Do Something To Save Our Earth

Mengunjungi Penangkaran Penyu Hijau: Bila Lapar, Teman Sendiri Dimakan

2011-02-28T20:04:00.003+07:00

Mengunjungi Penangkaran Penyu Hijau di Pulau Jemur
Bila Lapar Teman Sendiri Dimakan

Jika petugas di penangkaran penyu hijau (Chelonia mydas) lalai memberi makan, tukik (anak penyu) tak segan untuk memakan temannya sendiri.

Laporan Andi Noviriyanti, Pulau Jemur   andinoviriyanti@riaupos.com

Hari baru saja pukul 11.00 WIB. Langit yang tadi cerah, tiba-tiba mendadak menghitam. Angin kencang dan hujan lebat membuyarkan lamunan kami yang telah lelah melihat ombak dan lautan luas menuju Gugusan Pulau Arwah (Aruah) di Selat Melaka.
Gerakan beberapa awak speedboat yang kami tumpangi bergegas menutup jendela speedboat membuat kami dalam posisi waspada. Apalagi bulan Februari ini dalam laporan Badan Metereologi dan Geofisisika (BMG) dalam status waspada untuk melaut. Bupati Rokan Hilir Annas Maamum sebelum berangkat juga mengingatkan kami untuk mengurungkan niat melihat penangkaran penyu di sekitar Pulau Jemur bila melihat tanda-tanda cuaca buruk.

Namun untunglah, hujan lebat di Jumat (18/2) siang itu tak berlangsung lama. Speedboat kami yang berkekuatan 75 PK tetap melaju di antara rinai hujan. Langit juga kembali cerah saat kami memasuki kawasan Gugusan Pulau Aruah yang berbatu karang.

Gugusan Pulau Aruah merupakan gugusan pulau-pulau terluar Indonesia yang berada di Selat Melaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Gusuan pulau ini terdiri dari sembilan pulau utama, yakni Tukongperak, Labuhanbilik, Tukongmas, Tukongsimbang, Batuberlayar, Sarangalang, Jemur, Batuadang, dan Batumandi.

Gugusan pulau yang kerap tak terlihat di peta ini, berjarak sekitar 45-50 mill dari Kota Bagansiapi-api, Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir. Berjarak sekitar 328 km dari Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau. Sementara itu, dari Malaysia tepatnya Port Klang, gugusan pulau itu hanya berjarak 45 mill.

“Kemana kita mendarat? Ke pangkalan Angkatan Laut atau Pangkalan Perikanan?” ujar nahkoda speedboat.

Salah satu dari kami berujar, “Ke Pangkalan Perikanan”.

Speedboatpun melaju ke arah salah satu pulau. Yang belakangan kami ketahui bernama Labuhanbilik. Bisanya menjadi pulau tempat berlindung nelayan dari hantaman badai, karena bentuknya yang serupa bilik (kamar) luas berbatu karang.

Setelah mendekati pulau tempat pangkalan perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir ternyat kami tidak bisa merapat ke daratan. “Kita harus menunggu air pasang,” terang sang Nahkoda Kapal.

Speedboat kamipun terpaksa dirapatkan ke kapal-kapal nelayan yang berkumpul dan saling bergandengan tak jauh dari pulau. Agar speedboat kami tak terbawa gelombang.
Sesampai di dekat kapal itu, kami pun melihat aktivitas para nelayan ikan dan juga para pengumpul ikan. Ternyata di tengah laut itulah, transaksi jual beli ikan dilakukan. Dari kapal nelayan ke kapal pengumpul ikan yang ukurannya sekitar tiga kali lipat lebih besar dari kapal nelayan. Rata-rata para nelayan itu berasal dari Sumatera Utara, sementara kapal pengumpul ikannya berasal dari Tanjung Balai Asahan.

“Mungkin sekitar pukul 12 atau jam 1 nanti air pasang,” ujar Thalib (54), seorang nelayan di kapal nelayan tempat kami bertambat memberi keterangan.

Kami pun menunggu air pasang. Namun ketika waktu sudah merangkak satu jam ke depan kami dilanda bosan. Kami telah puas mondar-mandir dari kapal nelayan satu ke nelayan berikut. Melihat aktivitas jual beli ikan hingga ikut menyicipi ikan goreng yang baru dimasak para nelayan. Air laut memang sudah terlihat naik. Tapi belum cukup juga untuk membuat speedboat kami bisa bersandar.

Melihat kami yang telah gelisah, seseorang dari kapal pengumpul ikan, menawarkan kami untuk naik sekoci ke pulau tersebut. Melihat sekoci kecil, berukuran sekitar 2,5 meter dan lebar 75 cm itu, gamang juga perasaan kami. Beberapa orang tampak menurunkan benda-benda di atas sekoci agar bisa kami pakai. Melihat ada beberapa benda berat yang hendak diturunkan dan perasaan kami ragu-ragu untuk naik sekoci, akhirnya naik sekoci diurungkan.

Namun setelah menunggu seperempat jam kemudian dan kembali dilanda gelisah karena melihat air pasang begitu lambat, akhirnya kamipun bertekat naik sekoci. Beberapa orang dari kami masuk sekoci. Sekoci itu terombang-ambing. Tapi menurut para nelayan tidak apa-apa. Akhirnya, satu persatu kamipun masuk. Sampai jumlahnya tujuh orang. Kamipun harus duduk melantai dan menjaga keseimbangan. Takut sekoci itu terbalik. Apalagi yang kami khawatirkan adalah peralatan elektronik yang ada di tas kami.

Dengan perasaan was-was itu, sekoci kamipun tetap dikayuh ke arah pulau. Ternyata sekoci kami tidak diarahkan ke pantai berpasir di hadapan kami. Tetapi ke arah samping, tempat pantai berbatu karang yang berada di sampingnya. Mungkin untuk mengikuti arus, agar gampang mengayuhnya. Gesekan sokoci dan batu karang yang kami lalui, membuat perasaan kami kembali berdebar. Apalagi, saat hendak turun menginjakkan kaki ke batu karang pulau itu. Seseorang dari kami, Amri, yang duluan pernah ke pulau itu mengatakan ada ular batu berbisa yang sangat berbahaya yang bisa tiba-tiba muncul karang-karang itu. Itu sebabnya, kami harus melihat ke bawah dengan hati-hati saat melangkahkan kaki.

Untuk sampai ke pangkalan perikanan, kami harus berjalan memutari pulau. Di tempat itu kami melihat beberapa rumah. Semacam rumah RSS, namun terlihat tanpa penghuni. Di sebuah rumah agak di bagian depan pulau, belakangan kami ketahui menjadi markas bagi petugas dari Dinas Perikanan. Di tempat itu kami disambut Andi Suriyadi (33) dan kawan-kawan. Meskipun tanpa mengabari mereka sebelumnya. Karena memang tidak ada cara untuk mengabari mereka. Disitu tidak ada sinyal handphone.
“Walaupun tanpa kabar, tetap kami sambut,” ujar Andi kepada kami.

Setelah berbincang sejenak, Andi dan beberapa rekannya membawa kami ke sebuah bangunan sederhana tepat berada belakang rumah mereka. Tempat itu, merupakan tempat penangkaran penyu. Ada beberapa bak fiber berwarna biru yang kami temukan di tempat itu dengan berbagai model. Ada yang bulat dan ada yang persegi panjang. Dari beberapa bak fiber itu terlihat hanya tiga yang berisi tukik. Masing-masing bak sepertinya memuat ratusan tukik yang berbeda ukuran. Menurut Andi, tukik itu ada yang berumur beberapa minggu hingga dua bulan. Tukik-tukik itu, tambahnya, sengaja dipisahkan sesuai umur tukik. Terkadang juga dipisahkan berdasarkan ukuran badan. Pasalnya jika yang besar dan kecil digabung, yang besar bisa memakan tukik yang lebih kecil.

Berbincang dengan Andi tentang pemeliharaan tukik-tukik tersebut, ternyata bukan persoalan mudah. Petugas yang merawatnya harus memiliki tingkat ketelatenan yang cukup tinggi. Setiap dua hari sekali mereka harus mengambil air laut untuk mengisi bak. Air bak harus selalu jernih. Jika tidak, tukik tersebut akan mati.
Selain itu, mereka juga harus telaten memberi makan. Makan tukik diberikan pada pagi dan sore hari. Pakannya berupa pelet ataupun ikan. Namun ikan yang diberikan bukanlah ikan hidup. Tetapi sudah berupa potongan kecil-kecil daging ikan. Potongan ikan itu juga harus dipastikan bebas dari tulang ikan.

“Jika kami lalai memberikan makan untuk tukik-tukik itu, maka mereka akan saling bunuh. Mereka makhluk kanibal dan bisa saling makan. Itu sebabnya sekarang yang bertugas memelihara tukik diseleksi. Tidak bisa asal-asalan,” ujar Andi yang ikut menjadi tim penyeleksi mengingat beberapa waktu sebelumnya kerap tukik ditemukan mati karena terlambat diberi makan.

    Untuk pemenuhan ikan bagi pakan tukik tersebut, menurut Andi, kerap disumbangkan oleh para nelayan. Biasanya dua hari sekali, para nelayan mengantarkan ikan.

    Dipulau yang belum berpenduduk itu, Andi dan teman-temannya di perikanan bergantian untuk memelihara tukik tersebut. Setiap dua pekan sekali, mereka ganti ship. Satu ship terdiri dari lima orang. Beberapa bertugas mengawas untuk urusan kelautan dan perikanan sementara sisanya mengurus penangkaran.
    “Biasanya kami merawat tukik-tukik ini hingga umur 4-5 bulan. Biasanya sudah selebar mangkok bakso, baru dilepas,” ujarnya sembari menyebutkan bulan Mei lalu mereka telah melepas sekitar 500-an anak penyu.

    Untuk menangkarkan penyu tersebut, menurut Andi, tidak dilakukan terus menerus. Ada masa off-nya, karena mengikuti penanggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kalau anggaran sudah ketuk palu, barulah program ini di jalankan kembali. Jadi tidak setiap saat penangkaran ini ada,” ujarnya.

    Andi juga menyebutkan bahwa mereka tidak melakukan proses penangkaran sendiri. Namun bekerja sama dengan petugas di Pos Pangkalan TNI AL dan Navigasi yang berada di Pulau Jemur. “Penetasan telur penyu memerlukan perlakuan tersendiri dan hanya bisa ditetaskan dengan pasir di tempat penyu bertelur. Jadi kami di sini, hanya membesarkan tukik dari hasil penetasan dari petugas TNI AL dan Navigasi,” cerita Andi.

    Usai melihat penangkaran penyu di Pulau Labuhanbilik tersebut, perjalanan kami pun di lanjutkan ke Pulau Jemur, tempat Pangkalan TNI AL dan Navigasi. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke pulau tersebut dengan speedboat. Sayangnya saat kami berkunjung belum ada telur yang dalam proses pengeraman. “Ini belum musimnya penyu bertelur. Dalam beberapa hari, mungkin hanya satu penyu yang mendarat untuk bertelur,” ungkap Muslik, petugas dari TNI AL yang kami temui di pangkalan TNI AL.

    Muslik kemudian memberikan informasi bahwa penyu kerap bertelur bukan di pulau tempat mereka itu. Tetapi pulau yang berada di depan mereka. Pulau kecil berpasir tanpa penduduk ataupun petugas. “Penyu tidak akan bertelur di pulau yang ada suara manusia ataupun cahaya,” ujarnya.

    Dia kemudian menunjukkan sebuah bak batu besar yang bisa ditemui sebelum naik ke pos mereka yang berada di atas bukit. “Bak ini dulu, yang kita jadikan tempat penangkaran,” ujarnya.

***
Bila melihat upaya penangkaran penyu hijau di pulau terluar Indonesia itu, orang mungkin tidak akan lupa dengan Sopyan Hadi. Pria yang pernah mendapatkan penghargaan Setia Lestari Bumi dan Kehati Award itu, adalah perintis kegiatan konservasi penyu hijau di pulau tersebut.

    Upaya konservasi di tempat itu, di awali dari perjalanannya ke Pulau Jemur sekitar tahun 2001 untuk melihat induk penyu hijau yang bertelur. Untuk sampai ke pulau itu, pria kelahiran Pekanbaru, 30 Agustus 1975 itu menumpang perahu nelayan dengan waktu tempuh sekitar enam jam perjalan dari Kota Bagansiapi-api.


Dari situlah Sopyan jatuh prihatin dengan nasib penyu hijau yang terus diburu. Terutama telur-telurnya. “Telur penyu di Pulau Jemur telah lama dieksploitasi. Bahkan sejak zaman kerajaan dulu. Telur-telur penyu kerap dijadikan upeti bagi sang raja. Sementara saat ini banyak diperjual belikan untuk konsumsi manusia. Telur penyu ini punya nilai ekonomis cukup tinggi. Harga persatuannya berkisar Rp2.500,” paparnya, Rabu (23/2) lalu.

    Padahal untuk dapat bertelur, umur penyu sudah harus diatas delapan sampai sepuluh tahun. Ditambah lagi persoalan telur-telur yang masih tersisa belum tentu bisa menetas. Dari ratusan telur yang dihasilkan penyu sekali bertelur, namun paling-paling yang bisa menetas hanya beberapa ekor.
    Setelah menetas menjadi tukik pun, tambahnya, belum tentu juga dapat hidup. Mengingat saat menuju laut ataupun sampai di luat mereka kerap menjadi buruan predatornya. Seperti burung camar, gagak, elang sampai ikan moray, belut dan kerapu.

    Kondisi itulah yang kemudian mendorong Sopyan untuk melakukan penangkaran. Meskipun menurutnya itu tidak mudah dijalankan. Iapun harus mendekati nelayan dan juga petugas yang kerap mengambil dan menjual telur-telur itu untuk tidak mengeksploitasi semua telur penyu. “Kalau yang sudah penyek ataupun terkena air tawar (hujan) kemungkinan tidak akan berhasil jadi tukik. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak bisa mereka disuruh serta merta berhenti. Tetapi harus dipilah-pilah,” jelasnya.

    Selanjutnya, Sopyan menuturkan upaya konservasi ditempat itu dimulai dengan membantu pengeraman telur agar bisa menetas lebih banyak. Kalau ayam bisa ditetaskan dengan bantuan lampu, maka dia pun berpikir untuk melakukan hal serupa. Namun karena keterbatasan listrik di tempat itu, membuat dia berpikir lagi mencari cara yang lebih efektif. Terpikirlah untuk memanaskan telur-telur itu dengan pasir.

    Pasir it digongseng, lalu dimasukkan ke dalam bak fiber. Lalu telur-telur dimasukkan dengan menyusunnya seperti obat nyamuk. Barulah pasir tadi dimasukkan lagi. Disimpan di gudang minyak TNI AL. Ternyata upayanya itu berhasil. Hampir 85 persen telur yang dieramkan dengan cara itu menetas. Puluhan bahkan ribuan tukik pun berhasil lahir.

    Sofyan pun memaparkan keberhasilan itu ke almamaternya. Unri kemudian membantu penyedian bak fiber tambahan. Seiring dengan itu, dia pun berhasil lulus sebagai pegawai negeri sipil di Rokan Hilir dan sempat menjadi ajudan bupati. Hal itu membuatnya mendapatkan kesempatan untuk menceritakan tentang aktivitasnya dan tukik-tukik yang siap berenang di laut itu. Akhirnya, perjauangannya yang dimulai tahun 2002 tersebut disambut oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir.

    Menurut Wan Rusli, Kadis Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir, Rabu (32/2), Pemda khususnya instansi yang dipimpinnya telah memulai program penangkaran penyu itu sejak tahun 2006 lalu. Setiap tahun mereka menargetkan 5-10 ribu tukik yang bisa ditangkarkan dan akhirnya bisa dilepas ke laut. “Setiap tahun itu dianggarkan di APBD. Nilainya sekitar 40 juta,” ungkap Wan kepada Riau Pos.

    Untuk penangkaran tukik-tukik tersebut, instansinya memanfaatkan pegawai Dinas Perikanan, baik pegawai negeri maupun tenaga honor. “Ada sekitar 20 orang yang kami tugaskan di Pulau Jemur. Selain mengawasi perikanan dan kelautan di Pulau Jemur, beberapa di antara mereka ditugaskan untuk penangkaran penyu,” ujarnya.
    Petugas yang 20 orang itu, menurutnya terbagi dalam empat kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima orang. Mereka bergantian menjaga dalam periode dua minggu sekali. “Sebelum berangkat mereka sudah dibekali kebutuhan bahan makanan dan setiap bulan mendapat intensif Rp500 ribu,” ujarnya.

    Dia juga memuji pegawainya, yang sejauh ini belum ada yang mundur saat ditugaskan ke pulau tanpa penduduk dan sinyal handphone tersebut. Meskipun mereka terkurung selama dua minggu di pulau tersebut, namun mereka tetap serius melakukan upaya konservasi penyu hijau tersebut.

    Menurutnya penyu hijau dan habitatnya berupa gugusan pulau dan lautan lepas di tempat itu merupakan harta karun bagi Kabupaten Rokan Hilir. Mahkluk penyeimbang ekosistem yang masuk daftar merah sebagai spesies terancam punah menurut the International Union for Conservation of Nature (IUCN) tersebut patut dilestarikan. Apalagi menurut IUCN, binatang laut ini tercatat terancam punah sejak tahun 1982.

    Untuk itu Wan menghimbau agar masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ataupun nelayan di perairan itu dapat menjaga keberlangsungan penyu hijau. “Kalau ada yang terjaring di jaring nelayan, saya himbau untuk dilepas kembali. Mahluk ini sangat penting bagi penyimbang ekosistem. Ia juga menjadi daya tarik wisata bahari yang kini tengah dirintis oleh Pemda,” imbuhnya.

    Semoga penyu hijau tidak punah dan pulau jemur tetap menjadi rumah yang nyaman bagi penyu hijau untuk singgah bertelur.***

    maka mereka akan saling bunuh. Mereka makhluk kanibal dan bisa saling makan. Itu sebabnya sekarang yang bertugas memelihara tukik diseleksi. Tidak bisa asal-asalan,” ujar Andi yang ikut menjadi tim penyeleksi mengingat beberapa waktu sebelumnya kerap tukik ditemukan mati karena terlambat diberi makan.

Untuk pemenuhan ikan bagi pakan tukik tersebut, menurut Andi, kerap disumbangkan oleh para nelayan. Biasanya dua hari sekali, para nelayan mengantarkan ikan.
Di pulau yang belum berpenduduk itu, Andi dan teman-temannya di Dinas Perikanan bergantian untuk memelihara tukik tersebut. Setiap dua pekan sekali, mereka ganti shift. Satu shift terdiri dari lima orang. Beberapa bertugas mengawas untuk urusan kelautan dan perikanan sementara sisanya mengurus penangkaran.

“Biasanya kami merawat tukik-tukik ini hingga umur 4-5 bulan. Kalau sudah selebar mangkok bakso, baru dilepas,” ujarnya sembari menyebutkan bulan Mei lalu mereka telah melepas sekitar 500-an anak penyu.

Untuk menangkarkan penyu tersebut, menurut Andi, tidak dilakukan terus menerus. Ada masa off-nya, karena mengikuti penanggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kalau anggaran sudah ketuk palu, barulah program ini di jalankan kembali. Jadi tidak setiap saat penangkaran ini ada,” ujarnya.

Andi juga menyebutkan bahwa mereka tidak melakukan proses penangkaran sendiri. Namun bekerja sama dengan petugas di Pos Pangkalan TNI AL dan Navigasi yang berada di Pulau Jemur. “Penetasan telur penyu memerlukan perlakuan tersendiri dan hanya bisa ditetaskan dengan pasir di tempat penyu bertelur. Jadi kami di sini, hanya membesarkan tukik dari hasil penetasan dari petugas TNI AL dan Navigasi,” cerita Andi.

Usai melihat penangkaran penyu di Pulau Labuhanbilik tersebut, perjalanan kami pun di lanjutkan ke Pulau Jemur, tempat Pangkalan TNI AL dan Navigasi. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke pulau tersebut dengan speedboat. Sayangnya saat kami berkunjung belum ada telur yang dalam proses pengeraman. “Ini belum musimnya penyu bertelur. Dalam beberapa hari, mungkin hanya satu penyu yang mendarat untuk bertelur,” ungkap Muslik, petugas dari TNI AL yang kami temui di pangkalan TNI AL.

Muslik kemudian memberikan informasi bahwa penyu kerap bertelur bukan di pulau tempat mereka itu. Tetapi pulau yang berada di depan mereka. Pulau kecil berpasir tanpa penduduk ataupun petugas. “Penyu tidak akan bertelur di pulau yang ada suara manusia ataupun cahaya,” ujarnya.

Dia kemudian menunjukkan sebuah bak batu besar yang bisa ditemui sebelum naik ke pos mereka yang berada di atas bukit. “Bak ini dulu, yang kita jadikan tempat penangkaran,” ujarnya.

                          ***
Bila melihat upaya penangkaran penyu hijau di pulau terluar Indonesia itu, orang mungkin tidak akan lupa dengan Sopyan Hadi. Pria yang pernah mendapatkan penghargaan Setia Lestari Bumi dan Kehati Award itu, adalah perintis kegiatan konservasi penyu hijau di pulau tersebut.

Upaya konservasi di tempat itu, di awali dari perjalanannya ke Pulau Jemur sekitar tahun 2001 untuk melihat induk penyu hijau yang bertelur. Untuk sampai ke pulau itu, pria kelahiran Pekanbaru, 30 Agustus 1975 itu menumpang perahu nelayan dengan waktu tempuh sekitar enam jam perjalan dari Kota Bagansiapi-api.

Dari situlah Sopyan jatuh prihatin dengan nasib penyu hijau yang terus diburu. Terutama telur-telurnya. “Telur penyu di Pulau Jemur telah lama dieksploitasi. Bahkan sejak zaman kerajaan dulu. Telur-telur penyu kerap dijadikan upeti bagi sang raja. Sementara saat ini banyak diperjual belikan untuk konsumsi manusia. Telur penyu ini punya nilai ekonomis cukup tinggi. Harga persatuannya berkisar Rp2.500,” paparnya, Rabu (23/2) lalu.

Padahal untuk dapat bertelur, umur penyu sudah harus diatas delapan sampai sepuluh tahun. Ditambah lagi persoalan telur-telur yang masih tersisa belum tentu bisa menetas. Dari ratusan telur yang dihasilkan penyu sekali bertelur, namun paling-paling yang bisa menetas hanya beberapa ekor.

Setelah menetas menjadi tukik pun, tambahnya, belum tentu juga dapat hidup. Mengingat saat menuju laut ataupun sampai di luat mereka kerap menjadi buruan predatornya. Seperti burung camar, gagak, elang sampai ikan moray, belut dan kerapu.
Kondisi itulah yang kemudian mendorong Sopyan untuk melakukan penangkaran. Meskipun menurutnya itu tidak mudah dijalankan. Iapun harus mendekati nelayan dan juga petugas yang kerap mengambil dan menjual telur-telur itu untuk tidak mengeksploitasi semua telur penyu.

“Kalau yang sudah penyek ataupun terkena air tawar (hujan) kemungkinan tidak akan berhasil jadi tukik. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak bisa mereka disuruh serta merta berhenti. Tetapi harus dipilah-pilah,” jelasnya.

Selanjutnya, Sopyan menuturkan upaya konservasi ditempat itu dimulai dengan membantu pengeraman telur agar bisa menetas lebih banyak. Kalau ayam bisa ditetaskan dengan bantuan lampu, maka dia pun berpikir untuk melakukan hal serupa. Namun karena keterbatasan listrik di tempat itu, membuat dia berpikir lagi mencari cara yang lebih efektif. Terpikirlah untuk memanaskan telur-telur itu dengan pasir.
Pasir it digongseng, lalu dimasukkan ke dalam bak fiber. Lalu telur-telur dimasukkan dengan menyusunnya seperti obat nyamuk. Barulah pasir tadi dimasukkan lagi. Disimpan di gudang minyak TNI AL. Ternyata upayanya itu berhasil. Hampir 85 persen telur yang dieramkan dengan cara itu menetas. Puluhan bahkan ribuan tukik pun berhasil lahir.

Sopyan- pun memaparkan keberhasilan itu ke almamaternya. Unri kemudian membantu penyedian bak fiber tambahan. Seiring dengan itu, dia pun berhasil lulus sebagai pegawai negeri sipil di Rokan Hilir dan sempat menjadi ajudan bupati. Hal itu membuatnya mendapatkan kesempatan untuk menceritakan tentang aktivitasnya dan tukik-tukik yang siap berenang di laut itu. Akhirnya, perjauangannya yang dimulai tahun 2002 tersebut disambut oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir.

Menurut Wan Rusli, Kadis Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir, Rabu (32/2), Pemda khususnya instansi yang dipimpinnya telah memulai program penangkaran penyu itu sejak tahun 2006 lalu. Setiap tahun mereka menargetkan 5-10 ribu tukik yang bisa ditangkarkan dan akhirnya bisa dilepas ke laut. “Setiap tahun itu dianggarkan di APBD. Nilainya sekitar 40 juta,” ungkap Wan kepada Riau Pos.

Untuk penangkaran tukik-tukik tersebut, instansinya memanfaatkan pegawai Dinas Perikanan, baik pegawai negeri maupun tenaga honor. “Ada sekitar 20 orang yang kami tugaskan di Pulau Jemur. Selain mengawasi perikanan dan kelautan di Pulau Jemur, beberapa di antara mereka ditugaskan untuk penangkaran penyu,” ujarnya.

Petugas yang 20 orang itu, menurutnya terbagi dalam empat kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima orang. Mereka bergantian menjaga dalam periode dua minggu sekali. “Sebelum berangkat mereka sudah dibekali kebutuhan bahan makanan dan setiap bulan mendapat intensif Rp500 ribu,” ujarnya.

Dia juga memuji pegawainya, yang sejauh ini belum ada yang mundur saat ditugaskan ke pulau tanpa penduduk dan sinyal handphone tersebut. Meskipun mereka terkurung selama dua minggu di pulau tersebut, namun mereka tetap serius melakukan upaya konservasi penyu hijau tersebut.

Menurutnya penyu hijau dan habitatnya berupa gugusan pulau dan lautan lepas di tempat itu merupakan harta karun bagi Kabupaten Rokan Hilir. Mahkluk penyeimbang ekosistem yang masuk daftar merah sebagai spesies terancam punah menurut the International Union for Conservation of Nature (IUCN) tersebut patut dilestarikan. Apalagi menurut IUCN, binatang laut ini tercatat terancam punah sejak tahun 1982.
Untuk itu Wan menghimbau agar masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ataupun nelayan di perairan itu dapat menjaga keberlangsungan penyu hijau. “Kalau ada yang terjaring di jaring nelayan, saya himbau untuk dilepas kembali. Mahluk ini sangat penting bagi penyimbang ekosistem. Ia juga menjadi daya tarik wisata bahari yang kini tengah dirintis oleh Pemda,” imbuhnya.

Semoga penyu hijau tidak punah dan pulau jemur tetap menjadi rumah yang nyaman bagi penyu hijau untuk singgah bertelur.***
maka mereka akan saling bunuh. Mereka makhluk kanibal dan bisa saling makan. Itu sebabnya sekarang yang bertugas memelihara tukik diseleksi. Tidak bisa asal-asalan,” ujar Andi yang ikut menjadi tim penyeleksi mengingat beberapa waktu sebelumnya kerap tukik ditemukan mati karena terlambat diberi makan.
Untuk pemenuhan ikan bagi pakan tukik tersebut, menurut Andi, kerap disumbangkan oleh para nelayan. Biasanya dua hari sekali, para nelayan mengantarkan ikan.
Di pulau yang belum berpenduduk itu, Andi dan teman-temannya di Dinas Perikanan bergantian untuk memelihara tukik tersebut. Setiap dua pekan sekali, mereka ganti shift. Satu shift terdiri dari lima orang. Beberapa bertugas mengawas untuk urusan kelautan dan perikanan sementara sisanya mengurus penangkaran.
“Biasanya kami merawat tukik-tukik ini hingga umur 4-5 bulan. Kalau sudah selebar mangkok bakso, baru dilepas,” ujarnya sembari menyebutkan bulan Mei lalu mereka telah melepas sekitar 500-an anak penyu.
Untuk menangkarkan penyu tersebut, menurut Andi, tidak dilakukan terus menerus. Ada masa off-nya, karena mengikuti penanggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kalau anggaran sudah ketuk palu, barulah program ini di jalankan kembali. Jadi tidak setiap saat penangkaran ini ada,” ujarnya.
Andi juga menyebutkan bahwa mereka tidak melakukan proses penangkaran sendiri. Namun bekerja sama dengan petugas di Pos Pangkalan TNI AL dan Navigasi yang berada di Pulau Jemur. “Penetasan telur penyu memerlukan perlakuan tersendiri dan hanya bisa ditetaskan dengan pasir di tempat penyu bertelur. Jadi kami di sini, hanya membesarkan tukik dari hasil penetasan dari petugas TNI AL dan Navigasi,” cerita Andi.
Usai melihat penangkaran penyu di Pulau Labuhanbilik tersebut, perjalanan kami pun di lanjutkan ke Pulau Jemur, tempat Pangkalan TNI AL dan Navigasi. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke pulau tersebut dengan speedboat. Sayangnya saat kami berkunjung belum ada telur yang dalam proses pengeraman. “Ini belum musimnya penyu bertelur. Dalam beberapa hari, mungkin hanya satu penyu yang mendarat untuk bertelur,” ungkap Muslik, petugas dari TNI AL yang kami temui di pangkalan TNI AL.

Muslik kemudian memberikan informasi bahwa penyu kerap bertelur bukan di pulau tempat mereka itu. Tetapi pulau yang berada di depan mereka. Pulau kecil berpasir tanpa penduduk ataupun petugas. “Penyu tidak akan bertelur di pulau yang ada suara manusia ataupun cahaya,” ujarnya.

Dia kemudian menunjukkan sebuah bak batu besar yang bisa ditemui sebelum naik ke pos mereka yang berada di atas bukit. “Bak ini dulu, yang kita jadikan tempat penangkaran,” ujarnya.

                          ***
Bila melihat upaya penangkaran penyu hijau di pulau terluar Indonesia itu, orang mungkin tidak akan lupa dengan Sopyan Hadi. Pria yang pernah mendapatkan penghargaan Setia Lestari Bumi dan Kehati Award itu, adalah perintis kegiatan konservasi penyu hijau di pulau tersebut.

Upaya konservasi di tempat itu, di awali dari perjalanannya ke Pulau Jemur sekitar tahun 2001 untuk melihat induk penyu hijau yang bertelur. Untuk sampai ke pulau itu, pria kelahiran Pekanbaru, 30 Agustus 1975 itu menumpang perahu nelayan dengan waktu tempuh sekitar enam jam perjalan dari Kota Bagansiapi-api.

Dari situlah Sopyan jatuh prihatin dengan nasib penyu hijau yang terus diburu. Terutama telur-telurnya. “Telur penyu di Pulau Jemur telah lama dieksploitasi. Bahkan sejak zaman kerajaan dulu. Telur-telur penyu kerap dijadikan upeti bagi sang raja. Sementara saat ini banyak diperjual belikan untuk konsumsi manusia. Telur penyu ini punya nilai ekonomis cukup tinggi. Harga persatuannya berkisar Rp2.500,” paparnya, Rabu (23/2) lalu.

Padahal untuk dapat bertelur, umur penyu sudah harus diatas delapan sampai sepuluh tahun. Ditambah lagi persoalan telur-telur yang masih tersisa belum tentu bisa menetas. Dari ratusan telur yang dihasilkan penyu sekali bertelur, namun paling-paling yang bisa menetas hanya beberapa ekor.

Setelah menetas menjadi tukik pun, tambahnya, belum tentu juga dapat hidup. Mengingat saat menuju laut ataupun sampai di luat mereka kerap menjadi buruan predatornya. Seperti burung camar, gagak, elang sampai ikan moray, belut dan kerapu.
Kondisi itulah yang kemudian mendorong Sopyan untuk melakukan penangkaran. Meskipun menurutnya itu tidak mudah dijalankan. Iapun harus mendekati nelayan dan juga petugas yang kerap mengambil dan menjual telur-telur itu untuk tidak mengeksploitasi semua telur penyu. “Kalau yang sudah penyek ataupun terkena air tawar (hujan) kemungkinan tidak akan berhasil jadi tukik. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak bisa mereka disuruh serta merta berhenti. Tetapi harus dipilah-pilah,” jelasnya.

Selanjutnya, Sopyan menuturkan upaya konservasi ditempat itu dimulai dengan membantu pengeraman telur agar bisa menetas lebih banyak. Kalau ayam bisa ditetaskan dengan bantuan lampu, maka dia pun berpikir untuk melakukan hal serupa. Namun karena keterbatasan listrik di tempat itu, membuat dia berpikir lagi mencari cara yang lebih efektif. Terpikirlah untuk memanaskan telur-telur itu dengan pasir.
Pasir it digongseng, lalu dimasukkan ke dalam bak fiber. Lalu telur-telur dimasukkan dengan menyusunnya seperti obat nyamuk. Barulah pasir tadi dimasukkan lagi. Disimpan di gudang minyak TNI AL. Ternyata upayanya itu berhasil. Hampir 85 persen telur yang dieramkan dengan cara itu menetas. Puluhan bahkan ribuan tukik pun berhasil lahir.

Sopyan- pun memaparkan keberhasilan itu ke almamaternya. Unri kemudian membantu penyedian bak fiber tambahan. Seiring dengan itu, dia pun berhasil lulus sebagai pegawai negeri sipil di Rokan Hilir dan sempat menjadi ajudan bupati. Hal itu membuatnya mendapatkan kesempatan untuk menceritakan tentang aktivitasnya dan tukik-tukik yang siap berenang di laut itu. Akhirnya, perjauangannya yang dimulai tahun 2002 tersebut disambut oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir.

Menurut Wan Rusli, Kadis Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir, Rabu (32/2), Pemda khususnya instansi yang dipimpinnya telah memulai program penangkaran penyu itu sejak tahun 2006 lalu. Setiap tahun mereka menargetkan 5-10 ribu tukik yang bisa ditangkarkan dan akhirnya bisa dilepas ke laut. “Setiap tahun itu dianggarkan di APBD. Nilainya sekitar 40 juta,” ungkap Wan kepada Riau Pos.

Untuk penangkaran tukik-tukik tersebut, instansinya memanfaatkan pegawai Dinas Perikanan, baik pegawai negeri maupun tenaga honor. “Ada sekitar 20 orang yang kami tugaskan di Pulau Jemur. Selain mengawasi perikanan dan kelautan di Pulau Jemur, beberapa di antara mereka ditugaskan untuk penangkaran penyu,” ujarnya.

Petugas yang 20 orang itu, menurutnya terbagi dalam empat kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima orang. Mereka bergantian menjaga dalam periode dua minggu sekali. “Sebelum berangkat mereka sudah dibekali kebutuhan bahan makanan dan setiap bulan mendapat intensif Rp500 ribu,” ujarnya.

Dia juga memuji pegawainya, yang sejauh ini belum ada yang mundur saat ditugaskan ke pulau tanpa penduduk dan sinyal handphone tersebut. Meskipun mereka terkurung selama dua minggu di pulau tersebut, namun mereka tetap serius melakukan upaya konservasi penyu hijau tersebut.

Menurutnya penyu hijau dan habitatnya berupa gugusan pulau dan lautan lepas di tempat itu merupakan harta karun bagi Kabupaten Rokan Hilir. Mahkluk penyeimbang ekosistem yang masuk daftar merah sebagai spesies terancam punah menurut the International Union for Conservation of Nature (IUCN) tersebut patut dilestarikan. Apalagi menurut IUCN, binatang laut ini tercatat terancam punah sejak tahun 1982.
Untuk itu Wan menghimbau agar masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ataupun nelayan di perairan itu dapat menjaga keberlangsungan penyu hijau. “Kalau ada yang terjaring di jaring nelayan, saya himbau untuk dilepas kembali. Mahluk ini sangat penting bagi penyimbang ekosistem. Ia juga menjadi daya tarik wisata bahari yang kini tengah dirintis oleh Pemda,” imbuhnya.

Semoga penyu hijau tidak punah dan pulau jemur tetap menjadi rumah yang nyaman bagi penyu hijau untuk singgah bertelur.***

Menyibak Danau Cantik di Tahura SSH

2011-02-07T17:54:00.003+07:00

Cerita tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), ternyata bukan saja tentang keindahan tingginya puluhan anak tangga yang dibangun memanjat bukit atau pemandangan hutan sekundernya lengkap dengan jogging track-nya. Tetapi ada juga danau cantik di dalamnya yang kerap tak terungkap.

Laporan MASHURI KURNIAWAN, Minas mashurikurniawan@riaupos.com

Secuil informasi tentang danau cantik yang tersembunyi di Tahura SSH yang direncanakan sebagai objek pengembangan wisata alam, mengantarkan Tim Riau Pos For Us untuk menelusuri keberadaan danau tersebut. Tepatnya pada hari pertama di Bulan Februari.

Siang itu, saat tim berkunjung cuaca sedang bersahabat. Hari tidak hujan, padahal sebelumnya hujan selalu turun. Sehingga medan jalan tanah menuju danau itu, tak begitu berat. Walaupun sisa hujan sebelumnya membuat tim harus melangkah hati-hati di tengah-tengah jalan yang becek.

“Yang aku tahu, ini jalan menuju danau,” ungkap salah satu anggota tim, di sebuah persimpangan yang bertuliskan “hati-hati binatang buas, tempat lintasan hewan” dengan gambar Harimau Sumatera di bawahnya. Plang itu lokasinya sekitar 500 meter dari gerbang utama Tahura SSH yang terletak di jalan lintas Pekanbaru – Minas.
Bergidik juga saat melewati jalan itu. Untung saja, akses jalan yang cukup lebar dan terang. Terlihat jelas bahwa jalan itu baru dibuka atau diperlebar. Itu terlihat dari tanah yang baru saja digeledor dan pohon hutan yang terpotong ditepian. Dengan kondisi itu, tim jadi berani untuk melangkah menemukan danau tersebut.

Di kiri kanan sepanjang perjalanan menuju danau, terlihat jelas plang bertuliskan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Itu menandakan jalan yang tim lalui bukan hutan primer. Ia merupakan hutan sekunder. Meski demikian kondisi pepohonan di tempat itu sudah lebat. Tumbuh sangat rapat dan terlihat gelap di bawah tajuk-tajuk pohon. Monyet-monyet hitam juga terlihat melompat dan bergelantungan di dahan dan ranting-ranting pohon. Selain itu terlihat juga beberapa burung melintas terbang di antaranya.

Setelah melangkah sekitar 1,5 kilometer dengan jalan yang menanjak dan menurun, akhirnya tim menemukan danau itu. Danau itu membentang cantik di sebuah lembah yang dibatasi dua sisi bukit. Sayangnya, bukit yang berada di seberang tempat tim berdiri adalah hamparan kebun sawit. Sehingga keindahan danau itu hanya terlihat ketika mata ditujukan ke bagian hilir tepian bukit yang berasal dari arah tim datang.

Mulanya tim berpikir, danau itu tersembunyi di balik Tahura dan tak terakses sebagai tempat wisata. Namun setelah melihat kebun sawit di seberangnya dan terlihat dua perahu, serta sejumlah anak-anak bergelak tawa dan bermain di bagian hulu danau, tim pun menduga ada jalan lain menuju danau tersebut selain lewat medan berat dari tahura.

Ternyata benar, setelah tim berjalan memutar mencari cara untuk mendekati anak-anak yang terlihat bersenda-gurau tadi, tim menemukan akses jalan lebih dekat ke jalan raya dibandingkan lewat tahura. Tepatnya tak jauh dari bagian belakang halaman Hotel Rindu Sepadan.

Apep, salah seorang petugas tahura yang keesokannya Riau Pos wawancarai, menyebutkan cerita tentang danau itu memang tak banyak terpublikasi. Pasalnya, menurut petugas yang tergolong paling lama bekerja di tahura tersebut, danau itu sebenarnya hanyalah sungai yang dibendung. “Danau itu terbentuk akibat perusahaan ikan arwana membendung Sungai Takuana. Jadi memang tidak ada namanya,” ujar Apep menjawab pertanyaan Riau Pos apa nama danau tersebut.

Danau tersebut menyimpan cukup banyak ikan. Setidaknya itu terlihat dari hasil tangkapan ikan dan cerita anak-anak yang bergelak tawa tadi. Ternyata sambil bermain dan mandi mereka juga menjala ikan.

“Cukup banyak ikannya di sini Bang,” ujar salah seorang dari mereka. Mereka juga menyebutkan beberapa jenis ikan yang biasa mereka temui di tempat itu. Yakni baung (Macrones planiceps), gabus (Chana pleurothalmus), mujair (Tilapia pleurothalmus), sepat (Trichogaster trichopterus), puyu (Anabas testudeneus), dan jenis ikan air tawar lainnya.

***
Cerita danau itu memang tak banyak terungkap. Mengingat Tahura SSH terbilang luas, yakni 6.172 hektare dan meliputi tiga wilayah kabupaten/kota, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kampar.

Tahura SSH memiliki keane-karagaman hayati yang cukup tinggi. Terdapat 127 flora dan 42 fauna. Beberapa di antaranya merupakan fauna dan flora langka. Misalnya beruang madu, harimau Sumatera, tapir, burung srigunting, burung gagak, babi hutan, dan jenis hewan lainnya.

Dengan berbagai potensi dan kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kawasan tersebut ke depan diproyeksikan menjadi magnet wisata baru di Riau.
Itu sebabnya, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Ir Fredrick Sully MM, Rabu (2/2) banyak perbaikan yang dilakukan di tahura. Misalnya tentang akses jalan menuju danau. Jalan itu, katanya, memang baru saja diperlebar dan bantuan dari pihak ketiga yang perduli dengan alam. Keindahan danau, tambahnya, yang pemikat pihak ketiga tersebut.
‘’Jalan menuju danau memang sedikit rumit karena hanya tanah kuning. Danau ini merupakan anu-gerah bagi kita semua,’’ ujarnya kepada Riau Pos saat dihubungi melalui selulernya.

Dia menyebutkan danau tersebut akan dikembangkan sebagai wisata tirta. Master plan mengenai rencana pengembagan wisata itu sudah dilakukan Dinas Kehutanan (Dis-hut) Riau.

Selain itu, juga akan dikembangkan berbagai sarana prasarana penunjang rekreasi. Misalnya sepeda air dan bebek air untuk atau uji nyali dan ketangkasan lewat sarana adventure seperti flying fox, elfis bridge, spider climbing, speed boat, memancing, berenang atau bahkan melihat aneka satwa asli Riau.

‘’Kami ingin membuat pengunjung merasa tenang di tengah kawasan hutan yang eksotis. Layaknya magnet baru tujuan wisata bagi warga di Kota Pekanbaru maupun masyarakat di Riau,’’ terang Fredrick Sulli

Selain itu, menurut Fredrick saat ini Tahura telah memiliki berbagai fasilitas. Misalnya guest house dengan tujuh kamar, pusat informasi, pendopo, gazebo, musala, areal tempat bermain, lapangan luas dan bumi perkemahan. Selain itu ada fasilitas jalan menuju bumi perkemahan Pramuka, Pusat Latihan Gajah (PLG), dan Danau Tahura.
Hutan Tahura SSH, tambahnya, merupakan track pendidikan atau wisata pendidikan paling pas yang dikembangkan. Menurutnya saat ini sedang trend kegiatan ekstraku-rikuler lingkungan di sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan-kunjungan ke hutan. Sebagai wisata pendidikan, pengembangan Tahura sebagai sarana pendidikan. Sekaligus juga dalam mendorong peran serta program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk membantu mengembangkan Tahura.

Dari penuturan Fredrick, pengawasan keliling oleh anggota pengamanan hutan secara intens dilakukan. Untuk mencegah terjadinya pembalakan liar dan pemburu liar. Sosialisasi kepada masyarakat yang hidup berdekatan dengan hutan Tahura SSH, sambungnya juga dilakukan.

‘’Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan lingkungan hutan juga dilakukan untuk menjaga kawasan hutan tetap asri dan indah. Keseimbangan alam disekitar memang harus dilakukan secara bersama,’’ ujarnya.
***

Selain memiliki pesona keindahan, Tahura SSH juga diyakini masih menjadi habitat bagi Harimau Su-matera (Panthera tigris suma-trae). Sub-spesies harimau satu-satunya yang masih dimiliki Indonesia setelah dua saudaranya Harimau Bali (Panthera tigris balica) dan Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) dinyatakan punah.

Hal itu menurut Apep, dibuktikan dari jejak kaki harimau. Jejak harimau tersebut, katanya, dalam bentuk jejak tapak kaki harimau. Diperkirakan ada dua harimau yang masih ada di dalam hutan tersebut.

Hanya saja, kata Apep, dua he-wan ini tidak mengganggu manusia. Dikarenakan, di dalam kawasan hutan masih ada makanannya. Mereka (dua harimau, red), sambungnya, mencari mangsa babi hutan. ‘’Babi hutan masih banyak populasinya di dalam kawasan Hutan Tahura SSH. Harimau ini sudah memiliki makanan jadi tidak mengganggu manusia. Dua ekor saya perkirakan masih ada didalam hutan Tahura,’’ sebutnya kepada Riau Pos melalui selulernya seraya mengatakan hanya saja berapa ukuran panjang dan bobot harimau tidak diketahui.

Semoga semua keindahan dan potensi Tahura SSH ini tetap ter-jaga.(ndi)

Hari-Hari Lingkungan Hidup

2011-01-04T19:54:00.001+07:00

10 JANUARI: HARI SEJUTA POHON
02 PEBRUARI: HARI LAHAN BASAH
21 PEBRUARI: HRI PEDULI SAMPAH
20 MARET: HARI KEHUTANAN SEDUNIA
22 MARET: HARI AIR
22 APRIL: HARI BUMI
22 MEI: HARI KEANEKARAGAMAN HAYATI
05 JUNI: HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
16 SEPTEMBER: HARI OZON INTERNASIONAL
05 OKTOBER: HARI HABITAT
05 NOPEMBER: HARI CINTA PUSPA DAN SATWA NASIONAL

Kalau Tak Tahan, Demam Dua Hari

2011-01-03T19:10:00.002+07:00

Melihat Peternakan Lebah di SMAN1 Pangkalankerinci

Punya ekstrakurikuler peternakan lebah? Wah, pasti ngeri-ngeri sedap. Ngeri karena sengatan lebahnya. Sedap karena manis madunya dan tentunya bisa sedikit show off punya ekstrakurikuler yang tak bisa dikatakan biasa.

Laporan Andi Noviriyanti dan Gus GSJ, Pangkalankerinci andinoviriyanti@riaupos.com

Meski ngeri-ngeri sedap, tetapi puluhan siswa-siswi SMAN 1 Pangkalankerinci tetap saja memilih mengikuti ekstrakurikuler yang penuh tantangan itu. Meskipun kadang-kadang dilanda ketakutan juga saat operasi lebah yang rutin dilaksanakan dua minggu sekali dilaksanakan. Di mana mereka memiliki tugas untuk melakukan perawatan sarang lebah yang berbentuk kotak tersebut.

Bayangkan saja, mereka harus membersihkan kotoran lebah di sela-sela sisirannya yang penuh dengan gerombolan lebah itu. Atau mereka harus memberikan oli pada tiang penyangga dan membuang telur calon ratu agar tidak terbentuk koloni baru. Nah, kalau lebahnya lagi tidak bersahabat, alamat lima sampai sepuluh sengatan lebah harus mereka rasakan.

Itu sebabnya, bagi siswa-siswi yang baru bergabung dalam ekstrakurikuler ini, tidak akan berani dekat-dekat saat operasi lebah dilaksanakan. Setidaknya, Kamis (23/12) dua pekan silam, Riau Pos bersama puluhan siswa-siswi ekstrakurikuler BeeSaa harus menjaga jarak dan siap-siap kabur, saat Agus Yogi Radi Pradipta, Ketua Ekstrakuler BeeSaa melakukan operasi lebah untuk menunjukkan madu lebah yang terperangkap di sela-sela sisiran sarang lebah.

Namun bagi siswa-siswi BeeSaa yang sudah senior, mereka tak lagi khawatir dengan sengatan lebah. “Memang sakit pertama disengat lebah. Jika tidak tahan antibodinya maka bisa demam selama dua hari. Tapi kalau sudah terbiasa, sepuluh sengatanpun tidak apa-apa,” ungkap Bayu Saputra, anggota BeeSa, Selasa (28/12) sore, yang hari itu bertugas bersama rekan-rekannya melaksanakan operasi lebah.

Bayu menambahkan, kalau sudah terbiasa disengat lebah, maka paling-paling mereka hanya merasakan bengkak sedikit selanjutnya akan sembuh dengan sendirinya. Meskipun begitu, anak-anak BeeSaa tetap melakukan proses operasi lebah dengan perlengkapan standar. Misalnya mereka menggunakan alap pengasap untuk menjinakan lebah madu yang agresif, masker dan baju pelindung.

Selain harus berani, para siswa yang ikut ekstrakurikuler BeeSaa ini juga harus telaten dan dan mau berkorban waktu untuk merawat lebah-lebah mereka. Jadi, meskipun waktu libur panjang sekolah, tetap saja, di antara mereka harus ada yang melakukan operasi lebah.

***
Menurut Salmiati MPd, pembina ekstrakurikuler BeeSaa, kegiatan ekstrakuler itu dilatarbelakangi karena dulu Pangkalankerinci terkenal sebagai daerah penghasil madu lebah. Itu karena dulu, Pangkalankerinci sangat kaya dengan hutan alam dataran rendah. Namun sekarang seiring dengan makin berkembangnya Kota Pangkalankerinci maka hal itu jadi berkurang.

“Oleh karena itu, kami ingin mempopulerkan kembali. Sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat, bahwa lebah madu itu tidak saja dapat diambil dari alam. Tetapi juga dapat diternakan,” ujar perempuan yang biasa dipanggil Cik Salmi oleh siswanya ini, Jumat (31/12) petang.

Sementara tujuan di sekolah untuk media pembelajaran bagi warga sekolah khususnya siswa untuk cinta lingkungan dan lebih dekat dengan alam. Karena dalam usaha peternakan lebah itu, syarat terpenting bahwa sekolah tersebut harus rindang dengan pepohonan dan dipenuhi oleh bunga-bunga. Kalau itu tidak ada, maka tidak mungkin bisa didapatkan madu.

Selain itu, ekstrakurikuler BeeSaa sekaligus menjadi laboratorium alam bagi para siswa untuk belajar tentang insekta. “Kita tahu, bahwa lebah itu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, dengan beternak lebah, maka para siswa akan lebih jelas tentang hal itu. Begitu juga bagaimana keterkaitan pentingnya keseimbangan alam. Terlihat bahwa lebah tidak bisa menghasilkan madu tanpa ada tumbuhan berbunga di sekitarnya. Yang jelas banyak hal yang bisa dipelajari siswa lewat ekstrakurikuler ini,” lanjutnya.

Ditanya bagaimana awal mulanya ekstrakurikuler ini terlaksana? Cik Salmi, menceritakan bahwa kegiatan ini telah dirintis sejak tahun 2007 lalu. Dimulai dengan melakukan observasi lapangan dan mengikuti pelatihan peternakan lebah di Kabupaten Kampar. Setelah mendapat bekal ilmu yang cukup maka mereka melakukan uji coba mengembangkan satu block (satu kotak sarang lebah) di SMAN 1 Pangkalankerinci.
Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Maka tahun 2008 mereka mengembangkannya menjadi lima block. Setelah itu dikembangkan lagi tahun 2009 dengan dua block tambahan. Pada tahun 2009 itu juga, ternyata para siswa berhasil pula mengembangkan dua block hasil tangkaran sendiri.

“Dulu semua bibit lebahnya dibeli. Namun tahun 2009, sudah ada yang ditangkarkan sendiri. Jadi totalnya sekarang ada sembilan,” ujar Salmiati.
***

Sarang lebah yang diternakan oleh ekstrakurikuler BeeSaa ini berbentuk kotak persegi panjang. Warnanya putih. Jumlahnya ada sembilan. Terletak berdiri di beberapa bagian sudut sekolah. Salah satunya di tepi lapangan bola, di halaman belakang sekolah.

Dulu di luar halaman belakang sekolah ini, terdapat rimbunan pepohonan yang cukup luas. Sehingga, lebah-lebah yang mereka ternakan cukup bisa memenuhi kebutuhan pakan mereka. Tetapi beberapa waktu terakhir ini, rimbunan pepohonan yang terdapat di sekitar areal sekolah mereka sudah mulai ditebangi. Kabarnya akan dijadikan perumahan.

Memandangi sekeliling sekolah mereka tak lagi rimbun dengan pepohonan menjadi kekawatiran tersendiri bagi anak-anak BeeSaa. Sebab tanpa rimbunan pepohonan itu, lebah-lebah mereka akan kesulitan mencari pakan. Bila itu terus menerus terjadi, alamat peternakan lebah mereka tinggal kenangan.

“Kita sudah mengantisipasinya dengan mengusahakan untuk melakukan penghijauan di sekolah. Termasuk juga melakukan penanaman bunga-bungaan. Tapi jumlahnya sangat terbatas. Kita tidak punya banyak biaya untuk membeli bibit dan melakukan perawatan. Jadi kami berharap ada pihak-pihak yang bisa membantu melakukan upaya penghijauan di Sekolah kami. Seperti memberikan bibit gratis, pupuk dan mungkin pot bunga,” ujar Cik Salmi yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Selain persoalan penghijauan, persoalan peternakan lebah madu juga menghadapi persoalan kekurangan sarana dan prasarana peternakan lebah. Menurut Agus Yogi, akibat kurangnya sarana prasarana tersebut, seluruh anggota Beesa tidak bisa melaksanakan praktek secara leluasa. Ilmu yang mereka dapat pun tidak maksimal.
Misalnya, menurutnya, masker baju saat ini hanya tersedia satu buah saja. Begitu juga dengan sarung tangan juga masih sangat kurang. Semua itu, tambahnya, menyulitkan anggota BeeSa untuk beraktivitas secara bersamaan. Apalagi jika ada tamu dari sekolah atau organisasi lain yang ingin melihat dan mencoba secara langsung cara berternak lebah. Maka para anggota BeeSa hanya dapat menceritakan dan memberikan teori tanpa praktek.

Semoga ada pihak-pihak yang mau membantu BeeSaa bertahan dengan melakukan penghijauan di sekolah mereka serta melengkapi sarana prasarana mereka beternak lebah.***

Lima Tahun, Satu Pelukan

2010-12-26T18:39:00.003+07:00

Melihat Kebun Bibit Rakyat di Pelalawan

Hanya butuh waktu lima tahun untuk mendapatkan pohon jabon (Anthocepalus cadamba) berdiameter satu pelukan orang dewasa dengan tinggi di atas 12 meter. Pohon berprospek cerah bernilai ratusan juta per hektare ini, menjadi primadona di Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Pelalawan. Bahkan, ada yang rela mengganti tanaman sawitnya dengan jabon.

Laporan Andi Noviriyanti, Pelalawan
andinoviriyanti@riaupos.com

“Coba tebak berapa umur pohon ini?” tanya Pramono, Ketua Kelompok Pengelola KBR Dejabon, Rabu (22/12) siang. Riau Pos pun memandangi pohon yang dimaksud Pramono. Tinggi pohon itu sedikit lebih tinggi dari dirinya yang kira-kira 170 Cm. Diameter pohonnya sekitar 7 Cm.

“Pohon ini umurnya baru enam bulan,” ujarnya tak sabar menunggu jawaban Riau Pos. “Pohon jabon ini sedang jadi primadona di mana-mana. Nilai jual kayunya tinggi, cepat besar, lima tahun sudah bisa dipanen. Bagus untuk meubel, plywood,” paparnya lagi.

Tak sampai di situ, Pramono pun melanjutkan ceritanya bahwa areal tempat dia membibitkan jabon itu adalah kebun sawit. “Sawitnya kami dorong ke danau (bagian curam yang tak jauh dari tempat itu). Jabon ini lebih menguntungkan dari sawit. Beberapa tahun ke depan orang akan ramai-ramai mengganti sawitnya dengan jabon,” ujarnya.

Jabon atau di Riau dikenal dengan nama klampayan dan bongkal gajah sebenarnya bukan jenis pohon baru. Pohon ini banyak ditemui di Riau khususnya di tepian sungai. Namun, namanya baru beberapa tahun belakangan ini melambung, khususnya di Pulau Jawa seiring dengan menipisnya pohon alam untuk memenuhi kebutuhan meubel dan plywood. Pohon ini banyak dikembangkan sebagai hutan tanaman rakyat dan sudah bisa dipanen dalam waktu umur lima tahun.

“Kalau di internet-internet, harga kayu jabon dalam satu hektarenya bisa Rp750 juta. Kita nggak usalah mengharap yang seperti itu, kalau satu hektarenya bisa Rp250 juta saja masyarakat sudah untung,” ujar Tohaji, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kebun Bibit Rakyat Dinas Kehutahanan Pelalawan yang hari itu bersama Riau Pos dan rombongan mengunjungi KBR di Kabupaten Pelalawan.

Hitung-hitungannya, menurut Tohaji, diambil dari harga satu kubik kayu harganya Rp1-1,5 juta. Di dalam satu hektare bisa ditanam dengan jarak 4 x 5 meter. Berarti dalam 1 ha bisa 500 batang. Satu pohon satu kubik. Dengan demikian dalam jangka waktu lima tahun, masyarakat bisa mendapatkan uang ratusan juta.

Sementara modal masyarakat tidak terlalu besar. Hanya dibutuhkan perawatan selama satu tahun. Kemudian jabon sudah bisa mandiri. Tidak seperti sawit yang harus dipupuk dan dirawat terus menerus.

Dengan keunggulan itulah, maka ketika ada program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dari Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, pembibitkan jabon menjadi pilihan masyarakatnya.

Dari dua KBR yang Riau Pos kunjungi hari itu, yaitu KBR Dejabon di Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalankerinci dan KBR Ma’cik Manja di Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut terlihat dua-duanya membibitkan jabon. Walaupun KBR Ma’Cik Manja tidak semuanya, mereka hanya membibitkan sekitar 15 ribu batang. Alasannya, kata Ketua Kelompok Pengelola Syamsi Nurdin, belum terlalu ahli membibitkan jabon.

Untuk melihat prospek jabon, Riau Pos juga diajak berkunjung ke kantor perwakilan PT Arjuna Perdana Mahkota Plywood di Pelalawan, sebuah perusahaan yang siap menampung kayu jabon dari masyarakat. Di kantor sederhana itu, Riau Pos melihat bagaimana pintu, meja, kursi dan triplek yang terbuat dari kayu jabon. Warna kayunya putih kekuning-kuningan. Kalau diangkat, kayunya cukup ringan. Selain itu di bagian depan juga terlihat contoh pohon jabon berumur dua tahun. Pohon itu sudah dipotong bagian atasnya, sehingga yang tertinggal bagian bawah dan sedikit pangkal akar. Diameter kayunya sekitar 10-15 Cm.

“Wah, kalau kayu Meranti ni, umurnya sudah sekitar puluhan tahun,” ujar Wiwit dari BPDAS Indragiri Rokan yang ikut serta berkunjung. Pohon jabon memang cukup luar biasa cepat besarnya. Di dalam brosur PT Arjuna, terlihat gambar pohon jabon yang tengah dipeluk seorang pria dewasa. Tercatat di bawahnya, pohon jabon umur lima tahun.

Sebelum ke Pelalawan, Riau Pos juga sempat menyaksikan pohon jabon di halaman samping Kantor BPDAS Indragiri Rokan. Pohon jabon yang berumur dua tahun itu, tingginya sekitar 10-12 meter. Pohonnya tinggi lurus dengan bentuk daun lebar seperti jati.

Pohon ini digadang-gadangkan menjadi bahan baku plywood masa depan. Pasalnya, menurut Tohaji, saat uji coba pembuatan plywood dari pohon jabon umur 3 tahun terlihat bagaimana kayu pohon ini tidak retak. “Kayu jabon tak banyak matanya, jadi tidak pecah bahkan sampai ke bagian akhir kayu,” ujar Tohaji.
***

Jabon menjadi salah satu jenis pohon yang dapat dipilih masyarakat untuk dibibitkan dalam program KBR. Program KBR sendiri, menurut Kepala BPDAS Indragiri Rokan Achmad Wratsongko, Rabu (22/12), merupakan bagian dari program menanam satu miliar pohon atau yang dikenal juga dengan One Billion Indonesian Trees for The World (OBIT). Program itu untuk mencapai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen. Dengan dasar hukum Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010.

“Untuk mencapai target penanaman satu miliar pohon tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi massa saja, tetapi harus melibatkan semua pihak. Untuk itulah masyarakat luas juga dilibatkan. Agar ada rasa kepemilikian, maka penyediaan bibitnya dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan cara alih kelola melalui kelompok pengelola yang nantinya dapat menyediakan bibit untuk kebutuhan masyarakat,” papar Achmad.

Tiap-tiap unit kelompok pengelola diberikan bantuan dana sebanyak Rp50 juta namun dengan konsekwensi harus menyediakan minimal 50.000 bibit sesuai dengan keinginan masyarakat atau anggota kelompok. Dengan demikian, masyarakat tersebut, mau menanam bibit-bibit itu yang kepemilikan dan manfaatnya menjadi hak milik yang menanam dan memelihara bibit tersebut.

Dengan demikian lewat program itu sudah tertanam sekitar 400 juta pohon baru yang ditanam secara swadaya oleh masyarakat. Baik di lahan kritis, lahan tidak produktif, lahan kosong, fasilitas umum, sekolah atau yang lainnya.

“Di seluruh Indonesia dibentuk 8.000 unit kelompok pengelola. Jadi total dana yang disediakan pemerintah Rp4 miliar. Diambil dari anggaran APBNP (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Ini merupakan kesepakatan Menteri Kehutanan dan DPRRI,” lanjut Achmad menerangkan tentang program ini.

Selanjutnya di Riau sendiri, menurut Achmad ada 128 unit KBR yang tersebar di tujuh kabupaten di Riau. Ketujuh kabupaten itu adalah Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.

“Wilayah kerja kita sebenarnya sampai ke Sumatera Barat. Jadi totalnya sebenarnya ada 242 unit. Jadi 128 di Riau dan 118 di Sumatera Barat. Kegiatan itu juga dilaksanakan di tujuh kabupaten di Sumatera Barat yakni Payakumbuh, Sijunjung, Limapuluhkota, Sawahlunto, Tanahdatar, Kota Solok, dan Kabupaten Solok,” ujarnya.

Selanjutnya Heri Soleh, Kasi Program BPDAS Indragiri Rokan, menjelaskan bahwa program KBR baru mulai berlaku pada Oktober 2010. Dengan masa pembibitan selama tiga bulan. Dengan demikian, bibit-bibit tersebut dapat ditanam pada tahun 2011.
Mengenai pembayaran KBR tersebut langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening kelompok pengelola. Jadi tidak singgah ke mana-mana namun langsung ke rekening kelompok.

Selanjutnya, Heri menjelaskan bahwa pembayaraan KBR dilakukan secara bertahap. “Awalnya diberikan Rp15 juta sebagai DP, selanjutnya diberikan sebesar 60 persen jika pelaksanaan program pembibitan sudah 60 persen. Selanjutnya diberikan sisanya yang 40 persen jika sudah dilaksanakan tuntas,” jelasnya.

Tentang manfaatkan program KBR tersebut, menurut Pramono, sangat mereka rasakan. Menurutnya itu menjadi tambahan modal bagi upaya bertanam jabon yang mereka laksanakan. “Kalau saat ini, sebenarnya untuk membibitkan jabon dengan nilai Rp1.000 per bibit (Rp50 juta dibagi 50.000 bibit) sebenarnya rugi. Namun untuk jangka panjang baru menguntungkan. Saat bibit-bibit jabon ini sudah tumbuh dan bisa dipanen,” ulasnya

Hal senada juga diungkapkan Syamsi Nurdin, Ketua Kelompok Pengelola KBR Ma’cik Manja yang mengembangkan bibit karet dan jabon. “Kalau hitung-hitungan harga bibit karet, untuk stek belum diapa-apakan (belum dimasukkan ke polybag dan dirawat) saja sudah Rp3.000,” ujarnya.

Namun mereka berdua tetap bersyukur dengan adanya program tersebut. Setidaknya membantu dalam menyediakan bibit bagi kebutuhan masyarakat untuk melakukan gerakan penghijauan. Sekaligus juga meningkatkan perekonomian masyarakat karena bibit yang ditanam dipulangkan kembali untuk masyarakat yang menjadi anggota kelompok atau menanam dan merawatnya.***

Tahura SSH, Baru Cuma Bisa Pungut Sampah

2010-12-19T18:08:00.001+07:00

Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Ibarat pepatah itulah yang menggambarkan keberadaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim (SSH) yang terletak 20 km dari pusat Kota Pekanbaru. Harta karun seluas 6.172 Ha itu potensinya diabaikan.

Laporan Andi Noviriyanti, Minas andinoviriyanti@riaupos.com

Waktu yang paling tepat berjalan-jalan atau jogging di dalam hutan ternyata bukan di pagi hari. Tapi justru menjelang siang. Pasalnya, di saat itulah oksigen sedang diproduksi sebanyak-banyaknya oleh tumbuhan. Sehingga orang yang sedang jogging bisa menikmati oksigen bersih. Apalagi suasana hutan tetap dingin, meskipun matahari sudah meninggi. Sementara jika jogging dilakukan di pagi hari, maka kita akan berebut oksigen dengan tumbuhan.

Begitu, M Murod, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura SSH menjelaskan kepada Riau Pos, Rabu (15/12) siang, saat bersama-sama menyusuri jogging track di dalam Tahura. Jogging track seperti yang kami lalui itu menyebar di beberapa tempat. Total panjangnya empat kilometer dan diperuntukkan bagi pengunjung Tahura SSH yang ingin olahraga sehat.

Tahura SSH menurut Murod sangat potensial.

Pasalnya tak banyak lagi hutan alam yang cukup luas dan posisinya tak jauh dari pusat Kota Pekanbaru. Hanya butuh waktu 20 – 30 menit untuk bisa menikmati hutan alam yang banyak menyimpan keanekaragaman hayati itu. Tercatat ada 127 flora dan 42 fauna. Beberapa di antaranya merupakan fauna dan flora langka. Misalnya beruang madu, harimau Sumatera, tapir, burung srigunting.

Di dalam Tahura sendiri, saat menyusurinya bersama Murod, Roni Samudra, dan Sarmaidi Sinaga dari UPT Tahura, Riau Pos, melihat cukup banyak fasilitas yang sudah tersedia. Misalnya guest house dengan tujuh kamar, pusat informasi, pendopo, gazebo, musala, areal tempat bermain, lapangan luas dan bumi perkemahan.

Selain itu ada fasilitas jalan menuju bumi perkemahan Pramuka, Pusat Latihan Gajah (PLG), dan Danau Tahura. Bahkan, Riau Pos, juga melihat kini ada pelebaran jalan jalan pasir batu (sirtu) agar bisa dilalui dua kendaraan roda empat untuk dapat berselisih.

“Wah, potensinya luar biasa juga,” ujar Riau Pos berkomentar saat menyusuri Tahura SSH dan menyinggahi sejumlah fasilitas yang ada di dalamnya. Namun, mengapa Tahura SSH tidak populer menjadi tempat kunjungan wisata? “Ya, belum banyak yang berkunjung. Kita memang sengaja tidak mempromosikan Tahura ini.

Pasalnya saat ini, Tahura cuma bisa memungut sampah,” ujar Murod. “Loh kok?” tanya Riau Pos penasaran.

Murod kemudian menghentikan langkahnya. Dia menunjukkan sampah-sampah yang berada di tepian jogging track yang kami temui. Di sana terlihat ada bungkusan permen, rokok, kue coklat, dan aneka pengemas makanan kecil lainnya.

“Semakin banyak yang masuk, pasti semakin banyakkan sampah yang mereka tinggalkan. Kita tidak dapat apa-apa dari pengunjung. Tahura SSH cuma bisa pungut sampah. Karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) Restribusi tentang pemanfaatan dan pengelolaan Tahura SSH,” ujarnya.

***
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf, berkali-kali menyatakan bahwa Tahura SSH bisa menjadi ikon wisata Riau. Setidaknya, menurut Zulkifli, Tahura sudah memiliki site plan, rencana pengelolaan tahura, master plan Tahura, detail engenering design (DED) untuk taman burung, koleksi tumbuhan, koleksi satwa, dan taman Ilmu Pengetahutan dan Teknologi (IPTEK). Hanya saja, setakat ini, site plan dan dokumen lainnya itu hanyalah berkas bisu.

Belum ada political will yang kuat untuk mengembangkan Tahura SSH sesuai dengan master plan yang telah dibuat. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari minimnya anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahura SSH. “APBD yang ada baru cukup untuk menggaji pegawai saja,” ujarnya.

Menurut Kadishut, Tahura hanya dianggarkan sekitar Rp200 juta setahunnya. Dengan dana itu, tentu tak banyak yang bisa dilakukan untuk pengembangkan Tahura. Mereka sebenarnya sudah berusaha menggali upaya alternatif lainnya untuk tidak bergantung kepada APBD semata.

Misalnya dengan menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di Riau untuk ambil bagian dalam membantu mengembangkan Tahura. Misalnya saja, kini mereka mendapatkan bantuan perbaikan dan pelebaran jalan sirtu di jalan utama tahura menuju bumi perkemahan yang terdapat di dalamnya. Namun tentu saja, itu belum cukup.

Masih diperlukan perhatian daerah untuk mengembangkan potensi Tahura, terutama untuk kepentingan ekowisata.

Namun, sebelum berbicara tentang pengembangan ekowisata di Tahura SSH, ada yang terlebih dahulu harus segera diselesaikan. Yakni meluluskan Peraturan Daerah tentang tentang Restribusi Pemanfaatan dan Pengelolaan Tahura SSH, sebagai dasar agar Tahura SSH tidak sekadar cuma bisa memungut sampah.

“Draf Perda telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau dan kini sedang dalam pengajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saya berharap, tahun 2011 ini, Perda tersebut menjadi prioritas pembahasan di DPRD,” ujar Zulkifli.

***

Potensi wisata seperti apa saja yang bisa dibangun dan layak dikembangkan di Tahura? Kepala UPT SSH Murod menjelaskan bahwa wilayah Tahura SSH cukup luas. Malah jauh lebih luas dari Tahura Ir H Djuanda di Bandung (500-an Ha) dan Kebun Raya Bogor (87 Ha). “Walaupun saat ini, ada pencaplokan atau perambahan wilayah Tahura yang sedang terus kita tertibkan, namun untuk wilayah virgin forest saja (yang terjaga dengan baik) ada 2.300 Ha. Itu artinya masih cukup luas,” papar Murod.

Murod juga menjelaskan bahwa Tahura SSH telah dibagi dalam tiga zonasi, yakni zonasi perlindungan, zonasi pemanfaatan, dan zonasi rehabilitasi. Di zona pemanfaatan dan rehabilitasilah, potensi wisata bisa dibangun. Untuk membangun potensi wisata di kawasan itu, menurut Murod, diperlukan investasi Pemerintah Daerah. Kalau saja, Pemda mau menginvestasikan dananya Rp5 miliar saja tiap tahun, untuk mengembangkan potensi wisata di tempat ini, maka dalam waktu 2 s/d 3 tahun saja investasi itu sudah bisa kembali.

Misalnya saja, menurut Murod, dengan membangun fasilitas cotage-cotage di tepian danau Tahura, penyediaan faslitas outbound, paintball, flying fox, dan lainnya. Menurutnya, yang cukup potensial adalah permainan paintball. Permainan simulasi peperangan dengan menggunakan peluru cat tersebut saat ini sangat tren.

“Di Bandung permainan ini sangat tren. Orang-orang Cina gemar sekali bermain ini. Sekali main Rp300 ribu. Di Tahura dengan memanfaatkan areal seluas 500 haHsaja, bisa dibuat lima kelompok paintball,” ujarnya. Sebagai informasi, paintball ini biasanya ditawarkan dengan harga Rp100-350 ribu, bahkan sampai Rp700 ribu bila menginap untuk per orangnya. Dengan jumlah minimal peserta 30-40 orang. Jadi bisa dibayangkan pendapatan yang bisa diraih dari salah satu sektor ini saja.

***

Menurut Ari S Suhandi, Direktur Eksekutif Indonesian Ecotourism Center (Indecon), Sabtu (18/12), peluang tentang pengembangan ekowisata Tahura SSH di Riau memang sudah patut. Pasalnya Riau memiliki potensi pasar.

“Selama ini saya perhatikan, masyarakat Riau pasti keluar daerah ataupun ke luar negeri untuk berwisata. Nah, mereka itu bisa ditangkap sebagai pasar. Apalagi dengan isu perubahan iklim, wisata ke hutan saat ini menjadi tren. Namun tentunya, harus di kemas dengan baik,” ujarnya.

Pengembangan potensi wisata Tahura, bisa disinergikan dengan investor, perusahaan swasta, pemerintah daerah sendiri, maupun bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kepariwisataan. Untuk pemerintah daerah, memang tidak perlu langsung jor-joran. Tetapi dilakukan secara multiyears.

Misalnya untuk menbangun taman burung, koleksi tumbuhan, koleksi satwa, dan taman IPTEK. Sementara itu, dalam waktu dekat untuk mendorong aktivitas wisata di dalamnya bisa dibangun kegiatan-kegiatan low cost, high value (biaya rendah, namun manfaatnya tinggi).

“Misalnya pembangunan flying fox yang dananya sekitar Rp30-40 juta. Pembangunan jogging track, track untuk sepeda, ataupun track untuk pendidikan. Untuk track pendidikan, yang diperlukannya hanya pembangunan human resource-nya,” papar Ary.

Senada dengan Ary, Direktur Eksekutif Green Economic Research and Lifestyle (Greenomict) Indonesia Elfian Effendi juga mengungkapkan track pendidikan atau wisata pendidikan paling pas dikembangkan di Tahura SSH. Menurutnya saat ini sedang trend kegiatan ekstrakurikuler lingkungan di sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan-kunjungan ke hutan.

“Saya pikir itu bisa juga dikembangkan di sekolah-sekolah di Riau terutama di Pekanbaru. Di sana para siswa belajar tentang berapa umur pohon, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Intinya mendekatkan siswa kepada hutan alam,” ujarnya.

Sebagai wisata pendidikan, maka menurut Ary dan Elfian, tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak mengakomodir pengembangan Tahura sebagai sarana pendidikan. Sekaligus juga dalam mendorong peran serta program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk membantu mengembangkan Tahura.***

Hasil Penilaian PROPER 2010 untuk Perusahaan di Riau

2010-11-30T20:35:00.001+07:00

Dua Hijau, 25 Biru dan Delapan Merah

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jumat (27/11), secara resmi mengumumkan hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau dikenal dengan PROPER. Hasilnya untuk perusahaan-perusahaan di Riau yang ikut dalam penilaian ini, dua mendapat prediket hijau, 25 biru dan delapan merah.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Dua perusahaan yang mendapatkan prediket hijau pada penilaian PROPER 2010 adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Medco E dan P Indonesia Blok Kampar (Lirik). Artinya, sesuai dengan buku panduan PROPER, perusahaan ini dinilai telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari yang dipersyaraatkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. Sementara itu yang mendapatkan peringkat biru ada 25 perusahaan. Mereka di antaranya adalah PTPN V Unit Sei Lindai Karet, PT Tirta Sari Surya Karet, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pulai Sambu Guntung Minyak Kelapa, PT Adei Plantation, PT Aneka Inti Persada – Teluk Siak Factory Sawit, PT Eka Dura Indonesia, PT Indonsawit Subur II – Buatan II. Selanjutnya PT Ivo Mas Tunggal – PKS Sam-sam, PT Mitra Unggul Pusaka, PT Sari Lembah Subur 1 – PKS Ukui, PT Indah Kiat Pulp and Paper – Perawang, PT Kondur Petroleum S.A. dan lainnya.

Para perusahaan dengan prediket biru ini merupakan perusahaan yang usaha atau kegiatannya telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk prediket merah ada delapan perusahaan. Kedelapan perusahaan itu adalah PTPN V PKS Sei Tapung (Rokan Hulu), PTPN V Unit Sei Galuh (Kampar), PT Sinar Perdana Caraka (Rokan hilir), PT Tor Ganda PKS Rantau Kasai (Rokan Hilir), PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) – Sumatera Light North (Siak, Bengkalis, Rojan Hulu dan Rokan Hilir), PT CPI – Sumatera Light South (Siak), PT CPI – Heavy Oil (Bengkalis) dan PT Pertamina (Persero) RU II – Kilang (Sei Pakning).

Perusahaan-perusahaan dengan prediket merah ini merupakan perusahaan yang pengelolaan lingkungannya belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan prundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi. Dalam penilaian PROPER tahun 2009/2010 di bagi dalam lima kategori, yakni emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Emas merupakan peringkat terbaik. Di mana usaha dan kegiatan lingkungannya telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dan proses produksi maupun jasa serta melaksanakan bisnis beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sementara hitam untuk perusahaan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Menteri Lingkungan Hidup (MenLH)Prof Dr Ir Gusti Muhammad Hatta MS dalam siaran persnya yang dilangsir dalam situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup, kemarin, menegaskan bahwa perusahaan yang mendapat peringkat hitam akan dilanjutkan dengan proses penegakan hukum untuk memberikan efek jera. Selanjutnya MenLH menjelaskan salah satu dampak positif dari PROPER adalah bahwa dunia perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, peringkat PROPER dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam proses pemberian kredit kepada perusahaan. Perusahaan yang berperingkat baik akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit, sedangkan perusahaan yang mendapat peringkat buruk akan lebih sulit untuk mendapat kredit dari bank. Saat ini, PROPER juga merupakan salah satu syarat dalam menentukan Key Performance Indicator Management di banyak perusahaan.
Menanggapi tentang telah dikeluarkannya penilaian perusahaan oleh KLH, Kepala Badan Lingkungan Hidup Fadrizal Labay, kemarin, menyatakan selamat untuk perusahaan yang telah mendapatkan prediket biru dan hijau. Dia berharap dapat lebih ditingkatkan, sehingga ada perusahaan di Riau yang mendapatkan prediket emas dan yang biru naik ke hijau. Sementara untuk yang mendapatkan prediket merah, agar memperbaiki kinerja mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup.***

50 Green Student Ikuti Happy Hiking in Chevron

2010-11-26T15:58:00.001+07:00

50 Green Student binaan Save The Earth Foundation (SEFo) Riau Pos, baik yang berasal dari Green Student Journalist (GSJ) maupun Green Student Ambassador (GSA), Sabtu (20/11) hingga Ahad (21/11) ini mengikuti kegiatan Happy Hiking in Chevron (H2C).

Laporan Andi Noviriyanti dan Rul GSJ, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Sabtu (20/11) sore, ruang rapat redaksi Kantor Riau Pos mulai dipadati oleh para Green Student yang datang dari berbagai daerah di Riau. Para Green Student tersebut berkumpul untuk saling mengenal, mendapatkan pembekalan program Green Student, sekaligus persiapan untuk pelaksanaan kegiatan H2C, di Nature Park Rumbai, Kompleks PT CPI, Ahad (21/11).

Menurut Koordinator Green Student Ivit Sutia, Sabtu (20/11) disela-sela acara, ada 50 orang Green Student yang ikut serta dalam acara tersebut. Dari 50 peserta yang ada, tambahnya, 20 orang merupakan perwakilan green student dari luar kota Pekanbaru, yakni dari Pelalawan, Kampar dan Siak.

Peserta dari luar kota yang terbanyak berasal dari Kabupaten Siak yakni sepuluh orang. Kemudian dari Pelalwan tujuh orang dan dari Kampar ada tiga orang. Masing-masing peserta dari luar kota tersebut, menurutnya, telah melewati penyeleksian yang ketat.

“Untuk bisa mengikuti hiking ini para peserta harus melewati beberapa tahap. Peserta harus mengisi formulir yang disediakan oleh panitia dari SEFo Riau Pos. Kemudian mengisi beberapa quisioner yang berhubungan dengan pengetahuan lingkungan, komunitas Green Student dan PT CPI,” ujar mahasiswi Fisipol Universitas Riau ini.

Saat menerima formulir aplikasi, menurut Tya, panggilan akrab Ivit Sutia, panitia menerima cukup banyak aplikasi. Namun karena jumlah peserta dibatasi hanya 50 orang, maka jawaban-jawaban yang mereka kirim dalam quisioner menjadi penentu keikutsertaan mereka.

Sejumlah green student yang terpilih dalam kegiatan itu mengaku senang dapat terpilih menjadi satu dari 50 peserta H2C. Misalnya Fuad Reaka dari GSJ Siak. “Wah, senang sekali bisa ikut H2C. Saya ingin menambah pengalaman, bisa mengenal PT CPI dan menambah teman,” ucap Ahmad Fuad Fuad kepada Riau Pos.

Menurut Fuat, begitu biasa dia dipanggil mengatakan bahwa banyak teman-temannya dari Siak yang ikut aplikasi H2C. Tetapi tidak semuanya seberuntung dirinya. Hanya ada tujuh orang dari Siak yang bisa ikut mengunjungi hutan konservasi PT CPI tersebut.

Begitu juga dengan Waritsa Nur Fadhilah Green Student dari SMAN 9 Pekanbaru mengaku sangat terkejut ketika mengetahui dirinya lolos seleksi. “Nggak nyangka, saya pikir saya sudah nggak diterima lagi, karena saya mengirim formulir nya sudah pada detik-detik penutupan pendaftaran, kemarin saya sudah pasrah saja kalau nggak bisa ikut kegiatan ini, wah saya sudah tidak sabar nih untuk mengunjungi hutan PT CPI,” ujar Icha, panggilan akrabnya.

Rasa antusias terhadap kegiatan ini juga diungkapkan oleh Teguh Budianto, Koordinator GSA, sekaligus peserta. Dia mengatakan jika kegiatan-kegiatan seperti itu adalah salah satu cara unutk mendekatkan diri dengan alam dan meningkatkan rasa peduli dengan alam sekitar.

“Saya rasa H2C ini memberikan inspirasi bagi Green Student dalam menjalankan misi-misi kelestarian alamnya. Selain itu hutan PT CPI Rumbai bisa dijadikan percontohan pembangunan kawasan hijau yang tertata dengan baik,” ungkap Teguh.
Sementara itu Habib, salah satu GSJ Siak yang tidak bisa mengikuti H2C mengaku sangat sedih bercampur emosi ketika menerima pemberitahuan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya sudah sangat berharap bisa ikut, ternyata tidak lolos seleksi. Sedih, campur sama ingin marah. Padahal sekarang kan saya sudah kelas tiga, bisa jadi ini kegiatan terakhir yang bisa saya ikuti. Bulan-bulan ke depan pasti sudah sibuk mempersiapkan ujian,” ucapnya sedih.

Menurut Humas PT CPI, Okta Heri Fandi, kegiatan H2C tersebut bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pelestarian hutan dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati dan menumbuhkan rasa cinta lingkungan di kalangan generasi muda.

“Kegiatan ini juga ingin menunjukkan kepada Green Student bahwa harmonisasi manusia dan lingkungan dapat menciptakan lingkungan tinggal yang asri dan segar,” jelasnya.
Selain itu PT CPI sengaja memilih Green Student untuk kegiatan ini karena Green Student dinilai sebagai target yang tepat, dari segi minat, tingkat kepedulian, maupun ketertarikan terhadap hutan lebih tinggi dibandingkan komunitas-komunitas remaja yang lain.

“Green Student merupakn aset masa depan Riau di bidang lingkungan karena mereka kelak bisa saja jadi aktivis lingkungan, jurnalis, atau bahkan jadi pejabat. Dengan edukasi seperti ini diharapkan dapat terus menempel di kepala mereka,”papar Okta.
Selanjutnya mengenai agenda kegiatan, menurut Tya, dimulai dengan pembekalan sore itu. Dilanjutnya pada pukul 16.00 peserta dari luar daerah diberangkatkan ke Rumbai. Mereka Sabtu malam itu juga mendapatkan sedikit pembekalan tentang geologi oleh PT CPI.

Sementara untuk acara Ahad, tambah Tya, dimulai dengan memberangkat peserta dari Kota Pekanbaru dari Gedung Riau Pos, terus pembekalan dari Departement HES CPI, Ecology Club, dan presentasi tentang Nature Park Rumbai. Barulah kemudian ditutup dengan kegiatan hiking di West Park, Nature Park Rumbai. (Asrul Rahmawati – GSJ dari UMRI).

Penting Eksistensi FORDAS: Memikirkan Secara Utuh

2010-11-12T16:40:00.001+07:00

Sungai-sungai itu membentang tanpa mengenal batas wilayah administrasi ataupun kepentingan pemanfaatannya. Ia hanya mengalir dari hulu ke hilir dan berkelok sesuai lekukannya yang telah menjadi kodrat alam. Oleh karena itu pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pun tak bisa dilakukan hanya berdasarkan batas wilayah administrasi ataupun kepentingnya. Namun harus dikelola secara utuh. Nah, siapa yang bisa melakukan itu?

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Lima tahun lalu, Prof Naik Sinukaban, telah memperingatkan kepada Pemerintah DKI Jakarta, bahwa solusi untuk mengatasi banjir Jakarta bukanlah membangun banjir kanal timur yang saat itu menelan biaya sekitar Rp4,2 Triliun. Tetapi bagaimana upaya mengurangi jumlah air permukaan yang terbuang sia-sia karena rendahnya infiltrasi air ke dalam tanah. Namun saran itu tak digubris, hingga akhirnya banjir di ibukota negara Indonesia itu terus berulang. Terakhir Oktober 2010 kemarin, Jakarta seperti lumpuh. Air menggenang kemana-mana, padahal serbuhan air hujan saat itu tidak bisa dibilang terlalu luar biasa.

Mengapa banjir di Jakarta tidak bisa diatasi, meskipun telah dibangun drainase berbiaya triliunan tersebut? Jawabannya sederhana, karena pemerintah Jakarta hanya berusaha menyelesaikan persoalan banjir akibat luapan air Sungai Ciliwung tersebut di daerah hilirnya saja.

“Mengurus sungai itu tak bisa sepotong-sepotong. Sehebat apapun upaya Pemerintah Jakarta untuk mengatasi luapan air Sungai Ciliwung di hilir, maka tidak akan pernah berhasil. Bila tidak ada upaya untuk mengatasi persoalan di hulu Sungai Ciliwung,” ujar Sinukaban, saat menjadi pemateri dalam rapat internal Forum DAS Riau yang bertema Konsolidasi Forum DAS Riau Menuju Upaya Revitalisasi Organisasi, Kamis (4/11) lalu di Hotel Pangeran.

Lebih baik, kata Sinukaban, dana sebesar Rp 4,2 Triliun tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan infiltrasi (masuknya air hujan ke dalam tanah) di daerah hulu. Baik melalui kegiatan penghijauan dan pemelihaan pohon di daerah hulu ataupun memperbaiki sistem pengairan pertanian. Sehingga tingkat run off air permukaan tidak tinggi, seperti yang saat ini terjadi. “Sekitar 85 persen air hujan yang turun hanya menjadi air yang terbuang percuma. Hanya sekitar 15 persen yang masuk ke dalam tanah. Itu sebabnya di saat hujan kita kebanjiran, sementara di musim kemarau kekeringan,” papar guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini. Meskipun secara ideal itu bisa dilakukan, namun kenyataan, dalam teknis lapangan sangat sulit.

Pasalnya, tidak mungkin Pemerintah DKI Jakarta melakukan penghijauan di daerah Jawa Barat. Oleh karena itulah, menurut Wakil Ketua FORDAS Nasional ini, diperlukan adanya instansi atau lembaga yang bisa memikirkan persoalan DAS secara utuh.
“Di Indonesia, tidak ada satupun instansi atau lembaga yang menangani pengelolaan DAS dari hulu ke hilir. Untuk itulah diperlukan suatu lembaga yang mampu menjembati persoalan-persoalan ini. Dan itu bisa dilaksanakan oleh FORDAS,” ungkapnya.

FORDAS, tambahnya, merupakan forum koordinasi multipihak berbasis komitmen bersama yang kuat untuk mengelola ekosistem DAS secara profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan. Dibentuk untuk menjembatani dan mengoptimalkan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan DAS terpadu. Semua itu, terangnya, dalam rangka membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menyusun pengelolaan DAS secara terpadu. Termasuk memberikan pertimbangan dalam melaksanakan pengelolaan DAS, pemantauan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam DAS dan membantu evaluasi kondisi DAS.

Sayangnya, meskipun peranan FORDAS sangat penting, namun kenyataannya di Riau, FORDAS belum mampu mengambil peran strategis tersebut.
Hal itu diakui oleh Ketua FORDAS Siak Prof Adnan Kasri dan Ketua FORDAS Riau Dr Mubarak dalam rapat tersebut. Lemahnya dukungan pemerintah dan belum dipahami eksistensi dari FORDAS membuat kedua forum ini mengalami stagnasi.

Bahkan, Mardianto Manan, dalam rapat tersebut, mengungkapkan FORDAS Riau hanya bisa bergerak alias melakukan kegiatan jika ada kegiatan dan dana yang diberikan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan.

Persoalan lainnya yang juga menjadi duri dalam daging saat ini, adalah belum adanya legalitas dari FORDAS. Meskipun FORDAS di Riau termasuk si sulung di Indonesia, namun sampai saat ini, lembaga ini tidak pernah di SK-kan Gubernur seperti FORDAS lainnya di Indonesia yang lebih muda umurnya.

Untuk itulah, menurut Mubarak, rapat internal hari itu digelar. Untuk melakukan revitalisasi terhadap keberadaan FORDAS di Riau. Sekaligus melihat bagaimana perkembangan FORDAS lainnya di Indonesia melalui narasumber yang datang.

Salah satu FORDAS yang cukup berhasil di Indonesia, menurut Sinukaban adalah FORDAS Cidanau, di daerah Cilegon. FORDAS itu, katanya, mampu membuat mekanisme pembayaran bagi masyarakat petani yang melakukan pemeliharaan pohon di daerah hulu DAS Cidanau.
“Mereka mampu mendorong Perusahaan Krakatau Tirta Industri yang memanfaatkan air Cidanau untuk membayar air yang mereka manfaatkan. Nah, hal itulah juga yang seharusnya dikembangkan oleh FORDAS-FORDAS lainnya dalam menjaga keberlanjutan sungai-sungai di Indonesia,” ungkap Sinukaban.
Semoga saja, FORDAS Siak dan FORDAS Riau ke depan mampu menunjukkan eksistensinya.***

Daerah Pinggiran Jadi Pusat Endemik Diare

2010-11-05T17:59:00.000+07:00

Waspada, Cuaca Ekstrim Rentan Peningkatan Penyakit Diare

Fluktuasi cuaca yang ekstrim menimbulkan pengaruh terhadap kondisi kesehatan manuasia. Situasi ini sering terlihat dari tingginya angka penyakit berbasis ekosistem di masyarakat, khususnya di daerah pinggiran.

Laporan Marriokisaz, Kota Marriokisaz@riaupos.com

Akhir tahun selalu identik dengan musim penghujan, argumen ini tidak lagi menjadi patokan bagi sejumlah masyarakat dan para ahli. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang yang sering mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya aktifitas manusia.

Kondisi itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Di mana imbas yang paling dapat dirasakan adalah meningkatnya intensitas penyakit berbasis ekositem, seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit dan penyakit lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr Dahril Darwis kepada Riau Pos, pekan ini, mengatakan kondisi kesehatan masyarakat sangat berpengaruh dari kondisi cuaca dan pola hidup masyarakat. Dia memberikan contoh penyakit diare, di mana salah satu faktor penyebabnya peningkatan penyakit diare adalah kondisi cuaca yang ekstrim. Hal itu karena meningkatnya intensitas curah hujau atau tingginya suhu udara yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun.

Menurutnya, untuk di Kota Pekanbaru tren penyakit berbasis ekosistem seperti diare cenderung tidak mengalami peningkatan yang siknifikan. Namun peningkatan sering terjadi saat cuaca ekstrim dan masyarakat tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat kondisi ini sering dirasakan oleh masyarakat yang bermukim didaerah pinggiran.
‘’Daerah pinggiran memang tergolong daerah endemik diare. Hal ini dikarenakan masyarakat di daerah pinggiran lebih sering melakukan kontak langsung terhadap lingkungan. Namun ini dapat diantisipasi dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, apalagi saat cuaca ekstrim,’’ ujarnya.

Dia menambahkan penyakit diare pada dasarnya merupakan penyakit yang diketahui dari gejala buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari tiga kali dalam satu hari dan biasanya berlangsung selama dua hari atau lebih. Orang yang mengalami diare akan kehilangan cairan tubuh sehingga menyebabkan dehidrasi tubuh. Hal ini membuat tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik dan dapat membahayakan jiwa, khususnya pada anak dan orang tua

Kondisi tersebut disebabkan karena beberapa factor, seperti infeksi dari berbagai bakteri yang disebabkan oleh kontaminasi makanan maupun air minum, infeksi berbagai macam virus, alergi makanan, khususnya susu atau laktosa (makanan yang mengandung susu) dan parasit yang masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang kotor.
Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), Diare adalah penyebab nomor satu kematian balita di seluruh dunia. Di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sementara UNICEF (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu anak yang meninggal dunia karena diare. Di Indonesia, setiap tahun 100.000 balita meninggal karena diare.

Sedangkan untuk di Kota Pekanbaru terlihat daerah-daerah pinggiran yang dekat dengan aliran sungai memang ditemukan kasus diare yang cukup tinggi. Seperti di Kecamatan Rumbai, Senapelan dan Rumbai Pesisir. Dari data yang dihimpun di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diketahui dari bulan Juni hingga Agustus tidak terlihat tren peningkatan atau penurunan yang siknifikan. Hanya saja kasus diare masih sering ditemukan di daerah pinggiran. Pada bulan Juni ditemukan kasus diare sebanyak 869 kasus, bulan Juli 679 dan Agustus 725 kasus diare.

Contoh kasus di Puskesmas Muara Fajar Kecamatan Rumbai. Di mana sekitar 114 orang pasien dirawat. Sebagian besar pasien didominasi oleh warga yang tinggal di sekitar Sungai Siak.

Kejadian luar biasa dialami sejak awal Oktober 2010 itu, tidak sempat menelan korban jiwa. Penyebab diare diduga berasal dari sanitasi yang tidak sehat. Warga sekitar sungai Siak masih banyak yang memanfaatkan air sungai Siak yang kini sudah tercemar, baik untuk mandi, cuci, kakus.

‘’Kami pernah mengambil sampel air, apakah betul air yang menyebabkan mereka diare kita juga belum bisa memastikan. Sejak awal Oktober pasien diare yang berobat di puskesmas 114 orang dari dewasa dan anak-anak, bulan September sebelumnya hanya 50 an pasien diare,’’ ucap Yeti salah seorang petugas informasi di Puskesmas Muara Fajar ketika di temui Riau Pos belum lama ini.

Ia mengatakan, meningkatkan pasien diare di bulan Oktober itu terjadi saat ketika cuaca ekstrim saat musim banjir yang melanda di perumahaan warga yang tinggal di sekitar Sungai Siak beberapa pekan lalu. Air banjir menurut Yati tercemar bakteri e. coli yang berasal dari kotoran, baik kotoran hewan dan manusia. Bakteri itu dapat menular jika di konsumsi manusia.

Harja (45), salah satu warga yang tinggal di sekitar Sungai Siak Jalan Nelayan Ujung Kecamatan Rumbai, mengaku tiap hari masih menggunakan air Sungai Siak untuk keperluan pribadi, baik mandi, mencuci, maupun buang hajat. Dia mengaku tidak memiliki pilihan selain menggunakan air Sungai Siak.

‘’Sumur disini untuk ramai-ramai, kalau sudah kering banyak juga warga yang memanfaatkan air sungai siak. Warga yang banyak uang tentu bisa beli air isi ulang untuk di konsumsi,’’ katanya kepada Riau Pos.

Menanggapi hal tersebut Pengamat Lingkungan Riau Prof Rifardi kepada Riau Pos mengatakan pengaruh perubahan cuaca secara tidak langsung memang berdampak pada kualitas dan kondisi lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan aktifitas manusia yang terkesan tidak memperdulikan kelestarian lingkungan.

Hal tersebut menyebabkan peran lingkungan sebagai penopang kehidupan makhluk hidup menurun seiring berjalannya waktu. Sehingga kualitas lingkungan juga menurun. Dan ini ternyata berimbas terhadap perkembangan penyakit berbasis ekosistem di lingkungan masyarakat.

‘’Kerangka berfikirnya disana. Menurunnya kesadaran manusia akan pelestarian lingkungan akan berdampak pada kondisi dan kualitas lingkungan. Secara tidak langsung ini berpengaruh pada kesehatan manusia. Namun ini idealnya dapat diantisipasi dengan meningkatkan kepedulian akan lingkungan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini harus didukung oleh seluruh stakeholder yang berkompeten di bidangnya,’’ terangnya.***

Melihat Kursi Ban Bekas Generasi Kelima ”Paku Hilang dan Kini Bermotif Melayu”

2010-10-18T18:07:00.003+07:00

Butuh empat tahun bagi Suherman untuk bisa mewujudkan mimpinya membuat kursi dari ban bekas yang anti patah, anti karat, anti lapuk, bahkan kini bermotif Melayu.

Laporan Marrio Kisaz, Pekanbaru marriokisaz@riaupos.com

Suherman tak henti-hentinya sumringah, memperlihatkan kursi ban bekas generasi kelimanya, Jumat (15/10) sore, di tempat workshop usahanya sekaligus kediamannya Jalan Rowo Bening, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan. Pria berkumis ini menyebutkan kursi karet atau yang diberinya nama dagang siret alias kursi karet itu, sudah sempurna.

“Butuh waktu empat tahun bagi saya untuk membuat kursi ini jadi sempurna. Lihat pakunya sudah tak kelihatan lagi. Bahkan sekarang saya sudah bisa membuatnya bermotif Melayu. Ini bisa menjadi kursi kebanggaan Riau sebagai kursi Riau. Dengan ini saya sudah siap go public,” ujarnya terkekeh bahagia dan menyatakan dalam waktu dekat mulai memproduksi besar-besaran produk kursi tersebut yang selama ini hanya berdasarkan orderan.

Sembari bercerita, dia mengajak Riau Pos berkeliling melihat kursinya yang sangat identik dengan bentuk bulat-bulat tersebut. Dia memperlihatkan beberapa generasi siret sebelum generasi kelima tersebut dan tumpukan ban bekas yang sebagian sudah diolah menjadi kerangka kursi.

‘’Saya memulainya dari nol. Pada awalnya produk ini sangat sederhana dengan masih terlihat paku dan ukiran yang yang kasar. Namun saya terus belajar secara autodidak sehingga produk generasi kelima inipun tercipta. Kursi ini sudah sesuai mottonya. Anti patah, anti karat, dan anti lapuk,’’ paparnya sembari menceritakan sebelumnya kursi siret generasi keempat terkendala dengan posisi pakunya yang masih terlihat di bagian luar kursi dan rentan berkarat.

Pria penerima penghargaan Adikriya tingkat Provinsi Riau tahun 2007 itu memang pantas berbangga hati. Pasalnya Riau Pos pun sempat dibuat pangling saat pertama kali melihat kursi tersebut di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Kursi yang terpajang sebagai kursi tamu tersebut tak kelihatan sama sekali tanda-tanda dari ban bekas. Bahkan layak disejajarkan dengan kursi mewah lainnya.

Apalagi, pria ini berhasil berinovasi dalam mengukir ban tersebut dengan motif Melayu. Salah satunya pucuk bersusun daun berjalin. Yang artinya seorang pemimpin yang bijaksana dengan didukung anggota yang baik dan patuh.

Penasaran akan produk ramah lingkungan itu, Riau Pos mencoba untuk menduduki kursi dari ban bekas itu. Kursi tersebut ternyata memiliki pondasi yang kokoh.

‘’Saya sengaja mendesain sedemikian rupa, agar kursi ini dapat diterima di pasaran,’’ ungkapnya sambil menceritakan produk kursi dari ban bekas sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, namun baru dia yang berhasil membuat bentuk ban itu tidak kelihatan lagi.

Dalam mengembangkan usahanya, Suherman menggunakan bahan utama dari ban bekas yang tidak bisa digunakan lagi. Didukung bahan pendukung seperti paku, busa, kaca dan peralatan yang masih tergolong manual dan sangat sederhana.

Setiap bulannya dia bisa menyelesaikan tiga sampai empat set kursi lengkap dengan meja dan aksesorisnya. Semua karya tersebut dikerjakan dengan tanggannya sendiri. Keterbatasan itu terjadi karena minimnya pendanaan dan dia masih belajar menemukan formula yang tepat

‘’Saya mengumpulkan ban bekas dengan membeli Rp20-40 ribu untuk satu ban. Inilah yang saya kumpulkan secara bertahap dengan kondisi keuangan seadanya. Saya juga tidak memberikan patokan yang tinggi untuk hasil karya ini. Satu setnya saya menjual sekitar Rp2,4-3,5 juta. Sedangkan modal secara keseluruhan yang saya keluarkan dari Rp 2-2,9 juta. Tergantung permintaan pembeli,’’ ujar Pria yang berkulit agak gelap itu.

Selain bahagia siap untuk go public, terselip rasa kwatir dari penerima penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2009Pasalnya produk generasi keimanya itu bisa saja ditiru oleh orang lain dengan gampang. "Saya berharap hak patennya dilindungi," ujarnya.

Meminimalisir Perubahan Iklim
Pengamat Lingkungan Riau Drs T Ariful MSi menilai sudah saatnya persfektif pengembangan usaha ekonomi kerakyatan mengacu pada konsep ramah lingkungan. Dimana menurut Direktur Badan Kajian Rona Lingkungan Universitas Riau tersebut langkah pemanfaatan limbah dari ban bekas yang dilakukan Suherman dapat berimbas positif dalam meminimalisir perubahan iklim.

‘’Jika tidak diolah dengan proses daur ulang yang ramah lingkungan. Ban bekas yang dibakar dapat mempercepat proses perubahan iklim. Dimana hasil pembakarannya dapat meningkatkan kadar karbondioksida di udara. Selain itu jika material ban dilengkapi dengan bahan belerang, maka dapat meningkatkan kadar bahan kimis SOS yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan kelestarian lingkungan," paparnya.

Sedangkan untuk penanganan dengan sistem penguburan juga tidak selamanya efektif. Karena menurutnya, selain memerlukan waktu yang panjang mencapai 20 tahun, kandungan sintetis dalam material ban dapat merusak struktur tanah. Sehingga dapat berimbas ke mikroba dan organisme di lingkungan.

Perlu Suport Pemerintah
Perjalan usaha pengolahan bahan bekas milik Suherman ternyata tidak semulus seperti yang diharapkan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah suport dari pemerintah dan pihak swasta dalam hal pemasaran. Sehingga produk yang idealnya menjadi salah satu ikon produk UMKM yang ramah lingkungan masih belum dapat terpasarkan secara maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau Raja Indra Bangsawan mengaku pihaknya masih terkendala dalam upaya mempromosikan produk UMKM. Kendati demikian pihaknya tetap berupaya secara optimal melakukan pembinaan dan pelatihan agar produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dipasaran.

Kondisi yang tidak jauh berbeda diungkapkan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Kota Pekanbaru Firmansyah. Secara detail dia mengaku telah berkali-kali melakukan kegiatan promosi lewat beberapa event pameran ditingkat lokal bahkan nasional. Hanya saja kendala yang ditemukan menurutnya berada pada kesiapan pihak pengelola UMKM yang belum siap dalam proses permodalan dan pemasaran.

‘’Pengembangan sektor UMKM sudah cukup baik. Hanya masih sering terkendala untuk sektor permodalan. untuk itu kita telah mencoba melibatkan pihak perbankan dan beberapa pihak swasta dalam mengembangkan sektor UMKM yang termasuk skala prioritas kita. Namun ini tidak bisa dilakukan secara instan. Melainkan secara bertahap,’’ imbuhnya.

Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan dari kacamata ekonom Prof Zulkarnaini MSi yang telah bertahun-tahun berkecimpung dan mendalami perekonomian khususnya di pengembangan ekonomi kerakyatan. Dia menilai saat ini belum adanya figur yang mau untuk memberikan perhatian ekstra dalam pengembangan UMKM di daerah. Padahal menurutnya salah satu indikasi keberhasilan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari indikasi keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, seperti sektor UMKM.(ndi)

”Dalang Collection, Jangan Sampai Mati Suri!”

2010-10-18T18:03:00.003+07:00

Masyarakat masih berprinsip kalau produk daur ulang hanya sampah. Jadi harganya harus murah, malah kalau bisa gratis.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Di sebuah penurunan curam di Jalan Gajah ujung, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, terdapat warung sederhana berukuran 4 x 6 meter. Dindingnya terbuat dari kayu dan sebagian lagi kawat. Warung itu bukanlah warung biasa, ia warung khusus 3R (reuse, reduce, recycle) yang khusus menjual produk daur ulang dari sampah plastik.

Di tempat itu, para pengunjung bisa memilih aneka bentuk kerajinan daur ulang yang telah disulap cantik. Mulai dari tas anyaman, tas ke pasar, tas rangsel, sendal, map, tempat sepatu dan sebagainya. Harganya juga tidak terlalu mahal, kisaran Rp8 - 40 ribu.

Bahkan di tempat itu, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan kerajinan daur ulang dengan merek dagang Dalang Collecion tersebut. Sebuah nama yang menurut empunya warung, Soffia Seffen, awal pekan lalu, berasal dari singkatan kata daur ulang. Di lahan seluas 35 x 25 m tersebut, pengunjung bisa melihat gudang tempat penyimpanan sampah plastik, tempat pencucian sampah, hingga bagaimana pengrajin daur ulang menjahit sampah-sampah tersebut hingga layak jual.

Sebenarnya menurut Soffia, usahanya yang beromset 10-15 juta perbulan itu, tidak berpusat di tempat usaha sekaligus kediamannya itu saja. Namun juga di rumah 15 orang penjahit, lima orang penganyam, lima keluarga pemulung dan lima keluarga pencuci sampah plastik tersebut.

“Jadi mereka tidak bekerja di sini saja. Mereka bekerja di rumah masing-masing. Nanti kalau hasil pekerjaan mereka sudah selesai, mereka antar ke sini,” ungkap perempuan berkulit putih yang tengah hamil lima bulan setengah ini.

Mengembangkan usaha daur ulang tersebut, sebenarnya tak masuk dalam hitung-hitungan bisnis. Tapi lebih karena dilatarbelakangi pengetahuannya sebagai pegawai di Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera. Sarjana Hukum ini kerap prihatin terhadap ancaman sampah plastik yang jumlahnya semakin banyak. Padahal plastik merupakan sumber pencemaran tanah bahkan air. Produk yang membutuhkan waktu 500 tahun untuk teruai.

Kesadaran itulah yang mendorong, ibu dua anak ini, mengembangkan usaha tersebut dari nol. Mulai dari belajar membuat produk tersebut, meyakinkan para penjahit untuk bergabung bersamanya, hingga melakukan pemasaran yang lumayan sulit.
“Menjual produk daur ulang seperti ini susah sekali. Walaupun setiap pameran kami, banyak yang lihat dan terkagum-kagum. Tapi pas giliran beli, masyarakat ogah. Masyarakat masih berprinsip kalau produk ini sampah. Jadi harganya harus murah, malah kalau bisa gratis. Padahalkan ini juga pakai biaya produksi dan tenaga kerja,” ujarnya.

Untung saja, kantor tempatnya bekerja banyak menampung hasil produknya. Terutama untuk seminar kit dalam berbagai kegiatan pelatihan dan aneka kerajinan lainnya yang digunakan sebagai contoh jika ada pelatihan membuat produk daru ulang sampah plastik. Dari kantornya itulah kemudian jaringan pasar lainnya terbentuk seperti dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) se Sumatera.

Selain itu dia juga mendapatkan pemasaran dari saudara-saudaranya. Misalnya dia menjadi produsen untuk tas rangsel plastik di TK Harapan Bunda yang menjadi tas wajib di TK tersebut yang kebetulan dimiliki oleh saudaranya. Selain itu juga menjadi produsen produk contoh untuk pelatihan produk daur ulang di sekolah Adiwiyata di kota Pekanbaru.

Meski begitu, omset itu sering tidak memadai juga untuk memenuhi keperluannya membayar upah pekerjanya. Apalagi sebagai produk contoh ataupun untuk keperluan seminar tersebut tidak terus menerus. Hanya musim proyek saja. Jadi kadang-kadang dia juga harus mensubsidi usahanya itu dengan hasil kerjanya jika mendapat perjalanan dinas atau mengajar pengelolaan sampah.

“Kalau lagi nggak ada pembeli, saya tidak mungkin menyetop kegiatan tenaga kerja saya. Bisa patah semangat mereka. Jadi sementara barang-barang itu tidak laku, ya saya harus menanggulanginya,” ujarnya.

Begitulah Soffia menjalankan usahanya tersebut yang Desember nanti genap berusia empat tahun. Namun kini dia dilanda kerisauan. Usia kehamilannya yang semakin tinggi membuat dia tidak bisa banyak melakukan perjalanan dinas atau mengajar. Itu artinya ia tidak akan punya banyak daya untuk mengsubsidi usahanya tersebut. Namun kebalikannya, para penjahitnya kini yang sudah mulai terampil makin tinggi produksinya. Masyarakat juga sekarang banyak yang mengantar sampah ke tempatnya.

“Jadi asal sampah kita tak banyak lagi dari tempat sampah. Sampah sudah relatif bersih karena sudah langsung dari rumah. Penjahit dan penganyam juga sudah semakin terampil. Produksi mereka meningkat, kualitasnya juga semakin baik. Jadi harus dibayar lebih tinggi. Tetapi persoalannya saya kewalahan memasarkannya. Apalagi kondisi saya sedang hamil begini,” ujarnya.

“Dulu waktu warung ini mulai diresmikan Pak Wali Kota sebagai warung 3R, Pak Wali janji membantu memasarkan. Meminta instansinya untuk membantu memasarkan. Keesokannya memang banyak dari instansi terkait tersebut yang mendatangi saya, tetapi sudah itu tak ada kelanjutannya,” ungkapnya.

Padahal menurut perempuan ini, kalau saja lima instansi saja di Kota Pekanbaru mau memanfaatkan hasil produk mereka untuk kegiatan seminar atau pelatihan, berapa banyak sampah yang bisa mereka olah. Berapa banyak pula pendapatan yang mereka berikan untuk para pengrajin dan pemulung.
***

Memasarkan produk daur ulang sampah plastik memang bukan perkara mudah. Hal itu diakui oleh Kepala PPLH Regional Sumatera Sabar Ginting, pengamat ekonomi Prof Zulkarnain, Direktur Eksekutif Kamar Dagang Industri (Kadin) Riau Muhammad Herwan, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau Hendri Rustam, Tenaga Penyuluh Disperindag Riau Syafruddin, Kepala BLH Kota Pekanbaru Adriman, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Firmansyah dan staf Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Mas Irba.

Dalam wawancara dengan mereka dalam sepekan ini, mereka menyebutkan secara umum produk UMKM memang sulit dipasarkan. Baik karena kualitas produk yang masih sekadarnya saja hingga belum terbangunnya jaringan pasar. Di tambah lagi karena produk yang dijual itu produk daur ulang. “Asumsi masyarakat harus diubah dulu. Coba ubah kata sampah atau limbah dalam produk itu. Jadi produk itu tidak dianggap dari sampah,” ujar Mas Irba.

Selain itu, produk daur ulang masih rendah kualitasnya. “Kita sudah lihat produknya, pembuatannya banyak yang masih kasar. Selain harganya belum mampu bersaing. Kami sudah sarankan untuk membuat produk unggulan, yang cantik, menarik, namun harganya murah,” ujar Syafrudin, Hendri Rustam, dan Herwan hampir senada.

Selain itu, tentang harapan Soffia agar instansi di Kota Pekanbaru menjadi pembeli produknya, Adriman dan Firmansyah mengaku anggaran di instansi mereka terbatas. “Paling-paling hanya bisa untuk pameran,” ujar Firmansyah.

Menyadari sulitnya pemasaran produk daur ulang, Sabar Ginting mencoba mengambil peran. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup di Sumatera, mereka berkewajiban memajukan usaha daur ulang tersebut. Oleh karena itu, dia mengambil kebijakan untuk membeli produk daur ulang yang diproduksi oleh Dalang Collection. Produk itu mereka manfaatkan untuk seminar kit bila ada pelatihan.

“Saya sering bilang ke Kabid (kepala bidang) saya, jangan pandang Soffia Seffennya, tetapi pandanglah para pemulung yang ada dibelakangnya. Sekaligus inilah bentuk kita secara nyata melestarikan Sumber Daya Alam dan menjaga lingkungan,” ujarnya.
Untuk itulah dia sangat menghimbau agar instansi lain juga melakukan hal yang sama. Imbauan dan perannya dalam mempromosikan dan memasarkan produk tersebut cukup membuahkan hasil. Setidaknya dari situlah selama ini produk Dalang Collection mendapat pasar.

“Kalau saya lihat di Muara Enim, produk daur ulang mereka banyak dibantu dibeli oleh BUMD dan BUMN. Saya berharap, di sini juga ada yang membantu jadi bapak angkat. Dalang Collection, jangan sampai mati suri!” pesannya, sembari menyebutkan hari itu, merupakan hari terakhirnya bertugas di Pekanbaru sebagai Kepala PPLH Regional Sumatera.

Selain itu, untuk membantu memasarkan produk daur ulang tersebut, menurut Prof Zulkarnain harus ada upaya berbagi peran. Terutama peran pemerintah, yang harus membangunkan jaringan pasar bagi komoditas ini. Sekaligus memposisikan diri sebagai buyer (pembeli) utama.

“Jangan didorong masyarakat saja, tetapi pemerintah tidak berbuat,” ungkap penulis buku Pemberdayaan Masyarakat Miskin ini.

Peran lain yang juga tak kalah pentingnya adalah peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pendidikan tinggi. “LSM kan punya jaringan yang cukup luas, bahkan keluar negeri. Begitu juga perguruan tinggi. Selama ini saya melihat perguruan tinggi kurang mengangkat isu-isu tentang UMKM ini dalam seminar-seminar. Bahkan kalau bisa, Perguruan Tinggi bisa membangun pusat bisnis untuk para UMKM ini” paparnya sambil mengungkapkan hal itu perlu didorong oleh media massa.
Selain peran pemerintah, LSM, perguruan tinggi, tambah Firmansyah dan Herwan juga diperlukan peran aktif swasta.

“Pihak swasta harus mau menjadi pemakai atau pembeli produk daur ulang ini. Kalau diharapkan kepada pemerintah saja kemampuan kita terbatas. Apalagi anggaran kita untuk UMKM ini hanya Rp700 juta. Padahal UMKM kita di Kota Pekanbaru saja sekitar 9.036. Kita paling-paling hanya membeli untuk produk contoh,” ungkap Firmansyah.

“Kadin sendiri secara nasional sudah mengkampanyekan penggunaan produk daur ulang ini. Itulah sebabnya pada seminar kit, kami rata-rata menggunakan produk daur ulang. Beberapa waktu lalu kami juga melaksanakan pelatihan di mana guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dilatih untuk membuat alat peraga belajar dari bahan-bahan bekas. Itu semua untuk membangun kesadaran akan arti pentingnya menjaga lingkungan,” jelas Herwan.

Terpenting, tambah Herwan, untuk menyelesaikan persoalan ini diperlukan tanggung jawab dan kampanye bersama secara simultan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong penggunaan produk daur ulang.

Jika semua pihak mau bertanggung jawab menjadi pemakai dan membantu pemasaran produk daur ulang, tentulah Dalang Collection tidak akan mati suri. Semoga.***

Penilaian Terhadap Kota Anda (Memperingati Hari Habitat Sedunia)

2010-10-12T21:03:00.001+07:00

Setiap Hari Senin, minggu pertama Oktober diperingati sebagai Hari Habitat Sedunia. Sebagai renungan terhadap keadaan kota-kota saat ini dan juga mengingatkan tanggung jawab bersama untuk masa depan habitat (tempat tinggal) manusia. Khusus tahun ini diperingati pada tanggal 4 Oktober besok dengan tema Better City, Better Life (Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang Lebih Baik). Sebutkan kota tempat Anda tinggal sekarang dan apakah menurut Anda kota Anda itu tersebut sudah baik atau belum? Alasannya? dan saran Anda untuk kota tersebut?

Panam. menurut saya di Panam ini makin lama banyak penebangan pohon karena developer banyak membangun perumbahan. Saran saya, jika ingin mengembangkan kota yang sudah mulai penuh ini, maka perhatikan juga etika lingkungannya.
RISMA YULIARNI
Panam

Tempat tinggal saya sekarang sudah termasuk baik dalam menjaga lingkungan. Satu hal yang membuat saya terkesan dengan kota-kota di luar negeri yaitu kebersihan yang selalu menjadi prioritas. Jarang sekali ada penduduk yang membuang sampah sembarangan, karena bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Golden adalah environmentalists. Tempat sampah ada di berbagai tempat, dan diklasifikasikan (recycle, non-recycle, kertas, dan lain-lain). Hampir seluruh perumahan atau tempat tinggal, tempat umum, dan sekolah memiliki pekarangan yang sangat hijau. Go Green!
MARIA PATRICIA A TJOKROSEPOETRO
Golden Colorado, Amerika Serikat

Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, menurut saya, kota saya belum begitu baik. Sebab, peran pemerintah terhadap keberadaan pohon untuk menghiasi jalan-jalan yang ada belum begitu terlaksana. Suhu atau cuaca yang terjadi cukup ekstrem jika pada siang hari. Harapan ke depannya, semoga pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Ujung Batu lebih baik lagi, dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menangani kebersihan sampah dan tata ruang kota. Dan, semoga dapat diadakan nya event penanaman satu juta pohon agar lingkungan lebih indah dan asri.
AZHARI PRATAMA
Kelas XII Tkj 1 SMK Multi Mekanik Masmur

Bogor kotaku. Kebanyakan angkot bikin mobilitas terganggu. Macet, apalagi kalau hujan. Gerbong kereta ekonomi sudah seperti kamar gas Hitler, bikin sesak nafas.
REDI SATRIAWAN
Mahasiswa IPB

Muara Lembu merupakan kota yang saya tempati pada saat ini. Kota ini belum seluruhnya memiliki tempat tinggal dan kehidupan yang baik. Karena beberapa faktor, seperti lingkungan yang tercemar. Kami sangat berharap partisipasi warga dan masyarakat khususnya untuk mewujudkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang dapat membangun dan menjaga kota serta kehidupan kita kearah lebih baik.
ADE TRIA PUTRA
Muara Lembu

Kabupaten Rokan Hulu, adalah kota yang lebih baik dibandingkan dari empat tahun yang lalu. Dulu belum dirasakan oleh masyarakat akan majunya perkembangan. Baik itu pembangunan di ibu kota dan pedesaan. Sekarang, sudah dirasakan kemajuan selama pimpinan Bupati Drs Ahmad MSi. Saran untuk lima tahun ke depan mohon pembangunan untuk jalan karena sumber ekonomi masyarakat pedesaan adalah jalan. Baiknya jalan, maka ekonomi masyarakat pasti akan baik juga.
M DENAN
Guru SD N 017 Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu

Menjual Karbon di Lahan Gambut: Uang atau Umur Panjang?

2010-10-12T20:49:00.002+07:00

Karbon di lahan gambut menjadi komoditas baru yang digadang-gadangkan menjadi sumber keuangan baru bagi daerah pemilik lahan gambut.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com
Beberapa orang peserta Wokshop Asean bertemakan Options for Carbon Financing to Support Peatland Management, awal pekan lalu, yang duduk di deretan belakang hanya bisa menggeleng-geleng kepala. “Jauh panggang dari api,” ungkap Edyanus Herman Halim, pengamat ekonomi sekaligus juga penasehat dari program menghadapi perubahan iklim di Provinsi Riau.

Dosen ekonomi Universitas Riau ini, memastikan perdagangan karbon yang digadang-gadangkan sebagai komoditas baru bernilai jual tinggi bagi Riau sebagai pemilik hutan sekaligus lahan gambut terbesar di Sumatera masih sebuah angan yang entah kapan bisa direalisasikan. Tim ahli dan Pusat Informasi Perubahan Iklim (PIPI) Riau Prof Adnan Kasri dan Prof Rifardi juga sependapat. Perdagangan karbon masih merupakan sebuah ketidakpastian. Ada sederetan persoalannya sangat kompleks di dalamnya.

Ibaratnya, barangnya ada, namun tak jelas berapa jumlahnya. Alat untuk mengukurnya ada, tetapi tak tahu bagaimana cara mengukurnya. Kalaupun ada metode atau cara mengukurnya, persoalannya apakah itu diakui. Pasalnya perdagangan karbon memastikan bahwa jual beli itu harus dapat dihitung, dilaporkan dan diverifikasi atau dikenal dengan istilah MRV (measurable, reportable, and verifiale).

Meskipun hal itu pelik dan masih menjadi tantangan terbesar, namun negara-negara ASEAN (Asia Tenggara), termasuk Indonesia tak boleh lalai dalam soal jual beli karbon tersebut. Pasalnya negara-negara ASEAN, terutama Indonesia adalah pemilik lahan gambut yang mampu menyimpan lebih dari 50 miliar ton karbon atau 6.000 ton karbon per Ha atau lebih dari sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan cadangan karbon di tipe hutan lainnya. Selain itu, lahan gambut di Asia Tenggara ini merupakan cadangan karbon terbesar di regional Asia yang sangat mempengaruhi kondisi iklim regional maupun global.

Apalagi buat Indonesia, khususnya Riau. Lahan gambut Indonesia seluas 32,65 juta Ha sementara 17 persennya berada di Riau (5,7 juta ha). Bagi Provinsi Riau, luas lahan gambut sebesar itu adalah kurang lebih setengah dari luas kawasannya. Berdasarkan data Wetlands tahun 2002, potensi kandungan karbonnya mencapai 14 ribu juta ton. Dengan demikian menurut Emrizal Pakis, Asisten II Setdaprov Riau, dalam workshop tersebut, Riau memiliki potensi menjadi penjual karbon.

Menjual karbon dalam hal itu, juga memiliki makna ganda. Pasalnya bukan saja berarti penjualan karbon, tetapi sekaligus juga mewujudkan pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Karena kandungan karbon yang ada tersebut tidak akan pernah bisa dijual jika lahan gambutnya tidak dikelola dengan kaedah-kaedah kelestarian.
***
Untuk membuat karbon lahan gambut bisa dijual, ASEAN harus bersatu untuk memasukkannya sebagai salah satu poin utama dalam negosiasi perubahan iklim internasional, melalui pengembangkan kebijakan di atas kertas dan meningkatakan peranan ASEAN dan mekanisme lainnya. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang dicapai dalam workshop yang selenggarakan atas kerja sama Sekretariat ASEAN dan Global Environment Center (GEC) berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau tersebut.

Selain itu, peserta workshop yang berasal dari 14 negara, terutama negara-negara ASEAN juga merekomendasikan pembangunan kapasitas untuk pembiayaan karbon lahan gambut termasuk mengembangkan materi manual dan training untuk pembiayaan karbon di lahan gambut. Termasuk juga mengadakan pertemuan regular, training dan membuat jaringan untuk berbagi pengalaman individual.

Rekomendasi lainnya adalah pembentukan jaringan regional dan direktori uji atau situs belajar bersama untuk pembiayaan karbon di lahan gambut. Meningkatkan metodologi yang ada dan mengembangkan serta memperkenalkan petunjuk aplikasi dari metodologi pada situasi yang berbeda. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan monitoring stok dan emisi karbon jangka panjang. Mengembangkan program contoh di Riau untuk mengembangkan atau membandingkan pilihan yang berbeda untuk lahan gambut. Terakhir mendorong adanya pendanaan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut dan pengembangkan lebih lanjut proyek karbon lahan gambut.
***

Meskipun saat ini mekanisme perdagangan karbon untuk lahan gambut yang resmi masih jauh panggang dari api, namun Dr Daniel Murdiyarso dari peneliti CIFOR menyatakan bahwa mekanisme perdagangan karbon secara sukarela cukup terbuka luas. Bahkan saat ini di sejumlah daerah telah dilakukan berbagai projek perdagangan karbon sukarela ini.

“Saat ini mekanisme sukarela berkembang jauh lebih cepat dari aturan resmi. Itu merupakan peluang. Kita semua saat ini sedang mencoba dan melakukan. Kekurangan itu pasti ada. Namun kita tidak bisa menunggu semuanya baik dan teratur baru mau melakukan sesuatu. Ini bagian dari kita semua untuk belajar,” ujar Daniel agar tidak memandang pesimis terdahap perdagangan karbon.

Menurutnya Daniel persoalan perdagangan karbon di lahan gambut bukan saja persoalan uang. Namun ada pilihan lainnya, yakni bagaimana cara kita mengatur lahan gambut lebih baik. Selama ini memang sudah ada, tetapi belum maksimal. Mungkin dengan mekanisme yang baru ini, lahan gambut bisa lebih lestari. “Setidak-tidaknya, membuat lahan gambut dengan semua kekayaannya baik berupa hutannya, keanekaragaman hayatinya dan pengelolaan tata airnya bisa berumur lebih panjang,” imbuhnya.

Suatu saat nanti, mungkin kita semua baru bisa mengerti lahan gambut yang berumur lebih panjang, memiliki harga jauh lebih tinggi dari uang yang kita harapkan.***

Bisahkah Gajah dan Manusia Hidup Berdampingan?

2010-10-04T19:06:00.001+07:00

Dari Workshop Strategi Manajemen Konservasi Gajah Sumatera di Provinsi Riau terungkap bahwa lima dari sembilan kantong gajah di Riau berada dalam status kritis. Lima kantong gajah tersebut adalah Mahato, Koto Tengah, Balai Raja, Giam Siak Kecil, dan Petapahan. Hal ini memicu tingginya konflik gajah dan manusia di Riau. Bahkan dalam dua pekan terakhir konflik gajah dan manusia terjadi di tiga tempat yaitu Siak, Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut Anda, bisa atau tidak kah manusia hidup damai berdampingan dengan gajah? Bagaimana caranya?

Sudah sejak lama manusia dan gajah hidup berdampingan. Jika saat ini banyak terjadi konflik antara manusia dan gajah, menurut saya itu disebabkan tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Manusialah yang merusak keseimbangan alam ini. Konflik manusia dan gajah menjadi peringatan bagi kita untuk kembali melakukan revitalisasi kawasan konservasi gajah, mengembalikan habitat asli gajah yang hilang dan menindak siapapun yang mencoba merusak habitat gajah sesuai dengan hukum yang berlaku.
PRIMA ANREAS SIREGAR
Mahasiswa Pascasarjana Magistar Sains Manajemen UNRI

Menurut saya, asalkan kita tidak merusak hutan dan ekosistem alam yang dapat membuat tempat tinggal gajah menjadi terbengkalai. Tidak memburu gajah demi kepentingan pribadi. Tentu kita bisa hidup berdampingan dengan gajah. Saran saya, marilah kita menjaga kelestarian hutan yang merupakan tempat tinggal gajah dan jangan mengambil kepentingan pribadi tanpa harus memikirkan dampaknya ke depan.
RAMSES HUTAGAOL
Prov SATPOL-PP Rokan Hulu

Bisa saja, asalkan adanya peran dari masing-masing warga dalam hal konservasi, jika warga tidak ingin ada gajah yang mengamuk atau berkonflik dengan gajah. Gajah kan bukan hewan yang buas. Peran pemerintah dan para pemerhati lingkungan juga penting untuk mengontrol keadaan atau kehidupan yang ada. Caranya kita harus memberikan sumbangan besar dengan cara memberi tempat tinggal atau penangkaran yang layak serta tidak jauh dari pemukiman warga agar semua dapat terkontrol dengan baik.
AZHARI PRATAMA
Kelas 3 TkJ 1 SMK Masmur Pekanbaru

I Think, manusia dapat hidup berdampingan dengan gajah. Hanya saja manusia harus dapat melestarikan dan menjaga habitat natural dari kantong-kantong gajah. Sehingga gajah-gajah yang khususnya ada di Provinsi Riau, tidak lagi melakukan serangan kepada warga yang tinggal di sekitarnya. Disamping itu juga, baik pemerintah maupun warga harus melindungi mereka dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
iznul azwan
Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika FMIPA UNRI

Mewujudkan Pekanbaru Berbuah, Berujung Tombak di Masyarakat

2010-10-04T19:03:00.001+07:00

Masyarakat yang menentukan lokasi, jumlah, dan jenis tanaman serta kapan pelaksanaan Program Pekanbaru Berbuah di daerah mereka masing-masing.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com
Senyum optimis jelas terlihat di wajah Rusmani Said, Koordinator Program Nasional Pemberdayaan Kemiskinan (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Pekanbaru, dua pekan silam. Pria ini begitu yakin, PNPM Mandiri yang dikoordinasikannya akan mampu menyukseskan Program Pekanbaru CGaF (baca: Sigaf). Yakni Program Pekanbaru Clean, Green, and Fruitful (CGaF) atau program menjadikan Kota Pekanbaru Bersih, Hijau, dan Berbuah. Dengan ujung tombak saat ini menjadikan Kota Pekanbaru, sebagai Kota Berbuah.

“PNPM Mandiri Perkotaan memiliki jaringan hingga ke tingkat RT. Ada 58 LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang berada di tiap kelurahan di Kota Pekanbaru dan sekitar 6.000 relawannya yang berada hingga ke tingkat RT,” ujar Rusmani menjelaskan kekuatan PNPM Mandiri Perkotaan terbaik nomor tiga di tingkat nasional ini

“Insyah Allah, kami sanggup,” tambahnya lagi menanggapi tantangan yang disampaikan Koordinator Tim Pemberantasan Kemiskinan (KTPK) sekaligus Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Yusman Amin, yang hari itu bersama Riau Pos mengadakan rapat kecil bersama PNPM Mandiri untuk membahas teknis pelaksanaan Program Pekanbaru CGaF yang dilaksanakan untuk menyambut dua dekade Riau Pos, 17 Januari mendatang.

Rusmani yang hari itu juga didampingi Asisten Manajemen Infrastruktur Lusi Dwi Putri dan Asisten Manajemen Datanya Risnaldi juga menyatakan Program Pekanbaru CGaF sejalan dengan semangat PNPM untuk memberdayakan masyarakat. Bahkan bisa menjadi nilai tambah bagi mereka di tingkat nasional. Mengingat program Pekanbaru CGaF memalui program Pekanbaru Berbuahnya tidak saja bertujuan untuk menghijaukan dan meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak ekonomi. Dimana akan mampu mengurangi belanja masyarakat untuk konsumsi buah dan sekaligus dapat menjadi produsen buah di Kota Pekanbaru yang rata-rata mengimpor buah dari luar negeri ataupun luar daerah.

“Program ini juga bisa disenergikan dengan sejumlah program LKM. Banyak di antara LKM kami yang telah berhasil mengembangkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk memproduksi pupuk dari pemanfaatan sampah organik. Nanti, kalau program ini berjalan, pupuknya jangan beli dari luar, tetapi disuplai dari KSM-KSM tersebut. Selain itu jika program berbuahnya menggunakan pot, ada juga KSM yang telah mengembangkan usaha produksi pot. Potnya juga bisa dibeli dari mereka,” terangnya lagi.

Tak sampai di situ, Rusmani juga membayangkan bila Program Pekanbaru Berbuah bisa memproduksi nangka mini yang bisa disuplai ke rumah-rumah makan. “Pasti banyak permintaan untuk ini. Jika semua itu, kita yang suplay, itukan pemberdayaan ekonomi juga,” tambahnya lagi.

Pohon buah-buahan itu, tambahnya juga bisa menjadi pohon peneduh di jalan-jalan lingkungan perumahan warga yang berhasil mereka bangun kerja sama pemerintah dan swadaya masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Yusman Amin, juga menyatakan program ini akan berhasil bila didukung oleh PNPM Mandiri Perkotaan. “Saya kurang setuju, jika program Pekanbaru CGaF jadi program yang sama dengan Program Kamis Menanam (program menanam pohon setiap hari Kamis sebanyak 150 batang, red). Kalau program Kamis menanam yang kerja seperti hanya pemerintah. Berbeda dengan program gotong royong yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri melalui LKM-LKM mereka yang ada di kelurahan. Masyarakat yang berperan aktif dan mengundang kita untuk hadir pada kegiatan tersebut,” ujar Yusman.

Pelibatan PNPM Mandiri Perkotaan sekaligus juga merubah sejumlah format pelaksanaan program Pekanbaru CGaF. Bila awalnya program Pekanbaru berbuah bersifat top down (dari atas ke bawah) , saat ini menjadi down top (bawah ke atas). Pelaksaan program benar-benar melibatkan warga masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat.
***
Aula Kantor Bappeda Kota Pekanbaru, Selasa (28/9), terasa penuh sesak. Ratusan warga masyarakat, puluhan penyuluh tampak memadati ruangan di lantai III tersebut. Sebagian peserta Sosialisasi Program Pekanbaru CGaF terpaksa harus berdiri karena tidak kebagian tempat duduk.

Hari itu, untuk pertama kalinya program Pekanbaru CGaF disosialisasikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru lewat 58 LKM yang berada di tiap-tiap kelurahan.
Dari pertemuan tersebut hadir dari Pemerintah Kota Pekanbaru (Kepala Dinas Pertanian sekaligus juga Ketua Pelaksana Pekanbaru CGaF yang ditunjuk Wali Kota Pekanbaru Sentot D Prayetno), Riau Pos (Ketua dan sekretaris Pekanbaru CGaF untuk internal Riau Pos M Nazir Fahmi dan Andi Noviriyanti), PNPM Mandiri Perkotaan (Rusmani Said), maupun PT Arara Abadi (Musherizal Yatim) yang dalam hal ini salah satu mitra Riau Pos yang berkomitmen untuk menyediakan bibit buah dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakt (BPPM). ***

Beberapa hal yang menjadi kesepakatan pertemuan tersebut adalah bahwa tim Pekanbaru CGaF (yakni Riau Pos, Pemko, PT Arara Abadi dan mitra lainnya) menyediakan bibit, pupuk, tenaga penyuluh, dan memasarkan buah-buahan tersebut. Sementara itu PNPM Mandiri Perkotaan bersama LKM-LKMnya, membuat perencanaan tentang pelaksanaan program Pekanbaru Berbuah di kelurahaan masing-masing. Mulai dari menentukan jenis buah yang ditanam, berapa jumlahnya, kapan dilaksanakan program tersebut. Termasuk menentukan tempat atau lahannya, menyediakan pot bila ditananam di pot, menyediakan pagar bila ditanam di halaman atau pinggir jalan, serta melakukan pemeliharaannya.

“Jadi progam ini dimulai dengan sosialiasi kepada masyarakat, lalu masyarakat melalui LKM melakukan rembug kesiapakan masyarakat dan pendaftaran relawan. Setelah itu dilakukan pemetaan bersama tenaga penyuluh pertanian yang telah ditetapkan untuk menentukan jenis tanaman apa yang cocok di tempat mereka. Kemudian semua itu koordinasikan dengan PNPM. Barulah kegiatan dapat dilaksanakan,” ujar Rusmani di akhir pertemuan.

Semoga Program Pekanbaru Berbuah ini bisa terwujud dengan peran serta aktif masyarakat!

Apa Dampak Pemanasan Global yang Paling Anda Rasakan?

2010-09-19T17:54:00.000+07:00

Menurut Anda apa dampak pemanasan global dan perubahan iklim yang paling Anda rasakan saat ini di sekeliling Anda? Dan adakah upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, kelompok masyarakat, maupun individu-individu disekitar Anda untuk mencegah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim tersebut?

PERUBAHAN yang signifikan dirasakan naiknya suhu permukaan bumi, iklim tidak stabil, karena hutan sebagai paru-paru bumi tidak mampu lagi menyerap emisi karbon. Banyak contoh upaya yang bisa dilakukan salah satunya dengan perencanaan design tata ruang kota memperbanyak kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Karena sekian persen emisi karbon berasal dari kendaraan bermotor. Kemudian pengerusakan hutan yang merupakan ancaman besar harus segera dituntaskan dengan upaya melakukan colaboratif responsbility action, antara pemerintah, masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
ARI ROSADI
Pelalawan

Banyak dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Cuaca yang tidak bersahabat dan kurang menentu, seperti yang terjadi di daerah saya Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kadang sehari hujan, kadang juga panas, membuat masyarakat sekitar resah. Setiap tahun di daerah saya ini, saat memasuki musim penghujan mengalami musibah banjir dan tanah longsor di jalan-jalan trans kabupaten. Hal ini disebabkan juga oleh penambangan batubara di daerah ini yang kurang memperhatikan lingkungan. Misalnya penebangan hutan untuk lokasi penambangan baru. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti penanaman pohon di sekitar kantor pemerintahan. Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat dan pihak penambang agar peduli terhadap lingkungan dan adanya sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global ini. Dari individu sendiri yaitu bagaimana di lingkungan keluarga kita mampu menghemat penggunaan listrik dan air. inilah upaya yang harus dilakukan sejak dini agar tidak berdampak yang lebih besar dimasa-masa mendatang.
ANDI MUH FAUZAN RAZAK
Jalan Apt Pranoto No 01 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur

Dampak yang dirasakan akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang pastinya suhu udara meningkat semakin tinggi. Untuk mencegah itu semua, saya dan teman-teman yang peduli lingkungan di kampus, selalu jalan kaki ke kampus. Terutama bagi yang rumah atau kos-kosannya dekat kampus. Kami juga mengganti penggunaan tisu dengan saputangan.
HANNA OLGA
Mahasiswa Universitas Riau

Dampak pemanasan global yang dirasakan, dunia semakin panas. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah melakukan penanaman 1.000 pohon oleh Dinas Kehutanan.
SYAFRIZAL
Pekanbaru

Dampak panas yang semakin terasa meningkat merupakan bagian dari global warming yang kita sangat kita rasakan. Upaya yang harus kita lakukan menurut saya, mulai dari diri sendiri. Kita harus menyadarkan masyarakat untuk menanam pohon di setiap rumah demi mengurangi pemanasan global dengan cara mensosialisasi untuk kembali menghijaukan lingkungan kita.
HARIS ZIKRI
Pekanbaru

Satu Rumah, Satu Pohon Mangga

2010-09-19T17:26:00.001+07:00

Panas sangat menyengat ketika GSJ diajak berkeliling di kawasan perumahan Asta Karya, Rabu(1/8). Perumahan yang dibangun tepat di belakang kampus UIN Suska Riau tersebut banyak yang sudah rampung dikerjakan. Beberapa sudah diakad (diserahterimakan -red) dengan pemiliknya. Ada yang unik di depan setiap bangunan rumah yang telah diakad, yaitu kehadiran pohon mangga dan sejenis pohon kayu putih tumbuh subur di setiap pekarangan.Pohon mangga dan kayu putih tersebut merupakan hadiah khusus dari pengelola untuk para pembeli.

“Kami sengaja memberikan setiap rumah satu pohon bagi setiap bangunan yang sudah diakad, karena belajar dari pengalaman dulu kami menanam sebatang pohon di setiap rumah yang dibangun, tapi ternyata setelah rumah itu diakad, tidak ada tanggung jawab pemiliknya lagi,” papar A Tambi, dari PT Asta Karya sekaligus wakil ketua bidang Rumah Sederhana Sehat (RSS) Real Estate Indonesia (REI).

Mangga yang dipersiapkan untuk ditanam di perumahan Asta Karya sebanyak 333 batang sesuai dengan jumlah rumah yang akan didirikan di kawasan tersebut.
Mangga yang ditanam adalah jenis mangga thailand, hal ini Menurut Tambi, mangga thailand lebih cepat berbuah dan ukuran pohonnya tidak terlalu besar sehingga cocok untuk di tanam di pekarangan rumah jenis RSS atau tipe 36.

“Kami ingin menerapkan konsep green, sehingga kami menanam satu batang pohon di setiap pekarangan rumah,” lanjut Tambi, menjelaskan tujuan penanaman mangga tersebut.

Selain penanaman pohon mangga, kawasan jalan di sekitar perumahan Asta Karya, hampir semuanya disemenisasi. Menurut Tantawi, sekretaris bidang perumahan menengah keatas REI, PT Asta Karya sebenarnya ingin menerapkan grass block atau paving yang dikombinasikan dengan rumput, namun kondisi tanah nya yang sering becek ketika hujan tidak memungkinkan untuk dibuat grass block.(Asrul Rahmawati)

20 Juta Orang Selamat dari Kanker Kulit

2010-09-19T17:22:00.001+07:00

Aksi Perlindungan Lapisan Ozon Sukses

Jika saja Protokol Montreal tak ditandatangi dan dijalankan maka pada tahun 2050 lebih dari 20 juta orang akan terkena kanker kulit dan lebih 130 juta orang terkena katarak mata. Namun syukurlah, United Nations Environment Programme (UNEP) mengumumkan di hari Peringatan Hari Ozon Internasional, 16 September tahun 2010, aksi perlindungan lapisan ozon sukses.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Achim Steiner, Direktur Eksekutif UNEP di Peringatan Hari Ozon, diperingatan Hari Ozon Internasional, menyatakan berdasarkan laporan yang dimiliki UNEP, aksi perlindungan ozon tak hanya sukses. Tetapi juga memberikan sejumlah keuntungan ganda. Baik dalam keuntungan ekonomi, memerangi perubahan iklim hingga kesehatan masyarakat.

“Tanpa protokol Montreal dan Konvensi Wina, bahan perusak ozon bisa meningkat sepuluh kali lipat. Bila ini terjadi maka akan menyebabkan lebih 20 juta kasus kanker kulit dan lebih 130 juta banyak kasuk katarak mata. Belum lagi, kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia, satwa liar dan pertanian,” ujarnya dalam rilis resmi UNEP yang dilangsir di situsnya.

Meskipun dibilang sukses, namun patut diketahui sukses dalam konteks ini menurut UNEP lubang lapisan ozon tetap atau tidak bertambah. Oleh karena itu menurut Sekretaris Jenderal The Meteorological Organization (WMO) Michel Jarraud pemantauan atmosfer jangka panjang dan penelitian harus terus dilakukan.

“Kegiatan manusia akan terus mengubah komposisi atmosfer. Oleh karena itu penting terus dilakukan pemantauan, penelitian, dan kegiatan penilaian. Semua itu untuk menyediakan data ilmiah yang diperlukan untuk memahami dan akhirnya mempredisi perubahan lingkungan pada skala regional dan global,” kata Jarraud.

Jarraud selanjutnya menyebutkan pula bahwa Protokol Montreal adalah sebuah contoh luar biasa dari kolaborasi antara ilmuwan dan pengambil keputusan yang telah menghasilkan sukses mitigasi ancaman lingkungan dan sosial yang serius.

Hanya saja yang saat ini menjadi tantangan adalah karena beberapa zat pengganti bahan perusak ozon, tersebut diketahui sebagai gas rumah kaca. Misalnya penggantian chlorofluorocarbon (CFC) menjadi hydrochlorofluorocarbons (HCFC) dan hidrofluorokarbon (HFC). Banyak dari HCFC dan HFC itu merupakan gas rumah kaca yang kuat.

UNEP menyebutkan total emisi HCFC diproyeksikan untuk mulai turun dalam dekade mendatang karena tindakan yang disepakati dalam Protokol Montreal pada tahun 2007. Tapi mereka saat ini justru meningkat lebih cepat dari empat tahun lalu. Yang paling banyak HCFC-22, meningkat lebih dari 50 persen lebih cepat pada tahun 2007-2008 dibandingkan 2003-2004. Sementara itu, kelimpahan dan emisi HFC meningkat sekitar delapan persen per tahun. Meskipun zat ini tidak memiliki dampak pada lapisan ozon, namun potensinya lebih dari 14.000 kali kuat sebagai gas rumah kaca daripada CO2.
Menurut Achim, hal itu merupakan tantangan yang harus dihadapi dan ditanggulangi. Apalagi UNEP baru-baru ini menyimpulkan bahwa komitmen dan janji terkait Accord Kopenhagen tidak mungkin menjaga kenaikan suhu global di bawah 2oC pada tahun 2050. Oleh karena itulah sangat penting dilakukan upaya untuk menjembataninya agar target 2oC dapat dipenuhi.

Peringatan Hari Ozon Internasional dilaksanakan setiap tanggal 16 September karena merupakan hari ditandatanganinya Protokol Montreal pada tahun 1987. Protokol Montreal merupakan kerjasama internasional untuk mengendalikan produksi dan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO). Protokol Montreal merupakan salah satu perjanjian internasional di bidang lingkungan yang bersifat universal karena telah diratifikasi oleh seluruh negara di dunia (196 negara) dan implementasinya yang menerapkan prinsip “common but differentiated responsibility” dinilai paling berhasil dengan adanya komitmen penuh dari negara maju maupun negara berkembang.***

Menyelamatkan Areal Konservasi di Tengah Ketidakpastian

2010-09-06T16:24:00.002+07:00

Areal konservasi itu adalah benteng terakhir sebagai penyangga kehidupan. Namun sayangnya, ia hanya jelas di atas kertas. Sementara di lapangan ia terlihat samar-samar, antara ada dan tiada. Karena tak bertanda apalagi berpagar. Jadilah ia areal yang rawan untuk dirambah dan menjadi pemicu konflik yang tak berkesudahan.

Laporan Buddy Syafwan dan Andi Noviriyanti, Pekanbaru redaksi@riaupos.com

DINGINNYA semburan Air Conditioner (AC), Kamis (2/9) sore, di Hotel Ibis Pekanbaru, tak mampu membendung keluarnya unek-unek para praktisi kehutanan di Riau. Mereka beramai-ramai memprotes pemerintah pusat. Gara-gara, tak jelasnya tata batas kehutanan. Tidak saja tata batas hutan konservasi tetapi juga hutan produksi.
Unek-unek ini diawali oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf. Pria ini menyebutkan bahwa saat ini banyak permasalahan yang muncul dalam pengelolaan hutan dikarenakan tidak jelasnya status lahan dan kewenangan. Hanya saja, ketika muncul permasalahan, limpahannya kembali kepada daerah.

‘’Kadang kita juga perlu meluruskan, ketika pemerintah menerbitkan izin seluas 1,7 hektare untuk industri kehutanan, kita tak terlibat. Tapi, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas di lapangan, itu dianggap sebagai syahwat dari otonomi daerah, ini bagaimana?’’ tanya Zulkifli mencoba membuka forum diskusi pada Seminar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bersempena Hari Konservasi.
Uniknya lagi, jelas Zulkifli, pemerintah membuat penetapan tanpa memantau lebih jauh kondisi riil yang ada di lapangan. ‘’Ada lahan Hutan Tanaman Industri yang sudah puluhan tahun berdiri tapi tak pernah ditata batas. Ketika muncul masalah, siapa yang akan menyelesaikan,’’ papar dia dengan intonasi lebih keras.

Ungkapan Kadishut Zulkifli Yusuf ini pada dasarnya memang menjadi satu catatan tersendiri dari lemahnya sistem pengawasan terhadap sektor kehutanan dewasa ini. Mengapa demikian, karena memang pada faktanya, banyak permasalahan dan konflik kehutanan muncul dikarenakan tidak jelasnya tata batas kawasan hutan tersebut. ‘’Di atas kertas benar ada, tapi, fakta dan realitanya bagaimana?’’ gugah dia.
Pemerintah memang membuat penetapan terhadap luas kawasan, namun, belum tentu penetapan tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan biasanya nyaris tak terpantau. Ibarat sebuah rumah, ada batas yang jelas tentang kepemilikan yang dikuatkan dengan pagar atau tanda tertentu.

Itulah yang disebutkan Kepala Dinas Kehutanan Bengkalis, Ismail saat menjelaskan beberapa konflik pengelolaan kawasan hutan di wilayahnya. Sebut saja, kawasan Suaka Marga Satwa (SM) Balai Raja yang kini menjadi puluhan perkampungan dan dihuni oleh puluhan bahkan ratusan ribu warga.

‘’Kira-kira yang benar mana, kampung menjarah hutan, atau hutan yang menjarah kampung?’’ lontar Ismail mencoba merunut akar permasalahan di area konservasi gajah tersebut.

“Bila memang pemerintah mengatakan itu kawasan suaka, kapan pemerintah membuat batasnya? Menentukan satu titik ini pintu masuk dan itu pintu masuk lainnya, sehingga jelas areal itu di mata masyarakat,” ujarnya lagi.

Selama ini, pemerintah tidak membuat hal tersebut, sehingga, sulit untuk mencari mana yang harus dibenarkan dalam menuntaskan masalah tersebut.

Begitupun, dijelaskan Ismail, dia bukan hendak menyebutkan kondisi yang terjadi dewasa ini sebagai sebuah kebenaran. ‘’Kalau memang salah, kita harus pindahkan juga masyarakat dari kawasan itu. Walaupun saat ini kondisinya sudah tidak hutan lagi,’’ sebut dia.

Yang pasti, menurut dia, harusnya, semenjak awal, pemerintah sudah membuat rambu berupa tata batas yang jelas untuk kawasan yang dilindungi tersebut, sehingga, tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. ‘’Kalau seperti sekarang ini, manusia mati, ribut juga, tapi hanya dilingkungan masyarakat saja. Tapi kalau gajah mati, ributnya bisa sampai ke luar negeri. Kita mau menjelaskan yang mana?’’ singgung Ismail lagi.

Apa yang disebutkan Ismail tersebut, baru sebagian kecil dari permasalahan kawasan hutan konservasi yang terjadi di Riau. Hal tersebut setidaknya juga diungkapkan Kepala UPT Tahura Sultan Syarif Kasim, Makmun Murod.

Ketika dihadapkan dengan permasalahan lahan dan kawasan hutan yang menjadi penyangga paru-paru Pekanbaru tersebut dipermasalahkan oleh non governmental organization (NGO) soal luas lahannya, pengelola bahkan tak bisa menunjukkan batas yang jelas. ‘’Sampai saat ini kami masih dipolemikkan oleh NGO karena dianggap tidak tegas soal batas kawasan hutan. Idealnya memang ditetapkan dan ditata kembali sesuai dengan ketentuannya agar tidak menimbulkan permasalahan dan ada ketegasan atas kawasan hutan ini,’’ ucap Murod.

Berdasarkan data Departemen Kehutanan, Riau memiliki tiga belas kawasan konservasi. Terdiri dari tujuh suaka margasatwa, dua cagar alam, satu taman wisata alam, dan dua taman nasional. Suaka margasatwa tersebut adalah Tasik Besar – Tasik Metas, Tasik Serkap – Tasik Sarang Burung, Kerumutan, Danau Pulau Besar/ Danau Bawah, Bukit Batu, Giam Siak Kecil, Balai Raja, dan Pusat Latihan Gajah Riau. Sementara dua cagar alam yakni Pulau Berkey, Bukit Bungkuk. Selanjutnya satu Taman Wisata Alam yakni Sungai Dumai dan dua taman nasional yakni Bukit Tiga Puluh dan Tesso Nilo.

Tiga belas kawasan konservasi itu sebagian hanya tinggal nama, seperti Pusat Latihan Gajah Riau. Sementara lainnya secara rill luasnya telah jauh berkurang bahkan nyaris hilang. Contohnya Suaka Margasatwa Balai Raja yang kini hanya tinggal 10 persen dari luasnya yang ditetapkan 18 ribu hektare.

Itulah sebabnya penatatabatasan menjadi poin penting agar kawasan konservasi yang tersisa di Riau bisa diselamatkan. Tanpa itu, tak mungkin rasanya menyelamatkan areal konservasi di tengah ketidakpastiannya.(ndi)

Angin Puting Beliung Semakin Sering Terjadi

2010-08-29T16:45:00.000+07:00

Angin puting beliung dan hujan es bukan peristiwa baru atau hal yang aneh di Indonesia. Namun persoalannya bagaimana jika angin kencang dengan kecepatan 40-50 kilometer per Jam dan bongkahan kecil es batu itu semakin sering muncul?

Laporan Agustiar dan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Klik google atau mesin pencari di dunia maya lainnya dan masukkan kata kunci puting beliung dan hujan es. Dalam hitungan detik, terlihat puluhan bahkan mungkin ratusan catatan pristiwa angin puting beliung ataupun angin putting beliung disertai hujan es yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik di banyak wilayah di Indonesia, maupun di Riau sendiri.

Contohnya saja Kamis (26/8) petang menjelang Magrib lalu. Masyarakat Sorek II, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan merasakan peristiwa itu. Sekitar 27 rumah mereka mengalami kerusakan dengan kondisi atap melayang atau rumah tertimpuk pohon tumbang. Ternyata saat bersamaan angin puting beliung juga terjadi di beberapa tempat. Yang terdata oleh Riau Pos, saat itu Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan Taman Sari, di Bandung.

Dari kejadian itu terlihat bagaimana peristiwa lokal yang berdurasi hanya 3-5 menit tersebut telah terjadi di mana-mana, bahkan dalam rentang waktu hampir bersamaan. Riau Pos juga mencatat dari berbagai laporan wartawan Riau Pos yang ada di berbagai daerah, peristiwa ini hampir tak absen dari bulan ke bulan melanda wilayah Riau. Kerusakan rumah semi permanen menjadi dampak umum dari peristiwa ini.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru Philip Mustamu, Jumat (27/8) malam, juga membenarkan peristiwa ini semakin sering terjadi. “Untuk wilayah Riau dalam lima tahun terakhir jumlah bencana alam seperti hujan lebat yang disertai dengan angin puting beliung termasuk hujan es yang terjadi mengalami peningkatan,” ujarnya, namun tak merinci data peningkatan dengan alasan datanya berada di kantor.

Philip juga menyebutkan sampai akhir tahun nanti, peristiwa semacam itu akan makin sering terjadi. Oleh karena itu dia mengingatkan agar masyarakat waspada. “Kepada masyarakat untuk tetap waspada. Sebab kondisi bisa terjadi dimana saja,’’ ujarnya
Beberapa waktu lalu, Dr Armi Susandi, pakar perubahan iklim, dalam beberapa kali wawancaranya dengan Riau Pos juga mengemukakan hal yang sama. Peristiwa angin puting beliung itu akan semakin sering terjadi. Hal itu, katanya terkait dengan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang saat ini terjadi.

Philip, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru juga memprediksi hal yang sama. Apalagi bila melihat penyebab dari pristiwa itu yang banyak dipicu oleh cuaca panas ekstrim yang kini memang sering terjadi.

Drs Achmad Zakir AhMG dalam situs meteo.bmg.go.id menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri peristiwa ini akan terjadi sebagai bahan antisipasi. Dia memaparkan peristiwa itu sering terjadi pada saat peralihan musim dari kemarau ke musim hujan dan umumnya terjadi pada siang atau sore hari. Kemudian satu hari sebelumnya udara pada malam hari hingga paginya panas atau pengab. Lalu sekitar pukul 10.00 WIB terlihat tumbuh awal cumulus (awan berlapis-lapis). Di antara awan tersebut ada jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kol. Awan tersebut, kemudian, dengan cepat berubah warna menjadi hitap gelap. Selanjutnya, hujan pertama yang turun setelah itu adalah tiba-tiba dan deras.

Meskipun memiliki gambaran yang cukup jelas tentang hal itu, menurut Armi kadang-kadang masyarakat lalai membaca sinyal alam itu. Apalagi peristiwa itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Untuk mencegahnya hampir sangat sulit. Namun setidaknya kalau dilakukan penanaman pohon atau banyak pohon yang tumbuh ditempat itu, maka akan mengurangi cuaca panas yang menjadi pemicu pristiwa itu.
Selain melakukan pencegahan, yang terpenting, tambahnya, masyarakat harus melakukan adaptasi. Pemerintah juga hendaknya membantu. Agar masyarakat di daerah dataran rendah dan rawan tersebut membangun rumah permanen.

Selain itu, Achmad Zakir, juga mengingatkan agar masyarakat mengurangi kerimbunan pohon yang terlalu tinggi. Bahkan jika ada pohon yang sudah rapuh sebaiknya ditebang.

Semoga peristiwa ini mengingatkan kita untuk bisa berbuat banyak dalam mencegah pemanasan global yang menjadi biang masalah dari berbagai bencana lingkungan yang kini sering terjadi.***

Siapkah Riau Menghadapi Perubahan Iklim?

2010-08-26T19:20:00.000+07:00

Bongkahan es di Arctic lepas, Rusia dilanda musim panas ekstrim, Pakistan dilanda banjir dahsyat dengan 1.600 orang tewas. Tanda-tanda bencana perubahan iklim kian jelas. Siapkah Riau menghadapinya?

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Dampak pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim kian nyata saja di bulan Agustus ini. Tidak saja karena lepasnya bongkahan es raksasa seluas 260 kilometer persegi atau lima kali luas Jakarta Pusat dari di laut Arctic, tetapi juga berbagai musibah fenomenal yang mengejutkan mata dunia sebut saja yang terjadi di Rusia dan Pakistan.

Rusia dari Juli hingga awal Agustus lalu mengalami gelombang panas yang mengakibatkan banyak pemukiman penduduk dan hutan yang terbakar. Hal ini disebut-sebut sebagai kebakaran terburuk selama musim panas yang melanda Rusia. Sekitar sepuluh ribu petugas pemadaman kebarakan dikerahkan. Suhu di negeri beruang merah tersebut dilaporkan mencapai 38 derajat Celcius.

Alexei Lyakhow, Direktur Layanan Meteorologi Moskow, kepada media menyatakan dalam 130 tahun pemantauan cuaca harian di Moskow, tidak pernah ada musim panas seperti itu. Dia menyebutkan itu bukan cuaca normal dan tidak pernah ada sebelumnya.
Sementara itu bencana banjir yang terjadi Pakistan, di minggu kedua Agustus lalu, ditetapkan PBB sebagai krisis kemanusian terbesar dalam sejarah dengan 13,8 juta orang terkena dampak banjir dan 1.600 orang tewas. Bencana banjir itu pun disebut-sebut sebagai bencana yang lebih buruk dibanding tsunami di Asia Selatan dan gempa bumi di Kashmir dan Haiti. Bahkan laporan terakhir disebutkan 20 juta orang terkena dampak dari banjir ini.

Dr Armi Susandi, anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia (DNPI), menyebut kejadian-kejadian itu membuktikan terjadinya percepatan perubahan iklim. “Semua yang terjadi ini lebih cepat dari perkiraan” ujar pakar perubahan iklim ini kepada Riau Pos.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pun mengungkapkan prediksinya yang dulu tentang jumlah-jumlah pulau yang akan lenyap dari nusantara akibat meningkatnya permukaan air laut juga meningkat. Bila sebelumnya, dia hanya memprediksi ada 115 pulau yang akan lenyap pada tahun 2100, namun kini menurutnya pada tahun 2050 saja kemungkinan ada 750 pulau yang tenggelam.

Meskipun dia menyebutkan bahwa sebagian besar pulau-pulau itu adalah pulau tanpa nama dan tak berpenghuni, namun sebagian juga merupakan pulau-pulau bernama dan berpenghuni. Di antaranya, Singkep, Lingga, Sebangka, Abang Besar, Panuba, Benuwa, Tambelan, Pinanaseribu, Belitung, Nusa Penida, dan lain-lain.

Oleh karena itu, anggota delaegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim ini menyerukan agar masing-masing daerah membuat rencana aksi untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Keterlambatan dalam membaca sinyal dan melakukan adaptasi, akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan tak tertanggulangi.

Menteri Lingkungan Hidup Prof Dr Ir Gusti Muhammad Hatta juga menyampaikan seruhan yang sama. Dalam situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup, pria berlatar pendidikan di bidang kehutanan ini setiap daerah melakukan kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah, tambahnya, harus proaktif sebab dampak perubahan iklim semakin terasa. Indikasi dari hal itu antara lain terjadi pergeseran musim yang dapat mengganggu ketersediaan air dan musim tanam serta waktu panen, mewabahnya jenis penyakit tertentu, terjadi berbagai bencana dan sebagainya.

“Indonesia, dengan jumlah penduduk yang tinggi dan secara signifikan mata pencahariannya masih tergantung pada sektor pertanian dan perikanan serta letaknya di kepulauan, maka Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Gusti.
***

Lalu siapkah Riau dalam menghadapi perubahan iklim?
Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam beberapa kali pemaparannya menyebutkan telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi bencana global ini. Pada tahun 2008, lewat surat keputusannya, gubernur dua periode ini telah membentuk Pusat Informasti Perubahan Iklim (PIPI) atau yang dikenal dengan Riau Climate Change Center.

Pusat informasi yang teknisnya berada di bawah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau ini terbagi dalam tiga bidang dengan melibatkan beberapa instansi. Misalnya untuk bidang pendataan dan informasi bekerja sama dengan Badan Metereologi dan Geofisika Pekanbaru, bidang perencanaan dan kerja sama dengan Bappeda Riau, sementara bidang penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan oleh BLH Provinsi Riau.
Sementara itu, upaya lainnya yang terdapat dalam presentasi Dinas Kehutaan Provinsi Riau yakni berupa pembentukan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu seluas 705,271 Ha, mengusulkan terbentuknya Taman Nasional Zamrud seluas 30.195 Ha dan mendukung perluasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 38.576 Ha menjadi seluas 83.068 Ha. Dibuat pula skenario hijau, berupa pemantapan kawasan lindung, pengamanan daerah aliran sungai, menjaga rasio hutan, dan alih fungsi kawasan budidaya menjadi kawasan lindung secara bertahap.

Ditambah dengan dilakukannya rehabilitasi lahan kritis, operasi illegal logging, melakukan pengaturan tata air (water management) di HTI dan kebun sawit yang berada di lahan gambut, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Terakhir melakukan kerja sama penelitian dengan ACIAR dalam project Improving Gobernance, Policy and Institution Arranggement to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD).

Namun dari berbagai upaya itu terlihat upaya dilakukan baru pada tahap mitigasi atau bagaimana mengurangi emisi karbon. Belum ada upaya-upaya yang mengarah kepada adaptasi. Sementara itu di pusat informasi perubahan iklim yang berada di Kantor BLH Riau juga terlihat belum ada data-data yang memadai untuk menyiapkan Riau dalam menghadapi bencana millinium tersebut.

Menurut Erlina Enli, Kabid Konservasi dan Perubahan Iklim didampingi Heri Yanto, Kasubid Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir, akhir pekan lalu, PIPI saat ini memang belum optimal. Menurut mereka, data yang ada, kebanyakan masih data mentah dan validitasnya juga masih diragukan. Mereka juga menyebutkan, meski telah dibentuk sejak tahun 2008 lalu, operasionalnya baru pada tahun 2009. Tahapan yang mereka lakukan pun berupa seminar tentang perubahan iklim dan pendataan tentang bahan perusak ozon.

“Kita telah memiliki website untuk PIPI ini. Dengan alamat web www.riauclimatechange.go.id. Namun saat ini tengah peng-upgrade-an. Data yang ada juga masih itu-itu saja. Sebenarnya kami hanya mengkoordinasi. Seharusnya daerah tingkat dualah yang melakukan pendataan. Namun setakat ini belum ada. Baru ada sekadar bertanya-tanya ke sini,” ungkap Heri Yanto.

Di pusat sendiri, tambah Yanto, juga masih belum jelas tentang rencana aksi. Provinsi-provinsi juga belum ada. Yang ada baru sampai pada tahap pendataan dan kajian, belum ada aksi.

Jika sudah begitu, menurut Anda siapkah Riau menghadapi bencana perubahan iklim ini? Adakah kita punya langkah-langkah yang jelas bagi masyarakat pesisir yang akan menghadapi peningkatan air laut? Atau adakah kejelasan bagi masyarakat petani untuk beradaptasi terhadap musim yang tak menentu?***

Atapmu Dinginkan Bumi

2010-08-20T21:26:00.001+07:00

Dulu fungsi atap mungkin hanya untuk jadi peneduh bagi si penghuni rumah. Namun sekarang, dia bisa jadi pendingin bumi.

Laporan Andi Noviriyanti dan Tya GSJ,
Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Ahad pekan lalu, sekitar pukul 14.00 WIB, panas matahari sedang terik-teriknya. Terlebih lagi berada di atas atap bangunan bertingkat dua di Jalan Majalengka, di sekitar Jalan Rambutan. Tepatnya di gedung berwarna putih, PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Cabang Pekanbaru.

Namun panas terik itu, kalah dengan rasa penasaran Riau Pos yang terobsesi melihat taman atap di gedung berarsitektur paket kotak yang setengah terbuka. Di dampingi si pemilik taman Didi Winarsyah, Pimpinan PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Cabang Pekanbaru dan arsitek gedung itu Dedi Ariandi, Riau Pos disajikan pemandangan hijau di atas atap.

Awalnya Riau Pos berpikir, akan menemukan taman seperti kebanyakan taman yang ada di halaman rumah. Penuh aneka tumbuhan dan warna-warni bunga. Ternyata bukan. Yang Riau Pos temukan adalah lapangan golf. Meskipun ukurannya sangat mini dibandingkan lapangan golf asli, yakni hanya berukuran 7 x 4 meter, namun sang arsiteknya sepertinya berhasil menyajikan gambaran lapangan golf.

“Konsep garden roof ini memang lapangan golf mini. Jadi sengaja dibangun berundak-undak dan tidak ada bunganya. Hanya diisi rumput gajah mini dan rumput jarum (rumput jepang) dan sedikit rumput liar,” ujar Dedi sembari tertawa, karena rumput jenis terakhir yakni rumput liar tidak masuk dalam perencanaan, namun karena tidak ada petugas taman khusus di atap itu, jadinya rumput liar tumbuh.

Sementara itu bagi Didi Winarsyah, sang pemilik, keberadaan garden roof di lantai tiga kantornya tersebut merupakan keinginan orang tuanya. Agar di ruang kerja khusus di lantai tiga itu ada taman. “Jadi ada pemandangan hijau, segar, yang bisa dilihat ketika jenuh melihat tumpukan buku,” ujarnya sembari tertawa menceritakan bagaimana putranya punya keinginan untuk berkemah di atap rumah itu.
***

Garden roof atau taman atap ini kian populer di kalangan pecinta griya yang peduli terhadap lingkungan hidup. Apalagi sejak persoalan bumi makin panas akibat pemanasan global. Taman ini, tidak saja untuk menyejukkan mata, memperindah bangunan, namun yang paling penting adalah ikut mendinginkan bumi. Pasalnya taman atap ini bisa menahan panas sehingga mengurangi masuknya panas ke dalam gedung.

“Garden roof bisa menahan panas, menjadi tempat resapan air hujan dan sebagai pendingin bangunan yang ada di bawahnya. Sehingga penggunaan air conditioner (AC) atau kipas angin dapat dihemat,” ujar Dedi.

Dedi lebih lanjut menjelaskan, bahwa sinar matahari biasanya langsung menimpa atap rumah, kemudian mengalirkan panasnya ke dalam rumah sehingga membuat suhu rumah meningkat. Namun, ketika ada taman di atap rumah, maka sinar matahari akan diserap oleh tanaman yang ada. Karena itu, taman atap tersebut mampu mendinginkan ruangan di bawahnya serta mengurangi radiasi sinar matahari yang masuk keruangan di sekitarnya.
Dari perbincangan Riau Pos dan Green Student Journalists (GSJ) bersama Dedi Ariandi, praktisi arsitek di Pekanbaru ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan jika ingin membuat garden roof.

Tahap pertama yaitu sebelum membuat garden roof, matangkan dulu perencanaannya. Misalnya dengan memastikan struktur bangunan sudah benar-benar pas untuk dibuat garden roof sesuai kebutuhan. Plat lantai atap dan kekuatan tiang penyangga harus dipastikan benar-benar dihitung dengan baik. Hal ini bisa dikonsultasikan dengan perancang bangunan tempat Anda biasa berkonsultasi.

Tahap kedua adalah melapisi semen (cor-an) atap dengan water proof (lapisan anti bocor atau kedap air). Lapisan ini berfungsi sebagai penampung air. Sehingga air tidak masuk ke dalam rumah. Lapisan anti air ini terbuat dari lapisan khusus. Bisa berupa semen atau aspal yang telah dibentuk menjadi lembaran atau gulungan, atau bisa juga berupa cairan khusus yang bisa didapat di toko-toko bangunan.

Pemasangan water proof juga harus memperhatikan cuaca. Usahakan ketika memasang water proof pastikan cuaca dalam keadaan panas sebab ini akan berdampak pada kekuatan tahan airnya. Hindari memasang water proof saat cuaca mendung atau hujan.
Tahap selanjutnya adalah menaburkan pasir atau tanah, sebagai media penanaman. Namun sebelum menaburkan pasir atau tanah, ada baiknya menambahkan ijuk atau sabut kelapa di atas lapisan kedap air. Hal ini akan membuat air hujan yang jatuh menimpa pasir, kemudian akan disaring oleh ijuk atau sabut kelapa. Ini membuat air yang masuk ke dalam lapisan kedap air, sudah terlepas dari partikel berat atau sampah-sampah. Sehingga air akan mengalir dengan lancar ke drainase di sekitar taman atap.
Berikutnya, si pemilik bisa menanam tanaman sesuai dengan kekuatan struktur bangunan yang telah diperhitungkan sebelum membuat taman atap.(Ivit Sutia-GSJ dari Fisipol Universitas Riau)

Tertarik? Anda bisa mencobanya di rumah atau gedung kantor Anda. Meskipun kecil, itu bisa berarti untuk mendinginkan bumi yang kian panas ini.(Ivit Sutia-GSJ dari Fisipol Universitas Riau)

Mereka yang Kian Tersingkir

2010-07-25T18:27:00.003+07:00

Dari Bakteri hingga Harimau

Bumi ini tidak saja diisi oleh manusia. Tetapi juga dengan berbagai makhluk Tuhan lainnya. Mulai dari makhluk kecil hampir tak berwujud seperti bakteri hingga harimau si raja hutan. Namun kini keberadaan mereka sebagai bagian dari keanekaragaman hayati yang berguna untuk menjaga keseimbangan alam kian tersingkir. Bukan saja karena habitatnya yang sudah dihancurkan, tetapi juga karena praktik perburuan liar yang tak tertanggulangi.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com
Tulang belulang harimau Sumatera itu tergeletak memenuhi lantai ruang barang bukti Poltabes Pekanbaru. Di ruangan berukuran 3 x 3 meter yang terletak dilantai tiga itu tampak pengap. Selain karena diisi pemandangan tulang belulang harimau yang telah mengering lengkap dengan daging kering yang masih menempelinya, ditambah lagi dengan bau tak sedap yang memenuhi ruangan tersebut. Bau busuk seperti ikan asin itu berasal dari ember-ember berisi cairan yang merendam kulit harimau yang terletak tak jauh dari deretan tulang dan tengkorak harimau.

Pemandangan itu, terjadi pada Ahad (18/7) lalu, sekitar pukul setengah empat sore. Pihak kepolisian di Poltabes Pekanbaru hari itu memberikan keterangan kepada pers tentang tertangkapnya dua pelaku kejahatan perdagangan satwa ilegal, yang tertangkap sehari sebelumnya (17/7). Bersama dua pelaku itu telah diamankan enam tengkorak harimau, lima lembar kulit harimau, dan sekitar tujuh kilo tulang belulang harimau. Kejadian pekan lalu ini menambah deret panjang kisah penyingkiran harimau Sumatera. Satu-satunya spesies harimau yang tertinggal di Indonesia, setelah harimau Jawa dan Bali yang dinyatakan punah beberapa dekade silam. Berdasarkan data yang dilansir WWF kepada media, pada tahun 1992 hanya terdapat 400 ekor lagi harimau Sumatera yang tertinggal. Sementara pada kurun waktu 1998-2009 saja, WWF Riau mencatat 46 ekor harimau Sumatera mati di Riau. Itu baru yang terdata, tidak termasuk kisah tentang enam tengkorak harimau yang ditemukan pekan lalu. “Ini adalah jumlah yang terdata. Jika memang benar enam tengkorak harimau yang akan dijual ke Malaysia adalah harimau Sumatera, tentu angka ini akan terus bertambah,’’ ujar Samsidar, Humas WWF, kepada Riau Pos, pekan lalu menanggapi tentang tertangkapnya pelaku kejahatan kehutanan harimau Sumatera, pekan lalu.
***

Sabtu (17/7) pekan lalu juga, bersamaan dengan hari tertangkapnya dua pelaku kejahatan perdagangan satwa itu tertangkap, di SD Kartika, aktivis WWF bersama PT Sharp memperkenalkan tentang keanekargaman hayati kepada siswa-siswi di SD. Itu sebagai bagian dari kegiatan mereka memperkenalkan keanekargaman hayati yang kian terancam. Termasuk salah satunya memperkenalkan tentang harimau Sumatera lewat cerita tentang Si Belang (anak harimau Sumatera) dan Si Kiki (monyet) temannya. Danang, salah satu staf WWF yang bertugas menceritakan kisah Si Belang sembari memegang boneka Si Belang yang ada di tangannya bersama rekannya Resa bercerita bagaimana Si Belang yang tengah bermain kejar-kejaran bersama Si Kiki ditangkap oleh si pemburu harimau. Namun untunglah ibu Si Belang, seekor harimau betina dewasa, datang dan menyelamatkan anaknya. Ibu Si Belang yang marah pada pemburu, bermaksud memakan si pemburu. Namun Si Kiki berusaha mencegahnya. Si Kiki menyebutkan bahwa si pemburu juga punya keluarga, anak dan istri. “Nanti, anaknya akan kehilangan bapaknya,” ujar Si Kiki. Akhirnya ibu Si Belang mengurungkan niatnya. Karena tak jadi dimakan ibu Si Belang, si pemburu bersyukur dan berterima kasih dengan ibu Si Belang. Sebagai bentuk terima kasihnya si pemburu bersahabat dengan keluarga harimau dan sekaligus menjadi penjaga hutan.

Kisah sederhana itu suatu saat kelak bisa jadi hanya menjadi sebuah cerita. Si Belang yang adapun hanya dalam bentuk boneka. Mengingat kini harimau Sumatera yang diceritakan itu jumlahnya terus berkurang. Mereka tersingkir dari habitatnya untuk kepentingan perkebunan dan kegiatan budidaya manusia lainnya serta diburu.
***

Pertengahan pekan ini, 19-23 Juli, di Sanur, Bali, ribuan orang yang terdiri dari ilmuwan, aktivis, pemerhati lingkungan tumpah ruah di Bali membahas konservasi dan keanekaragaman hayati. Mereka menghadiri pertemuan Konferensi Asosiasi untuk Konservasi dan Biologi Tropis atau Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) 2010.

Konferensi tahunan ini, memfokuskan perhatiannya pada keanekaragaman sumber daya hayati, dengan tema utama “Tropical Biodiversity: Surviving the Food, Energy, and Climate Crisis” (Keanekaragaman Hayati Tropis: Selamat dari Krisis Makanan, Energi dan Iklim).

Pertemuan ini dianggap sangat krusial, mengingat semakin tergerusnya jumlah keanekaragaman hayati di Alam. Terutama ditandai dengan makin menyusutnya jumlah satwa top predator, misalnya harimau Sumatera tadi. Kehilangan harimau, mungkin tidak secara langsung berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Namun keberadaannya menjadi pengatur keseimbangan di alam. Misalnya menjaga jumlah populasi babi liar yang menjadi hama pertanian masyarakat. Keberadaan harimau juga memastikan di alam masih tersedia hutan dalam kondisi yang baik, sebagai tempat jutaan makluk hidup lainnya di planet bumi ini. Termasuk juga untuk manusia di sekitarnya yang masih menggantungkan kehidupannya dari keberadaan hutan, misalnya masyarakat pedalaman.

Menurut Mike Shanahan, staf Media di International Institute for Environment and Development (IIED) dalam salah satu tulisannya tentang Biodiversitas dan Jurnalistik Lingkungan, menyebutkan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati bukan saja tentang kematian harimau, sebagai spesies langka dan karismatik. Tetapi juga hilangnya keanekaragaman jenis gen, spesies, dan berbagai ekosistem di planet bumi ini. Misalnya saja bakteri yang membantu tanah menjadi subur. Ataupun plankton kecil yang tak terlihat dengan kasat mata di perairan tetapi menjadi penentu ketersediaan ikan yang dibutuhkan manusia untuk makan. Jadi begitu pentingnya menjaga keanekargaman hayati di muka bumi ini. Sesuatu yang kelak menjadi jaminan bagi umat manusia dalam penyediaan bahan makanan, energi, dan juga melawan perubahan iklim yang tidak diragukan lagi terjadinya.***

Pekanbaru CGaF

2010-07-19T19:04:00.002+07:00

Setahun Save The Earth Foundation (SEFo)

Setelah tahun lalu bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Prof Gusti Muhammad Hatta melaksanakan program Go Green PLTA Koto Panjang, Riau Pos bersama Save The Earth Foundation (SEFo) tahun ini akan kembali melakukan gerakan go green. Khusus tahun ini, program go green yang dilaksanakan diberi nama Pekanbaru CGaF (baca: Sigaf)

Laporan
Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Pekanbaru bersih, hijau dan berbuah atau Pekanbaru CGaF (Clean, Green, and Fruitful) tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan satu tahun Save The Earth Foundation (SEFo) 14 Juli lalu dan menyambut dua dekade Riau Pos 17 Januari mendatang.

Hal itu resmi disepakati oleh CEO Riau Pos Media Group Makmur SE Ak, MM, COO Riau Pos Group Divre Pekanbaru Sutrianto selaku pimpinan Riau Pos sekaligus pendiri SEFo, pekan ini. Dalam rapat terbatas untuk menyukseskan program tersebut telah dipilih Herianto, Wakil Pemimpin Umum Bidang Keredaksian sebagai ketua pelaksana.
Menurut Makmur, program Pekanbaru CGaF tersebut dilatarbelakangi sebagai tindak lanjut dari program go green Riau Pos untuk menanam lima juta pohon yang telah dimulai tahun lalu.

“Tahun lalu, kita telah memulai program penghijauan ini bersama Menteri Lingkungan Hidup. Saat itu telah ditanam sekitar 5.000 pohon yang menyebar di sejumlah tempat di Kecamatan XIII Kotokampar, Kabupaten Kampar. Untuk tahun ini kita tindaklanjuti dengan program Pekanbaru CGaF,” ulasnya.

Dipilihnya Program Pekanbaru CGaF tersebut, tambahnya, karena Kota Pekanbaru telah enam kali berturut-turut meraih Penghargaan Adipura yang diberikan langsung oleh presiden. Prediket kota besar terbersih di Indonesia itu, menurutnya, patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dan salah satunya untuk meningkatkannya adalah melalui program Pekanbaru Berbuah.

Peserta rapat terbatas Pekanbaru CGaF yang dipimpin Sutrianto, akhir pekan ini, menyepakati beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa program Pekanbaru Berbuah ini menjadi gandengan yang pas dengan program bersih dan hijaunya Kota Pekanbaru yang telah dilaksanakan. Pertama, dilihat dari sisi lingkungan dan keindahan. Penanaman pohon buah akan sangat bermanfaat untuk menambah pohon penghijauan di Kota Pekanbaru, mengingat buah-buahan salah satu pohon yang sangat diminati masyarakat. Khususnya untuk pohon penghijauan di rumah. Pohon-pohon buah yang kelak akan berbuah itu, nantinya akan menghasilkan buah aneka warna yang akan memperindah Kota Pekanbaru.

Kedua, dilihat dari sisi peningkatan kesehatan. Buah-buahan termasuk elemen penting dalam menjaga kesehatan manusia. Sayangnya, konsumsi buah di Indonesia masih tergolong rendah yakni sekitar 40,06 kilogram per kapita/tahun. Angka itu masih cukup jauh dari rekomendasi FAO yang mematok 65,75 kg per kapita/tahun. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya program Pekanbaru Berbuah tersebut, maka secara tidak langsung akan mendorong peningkatan konsumsi buah oleh masyarakat. Apalagi jika program tersebut sudah berjalan, maka akses masyarakat untuk mendapatkan buah dengan harga yang murah cukup tinggi, karena buah itu tumbuh di halaman rumah mereka sendiri.

Ketiga, dilihat dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat. Setakat ini, buah-buahan segar di Kota Pekanbaru berasal dari luar daerah bahkan luar negeri. Ini mengakibatkan harga jual buah tinggi dan akibatnya meningkatkan pengeluaran masyarakat. Namun jika buah-buah itu dapat di tanam di Pekanbaru, maka selain mengurangi belanja rumah tangga juga dapat menjadi pendapatan sampingan bagi masyarakat yang mau bertanam buah.

Tingkat kelayakan program ini dapat berkaca dari keberhasilan program Kebun Buah yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (BPPM) PT Arara Abadi di Perawang. Dari BPPM ini terlihat bahwa buah-buahan yang mereka hasilkan dapat menembus pasar dan sekarang menjadi salah satu kebanggaan dan kunjungan wisata bagi perusahaan tersebut. Dilihat dari kondisi tanah, topografi, iklim dan cuaca, antara Perawang dan Pekanbaru hampir tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, kemungkinan keberhasilan yang sama juga akan diraih oleh Kota Pekanbaru.
Dalam pelaksanaan program ini, menurut Makmur, secara informal telah dibicarakan dengan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah dan sejumlah pihak. Namun secara formalnya, tambah Sutrianto akan dilaksanakan secara maraton dalam waktu dekat untuk mematang persiapan sebelum penanam. Direncanakan persiapan menjelang program tersebut dilaksanakan mulai Juli hingga September mendatang. Sementara untuk penanaman akan dilaksanakan pada musim tanam, yakni Oktober hingga Desember mendatang.

Tentang teknis pelaksanaan, tambah Herianto, direncanakan akan melibatkan rumah tangga di seluruh kelurahan di Kota Pekanbaru yang jumlahnya 58 kelurahan. Masing-masing kelurahan diharapkan dapat menanam 50 pohon buah sebagai spirit awal untuk membangun program Pekanbaru Berbuah. Di mana diharapkan buah yang ditanam sejenis perkelurahan, sehingga nantinya saat panen, pemasaran buah-buahan itu lebih mudah.
Untuk pelaksanaannya, kegiatan ini akan dibagi dalam tiga tahun. Tahun pertama akan dilakukan penanam, tahun kedua perawatan, dan selanjutnya tahun ketiga panen dan pemasaran. Untuk mendukung program ini juga akan dilaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat menekan biaya.

Semoga Program Pekanbaru CGaF dapat terlaksana dengan kerja sama semua pihak.***

Satu Semester Bebas Asap

2010-07-13T22:09:00.001+07:00

Alangkah indahnya bila terus bisa melihat langit yang biru tanpa asap yang melapisinya. Alangkah nyamannya bila tak perlu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Alangkah bahagianya bila tak perlu was-was terkena ISPA karena indeks kualitas udara menunjukkan angka baik. Enam bulan terakhir ini, hal itu sudah kita rasakan. Mampukah Riau bebas dari asap di semester-semester berikutnya?

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Setahun yang lalu, di pertengahan tahun seperti ini juga, di sebuah ruang kelas sekolah dasar (SD) di Pekanbaru, terlihat wajah-wajah mungil berbalut masker di wajahnya. Masker tipis berwarna hijau itu, sebagai pelindung alakadarnya agar zat-zat berbahaya dari asap kebarakan hutan dan lahan (karhutla) yang saat itu tengah berlangsung tidak menggorogoti sistem pernafasan mereka dan menumpuk di paru-paru mereka.

Syukurlah tahun ini, mereka tidak membutuhkan masker itu lagi. Mereka kini bisa menghirup udara segar di ruang kelas mereka. Mereka bisa pergi sekolah dan bermain di dengan leluasa di bawah langit yang cerah nan membiru. Alangkah indahnya semua itu.

Perasaan suka cita, bebasnya Riau di semester awal ini dari asap juga dirasakan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Trisnu Danisworo.
“Betapa sejuknya di Riau enam bulan belakangan ini. Betapa nyamannya hidup dengan udara bersih ini. Betapa indahnya hutan dan lahan tidak terganggu dengan bakar-bakaran. Betapa sehatnya kita tidak menderita sakit ISPA. Betapa enaknya tetap bisa masuk sekolah dan kerja. Betapa tenangnya kita tidak dihujat negara tetangga karena ekspor asap,’’ tulisnya dalam pesan singkatnya kepada Riau Pos.

Trisnu menyebutkan tahun 2010 ini, angka hotspot sebagai indikasi terjadinya karhutla, memang sedang menurun dratis. Bahkan tahun ini adalah titik penurunan tertinggi sepanjang lima tahun terakhir ini di Riau. Berdasarkan pantauan Satelit NOA 18, berturut-turut dari tahun 2005 s/d 2009 adalah 22.630, 35.426, 4.292, 3.878, dan 7.776. Sementara tahun 2010 ini sampai Juni lalu kurang dari 600 hotspot.
Menurutnya ada kemungkinan tahun 2010 ini, Riau akan benar-benar bebas asap. Pasalnya selain telah bebas di semester awal ini, beberapa bulan ke depan berdasarkan data yang didapatnya dari Badan Metrologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih merupakan musim kemarau basah. “Musim kemarau diperkirakan hanya tinggal Juli dan Agustus, sementara September nanti diperkirakan sudah masuk musim hujan,” ulasnya.

Kondisi bebas asap dalam satu semester ini merupakan hal yang patut disyukuri dan dia berharap kondisi ini bisa tetap bertahan di masa-masa berikutnya. Walau dia mengakui bebas asapnya Riau di semester awal ini lebih karena faktor alam. Mengingat beberapa daerah yang menjadi tempat terjadinya hotspot merupakan tempat-tempat yang memang sengaja dibakar untuk kebutuhan land clearing lahan. Kesadaran masyarakat masih belum seperti yang diharapkan.

Namun syukurnya dengan tidak adanya karhutla saat ini, pasukan manggala agni yang berada di bawah koordinasinya, kini punya banyak waktu untuk melakukan sosialisasi, kampanye, dan membangun Sistem Keamanan Lingkungan Pengendalian Kebakaran (Siskamling Dalkar). “Saat ini lima daerah operasi manggala agni kita, yakni di Dumai, Siak, Pekanbaru, Batam, dan Rengat aktif melakukan sosialisasi di beberapa desa binaan mereka. Itu kita lakukan sebagai upaya pencegahan kita agar di masa mendatang kebakaran hutan dan lahan benar-benar dapat dieliminir,” ungkapnya.

Turunnya angka hotspot tersebut, tambahnya, sekaligus juga telah memenuhi target Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang manargetkan penurunan angka hotspot 20 persen tiap tahunnya. “Khusus di Riau, angka ini jauh melampaui target yang ingin dicapai. Tapi bagi saya bukan itu yang menjadi poin penting, tetapi adalah bagaimana nikmatnya hidup tanpa asap. Ini momen yang tepat untuk mengingatkan masyarakat betapa indahnya hidup ini tanpa bakar-bakar,” ungkapnya.

Penurunan angka hotspot, tidak saja memberikan udara segar dan langit biru, tetapi juga mencegah masyarakat dari Insfeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Termasuk juga mengurangi anggaran negara untuk memadamkan api yang jumlahnya tak sedikit. Setidaknya untuk memadamkan dua hektare saja dibutuhkan biaya Rp1.750.000. Bayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memadamkan api di Riau yang luas lahan terbakarnya mencapai puluhan bahkan ratusan ribu hektare. Belum lagi bila menggunakan helikopter, nilainya bisa miliaran rupiah. Dari pada dana itu digunakan untuk memadamkan api tentulah lebih baik untuk pembangunan
Semoga bebas asap semester awal ini bisa belanjut di semester-semester berikutnya.***

Lebih Yakin, Hamparan Hutan Alami itu Masih Terjaga

2010-07-08T16:48:00.004+07:00

Pengalaman Pemenang GSA Terbang Mengelilingi Cagar Biosfer GSK-BB

Pemenang pertama Green Student Ambassador (GSA) 2010 yang dinobatkan sebagai Duta Lingkungan Hidup Riau sekaligus Duta Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu (GSK-BB), The Chousa, Jumat (2/7) pagi, berkesempatan melihat langsung keindahan Cagar Biosfer GSK-BB. Berbekal golden ticket, personil The Chousa masing-masing M Fauzi Abdullah, Novri Indra, Murad, Hardi dan Joni Kurniawan terbang selama satu jam menggunakan helikopter mengelilingi satu-satunya cagar biosfer inisiasi swasta pertama di dunia itu, Sinar Mas Forestry (SMF).

Laporan LISMAR SUMIRAT dan TYA GSJ, Perawang redaksi@riaupos.com

KABUT tipis menyambut kedatangan pemenang GSA 2010 dari Pekanbaru di lapangan helipad milik Sinar Mas Forestry (SMF) Perawang pagi itu. Hingga pukul 09.00 WIB sebagian lokasi helipad masih diselimuti butiran embun. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat ini dikhawatirkan akan menganggu rencana penerbangan para duta lingkungan yang terpilih melalui kegiatan Pemilihan Duta Lingkungan 2010 yang dilaksanakan oleh Save The Earth Foundation (SEFo) Riau Pos.

‘’Kalau masih kabut terpaksa penerbangan kita tunda. Kita cari waktu lain,’’ ungkap Ari Rosadi, Staf Forest Environmental SMF.

Cuaca mendung yang menyelimuti bumi pagi itu kemudian berangsur cerah. Kumpulan embun mulai meninggalkan areal helipad Sinar Mas Forestry. ‘’Oke siap-siap cuaca sudah mulai cerah. Tampaknya rencana terbang jadi kita laksanakan,’’ ucapnya mengingatkan pemenang GSA 2010 untuk bersiap-siap menikmati pengalaman terbang mengelilingi Cagar Biosfer GSK-BB.

Tepat pukul 10.00 WIB, pemenang GSA 2010 mulai diterbangkan perdana mengelilingi Cagar Biosfer SGK-BB dengan menggunakan helikopter berlambung PK-URQ. Mengambil star dari helipad yang terletak di kawasan kantor PT Arara Abadi/Sinar Mas Forestry, Perawang kemudian pilot mulai menerbangkan helikopter berwarna oranye tersebut.
Dari atas udara, helikopter yang dipiloti Aga Yudistira mulai memasuki kawasan penyangga (buffer zone) seluas 222 ribu hektare yang merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Sinar Mas Forestry. Kemudian helikopter memasuki kawasan inti (core zone) Cagar Biosfer GSK-BB. Mula-mula di kawasan utama ini rombongan akan dibawa mengelilingi Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil. Kemudian dilanjutkan dengan kawasan konservasi Sinar Mas Forestry hingga mencapai kawasan Suaka Margasatwa Bukit Batu. ‘’Ketiga kawasan inilah yang kemudian disebut sebagai Cagar biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB). Di zona inti ini juga bisa kita lihat tasik-tasik yang terdapat dalam kawasan cagar biosfer, di antaranya Tasik Air Hitam, Tasik Betung, Tasik Serai dan tasik-tasik kecil lainnya,’’ jelas Ari Rosadi yang juga bertindak sebagai pemandu mengelilingi Cagar Biosfer GSK-BB.

Selama memandu penerbangan, Ari banyak menjelaskan tentang berbagai pemandangan hijau yang terdapat di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu.
‘’Dari atas kita bisa lihat warna-warna daun pohon yang merupakan kanopi alam. Pohon yang berdaun kuning kecoklatan dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang sebab pepohonan yang berdaun kuning kecoklatan tersebut termasuk tanaman langka,’’ ujar Ari yang sesekali menunjukkan tasik-tasik dari atas helikopter. Takjub. Hamparan hutan yang dipenuhi warna kehijauan di dalam Cagar Biosfer GSK BB masih terjaga kelestariannya. Bukan hanya sekadar digadang-gadangkan masih alami, namun kenyataannya memang hutan nan perawan. Kekaguman ini terpancar dari wajah personil The Chousa yang ikut terbang menikmati pengalaman mengelilingi Cagar Biosfer GSK-BB.

‘’Kalau dulu kami kurang yakin bila di Riau memang masih ada hutan alami seluas ini. Tapi setelah terbang mengelilingi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu ini kami semakin yakin,’’ ucap M Fauzi Abdullah, salah seorang personil The Cousa mengungkapkan komentarnya. Setelah terbang selama satu jam, tepat pukul 11.00 WIB, helikopter yang terbang kembali mendarat di helipad. Kemudian tepat helikopter kembali melanjutkan penerbangan membawa rombongan GSA yang tidak ikut penerbangan perdana karena terbatas kapasitas helikopter. Rombongan GSA yang rata-rata baru pertamakali mengelilingi Cagar Biosfer GSK-BB memakai helikopter, sangat antusias dengan perencanaan rute perjalanan yang dilaksanakan. ‘’Senang sudah pasti, selain itu kami sangat tertarik untuk melihat CB GSK-BB dari atas, hutan perawannya yang membentuk kanopi alam dengan warna-warna hijau dan kuning kecoklatan sangat menarik untuk dilihat dari udara,’’ ujar pria yang akrab disapa Adji ini. Komentar lain diungkapkan oleh Hardi Fachrianto. Walaupun sempat pusing karena pengalaman pertamanya ini namun tetap enjoy dan berusaha menikmati pemandangan yang disungguhkan oleh keindahan CB GSK-BB. Ardi begitu sapaan akrabnya mengaku pengalaman naik helikopter mengelilingi GSK-BB merupakan pengalaman yang tidak akan terulang kedua kalinya. ‘’Saya seperti berada di negeri awan dengan hamparan permadani hijau di bawahnya,’’ tutur Ardi sambil memegangi kepalanya yang sempat pusing sambil diledeki oleh teman-temannya.

Bila di lain waktu mendapat kesempatan serupa, Ardi mengaku tidak akan menolaknya. ‘’Kalau ada sekali lagi bolehlah. Pasti akan lebih terbiasa,’’ sebutnya. Manager Flagship Conservation Program Sinar Mas Forestry, Yuyu Arlan menyampaikan harapannya The Chousa dan kepada para GSA lainnya, untuk bisa mempromosikan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Baru pada masyarakat. Sehingga masyarakat mejadi lebih mencintai cagar biosfer satu-satunya di Riau tersebut dan menjadikan kawasan ini sebagai kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau. Sebab katanya, saat ini GSK BB bukan lagi hanya milik Riau namun telah menjadi milik Indonesia bahkan milik dunia.

‘’Harapan kita ke depan, GSA mampu mengkampanyekan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang keberadaan Cagar Biosfer GSK-BB ini kepada masyarakat. Sehingga bukan kami lagi yang maju dan mempresentasikannya kepada masyarakat atau tamu-tamu dari luar daerah maupun luar negeri namun generasi muda inilah yang maju kedepan untuk mengkampanyekan Cagar Biosfer GSK-BB. Merekalah nantinya yang akan mewarisi semua ini sehingga harus dilibatkan dari sekarang, khususnya kepada GSA ini,’’ pesan Yuyu Arlan. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu bukan hanya tanggungjawab Sinar Mas Forestry sebagai peng-inisiasi namun juga tanggungjawab bersama pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Akhirnya Cagar Biosfer ini bisa menjadi penyumbang paru-paru dunia. Pedulikah Anda?(ndi)

Maukah Manusia Sesekali Mengalah dengan Gajah?

2010-07-02T21:32:00.003+07:00

Drama kematian dua aktor utama yang berkonflik di Kecamatan Pinggir dan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah akut dan berlarut-larut. Sang aktor, gajah ataupun manusia sudah sama-sama bergantian mati dan dipastikan akan terus begitu sampai ada yang mau mengalah. Memaksa gajah mengalah, berarti kepunahannya karena tidak ada lagi tempat yang bisa menampung 40 gajah Sumatera ini. Pilihannya, maukah sesekali manusia yang punya akal pikir dan mampu beradaptasi mengalah dengan gajah?

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Jumlah gajah-gajah yang berkonflik dengan manusia di Kecamatan Pinggir dan Mandau, Kabupaten Bengkalis hanya sekitar 40 ekor saja. Namun hewan bertubuh tambun selalu saja bersitegang dengan pemilik kebun ataupun warga setempat yang menjadi lareal intasannya.

Tercatat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dalam kurun waktu empat tahun terakhir saja, mereka sudah berkonflik sebanyak 30 kali. Dengan korban enam manusia meninggal dunia, empat cedera dan empat ekor gajah mati. Jika merujuk pada kisah kematian di pihak manusia, tidak bisa dibilang enteng, karena proses kematiannya tragis. Misalnya Ronald Silalahi (Juli 2008) meninggal dunia setelah diinjak gajah. Jalinus (Maret 2009) meninggal dunia setelah tubuhnya diinjak-injak dan dilumat gajah. Terakhir Suwanto (Juni 2010) meninggal dunia setelah diinjak gajah dengan tubuh tak lagi berbentuk. Korban hampir saja bertambah 20 Juni lalu, saat gajah merusak rumah dan mengambil makanan di rumah Anas Nasution, warga Desa Balaimakam, Kecamatan Mandau.

Bila merujuk dari nama-nama dan lokasi kejadian konflik ini, bisa dilihat bahwa areal konflik selalu di lahan perkebunan dan rata-rata korban adalah warga pendatang. Rumah-rumah yang dirusak juga rata-rata rumah semi permanen berupa papan atau pondok-pondok. Sementara itu, tidak juga mungkin memindahkan gajah-gajah dari kawasan tersebut, pasalnya itu memang sudah habitat gajah dan telah diakui negara termasuk pemerintah setempat kala itu, sebagai Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja. Selain itu jika dipindahkan tidak ada lokasi lain karena Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas sudah penuh begitu juga dengan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang telah dipenuhi gajah setempat. Ditambah lagi persoalan rawannya terjadi kematian gajah-gajah yang dipindah tersebut.

Dengan fakta-fakta itu, maka solusi yang sangat mungkin adalah upaya pembebasan lahan oleh pemerintah di kawasan lintasan gajah dan memindakan warga setempat yang rawan terkena konflik gajah. Sama halnya jika ada pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan, jalan, atau fasilitas umum lainnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BBKSDA Provinsi Riau Trisnu Danisworo, Jumat (25/6) siang, menyatakan hal itu mungkin saja dilakukan oleh pemerintah. Namun sebelum itu, tambahnya, ada dua ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, warga yang bermukim atau berkebun di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja seluas 18 ribu hektare mau tidak mau dan tidak punya pilihan lain memang harus pindah. Pasalnya kawasan itu, meskipun hanya tinggal sedikit yang berhutan, statusnya tetap adalah SM Balai Raja. Hal itu diperkuat lagi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah mengeluarkan sertifikat kepemilikan atau lahan yang berada di kawasan SM Balai Raja.

Trisnu juga melihat kawasan SM Balai Raja itu dipenuhi oleh kebun-kebun sawit yang rata-rata milik pribadi. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki lahan hingga ratusan hektare namun dengan nama Surat Keterangan Tanah (SKT) yang berbeda-beda. Bahkan ada lahan sawit yang dikelola seperti perusahaan, dengan karyawan dan fasilitas pabrik. “Namun legalnya saya belum tahu. Apakah itu perusahaan benaran atau tidak. Harus dilihat dulu SIUP, SITU, dan pembayaran pajaknya. Namun sepengamatan kami, itu rata-rata milik perorangan,” ungkapnya.

Selanjutnya kedua, tambah Trisnu, bagi warga yang lokasi tempat bermukim atau berkebunnya di luar kawasan SM Balai Raja, namun menjadi lintasan gajah, itu dikembalikan kepada pilihan mereka masing-masing. Namun untuk mengamankan itu perlu ada upaya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan penanaman tanaman pakan gajah di daerah lintasan tersebut. Agar gajah-gajah itu tidak mencari pakan sampai ke rumah penduduk ataupun merusak kebun warga. “Dan hal ini sangat memungkinkan,” imbuhnya. Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Mandau Amiruddin SH, Sabtu (26/6) menyatakan bahwa wacana itu tidak mungkin. Menurutnya tidak mungkin manusia mengalah dengan gajah. Gajahlah yang harus dipindahkan, meskipun dia mengakui bahwa kawasan yang menjadi tempat konflik gajah adalah kawasan perkebunan dan juga dimiliki warga pendatang. Namun menurutnya, tidak ada istilah warga pendatang, karena mereka tetap warga negara kesatuan Indonesia yang boleh tinggal di mana saja asal wilayah Indonesia .

Selanjutnya, menyikapi tentang ide pembebasan lahan di kawasan lintasan gajah menurutnya tidak mungkin. Pasalnya memerlukan biaya yang sangat tinggi sekali, mengingat panjangnya lintasan gajah hingga 35 Km. ”Lintasan gajah itu mulai dari Kecamatan Pinggir hingga Mandau ini. Apa pemerintah punya dana tersebut,” tuturnya.
Senada dengan itu, Camat Pinggir Alpi Mukhdor Ap MSi, menyatakan juga tidak memungkinkan warganya pindah dari kawasan SM Balai Raja. Meskipun dia juga mengakui bahwa kebanyakan yang masuk kawasan itu juga adalah kebun sawit milik warga. Kalaupun seandainya yang dikembalikan hanyalah lahan perkebunan saja menjadi hutan Balai Raja, dia juga tidak setuju. Menurutnya, kalau kebun-kebun itu dikembalikan fungsinya sebagai hutan, maka masyarakat akan kehilangan mata pencarian. “Rata-rata masyarakat di sini menggantungkan dirinya dengan usaha perkebunan terutama sawit,” tuturnya.

Masing-masing pihak kini terus memperdebatkan gajah atau manusia kah yang harus mengalah. Namun yang jelas sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai pemilik wilayah, belum terlihat tanda-tanda memiliki solusi jangka panjang. Bahkan, menurut, Trisnu Danisworo, surat yang mereka layangkan kepada Pemkab Bengkalis sebulan yang lalu sampai saat ini belum ditanggapi oleh bupati.***

Lebih dari 1,3 Juta Hektare, Kawasan Riau Dikonservasi

2010-05-24T19:30:00.001+07:00

Citra buruknya lingkungan hidup di Riau kerap digaungkan. Disebut-sebut sebagai negeri asap, pembalakan liar, banjir, dan tempat bencana ekologis lainnya. Namun, dibalik semua itu, ternyata pegiat-pegiat konservasi baik yang ada di pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun perusahaan juga tak tinggal diam melakukan upaya penyelamatan. Bahkan untuk menyelamatkan hutan alam Riau yang masih tersisa mereka bahu membahu memperluas kawasan konservasi.

n Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Rasanya tak adil bila Riau terus dituding sebagai negeri yang tak peduli terhadap lingkungan hidup. Lebih dari 1,3 juta hektare (Ha) lahan di Riau justru telah dijadikan kawasan konservasi. Jumlah yang bisa dibilang cukup luas bila dibandingkan dengan luas Riau yang hanya 8.9 juta hektare.

“Apa disangkakan kepada Riau seolah-olah kita tidak peduli dengan lingkungan, hanya merusak hutan, sangat tidak berdasar dan sangat tidak benar. Kita sangat komit menjaga lingkungan dan melestarikan hutan. Kita siap menjadikan Riau sebagai provinsi yang hijau,” ujar Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam beberapa kali pidatonya, baik saat menerima Letter of Appreciation dari United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di penghujung tahun lalu, maupun minggu kedua Mei lalu saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Lingkungan Riau 2010.

Setidaknya, menurut gubernur dua periode ini, dalam satu dekade ini saja, Provinsi Riau telah memperluas kawasan konservasinya. Mulai dengan ditetapkannya Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas 38,576 Ha tahun 2004 yang kini telah diperluas menjadi 83.000 Ha hingga ditetapkan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil- Bukit Batu (GSK-BB) oleh Man and Biosphere (MAB) UNESCO, 26 Mei lalu.

Untuk upaya itu, Gubernur Riau dalam hal ini Rusli Zainal juga telah mendapatkan dua penghargaan internasional. Pertama, diberikan oleh WWF atas dukungannya sebagai kepala daerah dalam mewujudkan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) yang diinisiasi oleh WWF. Kedua, diberikan oleh UNESCO di Jakarta atas upaya dan dukungannya sebagai kepala daerah dalam mendukung ditetapkannya Cagar Biosfer GSK-BB yang diinisiasi oleh Sinar Mas Forestry (SMF).

Rusli menjelaskan, 1,3 juta kawasan hutan konservasi di Riau itu terdiri dari Taman Nasional Tesso Nilo (83 ribu Ha), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (105.442 Ha), Taman Nasional Zamrud (29.215 Ha), Senepis (96.111 ha), Kerumutan (92.287 Ha), Rimbang Baling (146.504 Ha) dan terakhir Cagar Biosfer GSK-BB (705.270 Ha).
Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau Fadrizal Labay, jika kawasan konservasi yang 1,3 juta Ha itu dijaga dengan baik, itu bisa dibilang sudah cukup untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Riau. “Jika itu saja dijaga dengan baik, itu sudah bisa dikatakan cukup,” ujarnya awal pekan lalu.

Upaya untuk menyelamatkan hutan alam yang tersisa tersebut, menurut Direktur Eksekutif Lingkungan Sinar Mas Forestry CP Munoz, awal Pekan lalu, memang sudah menjadi kewajiban semua pihak. Termasuk mereka, para pegiat lingkungan yang kebetulan berada di perusahaan.

“Hanya dengan kolaborasi para pihaklah, baik pihak pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat lainnya, kita dapat menyelamatkan hutan Riau yang masih tersisa. Untuk itulah perlu kerja sama dari semua pihak. Tidak bisa dibebankan pada pihak tertentu saja,” ujarnya.

Semoga para pegiat lingkungan hidup di manapun mereka bernaung, baik di pemerintahan, swasta, LSM, akademisi, dan lain sebagainya tetap punya semangat dan aksi nyata untuk menyelamatkan hutan Riau yang masih tersisa.***

Menyelamatkan yang Tersisa

2010-03-14T20:14:00.002+07:00

Menanti Terbentuknya Badan Pengelola Cagar Biosfer GSK-BB

Tak banyak lagi saujana -bentangan alam- hutan perawan Riau yang tersisa. Foto udara memastikan hanya beberapa titik saja kawasan Riau yang masih tetap menghijau dengan motif heterogen. Dari yang sedikit itu, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BB) merupakan potongan tersisa yang kini tengah menanti campur tangan manusia untuk menyelamatkannya dari kejahatan kehutanan dan tentu saja memanfaatkannya bagi kemaslahatan umat manusia.

Laporan Andi Noviriyanti, Bukitbatu
andinoviriyanti@riaupos.com

Kamis (4/3) siang, sekitar pukul 14.00 WIB tepat di depan plang bertuliskan “Lokasi pengamatan vegetasi dan pemantauan satwa liar Distrik Humus, PT Sekato Pratama Makmur”. Riau Pos dan rombongan Ekspedisi Cagar Biosfer GSK-BB kerja sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Riau dan Sinar Mas Forestry (SMF) mendarat di salah satu bagian zona inti Cagar Biosfer GSK-BB setelah menempuh perjalanan sekitar enam jam.

Di mulai dengan jalan darat dari Kota Kota Pekanbaru,Perawang, Siak Sri Indrapura, Sungaipakning (Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis), dan masuk ke areal Hutan Tanaman Industri (HTI) kelompok/ mitra Sinar Mas Forestry (SMF). Selanjutnya disambung dengan naik speedboat selama 20 menit mengarungi kanal buatan selebar 4-6 meter yang di kiri kanannya dipenuhi tanaman akasia.

Dari depan plang itu, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Ari Rosadi dari Flagship Species Conservation Program Cagar Biosfer GSK-BB merangsuk masuk menembus belantara hutan rawa gambut yang katanya masih perawan. Tak mudah menembus hutan dengan vegetasi rapat ini. Belum lagi menghindari jebakan-jebakan yang di dalamnya. Baik berupa permukaan tanah padat yang ternyata gampang amblas ataupun jebakan akar pohon. Salah-salah melangkah di atasnya, kaki bisa terperosok dan terjepit dalam tumpukkan akar itu. Setidaknya itulah yang Riau Pos alami. Kaki yang tengah melangkah memijak tumpukan akar pohon tiba-tiba terpeleset dan terjepit dalam tumpukan akar itu. Perlu seorang teman ekspedisi untuk merenggangkan jepitan akar tersebut agar kaki bisa ditarik.

Ekspedisi menjelajahi hutan rawa gambut itu dihentikan saat rombongan tak lagi menemukan banyak perubahan vegetasi yang dijumpai. Hutan konservasi seluas 420 hektare (Ha) yang masuk dalam wilayah konsesi PT Sekato Pratama Makmur itu, merupakan bagian dari 72.255 hektare kawasan yang sengaja dikonservasi oleh kelompok/mitra SMF untuk menginisiasi terbentuknya Cagar Biosfer GSK-BB.
***

Keesokan paginya (5/3), di sebuah tikungan Sungai Bukit Batu, tim ekspedisi membaca sebuah plank bertuliskan “Anda memasuki zona inti cagar biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu”. Sebuah bagian lain dari zona inti Cagar Biosfer GSK-BB yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi pertama namun berbeda status. Bila tadi kawasan konservasi HTI yang ini adalah Suaka Margasatwa (SM) Bukit Batu dengan luas 21,5 ribu hektare.

Saat melewati tikungan di depan plang itu, terasa sekali perbedaan suasana antara kawasan konservasi dengan tidak. Bila sebelum plank itu terlihat bagian kiri kanan sungai banyak yang gundul. Sejumlah pondok-pondok berdiri dengan puluhan atau ratusan bibit sawit di sampingnya.

Kontras sekali dengan pemandangan di depan tikungan itu yang notabene kawasan konservasi. Hutan lebat dengan kanopi yang menyatu seakan mengatapi sungai itu seakan menjadi gerbang masuk areal SM Bukit Batu. Akar pohon terlihat berjuntai-juntai basah di bibir sungai. Warna air rawa gambut yang khas mencoklat kini semakin menghitam. Saat diterpa sinar matahari, air hitam itu berkilat-kilat bak hamparan berlian hitam. Lalu jejeran pandan hutan yang tumbuh merapat membentengi tebing sungai agar tak mudah runtuh menjadi pemandangan yang mengentalkan wajah khas sungai di hutan rawa gambut.

Mata dan telinga peserta ekspedisi terasa dimanjakan dengan gerak burung elang, dan nyanyian aneka jenis burung yang bertengger diujung-ujung ranting pohon di tepi sungai. Kera ekor panjang pun seakan tak mau ketinggalan. Mereka melompat-lompat seakan menyatakan selamat datang. Namun, uppss.., pesona itu hanya sesaat.
Ujung mata peserta ekspedisi melihat tumpukan kayu gergajian terletak di tepian sungai yang seperti jalan tikus ke dalam hutan. Tak hanya satu, tetapi ada dua, tiga, empat dan dalam perjalanan dua jam atau sekitar 30 km saja, ada belasan pangkalan tempat kayu illegal logging yang ditemukan. Sebagian pangkalan terlihat usang, namun sebagian lagi terlihat masih basah kayunya.

“Jangan-jangan, kalau kita ke dalam pelakunya masih ada,” ungkap Utomo, Kepala Seksi Sumber Daya Alam (SDA) Wilayah III yang meliputi wilayah Bengkalis, Kampar, Pekanbaru, Siak dan Indragiri Hilir yang tahun lalu berhasil mengamankan empat pelaku pembalakan liar ber-KTP dumai di kawasan ini. Kayu di kawasan itu, katanya, banyak yang dilarikan ke negara tetangga lewat Selat Malaka yang tidak jauh dari tempat itu.

Sesaat kemudian, Utomo yang duduk di bagian depan speedboat berguman. “Kawasan hutan ini masih bagus,” ungkapnya pelan seakan-akan terpesona dengan rimbunnya kayu hutan dan padatnya tanaman pandan di tepi-tepi sungai.

Namun Riau Pos sedikit termangu mendengar gumamannya. “Loh, bukankah kita barusan menemukan sejumlah tempat illegal logging,” ungkap Riau Pos memandanginya dari belakang.

Utomo lalu menoleh, “ Maksudnya ini relatif masih bagus dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya,” imbuhnya.
“Jika kawasan yang sudah dirambah oleh pelaku illegal logging ini sudah dianggap bagus oleh petugas konservasi, bisa dibayangkan bagaimana dengan nasib kawasan konservasi lainnya,” guman Riau Pos kepada seorang teman ekspedisi di sebelah.
Pikiran Riau Pos melayang akan presentasi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Trisnu Danisworo, pada Kamis (5/3) malam. Pria itu membeberkan bahwa hanya ada 14 areal di Riau yang menjadi kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA. Luas total sekitar 457 ribu hektare. Jumlah yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan luas daratan Riau yang mencapai 8,6 juta hektare dan dibandingkan dengan porsi areal pemukiman, pertanian, HTI, dan terakhir yang sedang trend perkebunan sawit yang jumlahnya mencapati 1,7 juta hektar. Walaupun kawasan konservasi yang menjadi benteng terakhir dan penyangga kehidupan itu jumlahnya sedikit, namun kerap juga diganggu.

Bahkan dua kawasan konservasi di antaranya, yakni SM Pusat Latihan Gajah Sebanga dan SM Balai Raja kini hanya tinggal nama. Sementara kawasan konservasi lainnya seperti SM Bukit Rimbang dan Bukit Baling, SM Kerumutan, SM Tasik Metas, SM Tasik Serkap, Cagar Alam (CA) Pulau Berkey, CA Bukit Bungkuk, SM Danau Pulau Besar, Danau Bawah, SM Tasik Belat, Hutan Wisata Sugai Dumai keterjagaannya juga tidak bisa banyak diharapkan. Kawasan itu kerap menjadi ajang kejahatan kehutanan.

Selanjutnya kawasan konservasi lainnya yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah atau balai taman nasional juga setali tiga mata uang. Sebut saja Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasim, atau Taman Nasional Bukit Tigabelas (TNBT) dan Tesso Nillo (TNBT), semua tentu sudah mendengar bagaimana kejahatan kehutanan berlangsung di tempat ini.
***

Menyelamatkan yang tersisa, itulah yang harus dilakukan para pihak jika tidak ingin lebih banyak taburan bencana yang menimpa bumi Riau. Namun kita tentu tidak bisa lagi banyak berharap dengan program sekadar mengkonservasi. “Itu sudah kuno,” ujar Prof Dr Endang Sukara, Ketua Komite Nasional Progaram Man and Biosphere (MAB) The United Nation Education, Social, and Cultural Organization (UNESCO), beberapa waktu lalu.

Saat ini, dunia telah mengembangkan konsep cagar biosfer. Konsep itu mensinergikan kepentingan konservasi dan ekonomi dengan melibatkan semua pihak. Tidak saja pemerintah, tetapi juga pihak swasta, akademisi dan peneliti, serta masyarakat umum lainnya. Sebuah konsep yang mengelola suatu bentang alam tanpa perlu mengubah statusnya, yang disepakati secara bersama-sama, dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di mana kawasan konservasi tetap terjaga, namun dapat digali manfaat yang terkandung di dalamnya. Sementara kawasan di luarnya dijadikan benteng dan penyangga agar kawasan konservasi tetap terjaga, namun kawasan penyangga itu sendiri mampu memberi memberi manfaat ekonomi. Serta kawasan transisi di sekitarnya dijadikan model pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan mengubah image, masyarakat di sekitar kawasan konservasi bukan lagi kantong kemiskinan.

Konsep itulah yang menginspirasi SMF menginisiasi terbentuknya Cagar Biosfer GSK-BB di wilayah konsesinya dan dua suaka margasatwa yang berdampingan dengannya. Dimulai dengan menetapkan 72.255 hektare kawasan konsesi HTI mereka untuk dikonservasi dan sekaligus menyambungkan dua buah SM yakni SM Bukit Batu dan SM Giam Siak Kecil. Kemudian mengusulkannya sebagai zona inti cagar biosfer.

Diikuti dengan mengusulkan pula kawasan HTI mereka yang mengelilingi zona inti menjadi zona penyangga yang mampu menjadi benteng untuk menghindari kejahatan kehutanan di dalam zona inti. Selanjutnya kawasan di luar zona penyangga dijadikan zona transisi yang mampu menjadi tempat masyarakat, perusahaan, pemerintah dan lain sebagainya mendemonstrasikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Atas upaya bersama BBKSDA, Pemerintah Provinsi Riau, Bengkalis, Siak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komite Nasional Program MAB UNESCO untuk Indonesia pada Mei 2009 dalam sidang MAB UNESCO di Jeju, Korea, ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia.
***

Meski telah ditetapkan sebagai cagar biosfer, namun nasibnya belum mampu seperti yang cita-citakan MAB UNESCO. Persoalan utama, menurut Y Purwanto dari Komite Nasional Program MAB UNESCO Indonesia dan Haris Surono, GM Flagship Conservasion Program SMF, adalah belum terbentuknya badan pengelola. Padahal diyakini para pihak memiliki kepentingan akan keselamatan kawasan yang diharapkan menjadi warisan alam Riau untuk dunia tersebut.

Misalnya bagi masyarakat di sekitarnya. Itu adalah penyangga kehidupan mereka. Agar terhindar dari banjir, kekeringan, gagal panen karena keracunan firit, intruisi air laut, terkena ISPA karena asap dan sebagainya yang terjadi bila kawasan gambut itu rusak. Sebagian masyarakat di tempat itu juga masih mengandalkan ikan dari sungai-sungai dikawasan itu untuk sumber makanan.

Bagi para peneliti, kawasan itu adalah ladang penelitian. LIPI, universitas lokal (Unri) dan internasional (Kyoto University) beramai-ramai melakukan penelitian di kawasan tersebut. Untuk membuka tabir manfaat keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya yang diperkirakan memiliki manfaat maha dasyat untuk kepentingan umat manusia

Dari segi konservasi, menurut Kepala BBKSDA Trisnu Danisworo, kawasan itu penting untuk mengamankan kepunahan keanekaragaman hayati dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Sekaligus menghindari konflik satwa liar dan manusia yang kini kerap terjadi di Riau karena hilangnya rumah satwa-satwa liar tersebut. Selain itu, sistem zonasi dengan menjadikan HTI sebagai kawasan penyangga membuat dua suaka margasatwa yang menjadi tanggung jawabnya lebih aman dari pelaku pembalakan liar.

Selanjutnya bagi SMF, selain itu merupakan pencitraan positif bagi perusahaannya sekaligus juga upaya cerdas yang mesti dilakukannya agar kawasan HTI mereka tidak ikut-ikutan babak belur sebagai efek domino dari kerusakan kawasan gambut yang berada disekitarnya. Terutama karena kekeringan dan rawannya terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Bagi pemerintah daerah, Bengkalis, Siak dan Riau ini merupakan nama baik di pentas dunia. Sekaligus lokomotif perekonomian baik dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya hayati, ekowisata, program pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya.
Bagi Indonesia menjadi salah satu cara untuk mencapai penuruan emisi karbon sebesar 26 persen yang ditargetkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu bagi masyarakat dunia, kawasan itu sangat penting untuk melawan bencana perubahan iklim. Mengingat kandungan karbon yang berada di kawasan itu luar biasa besarnya. Dari kajian Juli 2008 dari area inti yang berasal dari kawasan yang dikonservasi kelompok/mitra seluas 65 ribu hektar saja, terdapat kandungan karbun seluas 1.754 juta ton CO2. Belum lagi yang berada di SM Bukit Batu dan SM Giam Siak Kecil.

Alasan-alasan itu seharusnya bisa menjadi alasan kuat bagi para pihak untuk bahu membahu menyelamatkan dan mengelolah kawasan itu seoptimal mungkin dengan memprioritaskan terbentuknya badan pengelola. Sehingga program yang akan dikembangkan di kawasan itu baik sebagai tempat konservasi, ladang penelitian, aset perdagangan karbon, ekowisata, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dengan tahapan, target dan tujuan yang jelas. Semoga kita tidak terlambat menyadari, memikirkan dan melaksanakannya.***

Pertanian Skala Kecil, Dinginkan Bumi

2010-02-11T18:41:00.000+07:00

Hati-hati dengan Industri Pertanian

Masyarakat dunia saat ini berlomba-lomba menjadi negeri industri pertanian. Didorong tak saja oleh pasar bebas, transportasi yang lancar, tetapi juga paradigma mengganti bahan bakar fosil dengan agroguel (bahan bakar nabati) seperti biodisel. Jika itu dibiarkan terus merajalela, bahan bakar dari industri pertanian itu tak saja jadi bahan bakar pengganti fosil, tetapi juga jadi bahan bakar untuk kelaparan dan kemiskinan.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Itulah yang kini sedang dirisaukan oleh Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI). Lelaki yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai 50 orang di dunia yang menyelamatkan bumi dari Harian Guardian, sebuah harian termuka di Inggris, mengungkapkan agroindustri tak saja akan menjadi bahan bakar bagi kelaparan dan kemiskinan, tetapi sekaligus juga menjadi pengkontribusi dari emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim.

Industri pertanian yang dimaksud adalah pertanian dan perkebunan skala besar serta usaha peternakan yang membutuhkan lahan yang sangat luas. Sehingga menggeser lahan pertanian masyarakat skala kecil yang dulu banyak ditemukan di wilayah agraris seperti di Indonesia dan negara-negara agraris lainnya.

Pria berkumis ini, kepada Riau Pos, beberapa waktu lalu, menyebutkan kontribusi emisi karbon dari industri pertanian di mulai dari sektor transportasi yang mengantar bahan makanan itu ke berbagai belahan dunia. Misalnya, saat ini sangat mudah menemukan buah-buahan, sayur-sayuran, dan danging dari Afrika, Amerika Selatan atau negara-negara kepualaun di Eropa atau Amerika. Kita juga tak lagi kesulitan menemukan beras dari Asia di Amerika atau Afrika.

Nah, dari bahan bakar transportasi antar benua itulah yang menyebabkan emisi karbon menjadi cukup besar. Organisasi petani di Swiss bernama UNITERRE mengkalkulasikan bahwa untuk mengangkut satu kilo asparagus impor dari Mekiko membutuhkan lima liter minyak dengan membawanya dengan pesawat (11.800 km) ke Switzerland. Padahal jika itu ditanam di Switzerland, hanya dibutuhkan 0,3 liter minyak untuk sampai kepada konsumen.

Belum lagi dampak dari moderenisasi industri pertanian yang dalam proses pertaniannya banyak menggunakan bahan kimia seperti untuk pupuk dan pestisida. Selain itu, pertanian monokultur dan peternakan banyak menghasilkan nitrogen dioksia (NO2), yakni senyawa nomor tiga terpenting dalam memberi kontribusi pada pemanasan global.

Persoalan lainnya dari dampak industri pertanian adalah memusnahkan biodiversity (keanekaragaman hayati) dan sekaligus menghilangkan kemampuannya untuk menangkap karbon (salah satu emisi gas rumah kaca). Padahal, tambahnya, secara natural karbon ditangkap dari udara oleh tumbuh-tumbuhan dan disimpan dalam batang kayu dan bahan-bahan organik di dalam tanah. Siklus karbon ini telah menjadi bagian dari keseimbangan iklim selama jutaan tahun.

Namun, dengan adanya industri pertanian membuat keseimbangan itu terganggu. Pasalnya untuk membangun industri pertanian mereka tidak saja menggunakan banyak pestisida dan pupuk kimia, tetapi juga membakar hutan dan lahan untuk menyiapkan pertanian monokultur.

Belum lagi, industri pertanian juga mendorong areal pertanian menjadi areal produksi pertanian. Misalnya menjadi komplesk industri, perumahan, dan kawasan wisata pertanian. Hal itu juga memberi kontribusi pada pelepasan emisi karbon secara masif.
Pria yang menjadi Koordinator Umum International Operational Secretariat (IOS) of La Via Campesina, sebuah organisasi pergerakan petani dunia ini, juga mengkritisi bahan bakar nabati. Dia menyebut itu sebagai solusi yang salah dalam menghadapi krisis energi dan mengurangi emisi karbon sesuai dengan mandat Protokol Kyoto. Pasalnya untuk produksi bahan bakar nabati tersebut lagi-lagi kembali mendorong industri pertanian yang akhirnya mengekspansi lahan pertanian.

Hendry menyebutkan industri pertanian, menurutnya, yang dikelola corporate itu menyebabkan semakin sedikit akses petani terhadap lahan. Alhasil tidak saja menimbulkan kesenjangan yang memicu konflik masyarakat dan perusahaan tetapi juga mendorong masyarakat menghadapi persoalan kelaparan dan kemiskinan. “Industri bahan bakar nabati, sekaligus menjadi bahan bakar kelaparan dan kemiskinan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia menyuarakan kedaulatan pangan sebagai kunci menyediakan matapencarian untuk miliaran orang dan upaya menyelamatkan bumi. Menurutnya kedaulatan pangan memprioritaskan pasar lokal dan nasional, memberdayakan petani dan keluarga petani dalam mengendalikan pertanian, dan menjaga produksi pangan. Selanjutnya kedaulan pangan juga mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan berlandaskan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial.***

Mengenal Gambut, dari Semenanjung Kampar ke Kopenhagen (3)

2010-01-24T18:13:00.002+07:00

REDD Plus Plus?

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) menjadi pembicaraan paling hangat di seluruh kawasan negara berkembang yang memiliki hutan. Bahkan kini berkembang pula skema REDD plus. Lalu bisakah gambut secara khusus masuk sebagai skema REDD plus plus?

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Eric J Layman, wartawan senior asal Amerika yang tinggal di Italia dan menjadi tutor bagi para jurnalis Indonesia yang akan berangkat meliput konferensi perubahan iklim Sedunia (UNFCCC) COP15 di Kopenhagen, akhir November lalu, cukup kaget mendengar cerita tentang gambut. Suatu kawasan yang memiliki fungsi sangat penting dalam mengurangi emisi karbon, terutama karena menyerap karbon dan tidak melepaskan karbon yang ada di dalam lapisan tanahnya.

Apalagi saat Eric, mendengar ada kedalaman gambut hingga 20 meter di Riau. Menurutnya, sudah selayaknya upaya menjaga dan menyelamatkan gambut dari kerusakan menjadi prioritas penting masyarakat dunia. Sehingga salah satu ide tulisan yang dikembangkan adalah bagaimana mendorong agar gambut masuk dalam mekanisme REDD plus plus (++). Seiring dengan berkembangnya wacana tentang mekanisme REDD plus sejak COP14, di Poznan, Polandia, Desember 2008.

Namun dalam penelusuran Riau Pos untuk mendorong gambut masuk dalam mekanisme REDD plus-plus, tidaklah seperti bayangan awalnya. Awalnya, ada dugaan plus pada REDD plus, memiliki makna ada kompensasi lebih yang diberikan bagi penerima REDD. Selanjutnya REDD plus plus, memiliki makna mendapatkan tambahan berganda. Dengan asumsi, sama halnya seperti tarif hotel yang selalu mencantumkan ++, artinya ada tambahan biaya lain dari harga yang telah dicantumkan.

Pada kenyataannya REDD plus di situ, menurut Teguh Surya, dari Friend of The Earth (di Indonesia dikenal dengan Walhi, red), salah satu pembicara dalam side event yang dilaksanakan Panos London bersama Climate Change Media Patnership (CCMP) di Bella Center, Kopenhagen, tempat COP 15 berlangsung, menyatakan bahwa plus maknanya bukan membayar lebih. Tetapi memasukkan kawasan konservasi dalam mekanisme REDD.

Lebih lanjut, Teguh mengupas tentang sejarah REDD. Menurutnya ide tentang mekanisme REDD, dimulai pada tahun 2005, tepatnya COP 11 di Montreal. Di mana Papua Nugini bersama dengan Costa Rica dan didukung oleh delapan negara lainnya (Coalition of Rainforest Nations) mengajukan proposal mekanisme penurunan emisi dari deforestasi dari negara-negara berkembang. Mengingat emisi dari deforestasi hutan tropis menjadi penyumbang terbesar kedua penyebab pemanasan global.

Kemudian, pembahasan skema REDD berkembang kencang saat COP13, di Bali, tahun 2007. REDD dalam konfrensi itu, secara sederhana diartikan sebagai pemberian insentif atau kompensasi finansial kepada negara-negara yang berkeinginan dan mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan digradasi. Namun, belum usai persoalan REDD, pada COP14 di Poznan, Polandia skema REDD diperluas. Skema ini tidak lagi berhubungan langsung dengan upaya pengurangan deforestasi dan degradasi lahan. Akan tetapi difungsikan untuk melakukan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon hutan baik melalui kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi.

Asumsinya, tambahnya, bila skema awal REDD hanya memberikan keuntungan kepada negara-negara pemilik hutan dengan laju deforestasi tinggi. Namun dengan adanya skema REDD plus dengan lingkup yang lebih luas, maka negara-negara yang selama ini aktif melakukan konservasi hutan juga bisa mendapatkan skema REDD. Dengan demikian REDD plus-plus tidak memungkin. Apalagi Doddy S Sukadri, Ketua Kelompok Kerja Alih Guna Lahan dan Kehutanan (LULUCF) Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Desember lalu, menyatakan gambut tidak pernah dibahas dalam teks negosiasi.

“Kita pernah mengusulkan agar gambut dipisahkan dengan wetland (lahan basah). Namun tidak ada negara lain yang mendukung. Akhirnya yang ada hanya wetland. Meskipun memang gambut termasuk lahan basah. Namun fungsi gambut yang sangat penting dalam mengurangi emisi karbon, akhirnya tidak dibahas spesifik,” ujarnya.

Dalam pengamatan Riau Pos, persoalan gambut pada COP15 hanya dibahas pada kegiatan sampingan (side event). Selain itu, sejumlah orang yang Riau Pos tanyai tentang tahukah mereka tentang Semenanjung Kampar, Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu hutan rawa gambut yang kini ramai dibicarakan di Indonesia, apalagi paska aksi Greenpeace menentang alih fungsi lahan di areal tersebut. Rata-rata menggeleng tidak tahu.

Meskipun gambut tidak dibicarakan di teks negosiasi dan tidak ada perhatian dunia terhadap nasib gambut, Jonotoro, praktisi gambut Riau, minggu ketiga Januari, menyatakan isu gambut dalam beberapa tahun ke depan akan semakin populer. Pasalnya inti dari upaya melawan perubahan iklim adalam mengurangi emisi. Jika emisi dari lahan gambut tidak dicegah, maka target untuk mengurangi emisi karbon tidak akan dicapai.

“Target Presiden SBY untuk menurunkan target emisi pada tahun 2020 sebesar 26 persen itu tidak akan tercapai, jika upaya penyelamatan gambut tidak dilaksanakan. Pasalnya 14 persen dari total target penurunan emisi itu itu berasal dari sektor kehutanan terutama dari hutan rawa gambut yang paling banyak melepaskan emisi bila rusak,” paparnya.

Ia juga menyerukan, meskipun gambut kini masih terkesan diabaikan, namun menurutnya prinsip kehati-hatian tetap harus dilaksanakan dalam pengelolaan gambut. Apalagi, menurutnya, gambut merupakan areal yang rapuh, dan jika sekali mengalami kerusakan hampir mustahil untuk kembali.***

Menumpang Gaharu di Tanaman Sawit

2010-01-17T18:14:00.003+07:00

Anda pasti sering mendengar istilah tumpangsari? Yakni salah satu sistem pertanian yang memadukan beberapa jenis tanaman dalam satu areal untuk mengefektifkan pemanfaatan lahan dan mendapatkan hasil panen yang berlipat ganda. Ternyata sistem itu juga bisa dimanfaatkan di perkebunan sawit. Salah satu diantaranya dengan menumpangkan tanaman gaharu di antara sawit. Dengan begitu petani tak hanya dapat buah sawit tetapi juga mendapat rupiah dari gaharu serta yang terpenting ikut menyelamatkan lingkungan.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Program itulah yang coba dikembangkan oleh Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (BPHPS) Kuok, Kabupaten Kampar. Institusi penelitian dan pengembangan tanaman hutan milik Departemen Kehutanan ini menerapkan metode penanaman gaharu di antara sawit sejak tahn 2006 lalu.

Menurut Syahrul Donie, Kepala BPHPS Kuok Kabupaten Kampar, program itu dilatarbelakangi fenomena masyarakat yang beramai-ramai menanam sawit karena nilai ekonomis yang menggiurkan. Namun di sisi lain penanaman sawit yang terlalu banyak terutama di daerah hulu sungai, berdampak tidak baik terhadap lingkungan. Penanam sawit dapat mereduksi air di daerah aliran sungai (DAS) yang dapat memicu terjadinya kekeringan dan juga banjir pada musim penghujan.

Untuk menjembatani persoalan itulah, menurut Syahrul, makanya mereka mendorong dan mensosialisasikan penanaman gaharu di antara sawit. Keberadaan gaharu di antara sawit, selain dalam konteks perbaikan lingkungan karena gaharu berkontribusi dalam permbaikan dan pembaharuan cadangan air dalam tanah, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya selain mendapatkan sawit, masyarakat juga bisa memanen gaharu yang juga bernilai ekonomis tinggi.

Gaharu merupakan hasil hutan non kayu yang terdiri dari gumpalan padat kecoklatan dan berbau harum. Gaharu mempunyai bermacam khasiat selain sebagai nutfah juga dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan parfum, kosmetik hingga bahan dasar pengobatan penyakit.

BPHPS mengujicobakan program ini atau disebut dengan areal model Gaharu di antara Sawit di Desa Kembangdamai, Kecamatan Pagaran Tapah Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu. BPHPS membuktikan tanaman gaharu yang telah mereka bibitkan di BPHPS dapat ditanam bersandingan dengan kelapa sawit dan tidak mengganggu pertumbuhan kedua tanaman tersebut. Itu terbukti dari pertumbuhan sawit yang cukup baik setelah penyisipan gaharu dan pertumbuhan gaharu juga menunjukkan perkembangan yang baik di areal tersebut.

Syahrul Donie juga menjelaskan bahwa perawatan tanaman gaharu di antara sawit tidak memerlukan teknik khusus. Bahkan, tambahnya, limbah dari pohon sawit bisa dijadikan pupuk bagi tanaman gaharu dan sawit sendiri. Yakni dengan memanfaatkan limbah pelepah sawit menjadi arang yang dijadikan pupuk sawit maupun gaharu.

“Pada areal tanah yang dikembangkan untuk sawit ini, memiliki PH asam dan kesuburan rendah. Untuk mengatasinya, kami melakukan percobaan agar pertumbuhan gaharu dan sawit bisa terus membaik. Kami menjadikan limbah arang pelepah sawit sebagai pupuk untuk sawit dan gaharu, dengan kapasitas enam kilogram arang per batang gaharu. Hasilnya cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan indikator pertumbuhan gaharu yang semakin baik dan kenaikan pH tanah dari yang tadinya 3-4 menjadi 5-6,” papar Syahrul.

Edi Nurohman, tenaga teknisi BPHPS, lebih lanjut menjelaskan proses percobaan mereka di Desa Kembangdamai tersebut. Lahan sepuluh hektar yang berisi kebun sawit itu, menurutnya, dibagi dalam tiga kelompok. Masing-masing bagian dibuat konsep pelakuan jarak tanam. Bagian pertama terdiri dari 4 Ha dengan jarak tanam antara gaharu dan sawit sejauh 2 meter. Bagian kedua seluas 4 Ha, jarak tanamnya dibuat 3 meter, dan pada area ketiga, sisanya ditanami dengan jarak 2-3 meter.

Pelakuan jarak tanam dan pemberian pupuk arang pelepah kelapa sawit, menurut Edi, membuktikan dapat memberi efek yang sangat baik pada tanaman Gaharu. Hal itu, katanya, terlihat dari pertambahan tinggi gaharu yang berumur 30 bulan atau 2,5 tahun dari enam bulan masa pemberian limbah arang pelepah sawit. Tanaman gaharu mengalami pertumbuhan hingga 70 persen sementara pertambahan diameter batang tanaman gaharu dengan umur yang sama bisa mencapai 72,20 persen.

Perawatan gaharu di antara sawit, tambah Edi, bisa dilakukan secara bersamaan. Edi menyebutkan gaharu tidak memerlukan cara perawatan khusus. Hanya saja membutuhkan kehati-hatian petani ketika membersihkan pelepah Sawit agar pohon gaharu yang ada dibawahnya tidak rusak tertimpa pelepah. Selain itu kebersihan gaharu dari rumput liat di sekitarnya juga perlu diperhatikan.

BPHPS berharap upaya mereka membangun areal model gaharu di antara sawit di Desa Kembangdamai, Kecamatan Pagaran Tapah Darusasalam, Rokan Hulu ini dapat menjadi pilihan cerdas masyarakat.***

Forum Save The Earth: Mengungsikan Gajah atau Manusia?

2010-01-17T18:02:00.002+07:00

Gajah kembali mengamuk di Indragiri Hulu dan Rokan Hulu, menghancurkan rumah dan kebun masyarakat. Konflik berulang terus terjadi karena berebut lahan dengan manusia. Menurut Anda, apakah yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik ini? Apa yang Anda pilih, mengungsikan warga disekitar habitat gajah atau mengungsikan gajah dari habitatnya?

Konflik Gajah dan Manusia bukan yang pertama kali kita dengar dan alami. Mengungsikan penduduk?, saya rasa itu tidak terlalu tepat, dan mengungsikan Gajah dari habitatnya itu lebih tidak tepat lagi. Bagaimana mengatasi ini secara permanent?. Sudah cukuplah untuk penebangan hutan, jangan ditambah lagi. Dan apakah kita bisa menyalahkan Gajah untuk hal ini?. Karena hakekatnya kitalah yang mengganggu habitatnya.
ALEX SINAGA
Pekanbaru

Manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Manusia membutuhkan alam untuk hidup dan karna itu salah satu kewajiban manusia adalah menjaga keseimbangan alam. Dalam kasus ini, manusia telah mengambil alih habitat gajah, tidak hanya merugikan pihak gajah, namun juga merugikan pihak manusia sendiri. Gajah sudah tidak banyak lagi di jumpai di Negara kita, dengan mengganggu habitatnya kita sama saja membiarkannya hidup sengsara dan akhirnya akan terjadi penurunan populasi gajah. Kenapa manusia harus mengambil alih tempat tinggal mereka? Toh mereka berhak hidup,kok. Manusia tidak boleh terlalu mementingkan kebutuhannya. Alam menyediakan keperluan manusia, maka manusia harus menghormati alam. Saya setuju jika penduduk harus dipindahkan ke daerah lain, dan habitat gajah di rehabilitasi hingga kembali seperti semula. Kontrol terhadap jumlah penduduk dan persebaran penduduk perlu ditekankan lagi. Sedikitnya angka pertumbuhan penduduk akan mengurangi tigkat perluasan lahan tempat tinggal, persebaran penduduk yang merata juga akan menefisienkan penggunaan lahan tempat tinggal, secara otomatis kita mengurangi tingkat eksploitasi alam.
JOSHUA IMMANUEL
UR Pekanbaru

Menurut saya tidak ada yang harus diungsikan, karena jalan keluar dari semua konflik tersebut adalah manusia. Manusia harus mengalah sebab gajah juga membutuhkan kenyamanan hidup. Bayangkan jika tempat tinggal kita diusik/diganggu pasti kita marah, bukan?. Gajah juga seperti itu. Jika manusia tidak mengalah, maka apa nilai lebihnya manusia dibanding gajah?. Jadi pemerintahan setempat harus bijak memutuskan kelangsungan hidup kedua belah pihak.
CLIFF CHARDS ZACHAWERUS
Kelas 8 Daniel Junior High School Rumbai

Menurut saya kita harus mengungsikan masyarakat karena selama ini gajah sudah tinggal diwilayah itu. Jadi agak sulit jika harus mengungsikan gajah. Hal ini berarti pemerintah daerah harus memikirkan pemukiman yang baru untuk masyarakat.
PRISKA RADA THALIA
Daniel School Rumbai

Menurut saya dua-duanya perlu disikapi. Jangan ada yang diungsikan, tapi benahi kembali komunitas keduanya agar bisa melangsungkan kehidupan masing-masing.
DANIEL KRISTIAN
Kelas 8 SMP Daniel Rumbai

Menurut saya, permasalahan gajah dan manusia yang sekarang ini terjadi dapat diselesaikan dengan warga yang mengungsi dari kawasan gajah. Gajah merupakan makhluk yang juga mempunyai hak untuk memiliki tempat tinggal. Warga yang seharusnya mengalah karena memang tempat yang ditempati warga merupakan hak tinggal gajah. Sebaiknya warga tersebut pindah ke daerah yang tidak merusak alam, seperti di tempat-tempat yang penghuni sedikit. Manusia maupun hewan memiliki hak tempat tinggal yang sama kan?
Ghassani Feta Adani
SMA Cendana Duri
Cara terbaik untuk mengakhiri konflik tersebut adalah dengan membuat pagar kuat dan dialiri listrik antara habitat Gajah dengan lahan tempat tinggal manusia. Populasi Gajah juga harus sesuai dengah habitatnya, bila populasi Gajah tinggi maka harus dipindahkan kekebun binatang. Kemudian untuk manusia jangan menambah lahan dengan merusak habitat binatang langka tersebut. Jika hal itu terjadi maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Sehingga manusia dan gajah bisa hidup berdampingan dengan damai.
ZAINAL ABIDIN
1A PBI STAI Bengkalis
Menurut saya gajahlah yang harus diletakkan dihabitatnya, Karena gajah sekarang tidak ada yang melindungi. Karena itu gajah mengganggu lahan warga. Kalau sudah dikembalikan ke habitatnya, saya yakin gajah tidak akan mengamuk lagi.
AWERPAN S.Pd
Alumni Formis ROHUL Guru SMPN 1 Rambah Hilir Rohul

Melihat dan mendengar peristiwa gajah mengamuk terhadap warga bukan berita baru lagi bagi penduduk Riau ini, hampir setiap kabupaten kita pernah mendengarnya. persoalan ini, akarnya adalah persoalan hutan yang sudah habis di babat oleh kapitalis di negeri ini, ratusan juta hektar hutan menjadi lahan perkebunan. inilah salah satu penyebab gajah itu mengamuk perumahan warga sekitarnya. Rumah mereka juga tidak ada lagi.Dan sebenarnya semua hewan merasa terganggu oleh bentuk-bentuk penjajahan terhadap rumah mereka. Satu pertanyaan, pernahkan kapitalisme pembabat hutan ini berpikir untuk memelihara ekosistem, kelestarian fauna dan flora jawabannya sangat naif bila mereka mengatakan “ia”, atau mencari solusi terhadap hewan-hewan yang rumah mereka di jadikan bahan baku perusahaan. Prilaku tadi adalah prilaku manusia yang terorganisir, tersusun rapi dengan melibatkan stochkholder yang ada, dengan kepintaran investor busuk di negeri ini. sedangkan prilaku dalam skala kecil adalah perburuan satwa yang ada oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini juga bisa mengakibatkan gajah mengamuk. siapa yang dirugikan?, tentulah masyarakat yang berada di wilayah sekitar.
YOSERIZAL
SekJen. Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Kuantan Singingi se Indonesia (forkomakusi se Indonesia) Pekanbaru

Menurut saya untuk sementara ini wargalah yang harus mengungsi dari sekitar habitat gajah, karena kalau dipikir untuk mengungsikan gajah yang lagi mengamuk dapat memperburuk keadaan dan pasti ada yang menjadi korban dari salah satu pihak. Namun jika keadaan sedikit membaik, pihak kuasa harus berusaha secepatnya menyediakan habitat lain untuk gajah atau memasukkan ke kebun binatang agar kehidupan gajah lebih lestari. Sehingga tidak terjadi perebutan lahan dikawasan tersebut dan manusia bisa kembali menempati lahannya.
YENI NAWATI
1A PBI STAI Bengkalis

Jika harus memilih salah satu mengungsikan warga dari habitat gajah atau mengungsikan gajah dari habitatnya, nampaknya kedua pilihan ini sulit, seperti memakan buah simalakama. Namun salah satu jalan keluarnya adalah mencarikan pulau yang kosong untuk kawanan gajah tersebut.
DIMEN SITUMORANG
Pranap Indragiri Hulu

Menurut saya, mengungsikan gajah dari habitatnya. Karena jika warga yang diungsikan maka mata pencaharian warga lumpuh total, dong!. Kalau mereka tidak bekerja anak, bini mau makan apa?.
EGA
Lipat Kain

mengungsikan warga dari habitat gajah itu lebih tepat daripada gajah yang diungsikan, karena kedatangan dan ulah tangan manusia, gajah menjadi mengamuk dan selalu merusak tanaman warga. hal tersebut dilakukan oleh gajah karena gajah merasa terusik oleh kejahilan manusia, hutan diambil kayunya, dibakar dan dijadikan kebun sawit milik pribadi. sehingga hutan sebagai tempat tinggal gajah sudah tidak ada. Walaupun ada, itu hanya sebagian kecil. dan gajah mempunyai hak untuk hidup dan tempat tinggal. karena manusia dan hewan sama-sama ciptaan Tuhan.
AGUS YOGI RADIN PRADIPTA
SMA N 1 Pangkalan kerinci

Sebenarnya semua sudah ada tempatnya, tetapi terkadang hidup penuh dengan perjuangan adaptasi. Hukum rimba dipakai oleh gajah karena mereka tidak bisa berunding. Kemungkinan kalau bisa mereka pasti akan meminta daerahnya untuk tidak diusik. Kerpentingan-kepentingan manusia lah yang membuatnya berbuat seperti itu. Karena saya pernah mengalami dan merasakan berjuang hidup dengan gajah ketika saya berada 1 bulan flying camp dihutan ketika melakukan survey. langkah yang perlu diambil adalah dengan penataan kembali tempat sesuai dengan peta tata ruang yang di sepakati, dulu disebut PETA TGHK sekarang dinamakan PETA RTRW. Disitu kawasan tempat tinggal masing-masing sudah ditentukan.
AGUS DHANANG PURNOMO
Dinas Pertanahan Indonesia untuk Riau

Pemerintah hendaknya dapat membuat lahan tersendiri untuk gajah dan menjaga lingkungan tempat gajah-gajah tinggal agar gajah tidak keluar dari habitatnya dan mengganggu warga. Karena itu saya memilih mengungsikan gajah dari habitatnya , mencari lahan yang layak huni untuk para gajah.
AMALIA JUWENDAH
Kls 7a SMP Cendana Duri

Menurut saya untuk menghindari konflik antara gajah dan manusia, yang perlu dilakukan adalah mengungsikan (memindahkan) gajah dari habitatnya. Alasannya habitat asli gajah telah berubah menjadi perkembunan dan pemukiman, karena itu gajah perlu dipindahkan ke habitat yang lebih sesuai.
INDAH SIREGAR
SD 012 Tapung Hulu Kampar

Menurut saya memindahkan manusia dari habitat gajah. Jika memindahkan gajah dari habitat aslinya jika tidak sesuai akan mengakibatkan kepunahan populasi gajah. Jadi sebaiknya warga sekitar habitat gajah dan pemerintah perlu memahami hal tersebut.
SULAIMAN
STAI Bengkalis

Menurut saya mengungsikan gajah ke tempat yang lebih layak supaya tidak mengamuk dan mengganggu warga serta merusak lingkungan sekitarnya. Pemerintah setempatlah yang bertanggung jawab terhadap penempatan habitat gajah yang baru. Pemerintah harus bertindak tegas demi kenyamanan gajah dan kenyamanan manusia juga.
ERNI EKA PURNAMA SARI
Kelas 8 SMP Daniel Rumbai

Menurut saya untuk mengakhiri konflik itu, manusia jangan membuat pemukiman dihabitat gajah. Gajah merupakan hewan langka dan patut untuk dilindungi, jika habitat gajah dirusak dan geraknya semakin dipersempit maka akan berakibat pada kepunahan populasi gajah. Pemerintah harus menyediakan lahan yang luas untuk habitat gajah, terutama disumatera yang mempunyai hutan cukup luas sehingga gajah tidak perlu mengamuk kepada masyarakat karena tidak ada perebutan lahan antara gajah dan manusia.
SULASTRI
1A PAI STAI Bengkalis

Menurut saya gajah mengamuk karena warga telah mengganggu habitat tempat tinggal gajah. Misalnya warga menembang pohon dihabitat gajah untuk kepentingan mereka. Kalau sudah seperti ini maka komunitas keduanya pasti terganggu. Oleh karena itu sebaiknya warga mempunyai aturan batas wilayah yang bisa dikelola dengan batas tempat tinggal gajah. Agar lebih mengikat sebaiknya aturan tersebut dibuat tertulis.
MATIUS
Kelas 8 SMP Daniel Rumbai

Menurut saya, kita harus mengembalikan gajah ke habitatnya, agar gajah tidak mengganggu warga lagi. Berikutnya kita juga tidak mengganggu tempat tinggal gajah, sebab jika diganggu berkemungkinan gajah akan mengamuk lagi.
NOVA WERIC
Kelas 8 SMP Daniel Rumbai

Menurut saya hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki lahan atau habitat gajah yang telah rusak akibat ulah manusia. Dengan cara melakukan penanaman ulang atau reboisasi hutan tempat tinggal gajah yang telah gundul. Dan saya lebih memilih mengungsikan gajah dari habitatnya ketempat yang telah disediakan yang menyerupai habitat aslinya.
REYNALDO ALEXANDER
Kelas 8 SMP Daniel Rumbai

Menurut saya, kita harus mengungsikan dan mengamankan gajah-gajah yang mengamuk tersebut. Jika dibiarkan terus menerus akan menggganggu ketenangan dan aktifitas masyarakat. Namun mengamankan gajah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka selain warga yang mengatasi hal tersebut pihak yang berwajib diharapkan juga ikut berpartisipasi dalam upaya mengungsikan gajah ini. Hingga warga kembali aman, tidak diganggu oleh ulah gajah yang mengamuk. Selain itu kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan sebab bisa jadi peristiwa gajah mengamuk disebabkan ulah manusia yang menebang dan membakar hutan yang kemudian menyebabkan terganggunya habitat gajah.
SITI HALIMAH
STAI Bengkalis

Menurut saya, ini merupakan pilihan yang sulit. Namun kita harus mengungsikan warga dari habitat gajah. Alasanya, kalau warga dibiarkan dihabitat gajah, akan menambah konflik yang lebih luas bahkan bisa memakan korban jiwa dan kerugian besar lainnya. Jika itu terjadi berarti pemerintah harus menyediakan tempat untuk mengungsikan warga sekitar.
IVAN FERRY
Class 8 SMP Daniel Rumbai

Mengenal Gambut, dari Semenanjung Kampar ke Kopenhagen (2)

2010-01-17T17:55:00.003+07:00

Gambut, antara Penyelamat atau Sumber Petaka

Gambut tak hanya bisa menjadi penyelamat dunia dari perubahan iklim. Namun sekaligus juga menjadi sumber petaka bila salah urus karena emisi gas rumah kacanya dapat memicu percepatan terjadinya perubahan iklim.

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Kembali bayangkan gambut sebagai tumpukan padat sampah organik yang berisi potongan ranting, daun, batang, dan zat organik lainnya yang dikeringkan kemudian dibakar. Pastilah gas-gas rumah kaca seperti carbon dioksida (CO2), methana (CH2), dan nitorus oksida (N2O) sebagai hasil pembakarannya tak terhingga banyaknya. Apalagi jika sampah yang dibakar itu ketebalannya hingga 20 meter (kedalaman gambut dalam) seperti yang terdapat di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan.

Saat gambut rusak atau terbakar, menurut Hans Joosten dari Wetland International, awal Desember lalu, tak hanya melepaskan stok karbon yang tersimpan sejak ribuan tahun lalu. Namun, tambah Haris Gunawan, dosen biologi FMIPA Universitas Riau, medio Januari, juga mengakibatkan gambut kehilangan kemampuannya menyerap emisi karbon di udara lewat vegetasi yang dimilikinya.

Gambut secara global, menyimpan sekitar 329-525 giga ton (Gt) karbon. Sekitar 86 persen (445 Gt) dari karbon di lahan gambut tersimpan di daerah subtropis, terutama Kanada dan Rusia. Sementara sisanya 14 persen (70 Gt) terdapat di daerah tropis, terutama di Indonesia (sekitar 50 persen lahan gambut tropis terdapat di Indonesia, red). Haris menjelaskan, gambut di daerah tropis berasal dari material kayu, sementara subtopis dari rumput dan lumut.

Data Wetland International, lahan gambut terluas terdapat di Rusia bagian Asia (1.176 280 km2), selanjutnya Kanada (1.133.926 km2), dan nomor tiga Indonesia (265.500 km2). Dengan demikian Indonesia memiliki luas kawasan gambut tropis terluas karena Rusia dan Kanada termasuk daerah subtropis.

Meskipun lahan gambut di daerah tropis lebih sedikit, namun menurut data Wetland International emisi gas rumah kaca paling banyak terjadi di daerah gambut tropis, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia dan Papua New Guini. Bahkan data Wetland yang dilansir di Konferensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP15, di Kopenhagen, Desember lalu, menyebutkan tingkat emisi Indonesia dilahan gambut paling tinggi (500 Mton Co2, data 2008 dan belum termasuk kebakaran lahan gambut,red). Faktor utama tingginya tingkat emisi ini terkait dengan pengeringan lahan gambut.

Namun posisi Indonesia itu akan kebalikannya, dari si sumber petaka (karena melepaskan gas rumah kaca) menjadi penyelamat bumi (bila lahan gambut yang ada di dikelola dengan cara berkelanjutan). Pasalnya salah satu poin dalam International Symposium and Workshop on Tropical Peatland, tahun 2007 lalu, menyebutkan lahan gambut Indonesia yang berkisar 20 juta hektar tersebut mampu menyimpan sekitar 30 persen kapasitas karbon global di dalam tanah. Selanjutnya di atas tanah, lahan gambut bisa menyimpan karbon dalam bentuk vegetasi hutannya. Jadi tingkat menyerap karbon di lahan gambut dua kali lipat.

Dengan demikian pendapat Emmy Hafild, saat itu Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, yang menyatakan Riau bisa menjadi pahlawan dunia dalam melawan perubahan iklim lewat pengelolaan lahan gambutnya secara berkelanjutan dapat dibenarkan. Bila lahan gambut di Riau yang menurut data Badan Lingkungan Hidup (BLH) seluas 4.033.666 ha (terluas di Sumatera, red) dengan kandungan karbon sebesar 16.833,45 juta ton dikelolah dengan baik. ***

Mengenal Gambut, dari Semenanjung Kampar ke Kopenhagen (1)

2010-01-14T19:58:00.002+07:00

Tumpukan Sampah Organik yang Dipadatkan

Tiga tahun yang lalu, Emmy Hafild, saat itu Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, mengungkapkan kepada Riau Pos, Riau bisa menjadi pahlawan dunia dalam hal perubahan iklim bila mampu menyelamatkan gambut yang dimilikinya. Bahkan bisa meraup dolar dunia dari stok karbon yang dimilikinya di lahan gambut. Namun benarkah itu? Inilah hasil penelusuran panjang Riau Pos dari sejumlah literatur, diskusi bersama para ahli dalam dan luar negeri, hingga pengalaman tiga kali berturut-turut mengikuti Konferensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) sejak Bali (2007) hingga Kopenhagen (2009)

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Akhir November 2009, di GG House, Bogor, dalam pembekalan wartawan Indonesia yang akan meliput Konferensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP 15, di Kopenhagen, Prof Daniel Murdiyarso dari Center for International Forestry Reseach, membuka forum diskusi tentang gambut.

“Gambut itu seperti tumpukan sampah yang dipadatkan,” ujarnya memberi penjelasan sederhana tentang jenis tanah yang kini banyak diributkan oleh aktivis lingkungan agar eksploitasinya dihentikan. Terutama di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang kini masih terus menjadi perdebatan para pihak, antara kepentingan ekonomi, konservasi dan melawan perubahan iklim.

Tumpukan sampah itu, berisi zat-zat organik organik yang dipadatkan. Bisa potongan daun, ranting, batang pohon hingga berbagai bahan organik lainnya yang pembusukannya terhenti karena tingginya kadar asam akibat kawasan itu jenuh (tergenang) air.
Gambut umumnya mengisi cekungan-cekungan yang berada tidak jauh dari sungai. Itulah sebabnya gambut sering disebut sebagai tempat penyimpan cadangan air untuk sungai-sungai di dekatnya. Air di areal gambut secara alami akan mengalir ke sungai-sungai tersebut lewat aliran air tanah bila musim kemarau tiba. Keberadaan gambut di sekitar sungai itulah membuat sungai tak gampang meluap saat musim hujan dan tak mudah kering di musim kemarau.

Sekarang, bayangkan bila tumpukan sampah organik itu dikeringkan dengan cara membuat kanal-kanal di antaranya? Air dari kawasan gambut tersebut pasti akan terkumpul ke dalam kanal, kemudian akan secepat kilat pula mengalir ke tempat yang lebih rendah akibatnya tanah dari tumpukan sampah organik tadi mengering. Jika sudah mengering, ia tak lagi bisa mengikat air (Ia bersifat irreversible). Akibatnya, fungsinya sebagai penyimpan cadangan air menghilang.

Bila air hujan turun, air yang jatuh di kawasan gambut akan segera saja lewat. Mereka tak lagi bisa bersatu. Air itu akan langsung bersatu di sungai. Sungai yang tidak memiliki kapasitas terbatas akan meluapkannya ke seluruh penjuru yang lebih rendah dari tubuhnya. Alhasil banjir di sekitar bantaran sungai terjadi di mana-mana saat musim hujan tiba.

Saat musim kering tiba, sampah organik padat yang memang tak bisa lagi menyatu dengan air ini akan semakin kering dan menjadi bahan bakar bagus bila sekali terpatik api. Sama seperti kalau kita mengumpulkan daun dan ranting-ranting kering serta kayu-kayu lapuk. Jika dibakar segera menyala dan kalau sudah menyala apinya pun menjadi liar. Tidak saja melalap yang dibagian atas, tetapi juga ke kiri dan ke kanan serta ke bahwa. Sama halnya kalau kita membakar serbuk gergaji, apinya akan menyebar kemana-mana. Jalaran apinya kadang juga tidak kelihatan, tapi tahu-tahu semua sudah menghitam tanda terbakar.

Nah, sekarang bayangkan lagi, kalau lapisan sampah organik kering dan padat itu terbakar hingga ketebalan 20 meter (ketebalan gambut dalam)! Pasti kebakarannya sangat hebat dan sangat sulit dipadamkan. Tumpukan sampah organik kering dan padat itu tidak akan berhenti terbakar kalau tidak disiram dengan air yang mampu menggenangi wilayahnya secara keseluruhan. Kalau hanya disiram sedikit, sama halnya dengan memercikkan api di tungku api. Pasti yang kemudian muncul adalah asap tebal. Apipun belum tentu padam. Api bisa saja sudah menjalar ke bagian kanan, kiri, dan bawah yang tidak tersentuh air tadi.

Fenomena itulah yang dihadapi oleh daerah-daerah pemilik kawasan gambut yang telah rusak. Jika musim hujan kebanjiran, jika musim kering dikepung asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan terjadi di mana-mana.

Selain itu, persoalan kerusakan gambut, kini tak lagi populer sekedar penyebab banjir dan kebarakan hutan dan lahan serta bencana asap. Tetapi telah bergerak menjadi persoalan dunia, karena kawasan gambut rentan menjadi kawasan penghasil emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim.
Pasalnya kawasan itu memiliki potensi mengemisi karbon dua kali lipat. Pertama, saat ia dikeringkan, kedua saat ia terbakar. Gambut kering dan terbakar ini pulalah yang menempatkan posisi Indonesia menjadi negara nomor tiga di dunia sebagai penghasil emisi.***

Kawasan banjir itu-itu saja, Apa pendapatmu?

2010-01-14T19:51:00.000+07:00

Memasuki awal tahun 2010, bencana banjir terjadi dimana-mana. Kawasan yang terkena banjir itu-itu saja. Menurut Anda apakah bencana itu masih mungkin untuk diatasi, jika jawabannya tidak, apakah menurut anda mereka yang tinggal di kawasan banjir sebaiknya pindah saja daripada kebanjiran terus?

Bencana banjir yang terjadi saat ini menurut saya masih bisa diatasi. Caranya dengan 3M+P, yaitu mulai dari sekarang, mulai dari sekarang, mulai dari sekarang dan ditambah dengan (P)rogram yang baik dan terarah untuk mengatasi banjir yang terjadi di negeri ini. Yakinlah banjir akan bisa kita atasi apabila kita mau untuk mengatasinya.
ROBA‘I AHMAD
Mahasiswa FAPERIKA UNRI Pekanbaru

Bencana banjir jika tidak ditanggulangi dengan tepat akan menjadi masalah besar bagi pemerintahan kota. Dalam hal ini saya pernah menangani kasus yang sama. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk penanggulangan banjir yaitu
1. Membuat peta rawan banjir
2. Membuat peta kontur (ketinggian air saat banjir)
3. Membuat peta kawasan pemukiman yang terendam banjir berdasarkan data lapangan, survei masyarakat.
4. Merelokasi penduduk ke tempat yang ditentukan, dengan tidak mengesampingkan kelanjutan kegiatan ekonomi
DHANANG
Dinas pertanahan Indonesia Pekanbaru

Menurut saya banjir dapat diatasi, jika warga didaerah yang terkena banjir mau bekerjasama untuk bergotong royong membersihkan saluran air atau selokan, menanam pohon-pohon untuk menyerap air. Jika tidak ingin pindah sebaiknya warga mendirikan rumah yang tinggi. Dan diperlukan kesadaran warga untuk berbuat hal yang dapat mengatasi segala masalah, juga pemerintah seharusnya membantu rakyat yang kesusahan.
AMALIA JUWENDAH
Kelas 7c SMP Cendana Duri.

Sebenarnya banjir tidak dapat diatasi. Tetapi dicegah. Bukan begitu Pak Wako?? Karena banjir itu datang oleh dua faktor. Pertama, memang kuasa Tuhan, kedua, ulah tangan manusia. Karena manusialah yang melakukan pembuangan dosmetik dan pembuangan limbah.Untuk itu, cara mencegah banjir yang efektif adalah harus menanam pohon. Memang nggak langsung kelihatan manfaatnya. Tapi mau kah sepuluh tahun lagi banjir tetap ada?? Kalo pindah rumah bukan solusi, karena pindah atau ngga tetap aja mereka bakal terkena pajak dari Pemerintah???.
SHELVI MELANI
Mahasiswi UMRI Pekanbaru

Menurut saya tidak perlu memindahkan penduduk. Jika hal itu masih bisa diselesaikan dengan cara lain. Caranya yaitu masyarakat dan pemerintah bergotong royong membersihkan got, parit-parit besar serta saluran air. Dan bagi pemerintahan setempat agar menghimbau warganya untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggalnya.
SULAIMAN
STAI Bengkalis

Menurut saya bencana banjir terjadi dimana-mana. Musibah ini karena kanal-kanal tempat air mengalir tersumbat oleh sampah-sampah yang kemudian ditimbun dengan tanah, di atas tanah inilah dibangun perumahan dan gedung-gedung, hal ini menyebabkan air tidak mengalir. Padahal dulu pada tahun 60-an di kota Pekanbaru tidak pernah terjadi banjir. Jadi buatlah kanal sebesar-besarnya atau bendungan dipinggiran kota sehingga bisa dijadikan tempat aliran air bermuara. Sehingga banjir tidak terjadi lagi di kemudian hari.
TUAR
Pekanbaru

Ya, menurut saya sebaiknya warga yang ada di kawasan banjir itu dipindahkan saja. Jika perlu dikasih cicilan rumah yang ada diperumahan banget.
RAHMAWATI SANUSI
Pekanbaru

Kayaknya sulit deh, soalnya program penanggulangan banjir kan tidak instan. Selain keseriusan oleh pihak yang berwenang, juga dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat korban banjir dalam prilaku hidup yang bersih dan peduli lingkungan.
KAHFI
Siak

Menurut saya masih bisa diatasi. Orang-orang yang terkena banjir tidak perlu pindah, karena banjir akibat dari hujan yang terus menerus yang kemudian menjadikan air sungai meluap sebab melebihi daya tampungnya. Ditambah lagi parit-parit dilokasi yang terkena banjir banyak sampah sehingga menyumbat saluran air. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau berkerjasama dan bergotong royong untuk mengatasi banjir, Insyaallah kita bisa.
RICO JULIARDI
SMAN 1 Bukit Batu Sungai Pakning

Banjir?, yah benar sekali. Menurut saya masih bisa di atasi namun butuh waktu lama dan semua itu akan terlaksana dengan baik jika masyarakat dan pemerintah bekerjasama. Kalau penduduk di kawasan banjir harus pindah maka pemerintah harus menyediakan tempat pindah bagi mereka, jika tidak mana mungkin bisa pindah. Pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup menyediakan tempatnya?
YENNI SARI DEVI
Mahasiswi Hubungan Internasional ’09 UNRI
Jl. Bina Bangsa Panam Pekanbaru

Mungkin kalau setiap warga memiliki kesadaran untuk mengubah situasi menjadi lebih baik lagi. Kapan perlu diberikan denda bagi setiap orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak peduli terhadap lingkungan. Itu semua tergantung kesadaran kita, sejauh mana kesadaran kita akan lingkungan. Jika kesadaran ini sudah ada, sangat mungkin segala sesuatu terkondisikan dengan baik. Namun bukan warga saja yang diwajibkan berpartisipasi, aparat-aparat tinggi pemerintahan yang dijadikan teladan juga harus memberikan contoh yang baik.
NI VEREN. N
SMAN 12 Pekanbaru

Menurut saya banjir masih bisa diatasi. Untuk jangka pendek korban banjir dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau aman. Sementara untuk jangka waktu panjang, salah satu caranya adalah pemerintah harus turun kelapangan untuk mengatasi masalah ini. Yaitu dengan membuat program penanggulangan banjir.
NURKURNIASARI
1a PAI STAI Bengkalis

Menurut saya, banjir yang selama ini terjadi masih bisa diatasi asalkan pemerintah dan masyarakat bekerjasama dengan tegas dan cepat tanggap untuk menghadapi banjir tahunan. Hal yang bisa dilakukan misalnya tidak menggunduli hutan, tidak membuang sampah ke sungai sebab sungai merupakan jalannya air. Jika itu semua tidak diperhatikan maka banjir akan terjadi setiap tahun. maka dari itu diharapkan partisipasi semua pihak untuk berpikir kedepan bagaimana mengurangi indeks banjir tahunan yang selama ini terjadi.
SIT I MUTHOHAROH
1a PBI STAI Bengkalis

Menurut saya masalah banjir ini sulit diatasi karena banjir bukan hanya karena hujan tetapi juga pengairan yang kurang baik dan sangat sedikitnya daerah resapan air. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah harus merencanakan program yang efektif dan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap musibah ini jangan hanya berteori tetapi buktikan dengan realisasi. Sementara masyarakat yang tinggal di daerah banjir tidak harus banjir tetapi berusahalah mencegah banjir berikutnya datang.
MARATU SOLLEHA
1a PAI STAI Bengkalis

Menurut saya, banjir masih bisa ditanggulangi dengan menghindari buang sampah di saluran air seperti selokan, parit dan sungai. Catatan bagi pemerintah untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan hal tersebut. Selain itu juga perbaiki saluran air, menggali kembali parit dan sungai yang sudah dangkal.
EDI KURNIAWAN
1a PAI STAI Bengkalis

Menurut pendapat saya bencana banjir bisa diatasi sedini mungkin dengan adanya partisipasi masyarakat melalui cara sederhana yaitu menanggulangi sampah dengan baik dan benar sehingga sampah sehingga sampah tersebut tidak terbuang sembarangan dan mengganggu saluran aliran air. Dan peran pemerintah untuk mewajibkan setiap rumah memiliki sumur resapan air.
HANNA FITRI
Sosiologi FISIP UNRI

Menurut saya bencana banjir masih bisa diatasi hal ini terbukti dengan warga yang menjadi korban masih bisa hidup dan mencari nafkah. Menghadapi banjir kedepannya warga harus berpartisipasi dalam program-program penanggulangan banjir. Mereka yang menjadi korban banjir tidak perlu pindah. Setiap hal pasti ada jalan keluarnya, namun jika memang sulit untuk diatasi maka pemerintah harus turun tangan langsung.
SULASTRI
1a PAI STAI Bengkalis

Menurut saya bencana banjir masih bisa diatasi asal kita mau berusaha untuk merawat lingkungan. Jika korban banjir pindah dari tempat mereka, maka meraka akan tinggal dimana?. Saat ini tidak ada lahan kosong yang layak dihuni untuk mereka.
HELIANI
1a PAI STAI Bengkalis

Menurut pendapat saya, bencana banjir bisa diatasi. Ketika terjadi banjir sebaiknya masyarakat mengungsi ketempat yang lain dulu. Kemudian setelah keadaan membaik warga harus melakukan pencegahan terhadap bencana banjir itu, seperti membersihkan parit, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan didekat rumah mereka, menanam pepohonan yang bisa menahan dan menyerap air. Selain itu warga juga harus meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan serta waspada terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.
SUCINURAINI
1a PBI

Hijaunya COP 15, Inspirasi Denmark

2010-01-03T21:34:00.003+07:00

Hilangkan Tas Souvenir, Ganti Beasiswa

Denmark memastikan diri menjadi negeri inspirasi hijau bagi semua negara di dunia. Hal itu sangat terlihat jelas, saat negara yang terletak di Eropa Utara ini menjadi tuan rumah konvensi perubahan iklim sedunia (UNFCCC) COP 15. Mereka memperkenalkan seribu satu cara mengurangi emisi, sebagai bentuk komitmen mereka melawan perubahan iklim.

Laporan Andi Noviriyanti, Kopenhagen
andinoviriyanti@riaupos.com

Setahun sebelum COP 15, 7-18 Desember dilaksanakan, Denmark sudah mengumumkan diri di Poznan, Polandia, tuan rumah COP 14, bahwa mereka tidak akan menyediakan tas souvenir dan segenap isinya untuk peserta konvensi. Sesuatu hal yang baru dalam dunia konvensi, karena lazimnya setiap COP ataupun pertemuan internasional lainnya, selalu ada souvenir dari tuan rumah.

Misalnya tahun lalu, saat Polandia menjadi tuan rumah COP 14, mereka menyediakan tas souvenir berisi sal, sarung tangan, flash disk, madu, dan berbagai souvenir lainnya bagi para peserta konvensi. Namun, di Denmark, semua itu tidak ada. Alasan mereka, sekitar 80-90 persen dari semua tas dan berbagai souvenir yang diberikan saat konvensi tersebut tidak digunakan. Tas dan souvenir itu menjadi sampah yang akhirnya menjadi penyumbang emisi.

‘’Anda mungkin kecewa, tidak menemukan satupun souvenir dari kami. Kami memutuskan untuk menghilangkan anggaran souvenir dan menggantinya dengan memberikan beasiswa penuh untuk sebelas orang di seluruh dunia untuk mengambil program master di Denmark. Agar nantinya para master ini akan berkontribusi bagi masa depan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim,’’ ungkap Perdana Menteri Denmark H E Lars Lokke Rasmussen memperkenakan kebijakan baru mereka sebagai tuan rumah konvensi.

Lars Lokke menjelaskan, negaranya ingin menjadi inspirasi dunia dalam mengurangi emisi karbon. Itulah sebabnya, dari pada menambah emisi baru, mereka mengalihkan dana souvenir sebesar 4 juta kroner atau setara dengan 800.000 Dolar Amerika menjadi beasiswa.

Foto sebelas penerima beasiswa itu pun dipajang dalam bentuk post card di gedung konvensi, sebagai bukti mereka bersunggu-sunggu mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan beasiswa. Sebelas orang yang beruntung mendapatkan beasiswa itu adalah Rafael Tabase (Ghana), Most Sarmin (Banglades), Renate Sales (Brazil), Juan Murcia (Columbia), Denisa Copi (Albania/USA), Malja Bertule (Latvia), Ankit Joshi (India), Ndifor Bache (Cameroun), Hong Ren (China), Koman Habib (Pakistan), dan Joseph Adine (Nigeria).

Tak cukup hanya itu, Denmark juga menjamu peserta konvensi dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari peminjaman sepeda, uji coba mengemudi mobil listrik, hingga fasilitas gratis naik kendaraan umum mereka. ‘’Dengan kendaraan umum, bisa mengurangi 85 persen emisi karbon,’’ ungkap Soeren Kjaer dari Green Team Denmark.

Selain menurunkan emisi karbon lewat transportasi, mereka juga memperkenalkan penurunan emisi karbon lewat makanan dan minuman. Mereka tidak menyediakan minuman di dalam botol. Semuanya menggunakan tempat minum yang bisa digunakan ulang.

Cristina Ihlemamn, Green Team Denmark lainnya, menjelaskan bahwa seluruh air keran di Denmark aman untuk dikonsumsi langsung. Bahkan yang berada di kamar mandi sekalipun. ‘’Dengan cara itu, kami bisa mengurangi emisi karbon sebesar 99 persen,” papar wanita berambut pirang ini.

Selain berbagai kebijakan mengurangi emisi di pelaksanaan konvensi itu, Denmark juga memperkenalkan bahwa mereka sebagai negara paling tinggi di dunia yang telah memanfaatkan listrik tenaga angin.***

Prediksi Kebakaran Hutan dan Lahan 2010

2010-01-03T21:23:00.003+07:00

Forum Save The Earth

Di tahun 2009, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di Riau kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan? Menurut prediksi Anda, apakah tahun 2010 mendatang Riau masih akan mengalami kebakaran hutan dan lahan? Sebutkan alasannya?

Menurut saya kebakaran hutan akan terjadi lagi di tahun 2010, karena penegakan aturan oleh pihak yang berwenang sangat lemah. Apabila penegakan hukum baik oleh pejabat dan diimbangi dengan sosialisasi yang baik maka akan tidak ada lagi pembakaran hutan. Dan jangan ada para pelaku pembakaran hutan berlindung dengan penegak hukum. Apalagi pelaku pembakaran hutan adalah pihak penegak hukum.
MAHDAN SYARIF
Lembaga Kreatif 415 Pelalawan.

Menurut saya kebakaran hutan dan lahan kosong yang terjadi di wilayah Riau akan semakin bertambah saja. Sebab dilihat dari situasi dan kondisi masyarakatnya yang semakin lama ingin memperluas pembangunan perumahan, gedung-gedung ataupun proyek untuk mengikuti zaman. Dan juga Riau merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang pesat. Serta disebabkan juga masyarakatnya yang belum begitu sadar seberapa pentingnya hutan bagi kehidupan dan tidak tahu akibat dari kerusakan/kebakaran hutan itu. Kemudian pergantian cuaca di wilayah Riau yang begitu panas dan banyak mengandung migas di wilayah Riau.
MEGA MUSTIKA-STIE
Purnagraha Pekanbaru

Masih, malah lebih parah karena prediksi cuaca tahun depan sampai 2012 akan lebih panas dan kering. Harga sawit melambung tinggi karena ekonomi dunia sudah pulih dan bangkit maka akan mendorong pengusaha membuka lahan sawit secara besar-besaran dan cara gampang dan murah membersihkan lahan dengan membakar. Pemerintah dan masyarakat juga tidak serius mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah selalu tak berkutik menjatuhkan sanksi tegas kepada pengusaha karena dari sekian banyak kasus pembakaran hutan dan lahan belum satupun pelaku kelas kakap yang masuk ke hotel dan restoran gratis. Dari UU sampai Perda tidak pernah dilaksanakan dengan maksimal terutama kepada orang besar. Masyarakat harus bersiap-siap menghadapi bencana ini dengan sedia masker dan obat asma di rumah.
M. ABDUL RAHMAN
Pekanbaru

Prediksi saya kebakaran hutan di Provinsi Riau masih akan terus berlangsung di tahun 2010, karena masih banya orang-orang yang memiliki kepentingan bisnis di dalam masalah kehutanan dan tentunya dengan masih diperluasnya areal perkebunan oleh kaum berduit. Otomatis pembakaran adalah sebuah solusi clearing lahan yang murah dan efektif.
IRWAN SINAGA
Fasilkom Unilak

Menurut saya di tahun 2010 yang akan datang kebakaran hutan masih terjadi karena kebakaran hutan tidak hanya terjadi di musim kemarau, kebakaran hutan juga terjadi karena banyaknya warga atau masyarakat yang membuka lahan untuk perkebunan.
TASMAN
Sorek Dua

Menurut saya itu pasti, karena pemerintahan kita tertutup matanya, terbuka sakunya. Seperti yang kita ketahui program perlindungan hutan sudah dari tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan tetapi nyatanya yang kita lihat hutan, lahan habis terbakar. Yang dikhawatirkan 2011 nanti bukan hutan dan lahan lagi yang terbakar tapi rumah penduduk yang terbakar karena hutannya sudah tidak ada lagi.
ADI
Bengkalis

Menurut prediksi saya pada tahun 2010 bisa saja terjadi kebakaran hutan dan lahan lagi karena semua itu tergantung kepada ulah tangan manusia sendiri. Dilihat dari keadaan sekarang banyak sekali manusia yang melakukan kerusakan hutan untuk kepentingan pribadi. Kita sebagai masyarakat haruslah menjaga hutan kita karena hutan merupakan paru-paru dunia dan bisa mencegah terjadinya banjir serta hutan sebagai tempat berlindung bagi hewan langka. Mari kita berpartisipasi melindungi hutan dan lahan agar ditahun 2010 ini tidak ada pembakaran lagi. Amin.
SULASTRI
1A PAI STAI Bengkalis

Menurut saya kebakaran hutan akan terjadi lagi ditahun 2010 jika pihak yang berwenang tidak bertindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Pada saat ini saja titik api kebakaran hutan di Provinsi Riau sangat besar. Hal ini karena ulah tangan manusia sendiri. Padahal pemerintah telah mengeluarkan undang-undang bahwa orang yang melakukan pembakaran hutan akan diberi sanksi dan di penjara, nah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan maka kita sendiri harus menjaga terlebih dahulu hutan tersebut. Setelah itu barulah pemerintah membuat program yang mana ada pengawasan hutan. Bukan UAN saja yang butuh pengawasan, tetapi hutan juga butuh pengawasan dan perawatan.
HELIANI
Jurusan PAI Universitas STAI Bengkalis

Belajar dari Kopenhagen Membuat Kota Tidak Macet

2010-01-03T20:45:00.003+07:00

Dorong Penduduk Kota Naik Sepeda

Ada cara jitu di Kopenhagen untuk membuat kotanya tidak macet. Caranya sederhana, mereka mendorong penduduknya menggunakan sepeda. Bahkan lima tahun ke depan (2015) mereka menargetkan 50 persen masyarakatnyanya penggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama.

Laporan Andi Noviriyanti, Kopenhagen andinoviriyanti@riaupos.com

Jalanan di Kopenhagen, Denmark lebar-lebar dan mulus. Namun hebatnya, saat Riau Pos tinggal di kota tersebut, sejak awal hingga pertengahan Desember, tak banyak kendaraan yang melintas di jalanan yang lebar dan mulus itu. Mobil hanya satu-satu, sepeda motor pun hampir tidak pernah kelihatan. Jalanan yang lengang itu lebih banyak diisi dengan orang berjalan kaki atau bersepeda. Alhasil, Anda tidak sekalipun akan bertemu dengan jalanan macet bila berkunjung ke negeri Hans Christian Andersen ini.

Selain memang ditunjang oleh transportasi umum yang sangat memadai, faktor penting dari keberhasilan membuat kota ini tidak macet adalah budaya bersepeda. Budaya bersepeda di kota ini memang sangat kental. Karena hampir tidak ada penduduk di negeri ini yang tidak memiliki sepeda.

Menjadi pemakai sepeda di kota ini juga boleh dibilang istimewa. Selain di beri lintasan khusus yang terpisah dari lintasan kendaraan bermotor, para pengguna sepeda juga bisa membawa naik ke kereta listrik ataupun metro. Selalu ada tempat khusus yang disediakan di bagian kendaraan cepat itu untuk menampung sepeda mereka. Itu artinya Anda bisa pergi ke manapun di negeri tersebut dengan menggunakan sepeda.
Bahkan jika Anda sesekali tidak ingin ribet dengan urusan menenteng sepeda di dalam kereta, Anda bisa memarkirkan sepeda itu di dekat stasiun pemberhentian. Terpenting kunci saja sepeda tersebut di tempat parkirnya, selebihnya boleh dibilang aman.

Setidaknya itulah pengalaman Riau Pos saat diberi pinjaman sepeda oleh panitia konferensi perubahan iklim sedunia (UNFCCC) COP 15 di kota tersebut. Saat itu, Riau Pos yang tidak ingin repot membawa sepeda ke dalam kereta, meninggalkan kereta angin itu di tempat parkir di dekat pemberhentian metro. Benar saja, keesokkan paginya, Riau Pos tetap mendapatkan sepeda itu di tempat yang sama dalam keadaan utuh.

“Yang penting, Anda tahu di mana tempat Anda memarkir sepeda,” ungkap Jan, salah satu petugas peminjaman sepeda saat awal Riau Pos memastikan apakah cukup aman memarkir kendaraan tersebut di tempat parkir sepeda ataupun di pinggir jalan.

Budaya bersepeda, di tempat ini bukan semata-mata didorong oleh budaya bersepeda masyarakatnya. Namun juga karena dorongan fasilitas yang diberikan pemerintahnya. Misalnya membuatkan jalur khusus untuk bersepeda yang terpisah dari kendaraan bermotor. Tempat parkir sepeda aneka bentuk yang terletak di banyak pedestrian.

Tempat parkir sepeda itu juga dilengkapi dengan tempat menambatkan bagian depan ban sepeda, sehingga selain dijadikan tempat mengunci sepeda juga membuat tempat parkir teratur. Sekaligus membuat sepeda tidak akan jatuh bila tersenggol. Mereka juga menyiapkan tempat penitipan sepeda jika seseorang ingin bepergian tanpa sepeda dan yang paling menarik adalah bisa membawa serta sepeda ke dalam kereta listrik atau metro.

Perhatian serius pemerintahan mereka terhadap infrastruktur penunjang penggunaan sepeda memang tidak dibangun dalam waktu sekejap. Mereka telah memulainya dengan anggaran yang jelas untuk infrastuktur dan kenyamanan bersepeda sejak tahun 1982 hingga tahun 2001. Alokasi anggaran baru mulai dikurangi sejak tahun 2001. Meski begitu mereka masih terus akan membangun jalur sepeda dengan konsep ramah lingkungan dengan target pada tahun 2015, setengah dari masyarakat mereka menggunakan sepeda sebagai transportasi utama.

Tak hanya itu, di kota tersebut juga tersedia jasa layanan rental sepeda. Siapa saja bisa meminjam sepeda tersebut dengan memberikan deposit 20 kroner atau sekitar Rp40 ribu. Uang itu tidak serta merta hilang, namun bisa diambil kembali saat mengembalikan sepeda.

Saat Riau Pos meminjam sepeda dari panitia UNFCCC COP 15, Riau Pos hanya mengisi formulir. Mengisi data nama, nomor paspor, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya sepeda bisa dipinjam hingga dua hari penuh, namun bisa diperpanjang. Hanya jika sepeda yang dikembalikan rusak, maka siap-siap menggantinya.

Selain upaya yang jitu untuk mengurangi kemacetan, mendorong masyarakatnya bersepeda, menurut Wali Kota Kopenhagen Ritt Bjerregard, saat memberikan kata sambutan pada konferensi perubahan iklim, 7 Desember lalu, adalah bagian dari upaya mereka memerangi perubahan iklim. Sehingga nantinya, pada tahun 2015 nanti mereka bisa berkontribusi menurunkan emisi CO2 sebesar 80.000 ton.

Kota-kota di Indonesia yang ingin keluar dari persoalan macet, tampaknya boleh meniru kota di Eropa Utara tersebut. Syaratnya tentu saja, mulai sekarang membangun infrastruktur dan kondisi yang nyaman bagi masyarakatnya untuk bersepeda.***

Program Donasi Perawatan Pohon?

2009-11-08T19:35:00.001+07:00

Forum Save The Earth, 8 Nopember 2009

Banyak pihak yang telah melakukan upaya penanaman untuk penghijauan. Namun sebagian besar tanaman tersebut mati karena tidak adanya perawatan lebih lanjut. Oleh karena itu pada acara Go Green PLTA Kotopanjang (penghijauan di kawasan XIII Koto Kampar) Yayasan Save The Earth (Save The Earth Foundation-SEFo) Riau Pos akan meluncurkan program donasi (pengumpulan dana) perawatan pohon-pohon yang sudah ditanamam tersebut. Menurut pendapat Anda program donasi perawatan pohon seperti apa yang harus dilaksanakan agar masyarakat secara bersama-sama mau membiayai perawatan pohon-pohon penghijauan tersebut?

Menurut pendapat saya satu hal yang harus SEFo terapkan (kita semua juga tentunya) adalah menanamkan terlebih dahulu dihati kita dan masyarakat bahwa satu batang pohon adalah kelangsungan peradaban manusia. Jadi pohon-pohon sejati yang harus kita rawat dan pelihara sesungguhnya adalah rasa peduli dan rasa memiliki kita terhadap tanaman yang telah ditanam tersebut. Ketika kesadaran itu sudah tumbuh maka masyarakat akan dengan penuh semangat jiwa memelihara pohon kehidupan tersebut. Kemudian saran saya untuk SEFo pohon-pohon yang sudah ditanam tersebut dikelompok-kelompokkan menurut lahan atau jenis-jenisnya. Kemudian bagi juga masyarakat yang akan menjadi donaturnya sesuai dengan jenis-jenis pohon yang sudah dikelompokkan itu. Selanjutnya setiap kelompok masyarakat yang mampu dan telah merawat tanaman dengan baik sesuai dengan donatur mereka diberikan informasi secara kontiniu tentang perkembangan tanaman serta diberi reward (alias dilombakan) sehingga mereka akan terpicu untuk merawatnya dengan baik dan merekalah pahlawan bumi di bumi.
IVIT SUTIA
MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL
FISIPOL UNIVERSITAS RIAU

Bagaimana dengan cara menjual pin atau stiker yang bertema penghijauan. Keuntungannya tersebut dijadikan donasi. Atau dengan melakukan serangkaian acara yang bertemakan lingkungan. Keuntungannya juga bisa dijadikan donasi.
DEWI MARISA
PEKANBARU

Menurut saya, program donasi dilakukan di lingkungan sekolah. Karena selain mendapatkan dana dari anak sekolah, kita juga bisa menanamkan pengetahuan betapa pentingnya pohon. Selain itu tidak ada salahnya, panitia melaksanakan penyuluhan tentang betapa pentingnya peranan sebatang pohon bagi bumi yang saat ini telah semakin dasyat panasnya.
DIDI WAHYUDI
PEKANBARU

Mungkin harus dibentuk sebuah lembaga indipendent untuk mengelola dan merawatnya dan juga pengawasan publik terhadap kinerja lembaga tersebut.

WAHYU DIPUTRA
KUANTAN SINGINGI
www.kuantancares.co.cc

1. Membebankan dana Rp500 kepada pembeli dari total belanjaannya di tempat-tempat tertentu, seperti Solaria, Departemen Store, dsb.
2. Melakukan penggalangan dana di tempat-tempat umum dengan membuka stand.
3. Mengadakan suatu event dan labanya disumbangkan.
4. Mengajak para pecinta alam agar berpartisipasi untuk gerakan ini.
R YOGIE PRAWIRA W
BANDUNG

Sebenarnya permasalahan seperti itu yang sering terjadi selama ini. Kalau kita lihat program pemerintah, baik itu kabupaten, maupun propinsi mereka hanya bisa mencanangkan program serta membuat acara seremonial saja tanpa memikirkan pemeliharaannya. Kebetulan program yang dibuat kawan-kawan save the earth itu hal yang bagus dan luar biasa, karena selain melakukan kampanye dan gerakan, kawan-kawan juga memimikirkan bagaimana cara merawat pohon yang telah ditanam.
Kalau menurut saya kegiatan seperti ini harus dilakukan secara kontiniu. Hal ini juga bisa dijadikan ajang sebagai mengontrol tanaman yang telah ditanam. Contoh bisa melakukannya sekali setahun, kemudian kepada siswa atau sekolah-sekolah yang ikut kegiatan kemarin mereka diberi tanggung jawab untuk memeliharanya. Misal dibentuk kebun-kebun sekolah di lokasi penanaman kemarin. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab generasi penerus terhadap kelangsungan lingkungan ke depannya. Selanjutnya bisa mengalokasikan dana pemeliharaannya dari anggaran pusat, provinsi bahkan kabupaten. Ini menimbang dari pada dana tersebut dikorupsi kan lebih bagus dialokasikan untuk pemeliharaan pohon tersebut.
Tanam, jaga, pelihara niscaya akan berguna. Jangan sekali-kali Tanam, lupa, dibiarkan saja. Niscaya akan sia-sia. Percuma dan sengsara.
YUSRO FADLI
UJUNG BATU ROHUL

Sebagaimana komentar kami sebelumnya penanaman pohon hari Ahad lalu, sebagai starting point penyelamatan waduk PLTA Kotopanjang. Ke depan harus ada program donasi untuk pemeliharaannya. Bentuknya tetap kompetisi kelompok atau perorangan. Baik oleh kelompok atau perorangan yang membiayai maupun yang merawat. Areal yang dibiayai dan dirawat telah ditentukan sebelumnya. Tentunya kelompok atau perorangan yang merawat masyarakat di sekitar PLTA dan kelompok perorangan yang membiayai tentunya yang peduli. Tidak peduli domisilinya di mana. Penilaian yang dilakukan setiap tahun. Bravo Riau Pos.
MASRIADI
YAYASAN PELOPOR

Banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya mungkin dengan membayar pekerja lokal selama satu minggu atau satu bulan atau lebih untuk merawat sampai tanaman itu benar-benar tumbuh dan sudah kuat akarnya
ARI
PETAPAHAN

Menurut saya, program yang dilakukan adalah melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari pihak pemerintah maupun swasta dan yang paling penting adalah dinas pariwisata dan unsur pimpinan yang ada di sekitar kawasan PLTA Kotopanjang.
MARLISDIANTO
GURU SMPN 4 XIII KOTO KAMPAR

Program donasi yang jelas pengelolaannya dan tepat sasaran. Tapi menurut saya selain program donasi tersebut, yang terpenting adalah adanya KEPEDULIAN dan KESADARAN masyarakat itu sendiri untuk merawat pohon-pohon yang telah ditanam. Saya yakin, jika masyarakat kita sudah seperti itu, maka itulah program donasi yang terbaik.
RISKY ADE MAISAL
SMAN 1 SIAK

Meneg LH Prof Dr Ir H Gusti Muhammad Hatta

2009-11-08T19:04:00.002+07:00

Tak Ikut Rapat demi Dukung Go Green Riau Pos

Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Prof Dr Ir H Gusti Muhammad Hatta yang baru dilantik sepuluh hari, mengaku harus permisi dari rapat pentingnya bersama Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Hal itu, katanya, semata-mata demi ikut hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan Go Green Riau Pos dalam penyelamatan PLTA Kotopanjang

Laporan ANDI NOVIRIYANTI, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Ahad (1/11) malam, Meneg LH Gusti Muhammad Hatta hadir di studio Riau Televisi (RTv). Dengan stelan batik, menteri lingkungan hidup berpenampilan sederhana ini, tampak sumringah dalam dialog khusus Program 100 Hari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Go Green Riau Pos.

Dalam wawancaranya di RTv, pria kelahiran Banjarmasin 57 tahun silam ini, mengaku harus permisi dari rapat menteri demi ikut hadir dalam rangkaian kegiatan Go Green Riau Pos. Menurutnya kegiatan Riau Pos Group bersama Yayasan Save The Earth (SEFo) harus mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk dirinya sebagai menteri lingkungan hidup.

Guru besar Universitas Lambung Mangkurat ini secara terbuka menyampaikan kekagumannya atas kegiatan Go Green Riau Pos dalam penyelamatan PLTA Kotopanjang. “Terus terang saya kagum. Pers biasanya hanya berfokus pada pemberitaan. Namun sekarang tampaknya peduli terhadap lingkungan. Mau berinisiatif dan menggerakan orang lain demi menuju Indonesia hijau. Itulah sebabnya saya memilih untuk permisi dari rapat bersama menteri koordinator perekonomian demi menghadiri rangkaian acara ini,” ujarnya di sela-sela wawancara ‘’Dialog Khusus’’ RTv yang berlangsung malam itu.

Ada banyak alasan, mengapa menteri berambut lurus, berkulit agak gelap, dan berperawakan kecil ini mendukung kegiatan Go Green Riau Pos. Menurutnya penghijauan yang dilakukan dalam kegiatan Go Green pada Ahad (1/11) pagi di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar itu penting sekali dalam menyelamatkan pembangkit listrik tenaga air tersebut.

Doktor dari Universitas Wageningen, Belanda ini menyebutkan, Presiden SBY saat ini telah mengagendakan minimalisasi penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik. Pasalnya pembangkit listrik dengan tenaga batu bara tersebut termasuk penghasil emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.

“Pak SBY minta kepada menteri ESDM, jika bisa meminimal penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik. Kini pembangkit listrik diarahkan untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan. 48 persen dari panas bumi, 12 persen dari minyak bumi, dan sisanya baru batubara dan lainnya,” papar alumni universitas Gadjah Mada ini.
Penghijauan yang dilakukan di sekitar kawasan cagar budaya Candi Muara Takus tersebut, tambahnya, juga sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Pohon-pohon yang kita tanam tersebut berperan penting dalam mengurangi gas-gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Oleh karena itu, bila lima ribu pohon yang ditanam tadi tumbuh semua, maka akan sangat berarti mengurangi emisi pada beberapa tahun ke depan. Apalagi bila berhasil menanam lima juta pohon seperti yang dicanangkan tadi. Di mana asumsinya satu orang masyarakat Riau menanam satu pohon,” imbuhnya.

Namun dari semua pujiannya tersebut, Gusti Muhammad Hatta juga berpesan kepada CEO Riau Pos Group Makmur SE Ak MM yang mendampingnya dalam dialog khusus tersebut untuk tidak melupakan program merawat pohon yang ditanam tersebut. Jangan sampai, menurutnya, penanaman pohon yang dia canangkan tersebut dan dilakukan penanaman serentak oleh ribuan pelajar, mahasiswa, TNI dan masyarakat mati sia-sia. “Jangan hanya seremoni saja karena ingin disorot teve,” pesannya(***

Membayar Bencana

2009-10-06T22:05:00.004+07:00

Membayar bencana dengan nyawa, harta benda, dan uang. Itulah yang kini terus dan terus akan dilakukan
masyarakat dunia menghadapi rentetan bencana yang kejar mengejar. Lalu apa yang akan kita lakukan?

Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Entah sudah berapa nyawa yang harus melayang, harta benda yang terkuras, dan uang yang digelontorkan untuk membayar bencana-bencana yang susul menyusul ini. Untuk bencana terakhir saja, yakni gempa di Sumatera Barat, Rabu (30/9) dengan kekuatan 7,6 skala Richter, menurut Wakil Presiden diperlukan biaya Rp 3-4 triliunan. Sebuah angka yang fantatis, sehingga Pemerintah Indonesia harus menyerukan meminta bantuan kepada negara-negara sahabat.

Padahal pekan sebelumnya, negara tetangga Indonesia, Filipina juga menyerukan memohon bantuan internasional terkait dengan topan Ketsana dan banjir yang menimpa Filipina. Terutama ibukota negara mereka Manila yang nyaris lumpuh karena dihantam badai dan hujan 12 jam non stop.

Di skala lokal, Riau, pekan lalu, masyarakatnya terutama di Kecamatan Pinggir dan Mandau harus menghadapi bencana angin puting beliung. Dalam laporan Riau Pos, disebutkan ada sekitar 114 bangunan yang rusak, mulai dari rumah warga, posyandu, tungku batu bata yang menjadi tempat usaha masyarakat di sekitar situ dan lain sebagainya. Entah berapa pula uang uang harus dikucurkan untuk menanggulangi bencana ini.

Tiga bencana itu, masih dalam hitungan pekan lalu. Belum lagi pekan-pekan sebelumnya. Apalagi bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah bencana yang harus dibayar sudah tak terhingga banyaknya.

Sebagai gambaran, dari data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dua tahun terakhir saja terdapat 1.231 bencana, dengan rincian 888 tahun 2007 dan 343 tahun 2008. Terutama banjir (339 kejadian tahun 2007 dan 197 kejadian tahun 2008), angin topan atau puting beliung (122 kejadian tahun 2007 dan 58 kejadian tahun 2008), banjir dan tanah longsor (52 kejadian tahun 2007 dan 22 kejadian tahun 2008).

Selanjutnya data kerugian yang dialami juga tidak sedikit. Korban meninggal dunia 1.303 tahun 2007 dan 245 jiwa tahun 2008. Korban menderita dan mengungsi 1.970.892 jiwa tahun 2007 dan 647.281 jiwa tahun 2008. Kerugian berupa rumah rusak akibat bencana mencapai 214.411 tahun 2007 dan 34.412 unit tahun 2008.
Proyeksi Bencana ke Depan?

Lalu bagaimana dengan proyeksi bencana pada tahun-tahun berikutnya? Armi Susandi PhD, Wakil Ketua Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), kepada Riau Pos, beberapa waktu lalu, menyatakan jumlah bencana ke depan akan kian banyak baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal itu terkait dengan bencana perubahan iklim, yang akan mengakibatkan musim kemarau dan hujan lebih panjang atau singkat, naiknya suhu dan permukaan air laut, serta lain sebagainya.

Musim kemarau dan hujan yang lebih panjang atau lebih pendek akan rentan mengakibatkan terjadinya banjir, kekeringan dan gagal panen. Kebakaran hutan dan lahan, asap, serta lain sebagainya juga akan semakin sering terjadi dan sulit dihindari.

Peningkatan suhu mengakibatkan angin puting beliung makin sering dan luas terjadi. Daya tahan tubuh melemah dan berbagai penyakit baru bermunculan. Dunia peternakan dan pertanian akan kacau balau karena perubahan genetis maupun fisik yang dialami tumbuhan dan hewan. Sementara itu peningkatan permukaan air laut, mengakibatkan puluhan rumah serta berbagai fasilitas di di daerah pesisir akan terendam. Berbagai dampak lainnya, juga diperkirakan tidak sedikit.

Panen bencana itu, menurut Armi Susandi sudah bisa diprediksi. Namun sulit pula untuk dihindari. Oleh karena itu, meskipun usaha mitigasi (pencegahan) terus dilakukan yang terpenting saat ini adalah upaya penggalakkan upaya adaptasi terhadap berbagai bencana yang akan ditimbulkan.

Misalnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah yang rawan terkena angin puting beliung harus membangun rumah yang permanen dan menggunakan atap dari genteng serta melakukan penanaman pohon untuk menurunkan suhu mikro. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Upaya memanfaatkan produk lokal, mengkonservasi air, melakukan penanaman pohon, melakukan program hemat energi dan berbagai bahan baku lainnya, serta lain sebagainya juga perlu digalakkan. Bahkan dia menyeruhkan agar pemerintah membuat program adaptasi sekarang juga.

“Jika upaya untuk beradaptasi ini tidak dilakukan pemerintah sekarang, maka biaya yang akan dikeluarkan untuk mengatasi bencana akan jauh lebih besar. Maka dengan meminimalisir dampak bencana, maka uang untuk membayar bencana akan lebih sedikit,” ungkapnya.

Masihkah kita memilih membayar bencana atau mencegah dan meminimalisasi dampaknya yang jauh lebih murah?***

Beradaptasi dengan Puting Beliung

2009-10-01T20:44:00.000+07:00

Angin puting beliung diperkirakan akan terus melanda Riau sebagai dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Ahli meteorologi menyatakan bencana itu sulit sekali untuk diantisipasi atau dihindari, untuk itu yang bisa dilakukan masyarakat sekarang adalah berusaha menurunkan suhu bumi sembari beradaptasi dengan angin ribut yang bisa merobohkan rumah itu. Caranya dimulai dengan memperbanyak menanam pohon, mengenali ciri-cirinya, membangun rumah permanen dan menghindari penggunaan atap seng.

Andi Noviriyanti, Pekanbaru
andi-noviriyanti@riaupos.com

Suatu hari di jalan baru KM 55 Simpang Kualo, Kabupaten Pelalawan, Adi (32) melihat pusaran angin dari arah Komplek Kantor Bupati Pelalawan yang tepat berada di seberang jalan tempat mobilnya yang tengah melaju. Adi melihat pusaran angin itu dengan jelas, karena tanah kuning dan sampah-sampah yang dilewati angin itu seperti terangkat dan berputar. Tingginya sekitar tiga meter membentuk cerobong. Persis seperti angin yang dilihatnya di film-film yang menceritakan tornado di Amerika Serikat. Hanya saja ukuran angin itu jauh lebih kecil dari gambaran angin di film yang pernah ditontonnya.

Pemandangan tentang angin yang berputar itu atau sering disebut dengan puting beliung itu tampaknya akan menjadi pemandangan lumrah bagi masyarakat Riau. Setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini, angin puting beliung itu terjadi di lima kabupaten/kota di Riau, yakni Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Kuntan Singingi, Indragiri Hilir. Bencana itu tidak saja memberi rasa takut atau merobohkan rumah warga, namun juga telah menelan korban jiwa di Kampar.
Itu berarti Riau tengah menghadapi musim bencana baru, setelah sebelumnya rutinitas bencana banjir dan asap, kini rutinitas bencananya bertambah satu bernama angin puting beliung. Apalagi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyatakan Riau dan beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa menjadi daerah rawan angin puting beliung.
Angin puting beliung pada dasarnya adalah angin tornado yang umum terjadi di Amerika. Hanya saja, tornado yang kini kerap terjadi di Indonesia merupakan angin tornado golongan lemah. Kecepatan anginnya hanya berkesar kurang dari 73 Miles Per Hours (MPH) dan maksimal 112 MPH. Meskipun tergolong lemah namun kerusakan yang ditimbulkan cukup lumayan. Misalnya untuk yang kecepatan angin yang kurang dari 73 MPH kerusakan yang timbul berupa kerusakan cerobong asap, dahan pohon patah, pohon-pohon berakar dangkal terdorong dan papan penunjuk rusak. Sementara yang diatas 73 MPH hingga 112 MPH, kerusakan yang ditimbulkan berupa atap rumah berhamburan dan rumah semi permanen bergeser.
Pada dasarnya menurut Darwin Harahap, Kasi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Kota Pekanbaru, angin puting beliung bukanlah hal baru. Hanya saja, angin yang juga dikenal dengan nama angin puyuh, angin ribut, dan angin leysus itu kini intensistasnya lebih tinggi. Bahkan jaraknya, menurut staff BMG yang telah bekerja selama 27 tahun ini, makin dekat antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal itu, katanya, terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim yang membuat cuaca dan iklim kini tidak lagi menentu.
Armi Susandi, pakar metereologi Indonesia, menyebutkan angin puting beliung biasanya terjadi saat peralihan musim. Angin puting beliung berasal dari awan tebal bergulung-gulung yang biasanya disebut awan comulusnimbus. Karena awan terbentuk dari uap air yang timbul karena panas, maka tidak aneh bila Riau yang kini mengalami pengundulan hutan besar-besaran menjadi tempat angin puting beliung berputar-putar.
Menurut Armi, bencana itu kedepan jumlahnya akan makin meningkat. Untuk itu, masyarakat Riau maupun masyarakat lainnya harus mulai melakukan langkah-langkah mengurangi panas bumi dan melakukan upaya adaptasi.
Langkah itu dapat dimulai dengan mengaktifkan kegiatan penanaman pohon. Mengingat pohon memiliki kemampuan menurunkan iklim mikro bahkan iklim global. Selanjutnya untuk upaya adaptasi maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membuat rumah permanen yaitu yang terbuat dari batu. Termasuk juga mengganti atap rumah yang terbuat dari seng dengan genteng. Itu dilakukan agar gaya gesek yang ditimbulkan lebih kuat sehingga atap tidak terbang dan rumah roboh.
Namun untuk itu, Armi mengaku memang bukan hal yang gampang mengajak masyarakat melakukan perubahan membuat rumah permanen. Untuk itulah diperlukan peranan pemerintah agar membantu masyarakatnya yang tinggal di kawasan rawan angin puting beliung tersebut.
Selanjutnya pemerintah saat ini juga harus mulai memetakan daerah rawan angin puting beliung secara spesifik. Termasuk membuat peringatan dini kepada masyarakat. Armi menyebutkan saat ini memang sulit mendeteksinya dengan peralatan karena biasanya daerah tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk itu. Namun secara manual, doktor tamatan Jerman ini, menyebutkan lebih memungkinkan. Ditandai dengan awan besar dan cuaca mendung. Biasanya sekitar 3-4 jam setelahnya maka angin puting beliung baru muncul. Dengan demikian masih cukup waktu untuk memberi tahu kepada masyarakat.***

Hadiah di Hari Ulang Tahun Ozon Sedunia

2009-09-28T20:17:00.001+07:00

Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Pesatuan Bangsa-bangsa (PBB) pernah memuji Protokol Montreal sebagai satu-satunya perjanjian internasional yang paling sukses.

n Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Pada 16 September lalu, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Protokol Montreal yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ozon Sedunia, Perdana Menteri Timor-Leste Xaxana Gusmao, mengumumkan meratifikasi Protokol Montreal. Keputusan negara termuda di Pacifik itu untuk meratifikasi Protokol Montreal, membuat perjanjian internasional itu menjadi kesepakatan lingkungan pertama yang diterima di seluruh dunia yakni diikuti oleh keseluruhan anggota PBB yang berjumlah 196 negara. Timor Leste menjadi negara ke 196 itu.

Ikut sertanya negara yang pernah bergabung dengan Indonesia itu, sekaligus menyempurnakan pernyataan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, sekitar tahun 2003 lalu. Dia menyebutkan bahwa Protokol Montreal adalah satu-satunya perjanjian internasional yang paling sukses. Mengingat perjanjian yang ditandatangani di Montreal ini, diadopsi luas dan diratifikasi banyak negara.

Dalam siaran pers yang disebarluaskan oleh United Nations Environment Program (UNEP), Gusmao menyatakan negaranya sangat senang bisa bergabung dengan negara-negara di seluruh dunia untuk melawan penipisan lapisan ozon dan berusaha untuk memperbaiki lapisan ozon yang telah rusak tersebut.

“Kami bangga menjadi bagian proses penting untuk menjaga lapisan ozon dan melakukan implementasi dan mematuhi Protokol Montreal seperti negara-negara lainnya yang telah lebih dulu dalam perjalanan penting ini,” ujar Gusmao, 16 September 2009.
Protokol Montreal adalah penjabaran tentang pelaksanaan konvensi perlindungan lapisan ozon yang memuat secara rinci langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara pihak dalam pengawasan produksi dan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO). Protokol ini menetapkan ada sekitar 100 bahan kimia yang berhubungan dengan kerusakan lapisan ozon.

Dalam catatan sejarahnya, Protokol Montreal merupakan tindak lanjut dari Konvensi Wina, Australia, pada tahun 1985, yakni pertemuan internasional pertama yang membahas tentang penipisan lapisan ozon. Penelitian tentang penipisan ozon dimulai dari penelitian Kimiawan Frank Sherwood Rowland dan Mario Molina pada University of California, Irvine, pada tahun 1973 yang meneliti dampak CFC di atmosfer bumi. Mereka menemukan bahwa molekul CFC cukup stabil untuk tetap berada di atmosfer sampai ke tengah stratosfer. Selanjutnya CFC (setelah rata-rata 50-100 tahun untuk dua jenis CFC) akan diuraikan oleh radiasi ultraviolet menjadi atom Clorin. Rowland dan Molina kemudian mengusulkan bahwa atom clorin ini kemungkinan menjadi penyebab kerusakan dalam jumlah besar ozon (O3) di stratosfer.

Konsekuensi dari penemuan ini adalah bahwa karena ozon di stratosfer menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet-B (UV-B) yang akan mencapai permukaan bumi, maka penipisan lapisan ozon oleh CFC akan mengarah pada peningkatan radiasi UV-B menuju permukaan bumi, yang mengakibatkan peningkatan dalam kanker kulit dan dampak lain seperti kerusakan pada tanaman dan fitoplankton laut.

Pada bulan Juni 1974, Rowland dan Molina bersaksi di hadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Desember 1974 tentang analisa penelitiannya tersebut. Setelah kesaksian Rowland dan Molina di DPR Amerika Serikat ini, disediakan dana besar untuk mempelajari berbagai aspek dari masalah dan untuk mengkonfirmasi temuan awal. Pada tahun 1976 National Academy of Sciences (NAS) Amerika Serikat merilis sebuah laporan yang menyatakan kredibilitas ilmiah penipisan ozon hipotesis. NAS terus menerbitkan penilaian dari ilmu yang bersangkutan untuk dekade berikutnya.
Kemudian, pada tahun 1985, ilmuwan British Antartic Survey Farman, Shanklin dan Gardiner mengejutkan komunitas ilmiah ketika mereka menerbitkan hasil kajian yang menunjukkan lubang ozon dalam jurnal Nature - yang menunjukkan penurunan ozon di kutub jauh lebih besar daripada yang diantisipasi.

Itu yang mendasari 20 negara, yaitu pada tahun 1985, termasuk sebagian besar produsen CFC utama, menandatangani Konvensi Wina, yang menetapkan kerangka kerja bagi negosiasi internasional ozon - peraturan tentang zat penipis ozon. Diikuti dengan penandatanganai Protokol Montreal.

Mesipun Protokol Montreal ditandatangani 16 September 1987, namun baru berlaku pada 1 Januari 1989 yang diikuti dengan pertemuan di Helsinki, Mei 1989. Sejak pertemuan di Helsinki, Protokol Montreal telah mengalami tujuh kali revisi. Yaitu pada tahun 1990 di London, Inggris, tahun 1991 di Nairobi, tahun 1992 di Kopenhagen, tahun 1993 di Bangkok, tahun 1995 di Wienwina, tahun 1997 di Montreal, dan tahun 1999 di Beijing.

Achim Steiner, Eksekutif Direktor dari UNEP menyatakan keterlibatan Timor Leste telah membuat Peringatan Hari Lapisan Ozon tahun ini menjadi sangat spesial dan menjadi hadiah khusus. Sekaligus menjadi tanda bagaimana seluruh dunia bersatu dalam menghadapi tangangan lingkungan.

Achim menuturkan tanpa Protokol Montreal dan Konvensi Wina, penipisan lapisan ozon akan mencapai sepuluh kali lipat pada tahun 2050. “Pada gilirannya bisa jadi menyebabkan 20 juta lebih kasus kanker kulit dan 130 juta lebih kasus penyakit katarak mata, dan jangan sebut apa yang terjadi dengan sistem kekebalan manusia, satwa liar dan pertanian,” ujarnya.***

Pohon Kehidupan Itu Diambil Pergi

2009-09-10T14:26:00.001+07:00

”Siapa yang Tak Malu, Kecewa dan Sedih?”

Kalpataru memiliki makna pohon kehidupan. Itu sebabnya namanya dilekatkan sebagai nama penghargaan lingkungan paling prestesius di Indonesia. Diberikan langsung oleh Presiden Indonesia dan dilaksanakan di Istana Negara pada Hari Lingkungan Hidup sedunia tiap tanggal 5 Juni.

Laporan ANDI NOVIRIYANTI, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.com

Rabu (2/9) siang, sekitar pukul 12.30 WIB, lima orang pria dan seorang wanita datang berkunjung ke kantor Riau Pos, di Jalan Subrantas. Rombongan itu mengaku masyarakat dari Desa Buluhcina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Masing-masing memperkenalkan diri dengan nama Edi Effendi, Ali Amran, Lidya Hastuty, Azrianto, dan Sadikin. Sementara satu orang lagi tidak sempat memperkenalkan diri. Edi Effendi mengaku sebagi Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluhcina, sementara Ali Amran, Lidya Hastuty mengaku anggota BPD, dan tiga orang lainnya mengaku sebagai tokoh pemuda masyarakat Buluhcina.

Keenam orang ini, menyampaikan rasa risaunya dan sekitar 232 masyarakat Buluhcina yang menandatangani surat pernyataan. Mereka tidak terima dengan perkataan sejumlah pihak di pemberitaan media massa yang menyatakan masyarakat Buluhcina tak berkomitmen menjaga hutan mereka. Apalagi pernyataan bahwa masyarakat Buluhcina bersepakat membelah hutan wisata provinsi yang menjadi titik awal alasan dicabutnya penghargaan Kalpataru yang diterima masyarakat adat desa berpenduduk 1.500 jiwa dengan luasan enam kilometer persegi ini.

“Itu hanya dilakukan oleh beberapa oknum ninik mamak, bukan keseluruhan dari kami,” ujar Edi Effendi yang juga diamini oleh rekan-rekannya yang lain.
Hari itu suasana hati Edi dan kawan-kawan dan memang tengah terusik. Pasalnya hari itu, mereka membaca berita di Harian Riau Pos bahwa penghargaan Kalpataru bagi desa mereka dicabut. Apalagi, hari itu juga, hanya beberapa meter di depan Kantor Riau Pos, pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya di Kantor Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera, Ninik Mamak Negeri Enam Tanjung Dahlan Datuk Mojolelo perwakilan desa mereka resmi mengembalikan penghargaan Kalpataru tersebut.

Padahal penghargaan lingkungan tertinggi di Indonesia dan berskala nasional serta diserahkan langsung oleh Presiden Indonesia itu baru Juni lalu diterima. “Siapa yang tak malu, sedih dan kecewa. Ini bukan hanya malu kami, tetapi malu Provinsi Riau. Kami tidak setuju penghargaan itu dicabut, itu harga diri masyarakat. Apalagi ini pertama kali dalam sejarah Indonesia,” ungkap Ali Amran yang juga mantan Kepala Desa Buluhcina, periode 1994-2001 prihatin.

Dicabutnya penghargaan itu, oleh KLH, tersebab Ninik Mamak Enam Tanjung yang dipimpin Dahlan Datuk Majolelo membelah kawasan hutan wisata yang menjadi dasar penghargaan tersebut diberikan. Alasan Datuk Dahlan untuk membuka jalan itu untuk membuka keterisoliran, setelah diselidiki dianggap dianggap mengada-ada oleh KLH, karena jalan yang dibuka terlalu lebar dan tidak betul ditemukan ada desa yang terisolir yang sangat membutuhkan jalan tersebut.

Apalagi, kemudian diketahui pada saat pengusulan Kalpataru, Ninik Mamak ini menyembunyikan fakta penting, yakni rencana membelah hutan wisata tersebut untuk membuka jalan yang tergolong sangat luas karena lebar 15-20 meter.

Ali Amran, menuturkan, sejak awal hutan wisata itu dibelah, mereka sudah protes. Apalagi masyarakat telah menyadari arti penting keberadaan hutan wisata yang dilengkapi dengan tujuh danau tersebut. Hutan wisata yang menyimpan berbagai kekayaan pohon-pohon raksasa berumur ratusan tahun itu, katanya, telah diberikan kepada Gubernur Riau untuk dijadikan Hutan Wisata Provinsi seluas 1.000 hektare, yang dikukuhkan dalam SK Gubernur tahun 2006.

Itulah sebabnya kawasan itu menjadi sangat layak untuk mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Namun karena kelakuan oknum ninik mamak mereka, yang membelah kawasan hutan itu, akhirnya penghargaan Kalpataru yang bermakna pohon kehidupan itu diambil pergi hari itu.

Sejak awal, saat mengetahui pembukaan jalan tersebut, Ali Amran menuturkan dia dan rekannya di BPD dan masyarakat lainnya telah menentangnya. Namun mereka mengaku tidak berdaya dengan kekuatan para ninik mamak yang memiliki berbagai sumber daya finansial. Tapi mereka tidak hanya lepas tangan, mereka bahkan telah membuat surat pernyataan dan melaporkan hal itu yang ditandatangani oleh lima dari tujuh anggota BPD dan 232 masyarakat desa Buluhcina ke instansi terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan provinsi. Tetapi laporan mereka itu tidak segera direspon pihak-pihak terkait, hingga hutan terlanjur dibuka dan penghargaan Kalpataru hari itu di bawah kembali oleh utusan KLH ke Jakarta.

Tak hanya bagian masyarakat Buluhcina tersebut yang menyampaikan rasa sedih dan kecewa dengan dicabutnya penghargaan tersebut kepada Riau Pos. Penerima Kalpataru 2007 dari Riau Erni Suarti juga mengungkapkan rasa sedihnya. Lewat pesan pendek melalui telepon selulernya, dia mengirimkan pesan Kamis (4/9) pagi usai membaca pemberitaan di media massa tentang dicabutnya penghargaan itu.

“Maafkan kami atas aksi orang-orang yang belum memahami arti Kalpataru yang sebenarnya. Saya sedih penarikan penghargaan Kalpataru untuk pertama kali dari tahun 1980-2009 terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Doa saya semoga hal ini tidak akan pernah terjadi lagi di pelosok manapun. Amin,” tulisnya.***

Satu Jalan, Dua Cuaca

2009-08-31T20:16:00.002+07:00

Cuaca Makin Lokal dan Sulit Diprediksi
Pola cuaca makin lokal dan sulit prediksi. Bahkan alat secanggih apapun kini tidak mampu akurat memprediksi cuaca di Indonesia.

Laporan ANDI NOVIRIYANTI, Pekanbaru andinoviriyanti@riaupos.co.id

Ina Mulyani, Kasubid Perubahan Iklim dan Perlindungan Atsmosfir Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, sudah beberapa kali dibuat bingung dengan pola cuaca yang tidak menentu. “Sudah beberapa kali saya bertemu dengan pola cuaca yang tidak menentu ini. Di kantor saya hujan lebat, namun di Jalan Sudirman nggak hujan,” ujarnya, Kamis (27/8).

Padahal jarak antara kantornya yang beralamat di Jalan Thamrin, Kecamatan Sail dengan Jalan Sudirman hanya kisaran tiga-lima kilometer. “Aneh juga sekarang ini, sepertinya cuaca kian lokal. Padahal dulu, bila hujan di suatu tempat, maka pasti hujan di mana-mana,” ungkapnya.

Tidak hanya Ina yang merasakan perubahan pola cuaca ini. Antony Harry, seorang jurnalis juga punya pengalaman sama. Contohnya pekan lalu, dia sedang berada di Jalan Sumatera dan karena hujan, akhirnya pria yang hari itu naik kendaraan roda dua ini terpaksa berteduh. Namun anehnya, temannya yang berada di tempat lain, yang memiliki janji bertemu dengannya, menyatakan di tempatnya sedang tidak hujan.

“Jalan Paus nggak hujan,” ungkap seorang temannya yang hari itu memilih menembus hujan meninggalkan Antony setelah mendapat informasi dari temannya. Dia menyebutkan hujan hanya terjadi di tempat itu. Sementara di Jalan Paus, yang lokasinya hanya beberapa kilometer dari tempat itu hari sedang terang menderang.

Tak hanya mereka, Riau Pos juga kerap punya pengalaman yang lebih ekstrim, yakni satu jalan dua cuaca. Waktu itu, di Jalan Sudirman di depan Kantor Gubernur hari tengah hujan lebat. Namun begitu kendaraan roda empat melewati Jalan Sudirman di depan Kantor DPRD Riau hari panas terik. Tidak ada tanda-tanda hujan ataupun mau hujan.

Pola cuaca, menurut Armi Susandi, Wakil Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Kamis (27/8), memang kian tidak menentu saat ini. Pola cuaca kian lokal. Secara ilmiah, itu katanya terkait dengan temperatur, massa udara, letak geografis dan banyaknya air di sekitar kawasan itu. Jadi kondisi satu jalan dua cuaca itu tidak aneh lagi. Karena itu terkait dengan jumlah kendaraan di tempat itu, jumlah penduduk atau daerah tutupan di kiri kanan jalan, letak geografis dan keberadaan air di sekitarnya.

Dosen yang membidangi iklim di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, bahkan mengungkapkan, saat ini topografi di kawasan Indonesia, apalagi di Sumatera tidak datar. Itu sebabnya, pola cuaca menjadi sangat lokal. Bahkan, menurutnya pola cuaca makin tidak bisa diprediksi. “Alat secanggih apapun, tidak akan bisa tepat memprediksi cuaca di Indonesia. Berbeda dengan di Eropa, kawasan mereka cenderung dataran. Jadi kalau alat secanggih apapun dibawa dari Eropa ke tempat kita, maka tidak akan akurat hasilnya. Sebaliknya alat di tempat kita mungkin bisa akurat di sana,” paparnya menjawab pertanyaan Riau Pos mengapa pola cuaca kini sulit diprediksi.

Apalagi, sekitar Agustus lalu, Riau Pos mengeluarkan berita dari BMKG yang menyatakan musim kemarau akan terjadi sampai Oktober. Bahkan dinyatakan pula oleh pemerintah setempat akan melakukan penundaan masa tanam, menunggu musim hujan. Namun perkiraan itu, pada pertengahan Agustus terlihat sangat meleset. Pasalnya di pertengahan Agustus di Riau terjadi hujan besar-besaran dan terus menerus. Bahkan di Sumatera Barat, provinsi tetangga Riau yang menjadi hulu beberapa sungai besar di Riau mengalami banjir.

Pola cuaca yang sulit diprediksi itu, ternyata sangat berdampak besar bagi kegiatan pertanian. Petani akan makin kesulitan menentukan masa tanam. Tak hanya itu, kegiatan perikanan juga sangat terganggu. Misalnya, seorang petani ikan sekitar Jalan Singgalang, Kecamatan Tenayanraya. Dia harus mengalami kematian ikan secara massal. “Bapak yang menyewa kolam ini, berhenti menyewa Bu. Ikan-ikannya mati semua gara-gara hujan yang tiba-tiba kemarin. Kolam ikan seperti memutih,” tutur Iyet, dua pekan lalu, yang menjadi menunggu kolam-kolam Ikan milik Asmalini menerangkan bagaimana hujan yang tiba-tiba itu menghancurkan kegiatan perikanan.

Dengan kondisi ini, menurut Armi, memang sulit mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah daerah di manapun berada sekarang ini harus cepat tanggap. Memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi. Bahkan masyarakat harus mengembangkan kearifan lokal. “Bencana perubahan iklim ini ke depan akan semakin nyata, namun daerah banyak yang belum menyiapkan apa-apa,” ungkapnya khawatir.

Dari seluruh Indonesia, hanya beberapa daerah yang sudah mulai memikirkan dampak perubahan iklim. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat. “Tahun 2007 lalu, saat saya ke sana, pemerintah daerah belum membuat kebijakan apa-apa. Namun sekarang tahun 2009, saat saya berkunjung ke sana, pemerintahnya sudah melakukan sejumlah persiapan. Kini mereka memiliki sejumlah embung (kolam-kolam air). Jadi begitu musim kemarau panjang, mereka tidak akan kesulitan air bersih. Sebaliknya pada musim hujan tinggi, mereka tidak kebanjiran,” papar Armi tentang kemungkinan dampak perubahan iklim yang paling rentan di Indonesia adalah tentang musim kemarau dan musim hujan yang bisa lebih panjang atau lebih singkat.

Armi juga menyebutkan antisipasi ini harus perlu dilakukan pemerintah selaku inisiator. Mengingat upaya adaptasi untuk menghadapi musim tidak menentu ini biayanya akan lebih murah dari pada menanggulangi bencana yang terjadi.
Lambannya respon daerah dalam melakukan adaptasi tampaknya juga terjadi di Provinsi Riau. Provinsi Riau baru bergerak pada kebijakan membuat Pusat Informasi Perubahan Iklim, sementara kebijakan pembangunan ke arah adaptasi belum terjadi.

“Pusat Informasi Perubahan Iklim, baru jalan awal tahun ini. Itupun baru mengumpulkan data-data dan masih dalam tahapan pengelolaan,” papar Ina tentang persiapan Pemerintah Provinsi Riau yang persiapannya dalam menghadapi perubahan iklim baru pada level mengumpulkan informasi dan belum pada kebijakan dan aksi nyata.***

92 Persen Pernah Buang Sampah Sembarangan

2009-08-26T20:54:00.002+07:00

DUH, ternyata hampir nggak ada orang yang nggak pernah buang sampah sembarangan. Setidaknya itulah hasil observasi GSJ di lapangan dengan melibatkan 100 orang responden. 92 persen responden yang ditanyai mengaku pernah buang sampah sembarangan.

Saat GSJ ke lapangan, GSJ juga mendapatkan seseorang yang tengah membuang sampah sembarangan. Ketika ditanya, orang itu menjawab, “Kan lebih mudah buang sampahnya. Sambil ngebut ngendarain sepeda motor, sampahnya langsung dibuang dech di tepi jalan. Kan enggak ada yang li¬hat…’’, kata warga Widya Graha itu sambil nyengir lebar.

Mereka yang kurang peduli pada lingkungan tersebut, biasanya membuang sampah di tepi-tepi parit, di aliran sungai, tanah lapang, dan juga di tepi jalan. Mereka kerap beralasan tidak ada tempat pembuangan sampah yang lain. Seperti yang dikemukakan Dewi Lestari, warga jalan Rukun Pancoran Mas perumahan Prundam.

‘’Ya… karna tidak adalagi pembuangan sampah di sini. Lagian orang-orang sini juga banyak buang sampah di tempat ini. Ya udah saya ikutan…’’, tuturnya saat ditemui membuang sampah ditepi jalan.

Tentang pendapat para siswa tentang ulah buang sembarangan ini, GSJ mewawancarai siswi SMK Muhammadiyah Pekanbaru bernama Elvi Yuli Ningsi. Doski yang mengaku sangat peduli kebersihan lingkungan ini bilang pembuangan sampah sembarangan itu adalah salah satu tindakan kriminal. Di mana akhirnya dapat menyebabkan penyakit pada warga sekitar.

‘’Di negara tetangga ajha, membuang sampah sembarangan dijadikan tindakan kriminal lho, yang buang sampah sembarangan ditangkap dan dikenai denda yang cukup besar. Lagian sampah itu adalah sarang penyakit yang dapat merugikan masyarakat sekitar yang berakhir di rumah sakit,’’ ucap doski sambil menggelengkan kepalanya.
Doski juga bilang tempat pembuangan sampah yang banyak dipilih oleh orang yang enggak peduli lingkungan adalah di tepi jalan.

Tentang dampak sampah yang menumpuk, dr Hartatik menyebutkan hal itu dapat menyebabkan penyakit. ’’Kotoran yang terdapat dipenumpukan sampah dapat menimbulkan penyakit seperti cacingan, tipus, disentri, diare dan penyakit kulit lainnya, yang mampu membuat seseorang dirawat di rumah sakit cukup lama…’’, ujarnya saat diwawancarai di rumahnya. (A.Rachman_GSJ).

 Melihat Kematian Sungai-sungai

2009-08-26T20:15:00.002+07:00

Memuliakan Zero Stone Peradaban

Negeri-negeri di dunia terkenal gagah perkasanya dan keelokannya karena keberadaan sungai-sungainya. Sebut saja Mesir dengan Sungai Nil-nya, Baghdad dengan Sungai Tigris-nya, Paris dengan Sungai Rheine-nya.

 Laporan ANDI NOVIRIYANTI, Teluk Kuantan andinoviriyanti@riaupos.com

Sekitar 160 kilometer, dari Kota Pekanbaru menuju Kota Telukkuantan membentang 86 Jembatan. Ada 20 jembatan besar (yang bertiang hingga ke bagian atas langit-langit jembatan) dan 66 jembatan kecil (tiangnya hanya setengah badan). Jembatan besar untuk melompati badan sungai besar dan jembatan kecil untuk melompati sungai-sungai kecil.

Menatap sungai-sungai besar itu, yang terlihat adalah air sungai yang menyusut hingga jauh meninggalkan bibir sungai. Padahal biasanya bibir-bibir sungai itu selalu mampu dibasahkannya. Bibir sungai itu pun tak lagi terjal, tetapi sudah melandai. Seakan membentuk garis pantai. Warna air sungaipun sedikit keruh, tanda terjadi sedimentasi. Sementara sungai-sungai kecil, nyaris tanpa air.

Melihat dekat Sungai Singingi yang berada di sepanjang jalan raya yang dilalui, tepatnya di Kecamatan Singingi dan Singgingi Hilir, juga menunjukkan hal yang sama. Air sungai itu hanya tersisa setinggi mata kaki. Lebarnya juga hanya sejarak tiga, empat meter. Meski begitu, seorang pengemudi truk bersama bocah laki-laki, tampak juga menampung airnya di bagian yang agak dalam untuk mencuci truk.

Tak lebih baik, keadaan sungai yang seperti menunggu ajal juga terlihat di Kota Telukkuantan. Satu anak sungai, yang lokasinya berdampingan betul dengan Batang Kuantan terlihat menghijau. Tanda sudah lama tak dialiri air, karena sudah dipenuhi tetumbuhan rumput.

Di Batang Kuantan sendiri, keadaan sungai juga tak jauh lebih baik. Di tengah hiruk pikuk meriahnya pacu jalur yang tengah digelar, bisa terlihat dengan jelas sungai itu telah mendangkal. Bahkan untuk menggelar iven itu, alat berat sempat dikerahkan. Bukan saja untuk me¬ngeruk sungai, tetapi juga membangun turap pasir.

Turap pasir itu terlihat jelas di seberang pancang pertama, tempat iven wisata yang masuk kalender nasional itu digelar. Dari Tepian Narosa terlihat bagaimana peserta pacu jalur di bagian hulu (tempat mulai pacu) terlihat hanya berjalan kaki melewati badan air. Tanda sungai itu tidak lagi dalam.

Hambo (35), pria asal Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, menceritakan keadaan sungai yang mendangkallah yang menjadi alasan dibuatnya turap pasir. Turap itu untuk membendung air sungai agar tak melebar ke samping. Namun berkumpul ke bagian salah satu sisinya, agar air sungai di bagian hulu itu cukup dalam untuk menggelar pacu jalur.

“Dulu, di pancang pertama itu aliran sungai seperti berbelah dua karena ada beting (gundukan pasir seperti pulau di bagian tengah). Namun, karena air sungai sangat sedikit, tak cukup untuk berpacu maka sungai tersebut diturap agar air hanya berkumpul di satu aliran saja,” paparnya Hambo, awal Agustus kemarin.

Merisaukan Kematian Sungai-sungai
Kondisi sungai-sungai yang mengering atau menuju kekematian itu telah lama diprediksi. Apalagi dua ciri-ciri utama kematian sungai kerap terlihat, yakni sungai mulai berpantai dan debit atau jumlah air sungai pada musim kemarau dengan musim hujan sangat jauh bedanya.

“Ini bukan sekadar pengaruh kemarau yang panjang atau Elnino. Tetapi memang karena keadaan sungai-sungai di Riau tak lagi sehat,” ungkap Kasi Evaluasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri Rokan Agus Wahdudiono, awal Agustus lalu.

DAS-DAS sungai tersebut menurutnya sudah sampai pada titik kritis. Pada tahun 2008, lahan terbuka di DAS-DAS itu mencapai 424.836 hektare. Tingkat erosinya juga tinggi. Untuk erosi berat (B) mencapai 799.087 ton per ha per tahun, sementara sangat berat (SB) 680,283 ton per ha per tahun. Dengan total luasan 1,479.370 hektare.
Ditinjau dari tingkat kekeruhan (total suspended solid-TSS) juga sudah keluar dari kadar TSS air kelas I dan II yakni hanya 50 mg/liter. Nilai TSS di DAS Indragiri mencapai 212 mg per liter, sementara di DAS Kampar dan Siak 100 mg per liter dan 148 mg per liter.

Kondisi sungai-sungai yang menuju kekematian tersebut, tak saja merisaukankan orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan. Tetapi juga bagi para budayawan Riau seperti Al Azhar dan Yusmar Yusuf.

Bagi Al Azhar, kematian sungai itu menurutnya sama artinya dengan kematian Kebudayaan Melayu yang rata-rata terinspirasi dari sungai-sungai tersebut. Konsultan Ekspedisi Empat Sungai di Riau ini, awal Agustus lalu menyontohkan, kematian Batang Kuantan, akan berdampak pada eksistensi kebudayaan pacu jalur.

“20-30 tahun ke depan, pacu jalur itu pasti tetap ada. Namun makin artificial (buatan). Hanya skadar iven berpacu. Apa bedanya dengan perahu naga, pacu dayung, pacu sampan, dan berbagai pertandingan olahraga serupa lainnya yang terdapat di daerah lain di seluruh dunia ini?” tanya Al Azhar.

Pacu jalur, tambah Al Azhar, bukanlah iven olahraga, tetapi iven budaya. Ia adalah muara dari sebuah proses kebudayaan. Bagaimana masyarakat di negeri itu mengambil kayu untuk jalur dengan upacara. Lalu menghanyutkannya ke sungai agar sampai ke kampung yang dituju. Terus berbagai rangkaian acara adat pun digelar, salah satunya mangelo (menarik) jalur,” ujarnya prihatian khawatir kalau-kalau iven budaya masyarakat Negeri Kuantan itu kelak hanya seperti tontonan bola. Hanya sebuah adu kekuatan.

Bagi Al Azhar, sungai itu ibarat akar sebuah batang pohon. Tanpa akar tersebut, batang pohon itu akan lapuk. Kebudayaan Melayu yang ada kemudian hanya akan sekadar menjadi artifac (penghuni museum). Lalu ceritanya akan terkunci pada cerita-cerita masa lampau.

Kait mengkait sungai dan eksistensi kebudayaan Melayu, menurut Al Azhar telah dimulai sejak Peradaban Melayu sampai di tanah Sumatera. Sejak abad ketujuh, saat Kerajaan Sriwijaya dibangun ditepi-tepi sungai di Sumatera.

Dalam konteks kebudayaan Melayu Riau pun, tambahnya, juga dimulai dari sungai. Lihatlah bagaimana Candi Muara Takus, situs peradaban tertua di Riau itu berada di hulu sungai. Begitu pula kerajaan-kerajaan yang ada di Riau semuanya berada ditepian sungai.

“Siak Sri Indrapura adalah negeri di tepi sungai. Indragiri juga berpusat di Sungai. Rokan dengan lima kerajaannya juga berada di tepi sungai,” papar Al Azhar.
Al Azhar juga memaparkan bagaimana kampung-kampung yang ada di Riau juga berada di pinggir-pinggir sungai. Bahkan kebudayaan ladang berpindah juga berada tak jauh dari tepian sungai.

“Jika sungai-sungai itu mati, maka mati pulalah peradaban Melayu itu,” ujar Al Azhar.

Kematian peradaban Melayu itu, tambah Yusmar, juga bisa dilihat bagaimana hampir tidak ada lagi derap kehidupan di batang-batang air. “Dulu, di Siak ada perahu kotak. Perahu itu seperti sebuah supermarket yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga. Di situ ada keramba ikan hidup. Layaknya sebuah kedai berjalan. Ia selalu hadir tepat waktu. Namun seiring kehidupan sungai mati, kini perahu kotak itu pun tak ada lagi,” ujarnya menceritakan salah satu aktivitas kehidupan sungai yang menghilang.

Hilangnya peradaban sungai, menurut Al Azhar dan Yusmar, karena pola pembangunan yang dilaksanakan di Riau dan Indonesia secara umum berprinsip benua atau daratan.
Jalan-jalan, tambah Yusmar, dibangun asimetris dengan sungai. Sungai hanya dijadikan tempat pelintasan. Padahal sungai, kata Yusmar, adalah zero stone (batu pertama) kehidupan di kampung-kampung tempat kehidupan dimulai. Seperti Kota Pekanbaru yang kehidupannya dimulai dari Kampung Senapelan yang berada di tepian Sungai Siak. Oleh karena itu meninggalkan sungai, menurut Yusmar, sama halnya tidak menghormati Bapaknya. Sama pula dengan melawan hukum alam.

Sudah saatnya, menurut Yusmar dan Al Azhar, sungai-sungai tersebut dipulihkan. Jika tidak ingin kehancuran sungai berlanjut dengan kehancuran kehidupan di atasnya, baik karena banjir, kekeringan, maupun kehilangan eksistensi kebudayaan.

Memuliakan Zero Stone Peradaban
Negeri-negeri di dunia terkenal gagah perkasanya dan keelokannya karena keberadaan sungai-sungainya. Sebut saja Mesir dengan Sungai Nil-nya, Cina dengan Sungai Kuning (Yang Se)-nya, India dengan Sungai Gangga dan Indus-nya, Baghdad dengan Sungai Tigris-nya, Paris dengan Sungai Rheine-nya.

Keindahan dan kegagahan sungai-sungai itulah yang menginspirasi kota-kota di Indonesia kini pun bergerak menjadi kota-kota yang menghidupkan air. Sebut saja Palembang, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak dan lain sebagainya.
“Tahun 80-90-an, kota-kota tersebut sama saja dengan kota-kota di Riau. Merupakan daerah slum (kampung miskin yang sesak), namun 3-4 tahun terakhir, kota-kota itu berubah menjadi kota-kota yang menghidupkan air. Mereka sudah memandang sungai atau badan air itu sebagai garden atau park. Mereka sudah berpikir sebagai water park. Tidak ada lagi bangunan yang membelakangi badan air,” ungkap Yusmar tentang cara memuliakan badan air sebagai zero stone peradaban.

Mereka telah menjadi water front city atau kota-kota yang berkaca air atau bercermin air. Menurut Yusmar itu mereka lakukan dengan membebaskan bagian tepi sungai dari bangunan-bangunan yang menyesak di tepian sungai. Tepian sungai kini dibiarkan kosong. Konsep pembangunan di buat perkampungan atau pembangunan di letakkan di tengah-tengah daratan. Di mana tepian sungai dibuat jalan.

Upaya memuliakan badan-badan air tersebut, menurut Yusmar, akan diikuti dengan upaya-upaya vegetatif (penananaman). Mengisi bagian tepian sungai dengan tanaman rain forest (hutan hujan) yang sebatin dengannya, bukan dengan tanaman seragam.
Sungai-sungai yang dihidupkan kembali juga menjelma menjadi tempat-tempat wisata yang unik. Seperti di Pontianak, ungkap Yusmar. Di kota itu, dibangun kapal seperti Titanic yang dibangun bertingkat-tingkat. Pada tingkat ketiga, orang bisa mencelupkan tangannya di Sungai Kapuas. Di situlah para anak-anak muda beromantis. Di kota itu juga disewakan perahu-perahu kecil yang hanya menyediakan tempat untuk pasang-pasangan. Dengan disinari hanya satu cahaya lilin. Lalu ada pengamen-pengamen yang bermain di atas perahu.

“Jadi menarik, karena mereka unik. Mematahkan image bahwa pengamen itu hanya ada di bus-bus,” paparnya.

Sungai yang terawat itu telah memberi nyawa baru buat kehidupan di atasnya. Sungai ataupun air itu telah memberikan garis horizontal yang bersifat pasif dan ketenangan. Itulah nantinya yang diharapkan pada pembangunan di Riau. Negeri yang mampu memberikan kedamaian dan kemakmuran dengan empat sungai besar dan ribuan sungai kecil yang melintasinya.***

Generasi Masker

2009-07-24T18:36:00.002+07:00

Riau sedang menciptakan generasi baru, yakni generasi masker. Bocah-bocah kecil yang kini tak lagi bisa bernafas bebas, menghirup udara segar, kecuali menggunakan masker yang seakan menggunci hidung dan mulut mereka.

Laporan ANDI NOVIRIYANTI, Pekanbaru
andinoviriyanti@riaupos.com

Entah apa dosa anak-anak itu. Hingga untuk bernafas saja mereka sangat sulit. Bahkan belasan ribu mereka kini tercatat sebagai penderita Insfeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di berbagai puskesmas, balai pengobatan, praktik dokter dan rumah sakit di Riau.

Satu dari ribuan anak-anak itu adalah Audry (5). Bocah kecil yang bersekolah di TK Al Azhar itu, sudah menderita ISPA sejak umur dua tahun. Tepatnya saat orang tuanya pindah tugas ke Kota Pekanbaru tiga tahun silam. Sejak itulah, bila musim asap datang, dia selalu menderita sakit tenggorokan dan batuk.
Meskipun tiap kali ke luar rumah, ibunya selalu memakaikannya masker. Walaupun biasanya Audry sudah lari duluan ke dalam rumah, bila melihat udara yang berasap. Meski sudah begitu, ISPA tetap saja menggerayangi tubuh mungilnya. Sudah seminggu ini, deman bersemayam di tubuhnya. Menghilangkan senyum dan tawanya.
***
Waluyo Eko Cahyono dari Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang melakukan penelitian tentang peningkatan konsentrasi Partikulat Meter (PM) 10 dan Karbon Monoksida (CO) akibat kebakaran hutan, lewat email-nya, kemarin, menjelaskan bahwa kebakaran hutan, nyata telah menyebabkan terjadinya peningkatan pencemar udara. Selain PM 10 dan CO, juga menghasilkan SO2, CO2, NO2, dan Ozon (O3).
Kepala Laboratorium Udara Kota Pekanbaru Syahrial juga membenarkan hal itu. Pasalnya, selalu terjadi peningkatan jumlah polutan udara tiap kali kebakaran hutan dan lahan. “Penelitian khusus untuk itu tidak ada. Hanya berdasarkan pengalaman saya, selama hampir sepuluh tahun bertugas di laboratorium ini, hal itu terus terjadi,” ungkapnya, awal pekan lalu.
Tentang evaluasi kualitas udara yang ada di Kota Pekanbaru, menurutnya, tahun 2009 ini memang beberapa kali ditemukan kualitas udara tidak sehat. Namun, ucapnya, belum sampai pada skala berbahaya. Namun, menurutnya, perlu kehati-hatian menyikapi data kualitas udara. Misalnya masyarakat sering terkecoh dengan data yang ada di display. Data tersebut menurutnya bukanlah data real time, tapi sehari sebelumnya.
“Itu sebabnya, kadang-kadang, ada yang bertanya kok sudah berasap begini dibilang masih baik atau sedang. Selain itu bukan data real time, itu juga rata-rata 24 jam dari tiga titik di Kota Pekanbaru. Pernah, suatu kali dalam beberapa jam ada data yang menunjukkan kualitas udara berbahaya, namun kemudian karena hembusan angin yang kencang dan udara panas, segera berubah. Kualitas udara jadi sedang atau tidak sehat,” papar pria kelahiran 27 Juli 1962 ini.
Menurutnya, bila ada yang terpapar kualitas udara yang berbahaya itu pada jam tersebut, maka disaat itulah, ditemukan orang langsung pingsan atau langsung tumbang. Meskipun kualitas udara di display terlihat sedang.
Dia juga mengungkapkan bahwa data yang mereka miliki adalah data Kota Pekanbaru. Sementara asap itu sering berasal dari daerah lain. Artinya, menurutnya, daerah tempat asap itu berasal, bisa jadi kualitas udaranya sudah sangat tidak sehat atau berbahaya.
***
Dua dokter spesialis paru-paru, dr Rohani SpP dan dr Zulkarnain SpP, memastikan bahwa asap dipastikan menimbulkan gangguan pernafasan dan kerusakan paru-paru. Hal itu, salah satunya, menurut dr Rohani yang bertugas sebagai dokter spesialis keliling puskesmas di Pekanbaru dilihat dari jumlah pasien dan kunjungan.
“Kita merasakan peningkatan jumlah pasien ini. Asap memang menjadi pemicu ISPA, apalagi bagi mereka yang sudah memang memiliki gejala tersebut,” ujar perempuan berkacamata yang ditemui di tempat praktiknya di Apotik Jakarta.
Namun soal seberapa dampaknya, dokter spesialis paru ini, menyebutkan belum ada penelitian sejauh apa dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Apalagi terhadap anak-anak. Namun yang jelas, jika asap terpapar terus menerus pastilah berdampak buruk bagi kesehatan. Tak hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi orang dewasa.
Menurutnya, penyakit yang paling terparah dampaknya dari asap menurutnya adalah Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). PPOK merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara dalam saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Gangguan yang bersifat progresif (cepat dan berat) ini disebabkan karena terjadinya radang kronik akibat pajanan partikel atau gas beracun yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Gejala utama sesak napas, batuk, dan produksi sputum dan keterbatasan aktifitas.
Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pada tahun 1990 PPOK menempati urutan ke-6 sebagai penyebab utama kematian di dunia. Dan pada tahun 2002 menempati urutan ke-3 setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker.
Sementara itu, Zulkarnain, seperti yang dilansir oleh Riau Pos, akhir pekan lalu, menyebutkan dampak asap bagi kesehatan sama halnya dengan merokok 24 jam. Kondisi itu, tambahnya, tentu sangat mengkhawatirkan. Terutama bagi ibu-ibu hamil. “Dampaknya sama seperti ibu hamil merokok 24 jam,” paparnya.
Selain penyakit PPOK, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru seperti yang dilangsir Riau Pos, pekan lalu, menyatakan asap dapat menimbulkan enam penyakit berbahaya. terdiri dari dua bagian yaitu ISPA pneumonia dan ISPA Non pneumonia, asma bronkial, iritasi mata, diare dan muntah-muntah.
Dengan berbagai penyakit itulah, generasi Riau akan tumbuh dan berkembang. Sekarang tinggal sikap dan tindakan semua pihak menyelamatkan generasi yang kini hidup dengan masker.(ndi)

Pabrik Pupuk Organik di Perut Sapi

2009-07-13T12:09:00.002+07:00

Boleh percaya atau tidak. Pabrik pupuk kini berada di perut sapi.

Laporan Andi Noviriyanti, Kuansing
andinoviriyanti@riaupos.com

Rabu (24/6) pagi, di areal Peternakan Sapi PT Tri Bakti Sarimas (TBS). Sekitar 50 Km dari Kota Telukkuantan atau 210 Km dari Kota Pekanbaru. Ratusan ekor sapi yang berbadan gemuk dengan kulit mengkilat terlihat menikmati pakannya. Tetapi bukan rumput, seperti lazimnya dikonsumsi hewan herbivora ini. Sapi-sapi itu terlihat sedang mengunyah makanan yang bentuknya seperti dedak dan juga pelet berukuran sekitar 3-5 Cm.
Direktur TBS Gunawan berseloroh, “sapi di sini tidak lagi makan rumput, mereka makan humberger,” ujarnya tergelak memberi nama pakan sapi mereka sembari memperlihatkan pakan ternak sapi yang berwarna kehitaman, kering, penuh serat, dan tak berbau.

Menurut pria keturunan Tionghoa ini, sapi mereka memang beda dari sapi-sapi yang lain di Indonesia. Pasalnya perternakan sapi mereka tidak lagi memanfaatkan rumput sebagai pakan ternak. Sapi-sapi mereka yang berjumlah sekitar 700-an ekor itu memakan limbah pertanian dan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang telah mereka olah.
Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, kakao, kelapa hibrida, pinang, peternakan sapi dan lainnya ini memang beberapa tahun belakangan ini mencoba mengembangkan diri menjadi perusahaan yang zero waste (tanpa limbah). Itulah sebabnya limbah-limbah yang berasal dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit mereka olah. Mulai dari bungkil kelapa, lumpur sawit, bungkil sawit, kulit kakao fermentasi, serbuk kakao, hingga fiber sawit mereka olah menjadi pakan ternak.
Perusahaan swasta nasional yang didirikan sejak tahun 1986 bahkan menyebutkan bahwa olahan limbah yang dimakan oleh sapi-sapi itu, bukan saja jadi pakan bagi sapi. Namun pencernaan (perut) sapi itu telah menjadi pabrik pembuatan pupuk organik. Pasalnya berbagai limbah yang ada di kawasan perkebunan itu diolah sapi-sapi itu di dalam perutnya. Dengan mekanisme pencernaannya dan sejumlah enzim di dalam perutnya lalu keluarlah kotoran sapi yang berasal dari limbah tadi. Lalu kotoran itu dijadikan salah satu bahan utama pupuk organik yang mereka produksi.
***
Perusahaan yang berkedudukan di Bukit Payung, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi ini merupakan perusahaan swasta nasional yang melakukan perkebunan terpadu (integrated plantation). Memiliki kawasan perkebunan kakao monokultur seluas 2.028 Ha, kakao tumpang sari dengan kelapa 703,87 Ha, kelapa hibrida 1.422 Ha, kebun sawit HGU TBS 10.932,35 Ha, dan kebun sawit mitra 9.316 Ha (namun yang produktif hanya 7.600 Ha). Mereka juga memiliki peternakan sapi dengan jumlah 700-an ekor sapi dan juga perkebunan kakao yang tumpang sari dengan tanaman pinang serta pabrik kelapa sawit (PKS)
Sebagai kawasan perkebunan terpadu, peternakan dan juga memiliki PKS, perusahaan ini memiliki banyak sekali produk yang tidak terpakai atau limbah. Misalnya dari perkebun kelapa mereka memiliki limbah sabut kelapa. Pasalnya hanya isi kelapa yang mereka manfaatkan untuk dijadikan santan dan produksi minuman kelapa yang pabriknya berada di Sumatera Barat. Beberapa tahun lalu, sabut kelapa itu hanya menjadi limbah dan mereka harus membayar orang untuk membakar sabut kelapa tersebut. Namun kemudian dengan sebuah inovasi, perusahaan itu berhasil memanfaatkan sabut kelapa itu.
Dengan mesin ciptaan mereka, maka setiap sabut kelapa yang dihasilkan dari kupasan kelapa itu dimasukkan ke dalam mesin. Mesin itu kemudian menghacurkan sabut kelapa sehingga antara serat dan serbuknya terpisah. Serat mereka keringkan dan padatkan sehingga layak ekspor. Serat sabut kelapa itu kini sedang laku untuk pembuatan jok mobil mewah atau fiber dinding peredam suara. Sementara serbuknya mereka manfaatkan untuk alas di kandang sapi. Hal itu berimbas baik bagi sanitasi kandang sapi mereka yang menjadi kering, hangat dan bersih.
“Coba bandingkan dengan peternakan sapi lainnya. Di sini kandang sapinya tidak bau dan tidak dikerubungi lalat. Soalnya kandangnya bersih dan hangat. Urine dan kotoran sapi jatuh di atas serbuk. Kalau sudah basah, serbuknya kami ganti,” ujar Gunawan yang hari itu berkesempatan membawa Riau Pos dan juga Kepala BBKSDA Rahman Siddik berkeliling di areal perkebunan terpadu mereka.
Serbuk kelapa yang telah bercampur dengan kotorang dan urine sapi dibawa ke pabrik pembuatan pupuk organik yang hanya berjarak 50-100 meter dari peternakan sapi itu. Serbuk sabut kelapa itu kemudian dicampur lagi dengan tandan kosong sawit cacah, solid, fiber, kulit kakao giling, abu pembakaran dan air limbah PKS yang selama ini menjadi limbah di PKS dan perkebunan mereka. Untuk menyempurnakan pupuk organik mereka, berbagai bahan itu difermentasi dengan menambahkan koloni mikroba pengurai.
Dengan cara itu mereka tidak saja menyelesaikan soal limbah, tetapi juga mengatasi persoalan pupuk bagi lahan pertanian dan perkebunan mereka. Pupuk organik yang mereka hasilkan mencapai 3-4 ribu ton per bulan. Keberadaan pupuk organik itu telah menekan penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen. Bahkan di tahun 2010 mereka punya target untuk menghasilkan 10 ribu ton per bulan. Dengan demikian mereka ke depan tidak perlu lagi memakai pupuk kimia dan menjualnya ke pasaran.
“Saat ini kami lebih berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan perkebunan,” ujar Gunawan.
Itu sebabnya, kini sapi-sapi yang mereka pelihara tidak lagi diutamakan untuk penjualan. Namun lebih dijadikan sebagai pabrik pupuk organik. Menurut keterangan GM Farming Entreprise Fauzi Suherman dan Manager Kompos Ir Akmal, sapi-sapi mereka lebih dimanfaatkan untuk mengolah limbah yang telah mereka buat untuk menjadi pakan ternak untuk menjadi pupuk organik. Itu bisa dilihat dari rata-rata penjualan sapi mereka yang perbulan hanya 25 ekor.
***
Inovasi untuk memanfaatkan limbah dan memproduksi pupuk organik itu, ternyata menurut Gunawan dan Akmal bermula dari krisis global pada tahun 1997. Sebagai perusahaan perkebunan yang sangat membutuhkan banyak pupuk mereka kewalahan dengan harga pupuk yang terus melambung. Akhirnya terpikirlah untuk membuat pupuk sendiri. Dari hasil eksperimen di perkebunan mereka, akhirnya terciptalah pupuk yang berasal dari limbah di kawasan perkebunan itu. Dilengkapi dengan perut sapi, yang secara alami mampu mengubah limbah tersebut lebih lanjut untuk dijadikan bahan dasar pupuk organik. Sembari juga menyelesaikan persoalan pakan ternak mereka yang semakin hari kesulitan mencari rumput.
Pupuk dan pakan ternak yang mereka hasilkan itu kini telah memiliki nama dagang yakni TOC Organic Fertilizer dan Samco Pakan Ternak. Gunawan menyebutkan pupuk itu memiliki sejumlah keunggulan. Mulai dari mengandung unsur makro dan mikro lengkap, lebih efisien dan ekonomis, serta memperbaiki pH tanah dan kehidupan mikroba tanah. Sementara itu pakan ternak sapi mereka juga telah teruji membuat bobot sapi mereka meningkat dan aman.
“Kami telah mengujinya bertahun-tahun dan telah melihat hasilnya,” imbuh Gunawan dengan senyum mengambang.
Semoga perusahaan ini menjadi contoh bagi kawasan perkebunan dan pabrik kelapa sawit lainnya.***

Belajar dari Iklan Rokok

2009-06-25T19:08:00.000+07:00

H Ismail Husein

Semua orang tahu merokok dapat memicu berbagai penyakit dan menanam pohon adalah hal yang mulia karena menolong kehidupan bumi dari malapetaka banjir, kekeringan hingga pemanasan global . Namun orang tetap saja lebih banyak merokok dan sedikit yang mau menanam pohon. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Andi Noviriyanti

Kala itu hujan rintik-rintik mengantar penjelajahan Riau Pos ini ke Kota Bangkinang, Ibukota Kabupaten Kampar, sekitar 60 kilometer dari Kota Pekanbaru. Riau Pos hendak bertemu dengan H Ismail Husein, seorang penerima penghargaan Kalpataru 16 tahun lalu. Dia adalah orang yang berhasil penggagas Gerakan Sejuta Sungkai di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) di tahun 90-an.
Tidak sulit mencari rumah Ismail. Rumahnya tepat berada di Jalan Sudirman No 35, tidak jauh dari areal wisata Stanum, Kota Bangkinang. Rumahnya sangat asri karena memiliki pekarangan yang luas dan dikelilingi pepohonan dan kolam ikan. Di pagar depan sebelum memasuki gang kecil menuju pintu gerbang rumahnya akan terlihat dengan jelas tulisan ”Kembang Sungkai”
Di areal rumah yang memiliki luas 1,8 hektar itulah Warta Suara Bumi mendengar kisahnya. Kisah seorang penggagas penghijauan yang sangat fenomenal dalam menciptakan greget kegiatan penghijauan di Provinsi Riau sekaligus di Indonesia. Kegiatan penghijauannya yang diberi nama Gerakan Sejuta Sungkai itu sekaligus menjadi tonggak sebutan nama lain bagi Kabupaten Inhu yaitu Negeri Sejuta Sungkai.
Padahal bila dilihat dari sejarah perkembangbiakan sungkai (Peronema canescens), pohon itu bukanlah tanaman endemik yang ada di Kabupaten Inhu. Pohon itu juga banyak tumbuh di daerah lainnya. Terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan dan terdapat pula di Negara Malaysia. Namun berkat ketekunan dan kesungguhan hatinya serta dukungan Bupati dan masyarakat Inhu dia mampu membuat sungkai menjadi identitas Kabupaten Inhu.
Proses Gerakan Sejuta Sungkai, menurut Ismail tidaklah bermula di Kabupaten Inhu. Tetapi justru di Kota Tanjungpinang. Kala itu, ingatnya, dia tengah bertugas di Kota Tanjungpinang. Sebagai mantan pimpinan proyek (pimpro) reboisasi dan telah banyak bergerak di bidang kehutanan, dia memiliki keinginan untuk menghijaukan Kota Tanjung Pinang dengan tanaman sungkai yang sangat banyak tumbuh di tempat itu.
Dia pun mencari sungkai-sungkai terbaik di negeri yang kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau itu. Ismail mengaku menyukai menanam sungkai karena pohon itu memiliki kayu yang bagus namun sangat gampang tumbuhnya. Ibaratnya tinggal ditusukkan saja rantingnya ke tanah maka akan tumbuhlah pohon itu.
Di tengah keasyikan itu, ternyata dia harus berpindah tugas ke Kota Rengat. Di Kota Rengatlah perjuangan penghijauan dengan tanaman sungkai itu dilakukannya. Namun dia tidak ingin kegiatan itu hanya kegiatan sekedar tanam menanam tanpa ada target dan tanpa greget. Kegiatan tanpa target dan greget itu akan membuat gerakan penghijauan berjalan lamban, tidak banyak yang terlibat, dan tidak terukur keberhasilannya. Itulah yang kemudian melatarbelakanginya untuk melakukan Gerakan Sejuta Sungkai. Gerakan itu juga mendapat dukungan sangat kuat oleh Bupati Inhu yang menjabat saat itu.
“Ada sekitar 300 ribu orang penduduk Inhu, kalau satu orang menanam tiga pohon saja maka akan ada satu juta pohon. Di Inhu juga ada 300 desa, kalau masing-masing desa menanam tiga ribu pohon maka akan ada satu juta tanaman sungkai,” ungkap penerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden BJ Habibie ini bercerita tentang strategi penghijauannya.
Strategi itulah yang membuat gerakan penghijauan dengan tanaman sungkai itu berhasil. Sehingga sampai kini gerakan itupun masih diingat, bahkan diabadikan menjadi salah satu nama gedung di Kabupaten Inhu.
Tak cukup hanya itu, Ismail juga membuat kegiatan penghijauan itu memiliki manfaat besar bagi masyarakat Inhu. Dia menggalakkan kegiatan kerajinan dari kayu sungkai. Dia menciptakan sejumlah industri kecil yang dibina oleh perusahaan selaku bapak angkat. Itu jugalah yang menyebabkan Kabupaten Inhu dikenal sebagai penghasil kerajinan kayu sungkai.
Namun berbagai cerita keberhasilan gerakan penghijauan yang dilakukan Ismail seketika berhenti ketika sampai pada suatu pertanyaan, “adakah penerus jejaknya?”
Pria berpostur tinggi dan berkumis tebal ini terdiam sejenak lalu buliran air mata mengalir di pipinya. Baginya terlalu sulit menjawab pertanyaan sederhana namun memiliki makna yang dalam itu. Pertanyaan itu sering dilontarkan banyak orang kepadanya. Namun sulit baginya menjawab karena dia tidak melihat ada orang yang mengikuti jejaknya.
Meski begitu sebuah jawaban diplomatis akhirnya terungkap dari bibirnya. ”Saya tidak tahu siapa penerus saya, namun bagi saya siapapun yang menanam pohon adalah penerus saya,” ungkapnya sembari menanggalkan kaca matanya dan menyeka air matanya.
Kegiatan penghijauan, katanya, akan berhasil dan memiliki banyak penerus bila kegiatan penghijauan belajar dari filosopi iklan rokok. Kegiatan menanam pohon pada dasarnya adalah hal yang gampang. Asal ada cangkul, ada bibit, maka tinggal gali lobang, lalu tanam. Namun yang sulit adalah membuat orang mau menanam pohon. Untuk membuat orang mau menanam pohon itulah diperlukan ajakan dan seruan terus menerus seperti halnya iklan rokok.
Dia menyebutkan iklan rokok selalu saja menyajikan bagaimana heroik-nya seseorang yang merokok. Pria nan perkasa, bersahaja, kuat dan kesan kepahlawan lainnya. Sehingga bahaya merokok menjadi hal yang terabaikan. Iklan itu juga diputar terus menerus menghiasai layar kaca dan jalan-jalan.
“Kalau saja iklan menanam pohon juga dilakukan seperti itu. Yang menanam pohon adalah pahlawan, maka akan banyak orang yang mau menanam. Ketika orang sudah mau menanam, kegiatan penghijauan seperti apapun akan berhasil,” tuah pria kelahiran Daik, Lingga, 68 tahun silam ini.

Adakah Kehidupan Lebih Baik di Tempat Sampah Berakhir?

2009-06-25T19:02:00.001+07:00

Laporan Andi Noviriyanti

Mata Tiur Boru Tambunan (38) dan puluhan teman-temannya tampak berbinar-binar tiap kali truk-truk pembawa sumber mata pencarian mereka datang. Dengan berlarian mereka saling berpacu mengejar ke arah mana truk itu akan menumpahkan isinya. Lalu dengan sigap mereka akan memunguti berbagai benda yang dijatuhkan dan dilemparkan dari dalam truk itu. Semakin banyak yang bisa mereka rebut semakin terpancarlah kebahagian diraut wajah mereka.
Berbeda dengan mata Tiur dan teman-temannya, mata Riau Pos justru nanar (menyiratkan kesedihan) melihat kejadian itu. Mereka yang berpacu bukannya tengah memperebutkan bahan makanan seperti yang biasa terlihat saat bantuan makanan gratis diberikan. Tetapi mereka sedang memperebutkan onggokan-onggokan sampah yang tidak jelas apa jenisnya. Bisa jadi pampers yang telah berlumur berak bayi, bangkai binatang, kotoran dan jeroan hewan, kertas bekas, sisa makanan, buah-buahan busuk dan entah apalagi.

Terpenting bagi mereka sampah-sampah yang terbungkus dalam kantong-kantong plastik itu direbut dulu. Masalah isi belakangan akan mereka pilah. Untuk yang masih berharga didaur ulang seperti karton bekas, kertas bekas, gelas plastik bekas, botol bekas, kara plastik, botol kaca, besi-besi tua akan mereka sisihkan. Terkadang mereka juga mengambil sampah kulit pisang dan sampah sayuran untuk dijual kepada pemilik ternak.
Begitulah potret kehidupan yang bisa disaksikan di sebuah tempat yang menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dari seluruh penjuru Kota Pekanbaru. Terletak sekitar 18,5 kilometer dari Kota Pekanbaru arah jalan lintas Pekanbaru- Minas, tepatnya Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Sekitar 174 pemulung menggantungkan kehidupannya di TPA bersistem sanitary landfill (sampah diratakan lalu ditutup dengan tanah uruk) itu. Untuk mengais-ngais sampah yang bau itu, para pemulung yang rata-rata perempuan hanya mengandalkan tangan-tangan mereka yang terbungkus sarung tangan. Sengatan matahari yang tajam yang menikam ubun-ubun kepala mereka, hanya diatasi dengan menutup kepala mereka dengan kain atau topi. Kaki mereka terbungkus sepatu kets buruk atau sepatu bot yang umum dipakai petani. Wajah para perempuan itupun hanya dilindungi bedak beras yang dioleskan dipipi mereka.
Setiap hari mereka bekerja dari sekitar pukul delapan pagi hingga pukul delapan malam. Malah terkadang jika ingin mengais rezeki yang lebih banyak dari angka Rp20 ribu, mereka bisa datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Karena sampah-sampah itu bisa datang setiap saat. ”Sampah itu bisa masuk pagi, siang, sore, atau malam. Tempat ini menampung sampah selama 24 jam,” ungkap Sihmanto, pria yang tiga tahun terakhir hingga awal Oktober lalu menjadi Kasi Pemanfaatan Sampah dan Kotoran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru yang mengepalai TPA Muara Fajar.
Malah menurut Sihmanto, para pemulung terkadang ada yang berani menaiki truk bermuatan sampah yang masih berjalan. ”Meski telah berkali-kali dilarang karena membahayakan mereka dan membuat sampah berserakan sebelum masuk ke tempatnya, masih ada juga yang membandel,” ujar pria berperawakan kurus itu.
***

Kehidupan yang ada di TPA itu, seperti langit dan bumi bila dihadapkan dengan pusat Kota Pekanbaru, sebuah kota yang telah tiga tahun berturut-turut ini menjadi kota terbersih se Indonesia. Pasalnya sampah yang berada di pusat kota selalu saja dipindahkan dengan sigap oleh para tenaga kebersihan DKP, Dinas Pasar, dan kecamatan ke TPA. Malah untuk mengangkut sampah itu jadwal petugas kebersihan hingga tiga kali sehari. Di mulai periode pertama dari pukul enam pagi hingga pukul satu siang. Periode kedua dari pukul dua siang hingga pukul tujuh malam. Periode terakhir pukul delapan malam hingga pukul dua dini hari.
Untuk memindahkan sampah-sampah itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Mursidi Kasubdin Operasional DKP. Untuk dinasnya saja, dibutuhkan biaya operasional untuk pengangkutan sampah dan pengelolaannya di TPA sebesar Rp5,8 miliar pertahun. Itu belum termasuk biaya pengangkutan yang dikeluarkan dinas pasar dan kecamatan yang bertanggungjawab terhadap sampah pasar dan tempat pemukiman warga.
Cekatannya pihak tenaga kebersihan itulah yang menjadi salah satu faktor penting dari prestasi penghargaan Adipura yang diterima Kota Pekanbaru sejak tahun 2005 lalu hingga sekarang. Namun, haruskah Kota Pekanbaru terlena akan prestasi yang telah diraihnya?
Sebuah fakta mencengangkan dipaparkan oleh rekan seprofesi Riau Pos, bernama Budiman. Pria yang bekerja di Suara Pembaharuan ini, dalam suatu pertemuan, menghadiahkan sebuah buku yang ditulis bersama Walikota Cimahi HM Itoc Tochija kepada Riau Pos. Buku berjudul Tragedi Leuwigajah itu memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah di kota-kota seluruh Indonesia termasuk di Pekanbaru suatu saat akan menimbulkan petaka di tempat sampah berakhir, sama halnya yang terjadi di TPA Leuwigajah.
TPA yang menjadi tempat penampungan sampah akhir dari Kota Bandung dan Cimahi itu pada tahun 2005 meledak dan longsor. Akibatnya 143 orang tewas dan 139 rumah terkubur dan hancur ditelan sampah. Kejadian ini tercatat sebagai bencana terbersar kedua di dunia yang pernah terjadi di TPA. Terbesar pertama terjadi di Payatas, Quezon City, Filipina. Longsoran sampah mengubur lebih dari 200 orang dan belum termasuk ratusan lainnya yang hilang dalam bencana tersebut.
Meledak dan longsornya TPA Leuwigajah bukan karena tempat itu sengaja hendak diledakan. Tetapi sebagai akibat tumpukan sampah yang terus menggunung itu menghasilkan gas metan (CH4) hasil penguraian sampah organik di TPA itu. Akibatnya lama-lama karena material sampah dan gas yang dihasilkannya mencari keseimbangan alam, gas metanpun meledak. Ledakan itu mengubah struktur sampah yang tadinya kokoh menjadi kosong di beberapa bagian dan akhirnya mengakibatkan longsor. Lalu sampah yang didominasi plastik itupun mengubur manusia yang berada disekitarnya.
TPA Leuwigajah pun ditutup untuk sementara waktu. Sampah dari Kota Bandung dan Cimahi pun tidak bisa masuk dan akhirnya menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Tumpukan sampah itu mengakibatkan Bandung yang dijuluki kota kembang tak lagi wangi. Karena bau busuk sampah memenuhi seluruh penjuru kota.
Lalu tidak lama berselang, di saat Kota Pekanbaru menerima penghargaan kota terbersih, Bandung menerima penghargaan kota terkotor se Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup. Meski tidak dapat dipastikan kebenarannya, namun dari pengamatan kepada kedua kota itu bisa jadi disebabkan karena Pekanbaru masih memiliki areal yang cukup luas untuk menyingkirkan sampah ke luar kota sana.
Namun soal pengelolaan sampah kedua kota itu tidak ada bedanya. Sama-sama masih mengandalkan sistem lanfill pada TPA-nya. Sama-sama memiliki pemulung diatas kubangan sampahnya. Sama-sama mengelolah sampah tanpa upaya sangat berarti untuk mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang (recycling), pemanfaatan kembali (recovery) sampah-sampah yang ada.
Perbedaan mendasar hanya terletak pada kepadatan penduduk dan luas areal yang belum berpenghuni. Bandung memiliki penduduk lebih padat sehingga lahannya lebih sempit. Bila tidak ada upaya pengelolaan sampah yang lebih baik, bisa jadi Kota Pekanbaru suatu saat nanti tidak akan jadi kota terbersih lagi dan tragedi Luewigajah bisa terjadi di Muara Fajar.
***
Adakah pengelolaan sampah yang lebih baik dan lebih bermanfaat? Ada jawab satu-satunya penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2007 Erni Suarti. Erni berhasil membuat semua sampah yang dihasilkan dari dapurnya menjadi benda bermanfaat. Ada yang dijadikannya pupuk organik, pakan ternak dan adapula yang menjadi cairan penyubur tanaman. Bau sampah dapur di rumahnya juga menjadi wangi. Untuk mengubah itu perempuan yang bekerja sebagai tenaga penyuluh pertanian ini menggunakan teknologi Effective Microorganism 4 (EM 4).
Tentang adanya pengelolaan sampah yang lebih baik juga diungkapkan oleh Budiman dan HM Itoc Tochija dalam bukunya. Hanya dibutuhkan kemauan dan kebersamaan untuk membuat sampah tidak lagi sekedar jadi limbah. Untuk sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kerta bermutu tinggi dan dijual kembali. Caranya hanya dengan menghancurkan kertas secara manual atau dengan blender. Setelah airnya diperas airnya, bubur kertas itu tinggal dijemur sinar matahari. Dengan tambahan sedikit lem dan pewarna dalam sekejap kertas itu akan menjadi jenis kertas berstekstur unik dan alami.
Untuk sampah organik, selalin dibuat kompos juga bisa dijadikan energi untuk menghasilkan listrik seperti yang dilakukan Negara Cina. Listrik tersebut dihasilkan dari perpuataran turbin yang didorong oleh gas hasil penguraian sampah organik.
Sampah plastik, kaleng, besi, alumunium pun tidak sulit dimanfaatkan kembali. Caranya dengan mendaur ulang sampah tersebut. Baik dengan memberikannya kepada pemulung atau menjualnya kepada penampung sampah. Penampung sampah itu akan menjualnya ke pabrik daur ulang untuk membuat benda-benda baru yang bisa digunakan kembali.
Pekerjaan mengelolah sampah yang dimulai dari sumber sampah itu berasal akan mengurangi banyak sampah yang dikumpulkan di TPA. Sampah-sampah berharga yang diberikan kepada para pemulung juga akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para pemulung. Sesuai dengan tujuan Millennium Development Goals (MGDs) untuk pengentasan kemiskinan.
Para pemulung juga bisa bekerja lebih baik dengan cara menjadi tenaga komposting dan pegawai pabrik daur ulang yang berada di areal TPA. Mengingat selama ini sampah-sampah yang masih berharga di daur ulang di luar Riau yaitu Medan dan Pulau Jawa. Semoga ada kehidupan yang lebih baik di tempat sampah-sampah itu berakhir! (Terbit di Harian Riau Pos, 28 Oktober 2007)

Jalan Panjang Pekanbaru Menuju Penghargaan Adipura

2009-06-22T09:15:00.001+07:00

Dari Prediket Terkotor se-Riau sampai Terbersih se-Indonesia

Tahun 2000, Pekanbaru menyandang prediket Kota Terkotor se Riau, namun atas komitmen kuat dari Walikota Pekanbaru Herman Abddulah, tahun 2005 Pekanbaru ditetapkan sebagai Kota Terbersih se Indonesia. Bahkan menyandang lima tahun berturut-turut (2005-2009) Adipura (kota terbersih) kategori kota besar.

Laporan Andi Noviriyanti

Seorang pria berperawakan agak gemuk, berkumis tipis, berkulit agak gelap memandang jengkel ke tumpukan sampah yang ada dihadapannya. Rautan wajahnya yang menyiratkan kemarahan tidak bisa disembunyikan. Hatinya sedang kesal melihat tumpukan sampah yang sepertinya sudah berminggu-minggu berada di tempat itu.
Tak banyak ba bi bu (bicara, red), pria kelahiran Pekanbaru, 18 Juli 1950 ini langsung menghubungi pejabat yang bertanggungjawab terhadap tumpukan sampah itu. Tak ingin sekedar diberi janji, dia pun menunggu pejabat itu hingga datang ke lokasi sampah.
“Tolong bersihkan ini, dalam waktu sehari dua hari ini!,” tunjuk pria beralis tebal itu ke arah sampah dengan nada tegas dan tanpa kata pembukaan seketika pejabat yang dimaksud datang.

Itulah hari-hari kelam Herman Abdullah, saat program K3 (Kebersihan, ketertiban, dan keamanan) yang dicanangkannya tidak mendapat respon yang baik dari jajarannya. Ibarat seorang pengawas, diapun langsung turun ke berbagai lokasi agar tidak ada lagi tumpukkan sampah yang tidak dibersih-bersihkan. Itu pulalah sebabnya dia paling sering menghadiri pesta pernikahan warga Kota Pekanbaru.
“Kalau saya disini dan badan ini masih bisa dibawa bernapas, pasti saya menghadiri berbagai undangan pesta itu. Saat itu pulalah saya mengawasi jalan-jalan yang saya lewati agar tidak ada sampah,” ungkap pria yang terkenal berbicara blak-blakan ini, awal Juni lalu.
Apa yang membuat Herman Abdullah begitu konsen terhadap persoalan kebersihan di kotanya? Ternyata jawabannya bermula di hari pelantikannya menjadi Walikota Pekanbaru, tanggal 21 Juli 2001. Saat itu Gubernur Riau Saleh Djasit menyinggung soal status Kota Pekanbaru yang ditetapkan sebagai kota terkotor di Riau pada tahun 2000.
“Kalau kota kotor, orang pasti tidak akan memberikan penilaian terbaik pada kota. Tapi kalau kota bersih, pembangunannya biasa-biasa saja, maka orang akan memberikan penilaian yang bagus kepada Kota Pekanbaru,” ungkap Herman menirukan kata-kata Gubernur Riau kala berpidato melantik dirinya.
Kata-kata itulah yang kemudian mencambuk Herman Abdullah untuk membenahi ibu kota Provinsi Riau. Tantangan yang dihadapinya cukup besar, pasalnya kala itu pembangunan tengah gencar-gencarnya karena pengaruh otonomi daerah. Setelah berkonsultasi dengan Departemen Agama di Pekanbaru tentang arti penting kebersihan yang juga terkait dengan ayat suci Alquran yang menyatakan bersih itu sebagian dari iman, maka terwujudlah program K3.
K3, menurut Herman, sebenarnya bukanlah hal baru. Mengingat peraturan daerah (perda)nya terlah ada sejak tahun 2000. Hanya saja perda Nomor 4 tahun 2000 itu tidak jalan. Itulah sebabnya cap kota terkotor se Riau disandang Kota Pekanbaru.
Pada tahun 2002, mulailah Kota Pekanbaru mengajukan diri untuk di nilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan penghargaan Adipura. Penghargaan bagi Kota Terbersih se Indonesia itu, bersifat sukarela setelah paska reformasi. Hanya kota yang minta dinilai saja yang akan dinilai.
Namun tidak ada hasil yang mengembirakan. Di tahun 2003, ketika penilaian itu diminta kembali, juga tidak begitu menuai prestasi. Dari 58 kota se Indonesia, Kota Pekanbaru menempati urutan ke 16.
Urutan itu membuat Pekanbaru berbesar hati, maka strategi berikutnya pun diatur agar prediket Kota Bersih itu disandang. Pada tahun 2004, dibuatlah bagi-bagi tugas persoalan kebersihan. Bila dulu seluruhnya berada di tangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kini khusus untuk wilayah perumahan penjagaan kebersihannya menjadi kewenangan kelurahan dan kecamatan. Pasar-pasar tradisional di urus oleh Dinas Pasar. Kebersihan parit, anak-anak sungai, termasuk Sungai Siak menjadi kewenangan Dinas Pemukiman dan Prasaranan Wilayah (Kimpraswil). Dinas perhubungan mengurusi wilayah pelabuhan dan terminal. Dinas Kesehatan mengurusi puskesmas dan rumah sakit. Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) mengurusi kebersihan sekolah. Tinggalkah ruas-ruas jalan protokol yang diurusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Selanjutnya dibentuk pula tim pengawas yang tidak memiliki hubungan langsung dengan instansi yang dinilai. Asisten I mengawasi kebersihan di Kecamatan, Asisten II di jalan-jalan protokol, asisten III di kantor pemerintah dan swasta, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Bapedal) terminal, dan lain sebagainya. Lalu dilakukan pula rapat intensif setiap bulannya untuk evaluasi kinerja.
Namun hasilnya, ternyata juga tidak mengembirakan, malah jauh panggang dari api. Bila tahun 2003 menempati urutan 16 dari 58 kota, tahun 2004 malah berada di posisi seratusan dari 300 kota yang dinilai.
Tapi itu semua tidak membuat Herman berkecil hati. Malah upaya meningkatkan kebersihan makin dioptimalkan. Dia meyakini strategi sudah mantap, hanya mungkin perlu pengoptimalan kinerja. Ternyata keyakinan itu memang terwujud setahun berikutnya. Piagam Adipura itupun disandang oleh Kota Pekanbaru, sebagai kota terbersih untuk kategori kota besar. Kesuksesan itu terus didulang tiga tahun berturut-turut hingga saat ini.
Meski prestasi sudah diraih, ternyata langkah Kota Pekanbaru untuk menciptakan kota yang bersih bukannya makin gampang. Untuk mempertahankan pridiket itu, skop penilaian kian diperlebar. Semua hal dinilai secara intensif dan melebar kemana-mana. Pelabuhan, pasar, jalan-jalan protokol, perumahan, sungai, dan banyak lagi menjadi penilaian. Beban yang ditanggung Pekanbaru makin berat lagi, karena makin banyaknya daerah lain yang memilih studi banding ke Pekanbaru untuk membuktikan Pekanbaru sebagai kota terbersih. Terhitung hingga akhir minggu lalu, telah ada 35 Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) di luar Pekanbaru yang berkunjung.
Herman mengakui, pridiket Kota Terbersih itu belum bisa menyamakan Kota Pekanbaru dengan kota di Singapura dan Malaysia. Untuk menyamakan posisi, menurutnya, tidak bisa ditangan pemerintah saja. ”Cobalah lihat, dulu kita telah menerapkan tong sampah yang memisahkan sampah organik dan non organik sumbangan Caltex (PT Chevron Pacific Indonesia, red). Namun bukannya masyarakat membuang sampah secara terpisah, malah tong sampah itu yang didongkak (dicuri, red),” tuturnya dengan nada kecewa.
Namun tak ada kata mundur, bagi tamatan magister manajemen ini. Perubahan prilaku masyarakat memang tidak bisa berubah seperti membalik telapak tangan. Namun berlahan tapi pasti berbagai upaya tersus dilakukannya untuk membangun kesadaran. Herman juga kini tidak hanya konsen terhadap kebersihan tetapi juga soal keindahan. Itulah sebabnya kini sejumlah trotoar di jebol untuk menanam pohon peneduh jalan. Lahan wargapun dibeli untuk membuat sejumlah taman Kota di Pekanbaru. Setiap tahun 5000 batang pohon ditanam.
Ditanya tentang resep yang ditawarkannya jika ada bupati/walikota lain ingin meraih Adipura seperti di Kota Pekanbaru, Herman menuturkan resepnya dimulai dengan kemauan dan komitmen dari kepala daerah, barulah kemudian diikuti dengan staf. Lalu harus dipikirkan juga tentang anggaran khususnya kesejahteraan buruh.
“Kalau bukan mereka siapa yang akan membersihkan kota ini. Siapa yang mau masuk ke anak-anak sungai dan dalam parit-parit kotor tersebut,” ujarnya sembari menyatakan anggaran yang diberikan untuk kebersihan cukup besar yakti mencapai Rp12,5 M.
Resep lainnya yang juga tidak boleh dilupakan oleh kepala daerah adalah melakukan monitoring. Herman biasanya melakukan saat pergi undangan kawin. Kalau ada jalan yang kotor atau tempat-tempat yang tidak bersih, saya catat, kemudian perintahkan kepada dinas atau camat. “Mungkin mereka bosan dan muak dengan saya karena ini. Namunkan ini tugas,” ujarnya sembari menyunggingkan sedikit senyuman.
Semoga Kota Pekanbaru tetap bersih dan makin hijau.

Green Student Journalists, Jurnalis Lingkungan Masa Depan

2009-06-08T19:06:00.004+07:00

“Your Planet Needs You, Unite to Combat Climate Change” menjadi tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh tanggal 5 Juni lalu. Pesan tema itu mengisyaratkan setiap warga bumi ikut serta menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Sebagai komitmen nyata dari Riau Pos untuk ikut serta menyelamatkan bumi, maka Halaman Save The Earth dan Koran Xpresi Riau Pos yang terbit tiap edisi Ahad mendeklarasikan Green Student Journalist (GSJ).

Pendeklarasian GSJ dilaksanakan di Kantor Riau Pos pada Ahad (7/6) tersebut turut disaksikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau Fadrizal Labai, Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos Abdul Kadir Bey dan Manager Humas PT Arara Abadi dan Indah Kiat (Sinar Mas Forestry – SMF) Nazaruddin. Terlaksana dengan dukungan dari Sinar Mas Forestry (PT Arara Abadi dan PT Indah Kiat) dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera.

Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos Abdul Kadir Bey menyebutkan tujuan dari terbentuknya GSJ tersebut untuk melahirkan jurnalis-jurnalis lingkungan masa depan. Mereka, tambahnya, akan menjadi duta lingkungan lewat tulisannya untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan.
Sementara itu Fadrizal Labai menyatakan apresiasinya atas terbentuknya GSJ. Menurutnya dengan keberadaan wartawan sekolah yang peduli lingkungan tersebut, maka penyebaran informasi lingkungan semakin meningkat. “Dengan demikian kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga semakin meningkat,”ujarnya.

Kegiatan tersebut diisi dengan acara pembekalan pengetahuan lingkungan. Meliputi pemutaran film tentang Perubahan Iklim dan berjudul “Ayah, Mengapa Tidak Ada lagi Air?” Selanjutnya GSJ dan kru Xpresi (Cowok-cewek Masa Depan - CCMD) diperkenalkan dengan Program Sekolah Adiwiyata dan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu. Cagar Biosfer (CB) tersebut, merupakan CB pertama yang ada di Riau dan hanya ada tujuh di Indonesia. Di tingkat internasional cagar biosfer ini disebut-sebut oleh MAB UNESCO Indonesia, sebagai cagar biosfer inisiasi swasta pertama di dunia.
Kegiatan diakhiri dengan melakukan kunjungan ke Dalang Collection, yakni tempat daur ulang sampah plastik binaan Soffia Seffen, pegawai PPLH Regional Sumatera. Dalam kunjungan itu GSJ dibuat terkagum-kagum dengan berbagai produk kerajinan dari sampah plastik. Mereka juga sangat antusias menanyakan berbagai hal tentang pengelolaan sampah plastik.

“Mulai sekarang kami bertekat lebih peduli terhadap lingkungan,” ujar GSJ serempak usai setengah hari bersama di Deklarasi GSJ. (ndi)

Sedekade Lebih Terkepung Asap

2009-03-02T12:11:00.001+07:00

Sudah satu dekade lebih masyarakat Riau dikepung asap kebakaran hutan dan lahan. Mengapa bencana itu tak usai juga dan bagaimana keluar dari musibah tahunan itu?

Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru

SELASA (17/2) pagi menjelang siang, di sela-sela peringatan pencapaian produksi 11 miliar barel produksi minyak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Minas, terdengar sedikit kasak-kusuk. Sejumlah tamu undangan dan wartawan dari Jakarta yang sedianya hadir pada acara itu ternyata tidak bisa mendaratkan kakinya di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. Bandara SSK II pagi itu diselimuti asap tebal sehingga jarak pandang di bandara itu mulai dari pukul 07.00 WIB menurun, berkisar 300-500 meter. Mengingat kondisi itu membahayakan, maka Bandara SSK pun ditutup.

Pagi itu, semua penerbangan menuju SSK II dialihkan. Ratusan penumpang yang berada di dalam pesawat Garuda Indonesia, Lion Air, Pelita Air, Riau Airlines, dan Air Asia diterbangkan ke sejumlah bandara di luar Riau, yakni Polinia Medan, Hang Nadim Batam, dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Pesawat yang hendak terbang dari Bandara SSK II juga terpaksa ditunda, satu di antaranya Riau Airlines menuju Malaka.

Hari itu, ratusan penumpang pesawat harus mengalami kerugian moril dan materil. Semua rencana dan janji yang telah mereka atur sedemikian rupa terpaksa mengalami keterlambatan dan ada yang dibatalkan. Sejumlah maskapai penerbangan juga mengalami kerugian karena harus mengalihkan penerbangan dan ada pula yang membatalkan penerbangan hari itu.

Gara-gara asap tebal itu, tidak saja industri penerbangan yang mengalami kerugian, tetapi juga industri pelayaran, wisata, dan lainnya. Masyarakat juga harus mengalami kerugian menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Dalam sepekan ini saja untuk Kota Pekanbaru berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru disebutkan ada 1.141 warga yang menderita ISPA.

Ini bukan kejadian pertama di Riau. Sudah satu dekade lebih kejadian ini berulang. Kisah masyarakat Riau terkepung asap sudah mulai ada pada tahun 1994. Namun kejadian terparah pertama pada 1997. Pada tahun itu, bahkan sekolah sempat diliburkan. Para ekspatriat dari PT CPI sempat diungsikan ke Singapura karena kondisi asap sudah berada pada bendera hitam pada pengukuran kualitas udara di tempat mereka yang berarti sangat berbahaya.

Ekspansi Sawit Instan
Di era 90-an untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk mengembangan perkebunan sawit secara cepat dan dalam jangka waktu yang pendek. Itulah awal musibah asap, menurut Nabiel Makarim, mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Megawati.

“Awal Januari 1997, Presiden Soeharto menyadari perkembangan sawit secara instan itu telah membuat terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena pembukaan lahan. Akhirnya dia mengeluarkan imbauan untuk melakukan penghentian pembakaran. Namun orang-orang sudah terlanjur merasa enak dengan pengembangan sawit dan membuka lahan dengan membakar. Himbauan itu tidak digubris,” ujar Nabiel, Jumat (20/2).

Ekspansi sawit itulah yang hingga kini belum juga berhenti. Pembakaran lahan bahkan hutan tetap terus dilakukan untuk mengembangkan tanaman monokultur itu. Bukan hanya perusahaan, masyarakat bahkan pemerintahan provinsi dan kabupaten juga terus melakukan ekspansi sawit dalam sejumlah programnya.

Pembukaan lahan secara besar-besaran itu membuat kondisi tanah menjadi kering. Apalagi untuk kawasan tanah gambut yang kalau sudah mengalami kekeringan gampang terbakar. “Jadi kebakaran sekarang ini bukan saja karena ulah manusia tetapi juga secara alami. Dua-duanya memberikan kontribusi,” ungkap Nabiel.

Ekspansi sawit sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan itu, dibenarkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Rachman Sidik dan Kepala Daerah Operasional Siak BBKSDA Riau Ismail Hasibuan. Rachman menemukan lahan kebun K2I (kebun sawit program pemerintah provinsi Riau) yang terbakar. “Ini fotonya. Tangan saya sendiri yang menjepret kamera ke plank lahan kebun K2I yang belum ditanami itu,” ujar Rachman.

Sementara itu Ismail Hasibuan Februari ini menemukan kebakaran di Desa Dayun, Kecamatan Dayun tepatnya perbatasan lahan masyarakat dan kebun sawit program Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

“Membakar lahan untuk pembukaan lahan memang cara yang paling instans. Biayanya murah. Dianggap menyuburkan lahan. Diawal-awal memang iya, namun seterusnya malah tandus,” ujar Rachman.

Sekali Terbakar jadi Langganan
Persoalan ekspansi sawit di Riau diperparah dengan sebagian besar lahan di Riau adalah lahan gambut. “Kalau gambut ini sudah terbakar, maka akan menjadi langganan,” ungkap Ismail Hasibuan. Pria berusia 39 tahun ini, telah lama bergabung dalam tim Manggala Agni, yakni tim pemadaman kebakaran hutan milik Departemen Kehutanan.

Prihal menjadi langganan itu dikarenakan sifat gambut irreversible (tak bisa kembali). Pada dasarnya lahan gambut, menurut Haris Gunawan, dosen biologi FMIPA Universitas Riau merupakan kawasan yang memiliki sifat seperti spon. Mampu menyerap air dengan perbandingan sekitar satu banding delapan. Artinya satu kubik gambut bisa menyerap air delapan kubik. Namun, saat gambut telah kering, maka sifat menyerap airnya tidak ada lagi. Maka kawasan gambut yang telah kering, maka akan kering selamanya. Itulah sebabnya kawasan gambut yang sudah terbakar, akan membuat kawasan di sekelilingnya yang telah kering ikut terbakar pada kebakaran berikutnya.

“Kalau ada informasi kebakaran, biasanya kami sering bilang, oh… tempat langganan yang biasa,” ungkap Ismail, awal pekan ini, usai melakukan pemadaman di Mempura, KM 3 dekat arah Pelabuhan Buton.

Berurusan dengan kebakaran di kawasan gambut menurut Ismail Hasibuan bukan perkara mudah. Pasalnya kawasan itu kerap kali apinya menjalar di bawah. “Apinya makan bawah,” ungkap Ismail mengistilahkan kebakaran yang terjadi di kawasan gambut.

Tentang kebakaran makan bawah itu, juga dikemukakan oleh General Manager Public Affair PT IKPP dan PT Arara Abadi Nazaruddin. Menurutnya seringkali kebakaran dari luar areal konsensi mereka merembet dari dalam tanah hingga sampai ke areal mereka. Pernah suatu kali, katanya, regu pemadaman kebakaran dari PT Arara Abadi dibuat lari ketakutan. Pasalnya api menjalar dari dalam tanah, melewati kanal yang mereka bangun.

“Kalau fenomena api meloncat di atas melewati kanal sudah biasa terjadi. Namun ini apinya menjalar di bawah melewati kanal. Dan yang lebih mengerikan lagi, air di kanal itu seperti mendidih. Jadi bisa dibayangkan berapa hebatnya kebakaran di dalam tanah tersebut. Melihat itu anggota langsung kabur,” ungkap Nazaruddin.

Begitulah fenomena kebakaran di kawasan gambut, parahnya sebagian besar kawasan Riau adalah kawasan gambut. Selain harus menghadapi api makan bawah, Ismail menyebutkan bahwa mereka kerap kesulitan menemukan sumber air di kawasan gambut yang telah terbakar itu karena kering. Selain itu banyak akses yang sangat sulit dijangkau karena jauh dari kendaraan mereka.

Kalau sudah begitu, menurut Rachman Siddik, satu-satunya cara memadamkan adalah dengan cara menyiram dengan helikopter. Biaya yang dikeluarkan untuk penyiraman itu boleh dibilang tidak sedikit. Pasalnya untuk satu jam biaya penyewaan helikopter dengan kaapasitas tangki lima ribu liter diperlukan biaya perjamnya 2.000 Dollar Amerika (sekitar Rp22 juta).

Asap, Kekeringan, dan Banjir
Bencana asap, kekeringan dan banjir adalah setali tiga uang. Artinya ketiga bencana itu seperti rangkaian bencana yang susul menyusul. Fenomena itu disebabkan lagi-lagi karena kawasan Riau umumnya gambut.

Pada kawasan gambut, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan maka terjadi kebakaran di dalam tanah. Itulah yang menyebabkan kebakaran sering hanya terlihat asapnya. “Kalau kebakarannya baru-baru apinya memang kelihatan. Karena yang terbakar lapisan gambut bagian atas. Tetapi kalau sudah bakar bawah, maka yang muncul hanya asap,” ungkap Ismail Hasibuan.

Ketika bencana asap sudah usai, karena hujan yang terus menerus terjadi, maka yang terjadi kemudian adalah bencana banjir. Pasalnya bila semula kawasan gambut memiliki kemampuan untuk menyerap air delapan kali lipat dari beratnya, kini yang terjadi kawasam gambut tidak memiliki kapasitas untuk menyerap air sama sekali. “Inilah yang kemudian membuat Riau menjadi makin rentan dengan bencana banjir,” ungkap Haris.

Jika musim banjir sudah usai, maka musibah berikutnya adalah kekeringan. Pasalnya air hujan yang sedianya mengendap di dalam tubuh gambut tadi, tidak tertampung sama sekali. Bahkan parahnya, air yang terdapat di kawasan gambut yang seharusnya mengalir ke anak-anak sungai dan sungai juga tidak ada lagi. Maka sungai-sungai pun menjadi kering. Itulah, tambah Haris, yang membuat fenomena debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan jauh sekali. Keseimbangan benar-benar terganggu.

Bencana asap, kekeringan, dan banjir disempurnakan lagi, tambah Haris dengan adanya pemanasan global yang menyebabkan suhu meningkat. “Kawasan gambut yang terbakar melepaskan emisi karbon, salah satu gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Dengan suhu yang meningkat maka kebakaran hutan dan lahan makin mudah terjadi,” papar Haris.

Jadi dibalik bencana asap, ada serangkaian bencana lagi yang akan menimpah Riau. Dari hari ke hari, bila tidak segera dicegah kondisi bencana itu kian lama akan kian parah. Rachman Sidik dan Ismail Husin mengungkapkan tidak ada cara yang paling efektif menghentikan kebakaran hutan dan lahan, kecuali dengan melakukan penghentian pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurut mereka itulah awal dari segala bencana kebakaran dan asap tersebut.

Manajemen Gambut
Masnellyarti Hilman, Deputi III Bidang Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Riau harus dilakukan manajemen gambut. Pasalnya kawasan gambut Riau seluas 4,044 juta hektar itu saat ini hanya 38 persen yang belum tereksploitasi.

“Riau bisa meniru Kalteng (Kalimantan Tengah) dalam manajemen gambut. Mereka membangun kanal blocking agar kawasan gambut tidak kering. Masing-masing kabupaten/ kota juga menganggarkan uang Rp1 miliar untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dengan dana itu juga digunakan bagi masyarakat untuk membuka lahan tanpa bakar,” ujar Masnellyarti yang biasa disapa dengan Nelly.

Selain itu, Canecio Munoz, executive director for environment at Sinar Mas Forestry menyebutkan juga penting sekali untuk menertibkan penduduk terutama para imigran. Menurut pria asal Philipina yang sudah bertugas di Riau pada era 90-an ini, hampir semua pelaku pembukaan lahan di Riau adalah para imigran. “Sekitar 70 persen adalah imigran, sementara penduduk asli sedikit sekali,” ujarnya.

Terkait dengan rentannya kebakaran di daerah kawasan gambut, Munoz, memastikan bahwa solusinya harus diikuti dengan mengharamkan pembakaran pada pembukaan lahan. Jika pembakaran untuk membuka lahan tidak dihentikan ditambah tidak ada manajemen gambut, dipastikan dekade-dekade selanjutnya Riau masih terkepung asap.***

Terbit 22 Februari 2009 di Harian Pagi Riau Pos

Pers & Gerakan Lingkungan

2009-02-10T19:14:00.001+07:00

Di Indonesia, jurnalisme lingkungan tumbuh seiring dengan stabilnya kondisi politik dalam negeri pada akhir dekade 1970-an. Ada beberapa hal yang mendorong lahirnya kesadaran yang lebih terfokus di kalangan pers Tanah Air. Di antaranya diakomodasinya isu lingkungan pada rencana pembangunan Indonesia (GBHN) pada tahun 1972, dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1978, lahirnya organisasi gerakan lingkungan berskala yang lebih besar misalnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada tahun 1980 dan terbitnya Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1982. Dalam UU tersebut dijamin adanya peran serta masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan.

Pada 22 April, 38 tahun lalu, ratusan ribu orang berkumpul di Fifth Avenue, New York, Amerika Serikat, untuk menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kehidupan.

Tanggal itu lantas disepakati sebagai Hari Bumi yang diperingati hingga kini. Aksi tersebut menandai babak baru dari gerakan lingkungan yang lebih terorganisasi, kritis, massal dan berpengaruh. Demonstrasi fenomenal itu tidak muncul begitu saja tetapi setelah melalui pergulatan panjang yang lantas memunculkan kesadaran baru di berbagai kalangan masyarakat, termasuk kalangan pers.

Di AS, gerakan lingkungan hidup yang lebih kritis mulai tumbuh sejak terbitnya buku karya ahli biologi Rachel Carlson berjudul Silent Spring yang ditulis pada tahun 1962. Dalam buku itu Carlson menuliskan kecemasannya terhadap industri pestisida, terutama DDT, yang ternyata berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Sejak saat itu, berbagai kalangan termasuk kelompok media mulai menyadari bahwa ada ancaman yang cukup serius terkait dengan kerusakan lingkungan. Berita terkait lingkungan hidup pun semakin mendapat tempat, mendampingi isu-isu perang yang pada era 1960-an sangat mendominasi. Peran pers inilah yang mendorong gerakan lingkungan menemukan momentumnya yang berujung pada aksi di New York. Pada dasawarsa 1970-an, media mulai menempatkan isu lingkungan sebagai hal penting. Media-media utama seperti Time, Fortune, Newsweek, Life, Look, The New York Times dan The Washington Post, menempatkan berita-berita lingkungan di halaman depan. (Kirkpatrick Sale, 1996).

Kesadaran serupa juga tumbuh di Eropa. Pada bulan Januari 1972, majalah di Inggris, The Ecologist menurunkan artikel berjudul A Blue Print for Survival, yang ternyata sangat berdampak terhadap munculnya kesadaran lingkungan di negara itu.

Dalam artikel itu The Ecologist menyerang masyarakat industri karena bahaya-bahaya lingkungan yang ditimbulkan. Tulisan ini juga memprediksi apa yang mereka sebut ”hari kiamat” jika kecenderungan-kecenderungan kerusakan lingkungan dibiarkan apa adanya. Artikel ini mendapat tanggapan yang luar biasa, tak cuma berpengaruh di Inggris namun juga negara-negara Eropa daratan. Puncaknya dihasilkan dokumen bersama tentang penyelamatan lingkungan yang ditandatangani oleh sejumlah ilmuwan.

Di Indonesia, jurnalisme lingkungan tumbuh seiring dengan stabilnya kondisi politik dalam negeri pada akhir dekade 1970-an. Ada beberapa hal yang mendorong lahirnya kesadaran yang lebih terfokus di kalangan pers Tanah Air. Di antaranya diakomodasinya isu lingkungan pada rencana pembangunan Indonesia (GBHN) pada tahun 1972, dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1978, lahirnya organisasi gerakan lingkungan berskala yang lebih besar misalnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada tahun 1980 dan terbitnya Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1982. Dalam UU tersebut dijamin adanya peran serta masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan.

Seperti diketahui pers dalam era Orde Baru adalah pers yang berada dalam cengkeraman pemerintah. Demikian halnya dengan pers peduli lingkungan yang ketika itu terbungkus dalam kemasan jurnalisme pembangunan berwawasan lingkungan. Karena pers selalu dipaksa untuk menjadi bagian dari instrumen ”menyukseskan” pembangunan, pers ketika itu mandul dan tidak kritis.

Sebagai contoh tidak maksimalnya pers mengkritisi program pertanian revolusi hijau yang sempat berujung pada bencana ekologis berupa ledakan hama tanaman atau ketidakmampuan pers mengkritisi program pembukaan lahan/hutan satu juta hektare di Kalimantan yang kini terbengkalai.

Pascatumbangnya Orde Baru, pers Indonesia menemukan kemerdekaannya. Pers kini lebih berani dan kritis menyikapi banyak hal, termasuk isu-isu lingkungan.

Permasalahannya sekarang adalah mampukah insan pers Indonesia (melalui karya-karyanya) memanfaatkan momentum ini untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup? Dari sisi sumber daya manusia, harus diakui kekuatan untuk mewujudkan itu mulai lahir. Setidaknya secara individu telah banyak bermunculan jurnalis yang memiliki ketertarikan terhadap lingkungan yang merupakan salah satu dari tiga isu utama di era globalisasi ini.

Positifnya kekuatan individu tersebut telah mulai membentuk jejaring untuk memfokuskan arah gerakan penyadaran. Sebut saja terbentuknya Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau Society of Indonesian Environment Journalist (SIEJ) pada tahun 2006. Di lingkup daerah misalnya telah terbentuk jurnalis peduli lingkungan Jawa Timur, di Sulawesi ada Greenpress dan lain sebagainya. Sayangnya kekuatan individu ini masih terbentur oleh kebijakan keredaksionalan pemilik media massa yang belum menempatkan isu lingkungan sebagai hal yang butuh dipertimbangkan untuk mendapat porsi lebih. Maklum, isu ini memang belum laku dijual. Untuk media cetak, hanya media massa yang sudah mapan yang telah memberikan porsi lebih dan mengedepankan berita-berita lingkungan, sebut saja Kompas dan Media Indonesia. Tantangan ke depan adalah bagaimana, kekuatan individu ini bisa bersinergi dengan politik keredaksian pemilik media.

Terlepas dari itu ada satu hal yang bisa dijadikan catatan penting bagi jurnalis peduli lingkungan di Tanah Air. Hasil penelitian Andi Noviriyanti (2006), terhadap berita lingkungan yang disajikan koran nasional dan koran lokal di Riau, menemukan ada tujuh pelanggaran objektivitas berita. Tujuh pelanggaran itu meliputi memasukkan istilah dan definisi yang menyesatkan, membuat berita yang tidak berimbang, memasukkan opini, mengurangi informasi dan konteks sehingga mengubah cerita sebenarnya, menghilangkan informasi tertentu dengan maksud memanipulasi sentimen publik, menggunakan fakta benar untuk menggambarkan kesimpulan hal yang salah dan tidak memeriksa informasi dari sumber yang tepat.

Meski hasil kajian itu masih mengundang perdebatan di berbagai forum milis terkait dengan definisi objektivitas, kesimpulan penelitian tersebut setidaknya membuka pikiran bahwa skill penulisan berita-berita lingkungan masih perlu ditingkatkan. Jurnalisme lingkungan memang hendaknya tidak hanya menyajikan kejadian aktual namun harus bisa menelaah masa lampau dan mengamati masa depan.

Sumber : http://kompos.web.id/2008/09/11/pers-gerakan-lingkungan/

http://greenpressnetwork.wordpress.com/

Puspa dan Satwa Indonesia yang Diambang Kepunahan

2009-02-07T17:30:00.000+07:00

Indonesia pernah diakui sebagai pemilik mega biodiversity. Memiliki sekitar 15 persen dari seluruh keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Di antaranya berupa 7000 jenis tanaman obat, 450 jenis tanaman buah, 250 jenis sayuran, 70 jenis bumbu dan rempah serta 1000 jenis tanaman hias.

Di dunia, bila dilihat dari jumlah mamalia, Indonesia ditempatkan pada nomor urut dua setelah brazil. Karena memiliki sekitar 12 persen mamalia (515 spesies). Sementara jika dilihat dari jumlah reptilia dan primata, Indonesia ditempatkan pada nomor urut empat. Memiliki sekitar 16 persen reptilia (781 spesies) dan 35 spesies primata. Selain itu, 17 persen dari total spesies burung (1592 spesies) dan 270 spesies amfibi masing-masing menempatkan Indonesia pada posisi kelima dan keenam di dunia.
Namun kebanggaan sebagai negara biodiversity itu bisa jadi suatu saat akan hilang. Pasalnya Ir Rachmat Witoelar, 5 Nopember 2008 lalu, pada saat peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2008, di Jakarta, mengumumkan bahwa saat ini 701 spesies fauna terancam punah. Selanjutnya 84 persen primata Indonesia juga dalam kategori terancam punah. Itu semua sebagai akibat dari tingginya deforestasi.
Dari data Departemen Kehutanan memperkirakan kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,83 juta hektar per tahun dan tutupan hutan hanya sekitar 94 juta hektar. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh FAO, pada tahun 2005 tutupan hutan Indonesia hanya sekitar 88,5 juta hektar atau sekitar 48,8 persen dari total luas lahan dan 46,5 persen dari total luas wilayah Indonesia.
Kondisi itu diperparah lagi dengan isu perubahan iklim. Para ahli dalam IPCC (International Panel on Climate Change) bulan April 2007 menyebutkan bahwa dampak kerentanan dan adaptasi akibat perubahan iklim telah menyebabkan sekitar 20-30 persen tumbuhan dan hewan akan meningkat risiko kepunahannya jika kenaikan temperatur global rata-rata di atas 1,5 – 2,5 oC.
Dengan kondisi seperti itu, Rachmat Witoelar mengajak semua pihak, baik pemerintah, swasta, daerah, dan masyarakat untuk makin peduli terhadap lingkungan. Menurutnya, menyelamatkan puspa dan satwa adalah tanggungjawab bersama. (ndi)

Diterbitkan di Riau Pos, 9 Nopember 2008