanan gajah itu, tetapi malah membuat kawanan gajah itu melakukan serangan balik. Kawanan gajah itu mengejar Ronald Silalahi dan kawan-kawannya.



Kencangnya lari Ronald, ternyata tak mampu mengalahkan kejaran seekor gajah besar yang menjadikan Ronald dan chainsawnya sebagai target. Saat Ronald terjatuh dan tersungkur, gajah besar itu dengan sigap menginjak tubuh Ronald. Pinggang dan perut Ronald pun remuk. Tangan kirinya pun ikut patah. Dalam sakit yang tidak tertahankan itu, Ronald berusaha berteriak meminta pertolongan. Ketiga temannya yang mendengar teriakan itu, tidak kuasa untuk menolong. Pasalnya mereka pun sedang lari tunggang langgang ketakutan. Setelah kawanan gajah itu pergi barulah mereka berani menolong Ronald dan mengantarnya pulang ke kediamannya. Hanya beberapa saat, sekitar pukul 11.00 WIB, Ronald menghembuskan nafas terakhir.

Kematian Ronal di Desa Balai Makam, akibat diinjak gajah bukanlah kematian pertama di kawasan Kecamatan Mandau dan kecamatan pemekarannya yakni Kecamatan Pinggir. Sebelumnya di dua kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Bengkalis itu ada nama Ponibi (27) yang juga mati diinjak gajah pada April 2007. Sebelumnya lagi ada nama Widodo (25) yang juga mati dengan cara yang sama pada akhir tahun 2004. Nama-nama itu diperkirakan lebih banyak lagi. Mengingat nama-nama itu hanyalah yang terekspos di media masa.

Kematian manusia akibat diinjak gajah itu jika dilihat data 2007-2008, berbanding lurus jumlahnya dengan kematian gajah. Misalnya kematian Ronal di tahun 2008 ini, hanya berselang satu bulan dengan kematian seekor gajah di Balai Pungut, Kecamatan Pinggir. Gajah itu mati dalam keadaan kaki dan belalainya terjerat kawat sementara gadingnya menghilang. Selanjutnya kematian Ponibi tahun 2007 berselang dua bulan dengan kematian seekor gajah yang mati dalam keadaan ditusuk benda tajam semacam tombak.

Gajah dan manusia sama-sama mati di tempat ini untuk mempertahankan arealnya masing-masing bagi kelangsungan hidupnya masing-masing pula.

Awal Saling Bunuh
Tidak ada data pasti sejak kapan peristiwa saling bunuh antara gajah dan manusia itu terjadi. Namun dugaan kuat, peristiwa saling bunuh itu mencuat setelah gajah di kawasan itu makin terdesak di habitatnya. Bahkan benteng terakhir mereka yang dilindungi Undang-undang berupa SM Balai Raja seluas 18 ribu hektar yang terletak di Kecamatan Pinggir pun telah disulap menjadi sebuah kota kecil. Di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi gajah sejak tahun 1986 hingga saat ini tersebut telah berubah menjadi kawasan kantor camat, perkebunan dan pabrik kelapa sawit serta pemukiman penduduk.

Bagaimana hal itu bisa terjadi dan siapa yang bersalah atas hilangnya kawasan itu? Tak ada satu pihak pun yang mengaku bertanggungjawab akan hilangnya kawasan konservasi itu. Namun berdasarkan penelusuran data yang Riau Pos lakukan diketahui jauh sebelum areal tersebut ditunjuk sebagai kawasan konservasi, PT Caltec Pacific Indonesia (yang kini bernama PT Chevron Pacific Indonesia – Chevron) telah beroperasi pada tahun 1973. Mereka juga telah mendiirikan sekolah di Desa Pinggir sebagai program pengembangan masyarakat. Kawasan konservasi itu juga dibangun di atas kawasan eks HPH PT Chandra, sehingga di dalam kawasan itu sudah ada jalan-jalan operasional. Kondisi itu membuat kawasan tersebut dari awal sudah rawan terhadap kegiatan perambahan.

Untuk mengantisipasi kerawanan itu, pada tahun 1993 dilakukan penataan batas kawasan sepanjang 51 KM. Pada tahun 1993 itu berhasil dituntaskan tata batas sepanjang 33,72 KM. Dalam penataan batas itulah diketahuilah bahwa di dalam kawasan telah berdiri sejumlah kebun karet dan sawit. Bahkan naasnya pada tahun 1995, pos jaga untuk kawasan SM Balai Raja itu dibakar oleh pihak tertentu.

Namun karena telah ditunjuk sebagai kawasan konservasi maka kawasan tersebut tetap harus dipertahankan. Untuk itulah tim Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) melakukan patroli dan operasi gabungan di kawasan itu. Mengingat ada ancaman perambahan terhadap kawasan itu, pada tahun 1996, dikeluarkan surat kepada Kepala Inspektur Wilayah Provinsi Riau agar menertibkan kepala desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di kawasan konservasi tersebut. Itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/1984 kepala desa dan camat tidak memiliki kewenangan untuk memberi ijin membuka tanah.

Selanjutnya, pada tahun 2001, Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Provinsi Riau juga menyurati bupati walikota se Riau untuk memberitahukan kawasan konservasi di masing-masing wilayah dengan diberlakukannya otonomi daerah. Bupati walikota juga diminta berperan dalam menjaga keberadaan kawasan konservasi yang ada.

Namun bukan tanggapan positif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. Pemkab Bengkalis justru mulai tahun 2002 mulai membangun Pabrik Kelapa Sawit dan Kantor Kecamatan Pinggir di kawasan Konservasi Balai Raja itu. Bahkan pemberitahuan secara lisan oleh petugas lapangan KSDA tidak dipedulikan.

Pada Desember 2003 digelar rapat koordinasi penanganan masalah perambahan hutan di SM Balai Raja. Saat itu dipimpin oleh Jhon Kenedie selaku Kepala BKSDA Riau dan turut dihadiri oleh Fadrizal Labai dari Dinas Kehutanan (saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Kehutanan), Abdul Hamid mewakili Dinas Kehutanan Bengkalis, dan berbagai instansi terkait termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kepolisian. Dalam pertemuan itu disepakati di antaranya, komitmen untuk mengatasi perambahan, membentuk tim inventarisasi, dan melaksanakan upaya penangangan secara tegas terhadap pelaku perambahan. Namun butir-butir kesepakatan itu tidak terealisasi sampai saat ini.

Itulah sebabnya kini, dari sekitar 18 ribu hektar kawasan konservasi SM Balai Raja yang tersisa hanya sekitar 500 hektar. Itupun adalah Hutan Lindung Talang yang terletak di tepi Kompeks Perumahan Talang Chevron. Selebihnya kawasan konservasi yang membentang dari Kantor Camat Pinggir hingga ke Hutan Lindung Talang telah berubah menjadi sebuah kota kecil yang dilengkapi berbagai fasiltas umum termasuk pabrik kelapa sawit, kebun kelapa sawit dan perumahan penduduk.

Seiring dengan itu, kawasan konservasi gajah lainnya yang letaknya tak jauh dari SM Balai Raja yakni Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga, Duri, seluas 5.873 hektar juga terdegradasi. Tempat sekolah gajah itu sempat dibakar dan dirambah secara besar-besaran hingga akhirnya tidak bisa dipertahankan. Kawanan gajah itu akhirnya ditumpang titipkan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasim (SSK) yang kemudian dikenal dengan nama PLG Minas.

Sejak hilangnya dua kawasan konservasi di wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir itulah diperkirakan konflik antara gajah dan manusia di dua kecamatan itu menjadi-jadi. Tanaman pertanian yang siap panen di kawasan itu kerap kali dijarah gajah. Sesekali rumah penduduk yang kebanyakan terbuat dari papan pun diluluhlantakkannya. Bahkan kawanan gajah itu, sejak beberapa tahun terakhir kerap kali mendatangi komplek perumahan Chevron yang lokasinya berbatasan langsung dengan SM Balai Raja. Durasinya, menurut Tiva Permata Iswahyudi, humas Chevron wilayah Duri, rata-rata tiga bulan sekali. Sementara untuk kasus kematian, biasanya hanya sekali setahun.

Jalan Damai
Hampir tidak ada jalan damai dari perseteruan antara gajah-gajah di kawasan itu dengan manusia di sekitarnya. Pernah suatu kali, di Maret 2006, dicarikan solusi untuk menghentikan konflik antara gajah dan manusia di tempat itu. Kala itu dilakukan pertemuan antara aparat desa dan kecamatan, Dinas Kehutanan Riau, Balai KSDA, World Wide Fund for Nature (WWF) Riau, dan Chevron di Posko Amuk Gajah, Kecamatan Pinggir.

Ada tiga opsi yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Pertama, melakukan pengusiran bagi gajah-gajah itu. Kedua, merelokasi gajah-gajah itu ke Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Ketiga, menggiring ke blok hutan Libo yang masih memiliki hutan. Opsi pertama tidak memungkinkan karena kalau diusir gajah-gajah itu tidak ada tempat mau diarahkan kemana. Mengingat kawasan disekitar itu tidak ada lagi yang memiliki hutan yang memadai bagi kehidupan gajah. Satu ekor gajah memiliki daerah jelajah sekitar 400 hektar. Opsi kedua juga tidak memungkinkan. Pasalnya kawasan di TNTN, tempat yang akan menjadi tempat penampungan gajah itu sudah over kapasitas. Persoalan relokasi juga mendapat penolakan dari WWF mengingat relokasi begitu jauh dan memungkinkan gajah-gajah itu akan mati saat pemindahan. Opsi ketiga juga tidak lebih baik. Hutan Libo yang dimaksud ternyata kawasan rawa yang tidak mungkin di tempati gajah.

Ketika opsi kedua dipaksakan dan dilakukan penangkapan dan pembiusan terhadap gajah-gajah di Balai Raja tersebut, ditambah-tambah terkatung-katungnya masalah relokasi, akhirnya gajah tersebut justru mati.

Sejak itulah persoalan konflik gajah di kawasan itu cendrung dibiarkan. “Kami sudah menyurati pihak BKSDA untuk melakukan pengusiran gajah-gajah yang masih berkeliaran di sekitar Balai Makam tempat Ronald Silalahi diinjak gajah. Namun sampai saat ini belum ada yang turun melakukan pengusiran,” keluh Camat Mandau Djoko Edy Imhar, akhir pekan lalu kepada Riau Pos.

Kepala BKSDA Rachman Sidik, mengaku, setakat ini memang tidak ada kegiatan apa-apa yang dilakukan. Pasalnya melakukan pengusiran kembali akan gajah-gajah itu sifatnya hanya solusi sementara. “Sekarang siapa yang mau diusir, Gajah yang mengganggu manusia atau justru manusia yang mengganggu gajah? Pemkab Bengkalislah yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Merekalah yang harus mencarikan kawasan pengganti bagi gajah-gajah tersebut,” ujar Rachman Sidik sembari menyatakan BBKSDA akan meneruskan kasus hukum hilangnya kawasan itu.

Menanggapi tuntutan itu, Camat Mandau yang menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang lokasinya sangat jauh di tempat itu mengaku tak tahu menahu ihwal ittu. Bagi pria yang dulu juga menjadi camat di Kematan Pinggir ini, persoalan satwa liar menjadi tanggungjawab BKSDA sebagai perwakilan pemerintah pusat. ”Merekalah yang harus bertanggungjawab. Karena kita tidak tahu siapa yang dulu menghuni tempat itu. Ini sama saja mengkaji mana duluan ayam atau telur?,” ungkapnya sembari menyebutkan Pemkab Bengkalis telah telah mengalokasikan dana untuk membantu BKSDA menyelesaikan persoalan gajah-gajah tersebut.

Persoalan konflik gajah dan manusia di dua kecamatan itu, menurut Nurul Qomar, dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 bidang kehutanan, menyebutkan persoalan itu memang telah menjadi konflik akut. Tak ada pilihan, kecuali pilihan-pilihan ekstrim. Pilihan mengembalikan fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi dan memindahkan manusia dari kawasan itu, menurutnya akan sangat mahal biayanya. Pilihan memindahkan ke tempat baru, juga tidak bisa karena hampir semua kawasan konservasi yang ada kini juga sedang rusak berat. ”Tidak ada pilihan,” ujarnya mentertawakan kasus tanpa solusi itu.

Namun sedikit alternatif lain yang ditawarkannya adalah menumpangtitipkan gajah-gajah itu ke perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh Arara Abadi dan Riau Pulp yang memilihara gajah liar. Beberapa ekor gajah itu menjadi tanggungjawab kedua perusahaan itu, baik makannya maupun pemeliharannya. Alternatif lain adalah mendosmetikan gajah tersebut seperti di India. Gajah itu hidup berdampingan dengan manusia. Di mana manusia memiliharanya layaknya hewan peliharaan seperti kuda.

Alternatif lainnya juga untuk sementara agar tidak ada lagi korban manusia adalah berusaha menjauhi gajah-gajah yang berkeliaran tersebut, seperti yang dilakukan oleh Chevron. Tiva menyebutkan, mereka selalu menghimbau kepada penghuni kompleks perumahan mereka untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada sore dan malam hari serta selalu waspada terhadap kemungkinan munculnya kawanan gajah liar itu. Bila menemui kawanan gajah itu jangan mengganggunya ataupun mengusirnya. Biarkan pihak yang kompeten yang mengembalikannya ke hutan. Menghubungi pihak keamanan untuk penanganan lebih lanjut.

Semoga peristiwa ini menjadi peringatan bagi daerah-daerah lain yang masih bisa menyelamatkan kawasan koservasinya. Agar kelak konflik akut manusia dan satwa liar serta bencana lingkungan lainnya tidak terjadi karena diubahnya kawasan konservasi menjadi kawasan budidaya. ***

Diterbitkan di Riau Pos, tanggal 3 Agustus 2008